SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
MANUAL APLIKASI SILABI
MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
I. INSTALL APLIKASI SILABI
Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini
sama dengan cara update Aplikasi SPM 2014 yaitu,
Jalankan Update_SPM_14.1.3.exe. ikuti langkah update Aplikasi SPM 2014.
II. USER DAN PASSWORD
Langkah awal yang harus dilakukan setelah Update_SPM_14.1.3.exe berhasil dijalankan
adalah membuat user dan password. Pembuatan user dan password ini dilakukan melalui
startup14.exe yang trdapat dalam folder :DBSATKERuseradmin. Setelah startup14.exe
dijalankan maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
Masuk ke startup lalu buatkan user untuk
- LPJ Penerimaan dengan level 2 ( Operator ) dan menu 3 Bendahara Penerimaan
- LPJ Pengeluaran dengan Level 2 (operator ) dan menu 4 Bendahara Pengeluaran
- Kode BPP 000 digunakan khusus untuk Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya masuk ke SPM dengan menggunakan User Bendahara Pengelaran sesuai dengan User
yang telah dibuat pada Startup SPM
Setelah itu kita akan masuk pada Aplikasi Silabi modul bendahara penerimaan untuk user bendahara
penerimaan dan Aplikasi Silabi modul bendahara pengeluaran untuk user bendahara pengeluaran.
Untuk bendahara Pengeluaran maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:
Pada Aplikasi LPJ Pengeluaran terdapat beberapa menu yaitu :
- Bendahara Pengeluaran
- Referensi
- Utility
- Keluar
III. SETTING APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
Langkah awal yg harus dilakukan untuk memulai aplikasi silabi modul bendahara pengeluaran
adalah :
1. Setting pejabat melalui menu ReferensiPejabat
Lalu akan muncul form seperti dibawah ini :
Klik rekam
Keterangan :
Kode satker : Diisi dengan kode satker
Nomor karwas : Diisi dengan Nomor karwas
Nama : Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran
Jabatan : Diisi dengan jabatan Struktural
Keterangan : Diisi dengan Bendahara Pengeluaran
Lalu pilih tombol simpan untuk menyimpan setting referensi bendahara penerimaan.
2. Setting Alamat
Setting Alamat digunakan untuk merekam referensi alamat satker. Adapun menu yang
digunakan adalah menu ReferensiAlamat
Lalu akan muncul form perekaman alamat
Keterangan :
Kode dept. : diisi dengan kode bagian anggaran
Kode unit : diisi dengan bagian eselon 1
Kode satker : diisi dengan kode satker
Alamat : diisi dengan alamat satker
Kota : diisi dengan kota tempat satker
Provinsi : diisi dengan provinsi satker
Kode pos : diisi dengan kode pos satker
Telepon : diisi dengan nomor telpon
Faks : disi dengan nomor faks satker
Pilih tombol simpan untuk menyimpan alamat satker
3. Rekening bendahara
Digunakan untuk merekam rekening bendahara. Baik bendahara pengeluaran, bendahara
pengeluaran pembantu (BPP) maupun bendahara penerimaan. Untuk merekam rekening
bendahara melalui menu Referensi Rekening bendahara. Berikut tampilan submenu rekening
bendahara :
Selanjutnya isikan No Rekening Bendahara seperti tampilan berikut :
Isikan :
- Jenis Rekening 10 untuk Rekening Bendahara Penerimaan, 20 untuk rekening bendahara
pengeluaran dan 99 untuk rekening lainnya
- Nomor Rekening diisi sesuai dengan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran
- Nama Rekening
- Nama Bank
- Nomor Surat ijin
- Tanggal Surat
- Kode BPP : 000 untuk Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya klik Tombol Simpan
Perekaman bendahara dilakukan dalam modul Aplikasi SPP pada menu Referensi I  BPP
IV. PEREKAMAN
1. Catat Nomor SP2D
Pencatatan nomor SP2D ini biasanya sudah dilakukan oleh operator pada aplikasi SPP/SPP.
Namun demikian dapat juga dilakukan di Aplikasi Silabi modul bendahara pengeluaran
dalam hal belum dilakukan pencatatan. Catat nomor SP2D ini terdapat dalam menu
Bendahara PengeluaranCatat Nomor SP2D
Lalu akan muncul form dibawah ini
Isikan Nomor SP2D pada kolon No. SP2D, Tanggal SP2D pada kolom Tgl. SP2D, dan Bank/Pos
Pada kolom Bank/Pos lalu centang pada kolom pilih dan klik tombol simpan untuk
menyimpan nomor SP2D.
2. R/U/H Saldo Awal
Perekaman Saldo awal digunakan untuk merekam saldo sebelum digunakannya aplikasi
bendahara pengeluaran ini. Perekaman saldo awal ini terdapat dalam menu Bendahara
PengeluaranR/U/H saldo Awal.
Form RUH saldo awal
Pengisian saldo awal tersebut meliputi :
Kode satker : kode satker (muncul otomatis setelah melakukan perekaman
referensi )
Kartu Pengawasan : nomor karwas (muncul otomatis setelah melakukan perekaman
referensi )
Kode bendahara : kode BPP (muncul otomatis setelah melakukan perekaman
referensi )
Tanggal Saldo awal : tanggal saldo awal direkam atau dimulainya menggunakan aplikasi
ini
Nomor Transaksi terakhir : Nomor pencatatan transaksi terakhir dalam BKU sebelum
digunakannya aplikasi ini.
Saldo Buku kas Umum (BKU) : Saldo Buku kas Umum (BKU)
Saldo Buku Pembantu Kas : Saldo Buku Pembantu Kas
Saldo Buku Pembantu Tunai : Saldo Buku Pembantu Tunai
Saldo Buku Pembantu Bank : Saldo Buku Pembantu Bank
Saldo Buku Pembantu Uang Persediaan : Saldo Buku Pembantu Uang Persediaan
Saldo Buku Pembantu Pajak : Saldo Buku Pembantu Pajak
Saldo Buku Pembantu Pembayaran LS : Saldo Buku Pembantu Pembayaran LS
Saldo Buku Pembantu BPP : Saldo Buku Pembantu BPP
Saldo Buku Pembantu Uang Muka : Saldo Buku Pembantu Uang Muka
Saldo Buku Pembantu Lain : Saldo Buku Pembantu Lain
Lalu Klik SImpan untuk menyimpan saldo awal.
3. RUH Kuitansi
R/U/H Kuitansi digunakan untuk merekam kuitansi yang diperoleh dari penggunaan Uang
Persediaan. RUH kuitansi terdapat dalam menu Bendahara PengeluaranRUH kuitansi
Form RUH kuitansi adalah sebagai berikut
Keterangan :
Kode satker : berisi kode satker (default)
Bendahara : berisi Kode BPP (default)
Periode : -bulan : sebagai parameter untuk menampilkan kuitansi yang telah direkam dalam
Grid dalam periode bulan tertentu.
Tanggal : sebagai parameter untuk menampilkan kuitansi yang telah direkam dalam
Grid dalam periode tanggal tertentu.
Rekam : untuk merekam kuitansi baru
Edit : Untuk mengubah kuitansi yang telah direkam
Hapus ; untuk menghapus kuitansi yang telah direkam
Cetak : untuk mencetak kuitansi yang telah direkam
Keluar ; untuk keluar dari submenu RUH kuitansi
Klik rekam untuk merekam kuitansi
Langkah pengisian :
1. Isikan Mata anggaran dengan mengetik mata anggaran atau memilih
untuk memilih mata anggaran yang tersedia dalam
pagu DIPA. Berikut tampilan memilih mata anggaran :
Klik proses untuk memilih mata anggaran.
2. Isikan Jumlah Pembayaran pada kolom “Jumlah Uang”
3. Isikan Keterangan pembayaran “untuk pembayaran”
4. Isikan Pejabat PPK atau tekan “enter” untuk memilih secara otomatis
5. Isikan nama Kota
6. Isikan Tanggal Kuitansi
7. Isikan Nama Jabatan / Nama Perusahaan penerima pembayaran
8. Isikan Nama Penerima pembayaran
9. Isikan Nama penerima barang
10. Isikan NIP Penerima barang.
Klik simpan untuk menyimpan perekaman kuitansi.
4. RUH Pajak
Submenu ini digunakan untuk merekam pajak yang dipungut oleh bendahara yang
berasal dari pajak atas pembelian barang melalui UP ataupun pajak atas SPM LS bendahara.
Berikut tampilan dari submenu RUH Pajak.
Keterangan :
Kode satker : berisi kode satker (default)
Bendahara : berisi Kode BPP (default)
Periode : -bulan : sebagai parameter untuk menampilkan pajak yang telah direkam dalam
Grid dalam periode bulan tertentu.
Tanggal : sebagai parameter untuk menampilkan Pajak yang telah direkam dalam
Grid dalam periode tanggal tertentu.
Rekam : untuk merekam pajak baru
Edit : Untuk mengubah Pajak yang telah direkam
Hapus ; untuk menghapus pajak yang telah direkam
Cetak : untuk mencetak Pajak yang telah direkam
Keluar ; untuk keluar dari submenu RUH Pajak
Klik rekam untuk merekam pajak maka akan tampil form sebagai berikut :
Perekaman pajak terdiri dari dua sumber yaitu :
a. SPBY/ Kuitansi
Syarat untuk melakukan perekaman pajak yang berasal dari SPBY/Kuitansi adalah
dengan melakukan perekaman kuitansi terlebih dahulu. Tanpa melakukan perekaman
kuitansi, maka tidak bisa melakukan perekaman pajak. Berikut adalah form perekaman
pajak yang berasal dari SPBY/Kuitansi :
Centang pada kolom pilih lalu klik “pilih”, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :
Keterangan :
Pengisian jumlah pajak fleksibel. Dapat ebrdasarkan persentase atau nilai setor
lalu klik “simpan” untuk menyimpan perekaman pajak.
b. Pembayaran LS
Syarat untuk melakukan perekaman Pajak yang berasal dari SPM LS Bendahara adalah
melakukan pencatatan SP2D pada modul Aplikasi SPM. Berikut adalah tampilan dari
perekaman pajak yang berasal dari Pembayaran LS bendahara ;
5. RUH Transaksi
Submenu ini merupakan inti dari modul aplikasi silabi modul bendahara pengeluaran
ini. Melalui submenu RUH Transaksi, transaksi yang terjadi mulai dibebankan dan mulai
dicatat. Sebelum memulai melakukan perekaman transaksi harus didahului dengan
perekaman pada submenu sebelumnya, yaitu submenu RUH kuitansi untuk melakukan
pencatatan kuitansi dan RUH pajak untuk melakuka Pencatatan Pajak dan SPM pada Modul
Aplikasi SPM sudah dilakukan pencatatan nomor SP2D.
Jenis Transaksi yang direkam meliputi :
Kode Jenis Transaksi Fungsi Syarat
02 SPM LS Bendahara
Digunakan untuk merekam transaksi
yang berasal dari SPM LS Bendahara.
- telah dilakukan
catat nomor SP2D
03
Pembayaran SPM LS
Bendahara
Digunakan untuk merekam transaksi
pembayaran SPM LS bendahara kepada
yang berhak
- Telah dilakukan
pembukuan
Transaksi SPM LS
Bendahara
- telah dilakukan PU
Bank
04
Setor SPM LS
Bendahara
Digunakan untuk merekam Penyetoran
SPM LS Bendahara
- Telah dilakukan
pembukuan
Transaksi SPM LS
Bendahara
05 SPM UP/TUP
Digunakan untuk merekam transaksi
yang berasal dari SPM UP/TUP
- telah dilakukan
catat nomor SP2D
06 Setor Sisa UP/TUP
Digunakan untuk mencatat penyetoran
sisa UP/TUP -
07 PU Bank
Digunakan untuk mencatat Pengambilan
Uang dari Bank
- telah mencatat
transaksi UP/TUP
08 Transaksi UP
Digunakan untuk mencatat transaksi
yang berasal dari UP/TUP
-telah Mencatat
Transaksi UP/TUP -
telah melakukan PU
Bank -
telah melakukan
perekaman kuitansi
09 Pungut Pajak
Digunakan untuk mencatat pemungutan
pajak oleh bendahara
- telah malakukan
perekaman Pajak
10 Setor Pajak
Digunakan untuk mencatat penyetoran
pajak yang telah dipungut oleh
bendahara
- telah melakukan
perekaman transaksi
Pungut pajak
11 SPM GUP
digunakan untuk mencatat transaksi
yang berasal dari SPM GUP
- telah dilakukan
catat nomor SP2D
12 SPM GUP Nihil
digunakan untuk mencatat transaksi
yang berasal dari SPM GUP NIHIL
- telah dilakukan
catat nomor SP2D
13 Bayar UM
digunakan untuk mencatat pembayaran
uang muka -
14 Bukti UM
mencatat perhitungan rampung uang
muka
- Telah melakukan
perekaman Kuitansi
di RUH Kuitansi
untuk pembebanan
Akun
15 Kekurangan UM
digunakan untuk mencatat kekurangan
Uang muka -
16 Kelebihan UM
digunakan untuk mencatat pengembalian
uang muka -
17 Transfer ke BPP
digunakan untuk mencatat transfer UP
ke BPP secara transfer rekening -
Kode Jenis Transaksi Fungsi Syarat
18 Tunai ke BPP
digunakan untuk mencatat transfer UP
secara tunai -
19
Pengembalian Transfer
BPP
digunakan untuk mencatat pengembalian
UP dari BPP secara transfer -
20 Pengembalian Tunai BP
digunakan untuk mencatat pengembalian
UP dari BPP secara tunai -
21 Menerima LPJ BPP
digunakan untuk menerima adk LPJ dari
BPP - ada ADK LPJ BPP
24
Terima Transfer Uang
Lain-lain
digunakan untuk mencatat penerimaan
secara transfer yang bukan berasal dari
DIPA satker -
25
Terima Tunai Uang Lain-
lain
digunakan untuk mencatat penerimaan
secara tunai yang bukan berasal dari
DIPA satker
26 SPM LS Pihak 3
27 Setor Bank
digunakan untuk mencatat penyetoran
uang dari brankas ke bank
28 Transfer Keluar Lain-lain
digunakan untuk mencatat transfer uang
lainnya
29 Keluar Tunai Lain-lain
digunakan untuk mencatat pembayaran
tunai uang lainnya
30
Setor Sisa SPM LS TA
Lalu
digunakan untuk mencatat penyetoran
sisa SPM LS TA yang lalu
31
Pembayaran SPM LS
bendahara (transfer)
digunakan untuk mencatat pembayaran
SPM LS secara transfer
- Telah dilakukan
pembukuan
Transaksi SPM LS
Bendahara
32 Transaksi UP (Transfer)
Digunakan untuk mencatat transaksi
yang berasal dari UP/TUP
-telah Mencatat
Transaksi UP/TUP
- telah melakukan
perekaman kuitansi
33
Transfer SPM LS
Bendahara ke BPP
(transfer)
digunakan untuk mencatat transfer SPM
LS ke BPP
34
Transfer SPM LS
Bendahara ke BPP
(tunai)
digunakan untuk mencatat transfer tunai
SPM LS ke BPP
V. LAPORAN
1. Posting
Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya
adalah mem-posting (memindahkan-bukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada
jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap
saldo akun yang masih “tercerai berai” dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam
buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing
akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutasi
debet dan mutasi kredit) yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama
periode akuntansi. Submenu yang digunakan untuk melakukan posting ini adalah
posting pada menu bendahara pengeluaran
Form submenu posting seperti dibawah ini
Keterangan :
1. isikan kode satker dan periode posting
2. Klik tombol posting
3. Tunggu sampai muncul pesan
2. Cetak Buku
Submenu ini digunakan untuk mencetak laporan BKU dan Buku Pembantu ,
antara lain :
Keterangan :
1. Pilih periode pelaporan
2. Pilih jenis laporan
3. Klik tombol cetak
3. Berita Acara
Submenu ini ada dalam menu bendahara pengeluaranberita acara
Klik rekam untuk mulai merekam berita acara
Keterangan :
1. Pilih jenis berita acara
Jenis berita acara ada tiga:
1) Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Digunakan apabila terdapat pemeriksaan sewaktu – waktu oleh atasan
langsung atau pejabat fungsional pemeriksa
2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan serah Terima Bendahara Pengeluaran
Digunakan apabila terdapat penggantian bendahara pengeluaran
3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara pengeluaran
Digunakan untuk keperluan rekonsiliasi dan pelaporan LPJ ke KPPN
2. Pilih periode
3. Klik hitung saldo
4. Isi Nomor Berita Acara
5. Isi Tanggal berita Acara
6. Isi Uang di Brankas
7. Isi Saldo Rekening
8. Isi Saldo Uakpa
9. Isi Penjelasan UP
Penjelasan UP hanya akan muncul jika terdapat selisih pada posisi kas dan
UP
10. Klik simpan
4. LPJ
submenu ini digunakan untuk mencetak LPJ
Keterangan :
1. Isi periode
2. Klik tayang

More Related Content

What's hot

buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdf
buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdfbuku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdf
buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdfFajar Baskoro
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)temanna #LABEDDU
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptx
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptxAnalisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptx
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptxssuserbeb623
 
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdf
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdfPK_Kecamatan Jenangan_2023.pdf
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdfdianaekowati1
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxRicardoStevens1
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptssuserdbcf15
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumahoyin rizmu
 
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptx
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptxPENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptx
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptxAmmha1
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditordavidpiet
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
laporan tribulan 1 plus fmea.docx
laporan tribulan 1 plus fmea.docxlaporan tribulan 1 plus fmea.docx
laporan tribulan 1 plus fmea.docxCahyoInsanMedika
 

What's hot (20)

Akreditasi Puskesmas
Akreditasi PuskesmasAkreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas
 
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptxPAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
 
buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdf
buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdfbuku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdf
buku-panduan-bri-kartu-kredit-pemerintah-1638238065.pdf
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptx
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptxAnalisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptx
Analisis Pelanggaran nilai dasar Asn (berakhlak).pptx
 
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdf
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdfPK_Kecamatan Jenangan_2023.pdf
PK_Kecamatan Jenangan_2023.pdf
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
 
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasiLaporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
 
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptx
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptxPENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptx
PENINGKATAN KAPASITAS KADES POSYANDU.pptx
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
4. peran dinas kesehatan
4. peran dinas kesehatan4. peran dinas kesehatan
4. peran dinas kesehatan
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
laporan tribulan 1 plus fmea.docx
laporan tribulan 1 plus fmea.docxlaporan tribulan 1 plus fmea.docx
laporan tribulan 1 plus fmea.docx
 

Viewers also liked

Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2andi nurlelasari as
 
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpProsedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpErny Anggrahini
 
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2Erny Anggrahini
 
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerPanduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerYuspiardi ardy
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriKukuh Setiawan
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANTri Widodo W. UTOMO
 
Pembukuan Ukm
Pembukuan UkmPembukuan Ukm
Pembukuan Ukmiraf50
 

Viewers also liked (19)

Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
 
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpProsedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
 
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerPanduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
 
Belajar TIK
Belajar TIK Belajar TIK
Belajar TIK
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish Kapolri
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
 
Pembukuan Ukm
Pembukuan UkmPembukuan Ukm
Pembukuan Ukm
 
Strategi tata kelola tik polri sesuai best practice untuk mencapai maturity l...
Strategi tata kelola tik polri sesuai best practice untuk mencapai maturity l...Strategi tata kelola tik polri sesuai best practice untuk mencapai maturity l...
Strategi tata kelola tik polri sesuai best practice untuk mencapai maturity l...
 

Similar to MODUL BENDAHARA PENGELUARAN

2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdfSri Haryati
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing systemisna muflikha
 
Penagihan guide
Penagihan guidePenagihan guide
Penagihan guideChar Lie
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Agus Witono
 
Panduan ppob interlink
Panduan ppob interlinkPanduan ppob interlink
Panduan ppob interlinkRoni Sandu
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxThomyBks
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
 
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...FebriAbdullahMunawar
 
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOBAPLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOBSptynlely Sptynlely
 
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)Fajar Sandy
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxZukét Printing
 
JURNAL PENUTUP.pptx
JURNAL PENUTUP.pptxJURNAL PENUTUP.pptx
JURNAL PENUTUP.pptxDodoAnwar2
 
Makalah komputer akuntansi 2
Makalah komputer akuntansi 2Makalah komputer akuntansi 2
Makalah komputer akuntansi 2A'am A'am
 

Similar to MODUL BENDAHARA PENGELUARAN (20)

2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing system
 
Myob 18
Myob 18Myob 18
Myob 18
 
Penagihan guide
Penagihan guidePenagihan guide
Penagihan guide
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
 
Panduan ppob interlink
Panduan ppob interlinkPanduan ppob interlink
Panduan ppob interlink
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptx
 
Funding team
Funding teamFunding team
Funding team
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
 
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
 
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOBAPLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB
APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB
 
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)
Bab 6 siklus dan prosedur akuntansi (Pengantar Akuntansi)
 
Modul myob versi 18
Modul myob versi 18Modul myob versi 18
Modul myob versi 18
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
 
JURNAL PENUTUP.pptx
JURNAL PENUTUP.pptxJURNAL PENUTUP.pptx
JURNAL PENUTUP.pptx
 
Makalah komputer akuntansi 2
Makalah komputer akuntansi 2Makalah komputer akuntansi 2
Makalah komputer akuntansi 2
 

More from Erny Anggrahini

Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdfStandar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdfErny Anggrahini
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Erny Anggrahini
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Erny Anggrahini
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Contoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinContoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinErny Anggrahini
 
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAJUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAErny Anggrahini
 

More from Erny Anggrahini (11)

PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021
 
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdfStandar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
 
Pmk 32 2014
Pmk 32 2014Pmk 32 2014
Pmk 32 2014
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Contoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinContoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdin
 
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAJUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
 

Recently uploaded

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 

Recently uploaded (17)

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 

MODUL BENDAHARA PENGELUARAN

  • 1. MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM 2014 yaitu, Jalankan Update_SPM_14.1.3.exe. ikuti langkah update Aplikasi SPM 2014. II. USER DAN PASSWORD Langkah awal yang harus dilakukan setelah Update_SPM_14.1.3.exe berhasil dijalankan adalah membuat user dan password. Pembuatan user dan password ini dilakukan melalui startup14.exe yang trdapat dalam folder :DBSATKERuseradmin. Setelah startup14.exe dijalankan maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini : Masuk ke startup lalu buatkan user untuk - LPJ Penerimaan dengan level 2 ( Operator ) dan menu 3 Bendahara Penerimaan - LPJ Pengeluaran dengan Level 2 (operator ) dan menu 4 Bendahara Pengeluaran - Kode BPP 000 digunakan khusus untuk Bendahara Pengeluaran
  • 2. Selanjutnya masuk ke SPM dengan menggunakan User Bendahara Pengelaran sesuai dengan User yang telah dibuat pada Startup SPM Setelah itu kita akan masuk pada Aplikasi Silabi modul bendahara penerimaan untuk user bendahara penerimaan dan Aplikasi Silabi modul bendahara pengeluaran untuk user bendahara pengeluaran. Untuk bendahara Pengeluaran maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini: Pada Aplikasi LPJ Pengeluaran terdapat beberapa menu yaitu : - Bendahara Pengeluaran - Referensi - Utility - Keluar
  • 3. III. SETTING APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN Langkah awal yg harus dilakukan untuk memulai aplikasi silabi modul bendahara pengeluaran adalah : 1. Setting pejabat melalui menu ReferensiPejabat Lalu akan muncul form seperti dibawah ini :
  • 4. Klik rekam Keterangan : Kode satker : Diisi dengan kode satker Nomor karwas : Diisi dengan Nomor karwas Nama : Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran Jabatan : Diisi dengan jabatan Struktural Keterangan : Diisi dengan Bendahara Pengeluaran Lalu pilih tombol simpan untuk menyimpan setting referensi bendahara penerimaan.
  • 5. 2. Setting Alamat Setting Alamat digunakan untuk merekam referensi alamat satker. Adapun menu yang digunakan adalah menu ReferensiAlamat Lalu akan muncul form perekaman alamat
  • 6. Keterangan : Kode dept. : diisi dengan kode bagian anggaran Kode unit : diisi dengan bagian eselon 1 Kode satker : diisi dengan kode satker Alamat : diisi dengan alamat satker Kota : diisi dengan kota tempat satker Provinsi : diisi dengan provinsi satker Kode pos : diisi dengan kode pos satker Telepon : diisi dengan nomor telpon Faks : disi dengan nomor faks satker Pilih tombol simpan untuk menyimpan alamat satker 3. Rekening bendahara Digunakan untuk merekam rekening bendahara. Baik bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu (BPP) maupun bendahara penerimaan. Untuk merekam rekening bendahara melalui menu Referensi Rekening bendahara. Berikut tampilan submenu rekening bendahara : Selanjutnya isikan No Rekening Bendahara seperti tampilan berikut :
  • 7. Isikan : - Jenis Rekening 10 untuk Rekening Bendahara Penerimaan, 20 untuk rekening bendahara pengeluaran dan 99 untuk rekening lainnya - Nomor Rekening diisi sesuai dengan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran - Nama Rekening - Nama Bank - Nomor Surat ijin - Tanggal Surat - Kode BPP : 000 untuk Bendahara Pengeluaran Selanjutnya klik Tombol Simpan Perekaman bendahara dilakukan dalam modul Aplikasi SPP pada menu Referensi I  BPP
  • 8. IV. PEREKAMAN 1. Catat Nomor SP2D Pencatatan nomor SP2D ini biasanya sudah dilakukan oleh operator pada aplikasi SPP/SPP. Namun demikian dapat juga dilakukan di Aplikasi Silabi modul bendahara pengeluaran dalam hal belum dilakukan pencatatan. Catat nomor SP2D ini terdapat dalam menu Bendahara PengeluaranCatat Nomor SP2D Lalu akan muncul form dibawah ini
  • 9. Isikan Nomor SP2D pada kolon No. SP2D, Tanggal SP2D pada kolom Tgl. SP2D, dan Bank/Pos Pada kolom Bank/Pos lalu centang pada kolom pilih dan klik tombol simpan untuk menyimpan nomor SP2D. 2. R/U/H Saldo Awal Perekaman Saldo awal digunakan untuk merekam saldo sebelum digunakannya aplikasi bendahara pengeluaran ini. Perekaman saldo awal ini terdapat dalam menu Bendahara PengeluaranR/U/H saldo Awal.
  • 11. Pengisian saldo awal tersebut meliputi : Kode satker : kode satker (muncul otomatis setelah melakukan perekaman referensi ) Kartu Pengawasan : nomor karwas (muncul otomatis setelah melakukan perekaman referensi ) Kode bendahara : kode BPP (muncul otomatis setelah melakukan perekaman referensi ) Tanggal Saldo awal : tanggal saldo awal direkam atau dimulainya menggunakan aplikasi ini Nomor Transaksi terakhir : Nomor pencatatan transaksi terakhir dalam BKU sebelum digunakannya aplikasi ini. Saldo Buku kas Umum (BKU) : Saldo Buku kas Umum (BKU) Saldo Buku Pembantu Kas : Saldo Buku Pembantu Kas Saldo Buku Pembantu Tunai : Saldo Buku Pembantu Tunai Saldo Buku Pembantu Bank : Saldo Buku Pembantu Bank Saldo Buku Pembantu Uang Persediaan : Saldo Buku Pembantu Uang Persediaan Saldo Buku Pembantu Pajak : Saldo Buku Pembantu Pajak Saldo Buku Pembantu Pembayaran LS : Saldo Buku Pembantu Pembayaran LS Saldo Buku Pembantu BPP : Saldo Buku Pembantu BPP Saldo Buku Pembantu Uang Muka : Saldo Buku Pembantu Uang Muka Saldo Buku Pembantu Lain : Saldo Buku Pembantu Lain Lalu Klik SImpan untuk menyimpan saldo awal.
  • 12. 3. RUH Kuitansi R/U/H Kuitansi digunakan untuk merekam kuitansi yang diperoleh dari penggunaan Uang Persediaan. RUH kuitansi terdapat dalam menu Bendahara PengeluaranRUH kuitansi Form RUH kuitansi adalah sebagai berikut
  • 13. Keterangan : Kode satker : berisi kode satker (default) Bendahara : berisi Kode BPP (default) Periode : -bulan : sebagai parameter untuk menampilkan kuitansi yang telah direkam dalam Grid dalam periode bulan tertentu. Tanggal : sebagai parameter untuk menampilkan kuitansi yang telah direkam dalam Grid dalam periode tanggal tertentu. Rekam : untuk merekam kuitansi baru Edit : Untuk mengubah kuitansi yang telah direkam Hapus ; untuk menghapus kuitansi yang telah direkam Cetak : untuk mencetak kuitansi yang telah direkam Keluar ; untuk keluar dari submenu RUH kuitansi Klik rekam untuk merekam kuitansi
  • 14. Langkah pengisian : 1. Isikan Mata anggaran dengan mengetik mata anggaran atau memilih untuk memilih mata anggaran yang tersedia dalam pagu DIPA. Berikut tampilan memilih mata anggaran :
  • 15. Klik proses untuk memilih mata anggaran. 2. Isikan Jumlah Pembayaran pada kolom “Jumlah Uang” 3. Isikan Keterangan pembayaran “untuk pembayaran” 4. Isikan Pejabat PPK atau tekan “enter” untuk memilih secara otomatis 5. Isikan nama Kota 6. Isikan Tanggal Kuitansi 7. Isikan Nama Jabatan / Nama Perusahaan penerima pembayaran 8. Isikan Nama Penerima pembayaran 9. Isikan Nama penerima barang 10. Isikan NIP Penerima barang. Klik simpan untuk menyimpan perekaman kuitansi. 4. RUH Pajak Submenu ini digunakan untuk merekam pajak yang dipungut oleh bendahara yang berasal dari pajak atas pembelian barang melalui UP ataupun pajak atas SPM LS bendahara. Berikut tampilan dari submenu RUH Pajak.
  • 16. Keterangan : Kode satker : berisi kode satker (default) Bendahara : berisi Kode BPP (default) Periode : -bulan : sebagai parameter untuk menampilkan pajak yang telah direkam dalam Grid dalam periode bulan tertentu. Tanggal : sebagai parameter untuk menampilkan Pajak yang telah direkam dalam Grid dalam periode tanggal tertentu. Rekam : untuk merekam pajak baru Edit : Untuk mengubah Pajak yang telah direkam Hapus ; untuk menghapus pajak yang telah direkam Cetak : untuk mencetak Pajak yang telah direkam Keluar ; untuk keluar dari submenu RUH Pajak Klik rekam untuk merekam pajak maka akan tampil form sebagai berikut : Perekaman pajak terdiri dari dua sumber yaitu : a. SPBY/ Kuitansi Syarat untuk melakukan perekaman pajak yang berasal dari SPBY/Kuitansi adalah dengan melakukan perekaman kuitansi terlebih dahulu. Tanpa melakukan perekaman kuitansi, maka tidak bisa melakukan perekaman pajak. Berikut adalah form perekaman pajak yang berasal dari SPBY/Kuitansi :
  • 17. Centang pada kolom pilih lalu klik “pilih”, maka akan muncul tampilan sebagai berikut : Keterangan : Pengisian jumlah pajak fleksibel. Dapat ebrdasarkan persentase atau nilai setor
  • 18. lalu klik “simpan” untuk menyimpan perekaman pajak. b. Pembayaran LS Syarat untuk melakukan perekaman Pajak yang berasal dari SPM LS Bendahara adalah melakukan pencatatan SP2D pada modul Aplikasi SPM. Berikut adalah tampilan dari perekaman pajak yang berasal dari Pembayaran LS bendahara ;
  • 19. 5. RUH Transaksi Submenu ini merupakan inti dari modul aplikasi silabi modul bendahara pengeluaran ini. Melalui submenu RUH Transaksi, transaksi yang terjadi mulai dibebankan dan mulai dicatat. Sebelum memulai melakukan perekaman transaksi harus didahului dengan perekaman pada submenu sebelumnya, yaitu submenu RUH kuitansi untuk melakukan pencatatan kuitansi dan RUH pajak untuk melakuka Pencatatan Pajak dan SPM pada Modul Aplikasi SPM sudah dilakukan pencatatan nomor SP2D. Jenis Transaksi yang direkam meliputi :
  • 20.
  • 21.
  • 22. Kode Jenis Transaksi Fungsi Syarat 02 SPM LS Bendahara Digunakan untuk merekam transaksi yang berasal dari SPM LS Bendahara. - telah dilakukan catat nomor SP2D 03 Pembayaran SPM LS Bendahara Digunakan untuk merekam transaksi pembayaran SPM LS bendahara kepada yang berhak - Telah dilakukan pembukuan Transaksi SPM LS Bendahara - telah dilakukan PU Bank 04 Setor SPM LS Bendahara Digunakan untuk merekam Penyetoran SPM LS Bendahara - Telah dilakukan pembukuan Transaksi SPM LS Bendahara 05 SPM UP/TUP Digunakan untuk merekam transaksi yang berasal dari SPM UP/TUP - telah dilakukan catat nomor SP2D 06 Setor Sisa UP/TUP Digunakan untuk mencatat penyetoran sisa UP/TUP - 07 PU Bank Digunakan untuk mencatat Pengambilan Uang dari Bank - telah mencatat transaksi UP/TUP 08 Transaksi UP Digunakan untuk mencatat transaksi yang berasal dari UP/TUP -telah Mencatat Transaksi UP/TUP - telah melakukan PU Bank - telah melakukan perekaman kuitansi 09 Pungut Pajak Digunakan untuk mencatat pemungutan pajak oleh bendahara - telah malakukan perekaman Pajak 10 Setor Pajak Digunakan untuk mencatat penyetoran pajak yang telah dipungut oleh bendahara - telah melakukan perekaman transaksi Pungut pajak 11 SPM GUP digunakan untuk mencatat transaksi yang berasal dari SPM GUP - telah dilakukan catat nomor SP2D 12 SPM GUP Nihil digunakan untuk mencatat transaksi yang berasal dari SPM GUP NIHIL - telah dilakukan catat nomor SP2D 13 Bayar UM digunakan untuk mencatat pembayaran uang muka - 14 Bukti UM mencatat perhitungan rampung uang muka - Telah melakukan perekaman Kuitansi di RUH Kuitansi untuk pembebanan Akun 15 Kekurangan UM digunakan untuk mencatat kekurangan Uang muka - 16 Kelebihan UM digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka - 17 Transfer ke BPP digunakan untuk mencatat transfer UP ke BPP secara transfer rekening -
  • 23. Kode Jenis Transaksi Fungsi Syarat 18 Tunai ke BPP digunakan untuk mencatat transfer UP secara tunai - 19 Pengembalian Transfer BPP digunakan untuk mencatat pengembalian UP dari BPP secara transfer - 20 Pengembalian Tunai BP digunakan untuk mencatat pengembalian UP dari BPP secara tunai - 21 Menerima LPJ BPP digunakan untuk menerima adk LPJ dari BPP - ada ADK LPJ BPP 24 Terima Transfer Uang Lain-lain digunakan untuk mencatat penerimaan secara transfer yang bukan berasal dari DIPA satker - 25 Terima Tunai Uang Lain- lain digunakan untuk mencatat penerimaan secara tunai yang bukan berasal dari DIPA satker 26 SPM LS Pihak 3 27 Setor Bank digunakan untuk mencatat penyetoran uang dari brankas ke bank 28 Transfer Keluar Lain-lain digunakan untuk mencatat transfer uang lainnya 29 Keluar Tunai Lain-lain digunakan untuk mencatat pembayaran tunai uang lainnya 30 Setor Sisa SPM LS TA Lalu digunakan untuk mencatat penyetoran sisa SPM LS TA yang lalu 31 Pembayaran SPM LS bendahara (transfer) digunakan untuk mencatat pembayaran SPM LS secara transfer - Telah dilakukan pembukuan Transaksi SPM LS Bendahara 32 Transaksi UP (Transfer) Digunakan untuk mencatat transaksi yang berasal dari UP/TUP -telah Mencatat Transaksi UP/TUP - telah melakukan perekaman kuitansi 33 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (transfer) digunakan untuk mencatat transfer SPM LS ke BPP 34 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (tunai) digunakan untuk mencatat transfer tunai SPM LS ke BPP
  • 24. V. LAPORAN 1. Posting Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah mem-posting (memindahkan-bukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih “tercerai berai” dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutasi debet dan mutasi kredit) yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Submenu yang digunakan untuk melakukan posting ini adalah posting pada menu bendahara pengeluaran Form submenu posting seperti dibawah ini Keterangan : 1. isikan kode satker dan periode posting 2. Klik tombol posting 3. Tunggu sampai muncul pesan
  • 25. 2. Cetak Buku Submenu ini digunakan untuk mencetak laporan BKU dan Buku Pembantu , antara lain : Keterangan : 1. Pilih periode pelaporan 2. Pilih jenis laporan 3. Klik tombol cetak
  • 26. 3. Berita Acara Submenu ini ada dalam menu bendahara pengeluaranberita acara Klik rekam untuk mulai merekam berita acara Keterangan : 1. Pilih jenis berita acara Jenis berita acara ada tiga: 1) Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
  • 27. Digunakan apabila terdapat pemeriksaan sewaktu – waktu oleh atasan langsung atau pejabat fungsional pemeriksa 2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan serah Terima Bendahara Pengeluaran Digunakan apabila terdapat penggantian bendahara pengeluaran 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara pengeluaran Digunakan untuk keperluan rekonsiliasi dan pelaporan LPJ ke KPPN 2. Pilih periode 3. Klik hitung saldo 4. Isi Nomor Berita Acara 5. Isi Tanggal berita Acara 6. Isi Uang di Brankas 7. Isi Saldo Rekening 8. Isi Saldo Uakpa 9. Isi Penjelasan UP Penjelasan UP hanya akan muncul jika terdapat selisih pada posisi kas dan UP 10. Klik simpan 4. LPJ submenu ini digunakan untuk mencetak LPJ Keterangan : 1. Isi periode 2. Klik tayang