Dokumen ini membahas pentingnya kebijakan publik, nilai-nilai dasarnya, dan berbagai bentuknya. Selain itu, dijelaskan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai variabel bergantung maupun variabel independen, serta melibatkan berbagai pihak dalam perumusannya. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatur kehidupan bersama dan memecahkan masalah publik secara efektif dan efisien.

1. 1
Mukhrizal Effendi

2. 2
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan
dapat :
1. Arti penting kebijakan publik
2. Nilai-nilai dasar kebijakan publik
3. Bentuk-bentuk kebijakan publik

3. 3
 Dalam perkuliahan ini, anda akan membahas
tentang pengertian arti penting kebijakan publik
 Bagian perkuliahan selanjutnya akan membahas
tentang nilai-nilai dasar kebijakan publik
 Bagian akhir perkuliahan akan membahas tentang
bentuk-bentuk kebijakan publik

4. 4
Buku Wajib :
 Fischer, Frank, dkk. 2015. Handbook Analisis Kebijakan
Publik : Teori, Politik dan Metode. Bandung: Nusamedia
 Said Zainal Abidin PhD,Kebijakan Publik,2004.
Referensi Lain:
 Charles O.Jones. 1984. An Introduction to The Study of
Public Policy, Third Edition
 Edward C Page and Jenkins. 2005. Policy Bureaucracy.
Oxford University Press.
 Dunn William N. 1981. Public Policy Analysis : An
Introduction.
 Dye Thomas R. 1972. Understanding Public Policy.
Prentice Hall

5. 5
1. Apa arti kebijakan publik bagi anda? Jelaskan
2. Kemukakan dan jelaskan dalam fenomena
kebijakan publik “to do” dan “not to do” dengan
pemahamannya dibuat dalam bentuk matriks ?

6. 6
1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan; Dalam
konteks ini, kebijakan publik dapat diposisikan
baik sebagai dependent variable maupun
independent variable. Sebagai dependent
variable berupaya untuk mencari variable-
varabel yang dapat mempengaruhi kualitas isi
dari sebuah kebijakan publik. Sebaliknya
sebagai independent variabel dapat berupaya
untuk mengidentifikasi dampak kebijakan.
2. Membantu praktisi memecahkan masalah
publik, dengan memahami konsep-konsep
dasar dan teori membuat kebijakan.
3. Tujuan politik; dengan teori dan proses
kebijakan yang benar dapat menyakinkan
lawan politik.

7. 7
Public Policy : Pendapat dari beberapa Sarjana
1. Hugh Heglo : “a course of action intended to
accomplish some end”. Jones menguraikan
pandangan Heglo dengan menegaskan :
 Tujuan yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang
dikehendaki (The desire ends to be achieved)
 Ada konsep proposal tertentu untuk mencapainya
 Ada cara tertentu yang telah mendapat
persetujuan untuk mencapai tujuan dimaksud
 Sebagai keputusan yaitu tindakan tertentu yang
diambil untuk mencapai tujuan
 Ada dampak yang timbul dari suatu program dalam
masyarakat.

8. 2. Jones : “behavioral consistency and
repetitiveness associated with efforts in and
through government to resolve public
problems”.
3. William Dunn : merupakan ilmu sosial
terapan yang mempergunakan berbagai
metode untuk menghasilkan dan
mentrasformasikan informasi yang relevan
untuk memecahkan persoalan dalam
kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang perlu
dicatat dalam hal ini adalah bahwa ilmu
kebijakan publik menggunakan metodologi
yang multidisiplin.
8

9. 4. Thomas R Dye : “whatever government
chooses to do or not to do”. Definisi ini
mengandung makna; kebijakan publik dibuat
oleh pemerintah; kebijakan merupakan pilihan
yang harus dilakukan atau tidak.
5. David Easton : Allokasi nilai yang outoritatif.
9

10. Kebijakan Publik
Kebijakan Publik
Hadir untuk tujuan tertentu yaitu mengatur
kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang
disepakati.

11. 11
Arti Kajian Ilmu Kebijakan
 Secara harafiah ilmu kebijakan publik adalah
terjemahan langsung dari policy science. Dalam
kebijakan sebagai terjemahan seperti itu terkandung
makna keputusan pemeritnah, karena pemerintahlah
yang memiliki kewenangan dan tentunya melibatkan
masyarakat atau umum dan/atau public.
 Secara etimologis policy berasal dari kata : Yunani;
“polis” artinya negara kota, Latin; “politea” artinya
negara, Inggris; “policy” artinya urusan pemerintah.
Dengan demikian policy adalah berhubungan dengan
publik.
 policy dalam kamus Indonesia; cenderung
diterjemahkan sebagai; kebijaksanaan dan kebijakan
(wisdom and wise).

12. 12
1. Cerdas; memecahkan masalah yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik dari segi
manfaat, kualitas dan akuntabel
2. Bijaksana; tidak malah menimbulkan masalah baru
dan meperumit masalah
3. Memberi harapan kepada publik bahwa hari esok
akan lebih baik
4. Kebijakan publik adalah kepentingan publik, bukan
negara dan birokrasi saja
5. Mampu memotivasi semua yang terkait untuk
melaksanankannya dengan baik
6. Harus mendorong produktivitas kehidupan yang efektif
dan efisien.

13. 13
1. Bentuk kebijakan publik dapat dibedakan atas kebijakan
publik yang terkodifikasi; (UU No. 10/2004 tentang
pembentukan peraturan dan perundang-undangan)
yakni, antara lain :
 UUD 1945
 UU/Perpu
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Daerah
2. Bentuk yang tidak terkodifikasi; pernyataan-pernyataan
lisan pejabat publik dengan mengatasnamakan
lembaga.

14. 14
Tipologi Pengambilan Kebijakan
1. Pengambilan kebijakan atas dasar proses.
Bersifat deskriptif; model istitusional, elit
massa, kelompok dan sistem
2. Pengambilan kebijakan atas dasar analisis
hasil dan akibat bersifat preskriftif yaitu
menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan
mutu, kualitas isi, hasil dan akibat. Model
incremental, model rational comprehensive
dan mixed scanning.

15. 15
Model Analisis Kebijakan Publik
1. Prospektif, Rektrospektif dan Komprehensif
2. Proses, rasional-preskriptif dan mix
3. SWOT
Siapa yang membuat/menetapkan kebijakan :
Legislatif Eksekutif Yudikatif
Quasi pemerintah/negara :
1. KPU
2. KPG
3. KPK
4. DLL
Melibatkan kekuasaan negara/pemerintah.

16. 16
Pihak-pihak Terkait dalam Perumusan
Kebijakan Publik
1. Instansi terkait
2. Pengusaha/dunia usaha
3. Masyarakat
 Dalam hal ini yang sering dirugikan adalah
masyarakat kecil (minoritas). Misalnya dalam
hal pengaturan tata ruang.

17. 17
Kebijakan Publik yang baik :
1. Efektivitas (effectiveness), yaitu tingkat kemampuan
untuk menghasilkan (outcomes = effects).
2. Efisiensi (efficiency), yaitu besarnya ongkos
dibandingkan dengan hasilnya (economic rationality)
3. Cukup (adequacy), yaitu pencapaian sasaran dengan
biaya tertentu
4. Adil (equity), yaitu hal ini bisa dilihat dalam proses
pelaksanaannya, masyarakat target group dan
wilayah.
5. Terjawab (responsiveness)

18. 18
Terima kasih, Semoga
Bermanfaat