SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Bendahara Penerimaan
Tahun 2021
Modul
Materi :
• GAMBARAN UMUM SAKTI
• DEFINISI
• MODUL BENDAHARA PENERIMAAN
• LINGKUP FUNGSIONALITAS
• FITUR-FITUR BENDAHARA
PENERIMAAN
• INTEGRASI MODUL
• DEMO APLIKASI
• ISU TERKINI
?
Mengintegrasikan
Seluruh aplikasi
satker yang ada
Digunakan oleh K/L dari
Level Satker, Wilayah,
Eselon 1 dan Kementerian.
Menerapkan Konsep
single database
Mempunyai fungsi utama:
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran.
Ber-interface dengan
SPAN pada tiap tahap
siklus anggaran.
Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah
menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di
Bendahara yang meliputi :
Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan.
Ouput : LPJ Bendahara
Penatausahaan
UP/TUP
Penatausahaan
LS Bendahara
Penatausahaan
Potongan/
pungutan pajak
Penatausahaan Surat
Bukti setoran
pendapatan,
pengembalian belanja
Transaksi lain yg
dikelola oleh
Bendahara
Modul Bendahara
DEFINISI
Bendahara Penerimaan
adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada kantor/ satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
(Pasal 1 PER-3/PB/2014)
Modul Bendahara Penerimaan
• Modul Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari
kelompok Modul Bendahara yang fungsinya menitikberatkan
pada proses penatausahaan penerimaan pada satker yang
memiliki pendapatan khusus yang dikelola oleh bendahara
penerimaan.
LINGKUP FUNGSIONALITAS
• Pengelolaan PNBP Fungsional
• Pengelolaan Dana Pihak Ketiga / Dana Titipan
• Pengelolaan Perpajakan Dana Pihak Ketiga/Dana
Titipan
• Pengelolaan Kas Lainnya
• Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan
PENGELOLAAN PNBP
FUNGSIONAL
• Merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian
negara/lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Langkah-langkah:
• Membuat Surat Bukti Setor (SBS)
• Mencatat setoran PNBP Fungsional SBS / Non SBS
• Mencatat setoran PNBP Dana Titipan/Dana Pihak Ketiga
• Upload ADK PNBP (ekstensi .zip) dari aplikasi SIMPONI
• Monitoring penerimaan
SETORAN PNBP DENGAN SBS
Mencatat Uang
Masuk (SBS)
Setoran PNBP
NTPN
GL dan Pelaporan
Jurnal Kas Keluar, Realisasi, dan update FA
Jurnal Kas Masuk - Kas di Bendahara Penerimaan(111711)
Anggaran
Update AFP
Monitoring
Penerimaan
BANK
Contoh transaksi:
Setoran fungsional pendaftaran peserta
lelang ke bendahara penerimaan,
kemudian ke kas negara
SETORAN PNBP NON SBS
Setoran PNBP
GL dan Pelaporan
Jurnal Realisasi dan update FA
Anggaran
Update AFP
Penyewa
Contoh transaksi:
Setoran fungsioal pendapatan lelang
melalui pegadaian. Penyewa setor
langsung ke kas negara
SETORAN PNBP DANA TITIPAN/DANA PIHAK KETIGA
Mencatat Uang Dana
Pihak ketiga/Dana
Titipan
Pindah Kategori ke
Kas PNBP
NTPN
GL dan Pelaporan
Jurnal dan update FA
Jurnal Kas Masuk - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan(111825)
Anggaran Update AFP
Monitoring
Penerimaan
Setoran PNBP Dana
Titipan/DPK
Contoh transaksi:
Setoran pendapatan lelang yang
bersumber dari uang jaminan dari
pemenang lelang (DPK)
Saldo yang menjadi Hak Negara (pada LPJ)
UPLOAD PENERIMAAN NEGARA
Upload Penerimaan
Pajak/Bea/Cukai
GL dan Pelaporan
Jurnal dan update FA
Anggaran
Update AFP
Contoh transaksi:
Upload data PNBP yang disetor
tanpa melalui Bendahara
PENGELOLAAN DANA PIHAK
KETIGA
• Merupakan pengelolaan uang lainnya pada bendahara penerimaan terkait dengan
pengelolaan PNBP-nya yang bersumber dari pihak ketiga.
Contoh: Dana Titipan Perkara, Uang Jaminan lelang
Pengelolaan DPK/ Dana Titipan berupa:
• Penerimaan kas Tunai/Bank
• Pengeluaran kas Tunai/Bank
• Pindah kategori kas DPK
PENGELOLAAN DANA TITIPAN/DANA PIHAK KETIGA
Pemindahan Kas
Masuk Dana Pihak
ketiga/Dana Titipan
Pindah Kategori ke
Kas PNBP
NTPN
GL dan Pelaporan
Jurnal dan update FA
Jurnal Kas Masuk - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan(111825)
Pihak Ketiga
Setoran PNBP Dana
Titipan/DPK
Contoh transaksi:
Setoran pendapatan lelang yang
bersumber dari uang jaminan dari
pemenang lelang (DPK)
Saldo yang menjadi Hak Negara
Kas Keluar Dana
Pihak Ketiga/Dana
Titipan
Jurnal Kas Keluar
PENGELOLAAN PERPAJAKAN
• Merupakan pengelolaan atas saldo kas yang sudah menjadi hak negara yang
tergolong dalam kategori kas pajak yang bersumber dari transaksi dana pihak
ketiga.
Pengelolaan Perpajakan Dana Titipan/DPK:
• Pindah Kategori Kas Perpajakan Dana Titipan
• Mutasi masuk/keluar
• Setoran Perpajakan Dana Titipan
PENGELOLAAN PERPAJAKAN DANA TITIPAN/DPK
Pemindahan Kas
Masuk Dana Pihak
ketiga/Dana Titipan
Pindah Kategori ke
Kas Pajak
NTPN
GL dan Pelaporan
Jurnal Kas Masuk
Pihak Ketiga
Setoran Perpajakan
Dana Titipan/DPK
Contoh transaksi:
Pengelolaan Kas Pajak atas
transaksi lelang
Saldo yang menjadi Hak Negara
Kas Keluar Dana
Pihak Ketiga/Dana
Titipan
Jurnal Kas Keluar
Jurnal dan update FA
PENGELOLAAN KAS LAINNYA
• Merupakan pengelolaan kas lainnya pada bendahara penerimaan atas setoran masuk
yang belum diketahui sumber dan maksud tujuan penyetorannya
Pengelolaan Kas Lainnya:
• Mutasi Kas Masuk/Keluar
• Pemindahan Kategori Kas Lainnya
PENGELOLAAN KAS LAINNYA
Pemindahan Kas
Masuk Kategori Kas
Lainnya
Pindah Kategori ke
Kas PNBP/Pajak/DPK
GL dan Pelaporan
Jurnal Kas Masuk-Kas lainnya di benpen 111711
Pihak Ketiga
Contoh transaksi:
Pengelolaan Kas Pajak atas
transaksi lelang
Kas Keluar (Lainnya)
Jurnal Kas Keluar
Jurnal Pindah Kategori Kas
PENYUSUNAN LPJ DAN PENGIRIMAN ADK
• LPJ Bendahara Penerimaan yang dibuat di dalam SAKTI
merupakan turunan (Subledger Account) dari akun-akun
terkait bendahara penerimaan yang disajikan dalam yang
Laporan Keuangan Satker;
• ADK LPJ Bendahara Penerimaan dihasilkan/dibentuk pada
SAKTI untuk kemudian diunggah pada SPRINT
CetakLPJ
Setiap bulannya, bendahara penerimaan wajib
melakukan rekon LPJ ke KPPN. Adapun dokumen
yang dipersyaratkan diantaranya adalah Cetakan
LPJ Bendahara Penerimaan, Hasil (BA)
Pemeriksaan Kas dan Laporan Daftar Rincian
Kas.
Ketiga dokumen tersebut dapat diakses pada
menu Cetak Laporan di modul bendahara.
Sebelum melakukan cetak, operator modul
bendahara perlu mengisi kolom Informasi Kas
Fisik dan Hasil Pemeriksaan Kas sesuai dengan
kondisi riil untuk menghindari terjadinya selisih
pada cetakan LPJ bendahara penerimaan. Dari
menu ini juga dapat dihasilkan ADK LPJ dan ADK
Konfirmasi Setoran Penerimaan
Rekam Migrasi Saldo Awal
Bendahara Penerimaan
Mutasi kas kategori PNBP
Mutasi kas kategori DPK
Mutasi kas kategori
Lainnya
Mutasi kas kategori Pajak
Saldo awal PNBP ditambah
Kas DPK yang pindah
kategori ke PNBP dan Pajak
dikurangi Setoran PNBP dan
Setoran Pajak
Jenis Tunai/Bank otomatis
tersisi sesuai detil transaksi
1. Setoran yang dicatat
bendahara
2. Seluruh Setoran Satker
(Sumber: PNBP Pot. SPM,
Jurnal Manual di GL,
Pembukuan Bendahara)
Penjelasan selisih pembukuan
ValidasiADK LPJ diSPRINT
*maaf gambar miring, klik aja
INTEGRASI DENGAN MODUL LAINNYA
Referensi
Pembentukan Jurnal &
Inf. Closing
Modul
Bendahara
Penerimaan
Modul
Pembayaran
Modul
Administrasi
Modul
GLP
Modul
Anggaran
Tracing Jurnal
Informasi realisasi PNBP
dari potongan SPM,
SPM-PPNPBP
Est.
Pendapatan
LRA
Pendapatan
Modul Piutang
Setelmen Piutang
Catat kas masuk PNBP SBS
Transaksi Mutasi dan Pindah Kategori Kas Bank
Transaksi Mutasi dan Pindah Kategori Kas Tunai
Setor PNBP SBS atau NON SBS (input manual)
Setor Perpajakan yang bersumber dari DPK
Setor PNBP yang bersumber dari DPK
Perekaman Transaksi Saldo Awal
Cetak LPJ, Buku Pembantu, dan Pengiriman ADK
Monitoring perekaman/Pencatatan PNBP Satker
Mencatat PNBP NON SBS menggunakan ADK SIMPONI
Perekaman referensi bendahara dan wajib pajak
Perekaman informasi detil rekening
Tutup Buku Modul – (optional)
MENU FUNGSI
FITUR BENDAHARA PENERIMAAN
• Mencatat Uang Masuk Bendahara Penerimaan
• Setoran PNBP Bendahara Penerimaan
• Setoran Perpajakan
• Setoran PNBP Dana Titipan/DPK
• Migrasi Saldo Awal Bendahara Penerimaan
• Kas Tunai Bendahara Penerimaan
• Kas Bank Bendahara Penerimaan
• Migrasi Saldo Awal PNBP Bendahara Penerimaan
• LPJ Bendahara Penerimaan
• Monitoring Penerimaan Bendahara
• Upload Data Penerimaan dan Pengembalian Belanja
• Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar
• Referensi Detil Rekening
• Tutup Buku Bulanan
Migrasi saldo akhir PNBP yang belum disetorkan pada
TAYL sebagai Saldo awal
● Q: Selisih hasil rekonsiliasi internal dengan pembukuan UAKPA
● A: Merupakan selisih yang berasal dari perbedaan penyetoran PNBP menurut pembukuan
UAKPA(seluruh setoran pada satker) dengan penyetoran PNBP yang disetorkan melalui Bendahara
Penerimaan
● Q: Apa Perbedaan PNBP SBS, PNBP Non SBS, PNBP Dana Titipan/DPK
● A: SBS -> disetorkan Bendahara, terdapat kas masuk PNBP yang dibukukan Bendahara
Non SBS  disetorkan tanpa melalui Bendahara (tidak ada pembukuan kas pada Bendahara)
PNBP DPK  PNBP yang bersumber dari transaksi DPK pada satker
● Q: Cara Migrasi saldo lintas tahun?
● A: Rekam migrasi saldo awal di menu pemindahan kas
● Q: Penandatangan tidak muncul pada cetakan
● A: Pastikan data Pejabat, Bendaharawan, dan Penandatangan sudah direkam dengan benar
● Q: Koreksi salah pencatatan NTPN
● A: Hapus Data setoran, rekam ulang.
FAQ
SelisihUAKPApada
Validasidatapada
SPRINT
Lampiran Nota Dinas Direktur SITP, DJPb
Nomor ND-1182/PB.8/2019
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HA
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HAEXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HA
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HAAndri Zul Haq
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptabdul800639
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
 
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...Asyim Muhammad
 
Makalah Audit Manajemen.doc
Makalah Audit Manajemen.docMakalah Audit Manajemen.doc
Makalah Audit Manajemen.docIyhaaAmriana
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedunginfosanitasi
 
Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganAnjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganReddy Prayudie
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Apa itu-rba
Apa itu-rbaApa itu-rba
Apa itu-rba
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HA
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HAEXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HA
EXEC SUMMARY PEMBEBASAN LAHAN JATILUHUR 2600 HA
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Djpb spending review
Djpb spending reviewDjpb spending review
Djpb spending review
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
 
Makalah Audit Manajemen.doc
Makalah Audit Manajemen.docMakalah Audit Manajemen.doc
Makalah Audit Manajemen.doc
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedung
 
Modul span
Modul spanModul span
Modul span
 
Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganAnjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuangan
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 

Similar to Bendahara Penerimaan 2021Dokumen ini membahas tentang modul Bendahara Penerimaan pada sistem aplikasi SAKTI tahun 2021. Dijelaskan mengenai gambaran umum, definisi, lingkup fungsionalitas, fitur-fitur, dan integrasi dengan modul lainnya. Terdapat pula penjelasan mengenai proses pengelolaan penerimaan negara, penyusunan LPJ, dan validasi data di SPRINT. Semoga informasi yang disajikan dapat berguna bagi pen

5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
GLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.pptGLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.pptlukman25390
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuanganPetunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuanganssuserec05f1
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayAkuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayagil yudawan
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaWawan Kurniadi
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxSantiSantideswita
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranFrandy11
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxRikaMelyaEfriyana1
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfYakupmuhammad1
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Sri Haryati
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 

Similar to Bendahara Penerimaan 2021Dokumen ini membahas tentang modul Bendahara Penerimaan pada sistem aplikasi SAKTI tahun 2021. Dijelaskan mengenai gambaran umum, definisi, lingkup fungsionalitas, fitur-fitur, dan integrasi dengan modul lainnya. Terdapat pula penjelasan mengenai proses pengelolaan penerimaan negara, penyusunan LPJ, dan validasi data di SPRINT. Semoga informasi yang disajikan dapat berguna bagi pen (20)

5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
GLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.pptGLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.ppt
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuanganPetunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Overview sakti
Overview saktiOverview sakti
Overview sakti
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayAkuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaran
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 

Bendahara Penerimaan 2021Dokumen ini membahas tentang modul Bendahara Penerimaan pada sistem aplikasi SAKTI tahun 2021. Dijelaskan mengenai gambaran umum, definisi, lingkup fungsionalitas, fitur-fitur, dan integrasi dengan modul lainnya. Terdapat pula penjelasan mengenai proses pengelolaan penerimaan negara, penyusunan LPJ, dan validasi data di SPRINT. Semoga informasi yang disajikan dapat berguna bagi pen

  • 2. Materi : • GAMBARAN UMUM SAKTI • DEFINISI • MODUL BENDAHARA PENERIMAAN • LINGKUP FUNGSIONALITAS • FITUR-FITUR BENDAHARA PENERIMAAN • INTEGRASI MODUL • DEMO APLIKASI • ISU TERKINI
  • 3. ? Mengintegrasikan Seluruh aplikasi satker yang ada Digunakan oleh K/L dari Level Satker, Wilayah, Eselon 1 dan Kementerian. Menerapkan Konsep single database Mempunyai fungsi utama: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Ber-interface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran.
  • 4.
  • 5. Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi : Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan. Ouput : LPJ Bendahara Penatausahaan UP/TUP Penatausahaan LS Bendahara Penatausahaan Potongan/ pungutan pajak Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara Modul Bendahara
  • 6. DEFINISI Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/ satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. (Pasal 1 PER-3/PB/2014)
  • 7. Modul Bendahara Penerimaan • Modul Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari kelompok Modul Bendahara yang fungsinya menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan pada satker yang memiliki pendapatan khusus yang dikelola oleh bendahara penerimaan.
  • 8. LINGKUP FUNGSIONALITAS • Pengelolaan PNBP Fungsional • Pengelolaan Dana Pihak Ketiga / Dana Titipan • Pengelolaan Perpajakan Dana Pihak Ketiga/Dana Titipan • Pengelolaan Kas Lainnya • Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan
  • 9. PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL • Merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Langkah-langkah: • Membuat Surat Bukti Setor (SBS) • Mencatat setoran PNBP Fungsional SBS / Non SBS • Mencatat setoran PNBP Dana Titipan/Dana Pihak Ketiga • Upload ADK PNBP (ekstensi .zip) dari aplikasi SIMPONI • Monitoring penerimaan
  • 10. SETORAN PNBP DENGAN SBS Mencatat Uang Masuk (SBS) Setoran PNBP NTPN GL dan Pelaporan Jurnal Kas Keluar, Realisasi, dan update FA Jurnal Kas Masuk - Kas di Bendahara Penerimaan(111711) Anggaran Update AFP Monitoring Penerimaan BANK Contoh transaksi: Setoran fungsional pendaftaran peserta lelang ke bendahara penerimaan, kemudian ke kas negara
  • 11. SETORAN PNBP NON SBS Setoran PNBP GL dan Pelaporan Jurnal Realisasi dan update FA Anggaran Update AFP Penyewa Contoh transaksi: Setoran fungsioal pendapatan lelang melalui pegadaian. Penyewa setor langsung ke kas negara
  • 12. SETORAN PNBP DANA TITIPAN/DANA PIHAK KETIGA Mencatat Uang Dana Pihak ketiga/Dana Titipan Pindah Kategori ke Kas PNBP NTPN GL dan Pelaporan Jurnal dan update FA Jurnal Kas Masuk - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan(111825) Anggaran Update AFP Monitoring Penerimaan Setoran PNBP Dana Titipan/DPK Contoh transaksi: Setoran pendapatan lelang yang bersumber dari uang jaminan dari pemenang lelang (DPK) Saldo yang menjadi Hak Negara (pada LPJ)
  • 13. UPLOAD PENERIMAAN NEGARA Upload Penerimaan Pajak/Bea/Cukai GL dan Pelaporan Jurnal dan update FA Anggaran Update AFP Contoh transaksi: Upload data PNBP yang disetor tanpa melalui Bendahara
  • 14. PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA • Merupakan pengelolaan uang lainnya pada bendahara penerimaan terkait dengan pengelolaan PNBP-nya yang bersumber dari pihak ketiga. Contoh: Dana Titipan Perkara, Uang Jaminan lelang Pengelolaan DPK/ Dana Titipan berupa: • Penerimaan kas Tunai/Bank • Pengeluaran kas Tunai/Bank • Pindah kategori kas DPK
  • 15. PENGELOLAAN DANA TITIPAN/DANA PIHAK KETIGA Pemindahan Kas Masuk Dana Pihak ketiga/Dana Titipan Pindah Kategori ke Kas PNBP NTPN GL dan Pelaporan Jurnal dan update FA Jurnal Kas Masuk - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan(111825) Pihak Ketiga Setoran PNBP Dana Titipan/DPK Contoh transaksi: Setoran pendapatan lelang yang bersumber dari uang jaminan dari pemenang lelang (DPK) Saldo yang menjadi Hak Negara Kas Keluar Dana Pihak Ketiga/Dana Titipan Jurnal Kas Keluar
  • 16. PENGELOLAAN PERPAJAKAN • Merupakan pengelolaan atas saldo kas yang sudah menjadi hak negara yang tergolong dalam kategori kas pajak yang bersumber dari transaksi dana pihak ketiga. Pengelolaan Perpajakan Dana Titipan/DPK: • Pindah Kategori Kas Perpajakan Dana Titipan • Mutasi masuk/keluar • Setoran Perpajakan Dana Titipan
  • 17. PENGELOLAAN PERPAJAKAN DANA TITIPAN/DPK Pemindahan Kas Masuk Dana Pihak ketiga/Dana Titipan Pindah Kategori ke Kas Pajak NTPN GL dan Pelaporan Jurnal Kas Masuk Pihak Ketiga Setoran Perpajakan Dana Titipan/DPK Contoh transaksi: Pengelolaan Kas Pajak atas transaksi lelang Saldo yang menjadi Hak Negara Kas Keluar Dana Pihak Ketiga/Dana Titipan Jurnal Kas Keluar Jurnal dan update FA
  • 18. PENGELOLAAN KAS LAINNYA • Merupakan pengelolaan kas lainnya pada bendahara penerimaan atas setoran masuk yang belum diketahui sumber dan maksud tujuan penyetorannya Pengelolaan Kas Lainnya: • Mutasi Kas Masuk/Keluar • Pemindahan Kategori Kas Lainnya
  • 19. PENGELOLAAN KAS LAINNYA Pemindahan Kas Masuk Kategori Kas Lainnya Pindah Kategori ke Kas PNBP/Pajak/DPK GL dan Pelaporan Jurnal Kas Masuk-Kas lainnya di benpen 111711 Pihak Ketiga Contoh transaksi: Pengelolaan Kas Pajak atas transaksi lelang Kas Keluar (Lainnya) Jurnal Kas Keluar Jurnal Pindah Kategori Kas
  • 20. PENYUSUNAN LPJ DAN PENGIRIMAN ADK • LPJ Bendahara Penerimaan yang dibuat di dalam SAKTI merupakan turunan (Subledger Account) dari akun-akun terkait bendahara penerimaan yang disajikan dalam yang Laporan Keuangan Satker; • ADK LPJ Bendahara Penerimaan dihasilkan/dibentuk pada SAKTI untuk kemudian diunggah pada SPRINT
  • 21. CetakLPJ Setiap bulannya, bendahara penerimaan wajib melakukan rekon LPJ ke KPPN. Adapun dokumen yang dipersyaratkan diantaranya adalah Cetakan LPJ Bendahara Penerimaan, Hasil (BA) Pemeriksaan Kas dan Laporan Daftar Rincian Kas. Ketiga dokumen tersebut dapat diakses pada menu Cetak Laporan di modul bendahara. Sebelum melakukan cetak, operator modul bendahara perlu mengisi kolom Informasi Kas Fisik dan Hasil Pemeriksaan Kas sesuai dengan kondisi riil untuk menghindari terjadinya selisih pada cetakan LPJ bendahara penerimaan. Dari menu ini juga dapat dihasilkan ADK LPJ dan ADK Konfirmasi Setoran Penerimaan
  • 22. Rekam Migrasi Saldo Awal Bendahara Penerimaan Mutasi kas kategori PNBP Mutasi kas kategori DPK Mutasi kas kategori Lainnya Mutasi kas kategori Pajak Saldo awal PNBP ditambah Kas DPK yang pindah kategori ke PNBP dan Pajak dikurangi Setoran PNBP dan Setoran Pajak Jenis Tunai/Bank otomatis tersisi sesuai detil transaksi 1. Setoran yang dicatat bendahara 2. Seluruh Setoran Satker (Sumber: PNBP Pot. SPM, Jurnal Manual di GL, Pembukuan Bendahara) Penjelasan selisih pembukuan
  • 23. ValidasiADK LPJ diSPRINT *maaf gambar miring, klik aja
  • 24. INTEGRASI DENGAN MODUL LAINNYA Referensi Pembentukan Jurnal & Inf. Closing Modul Bendahara Penerimaan Modul Pembayaran Modul Administrasi Modul GLP Modul Anggaran Tracing Jurnal Informasi realisasi PNBP dari potongan SPM, SPM-PPNPBP Est. Pendapatan LRA Pendapatan Modul Piutang Setelmen Piutang
  • 25. Catat kas masuk PNBP SBS Transaksi Mutasi dan Pindah Kategori Kas Bank Transaksi Mutasi dan Pindah Kategori Kas Tunai Setor PNBP SBS atau NON SBS (input manual) Setor Perpajakan yang bersumber dari DPK Setor PNBP yang bersumber dari DPK Perekaman Transaksi Saldo Awal Cetak LPJ, Buku Pembantu, dan Pengiriman ADK Monitoring perekaman/Pencatatan PNBP Satker Mencatat PNBP NON SBS menggunakan ADK SIMPONI Perekaman referensi bendahara dan wajib pajak Perekaman informasi detil rekening Tutup Buku Modul – (optional) MENU FUNGSI FITUR BENDAHARA PENERIMAAN • Mencatat Uang Masuk Bendahara Penerimaan • Setoran PNBP Bendahara Penerimaan • Setoran Perpajakan • Setoran PNBP Dana Titipan/DPK • Migrasi Saldo Awal Bendahara Penerimaan • Kas Tunai Bendahara Penerimaan • Kas Bank Bendahara Penerimaan • Migrasi Saldo Awal PNBP Bendahara Penerimaan • LPJ Bendahara Penerimaan • Monitoring Penerimaan Bendahara • Upload Data Penerimaan dan Pengembalian Belanja • Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar • Referensi Detil Rekening • Tutup Buku Bulanan Migrasi saldo akhir PNBP yang belum disetorkan pada TAYL sebagai Saldo awal
  • 26. ● Q: Selisih hasil rekonsiliasi internal dengan pembukuan UAKPA ● A: Merupakan selisih yang berasal dari perbedaan penyetoran PNBP menurut pembukuan UAKPA(seluruh setoran pada satker) dengan penyetoran PNBP yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ● Q: Apa Perbedaan PNBP SBS, PNBP Non SBS, PNBP Dana Titipan/DPK ● A: SBS -> disetorkan Bendahara, terdapat kas masuk PNBP yang dibukukan Bendahara Non SBS  disetorkan tanpa melalui Bendahara (tidak ada pembukuan kas pada Bendahara) PNBP DPK  PNBP yang bersumber dari transaksi DPK pada satker ● Q: Cara Migrasi saldo lintas tahun? ● A: Rekam migrasi saldo awal di menu pemindahan kas ● Q: Penandatangan tidak muncul pada cetakan ● A: Pastikan data Pejabat, Bendaharawan, dan Penandatangan sudah direkam dengan benar ● Q: Koreksi salah pencatatan NTPN ● A: Hapus Data setoran, rekam ulang. FAQ
  • 27. SelisihUAKPApada Validasidatapada SPRINT Lampiran Nota Dinas Direktur SITP, DJPb Nomor ND-1182/PB.8/2019