Dokumen ini membahas pengertian, elemen, dan siklus kebijakan publik, serta peranannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, dengan beberapa kriteria untuk efektivitas dan efisiensi. Selain itu, dijelaskan juga berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya di bidang kesehatan.

1. POLICY (KEBIJAKAN)
FriscaDewiY
Dian AfifA
Regina KusumaW

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN
OXFORDDICTIONARY:“acourseorprincipleofactionadoptedorproposedbyagovernment,party,business, orindividual”
(suatuprinsiptindakanyangdiajukanolehpemerintah, organisasi,partaiatauindividu)
JAMESE.ANDERSON(1978):perilakudariaktor(pejabat,kelompok,instansipemerintah)atauserangkaianaktordalamsuatubidangkegiatantertentu.
“Policy”

3. POLICY
POLITIC
A STANDING DECISION CHARACTERIZED BY BEHAVIORAL CONSISTENCY AND REPETITIVENESS ON THE PART OFBOTH THOSE WHO MAKE IT ANDTHOSE WHO ABIDE IT
(KEPUTUSAN TETAP YANG DICIRIKAN OLEH KONSISTENSI DAN
PENGULANGAN TINGKAH LAKU DARI MEREKA YANG MEMBUAT
DAN DARI MEREKA YANG MEMATUHI KEPUTUSAN TERSEBUT
KEGIATAN DALAM NEGARA YANG MENYANGKUT PROSES MENENTUKAN SUATUTUJUAN, DANMELAKSANAKAN TUJUAN ITU.
UNTUK MELAKSANAKAN TUJUAN ITUPERLUDITENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)YANG MENYANGKUT PEMBAGIAN (DISTRIBUTION) ATAU ALOKASI (ALLOCATION).
ELAU & PREWITT
MIRIAM BUDIARDJO

4. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK(PUBLIC POLICY)
JAMES E, ANDERSON
public policies are those policies developed by govrnment bodies and officials
(kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah)
THOMAS R. DYE
“Public policy is whatever governmentschoose to do or not to do”
(kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah)
M. IRFAN ISLAMY
kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat

5. PUBLIC POLICY

6. UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Tujuan kebijakan
masalah
Tuntutan (demand)
Dampak (outcomes)
Sarana (policy instruments)
1.Apa yang diinginkan untuk dicapai
2.Realistic
3.Clear
4.Future oriented

7. KRITERIA KEBIJAKAN PUBLIK
EFFECTIVENESS
EFFICIENCY
ADEQUACY
EQUITY
RESPONSIVENESS
APPROPRIATENESS

8. TINGKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
LINGKUP NASIONAL
Kebijakan nasional
WEWENANGMPR, Presiden, dan DPR. CONTOH : UUD, Ketetapan MPR, UU, PERPU
Kebijakan umum
WEWENANG : Presiden.
CONTOH : PP, KEPPRES, INPRES.
Kebijakan pelaksanaan
WEWENANG :menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND.
CONTOH : Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat

9. LINGKUP WILAYAH DAERAH
Kebijakan umum
WEWENANG : Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati, Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota,
CONTOH : Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.
Kebijakan pelaksanaan
WEWENANG :Kepala daerah atau kepala wilayah.
CONTOH : Keputusan Kepala DaerahDan Instruksi Kepala Daerah, Atau Keputusan Kepala Wilayah Dan Instruksi Kepala Wilayah

10. 1.Policy as a Label for a Feld of Activity
2.Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs
3.Policy as Spesific Proposals
4.Policy as Decision of Government
5.Policy as Formal Authorization
6.Policy as Programme
7.Policy as Output
8.Policy as Outcome
9.Policy as a Theory or Model
10.Policy as ProcessPERAN KEBIJAKAN PUBLIKMENURUT Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

11. MASALAH DALAM BIDANG KESEHATAN
•Jaminan persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasukpelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Hal ini diatur dalam Permenkes No. 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Kemenkes, Juknis Jampersal, 2011).

12. Permasalahanjampersal,,,,
•Minimnya informasi pada awal diterapkannya program
•Bagaimana jika orang tersebut baru tahu bahwa ada jampersal saat punya anak ke- 3?
•Mekanisme penyaluran dana yang masih belum jelas.
•Masih banyak Bidan Praktik Mandiri yang belum mau bekerja sama dalam program ini.
•Alokasi dana dan sasaran yang masih kurang dari target

13. FAKTOR KONTEKSTUAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN KESEHATAN
1.Faktor situasional
2.Faktor struktural
3.Faktor budaya
4.Faktor internasional atau exogenous

14. ISU PUBLIK
ISU = "masalah kebijakan" (policy problem)
KRITERIAISUDAPATMENJADIAGENDAKEBIJAKAN
1.Mencapai suatu titik kritis tertentu
2.Menimbulkan dampak (impact)
3.Menyangkut kepentingan orang banyak
4.Menjangkau dampak yang amat luas
5.Mempermasalahkan kekuasaan
6.Menyangkut suatu persediaan yang fasionable

15. SIKLUS KEBIJAKAN (POLICYCYCLE)

16. AGENDASETTING
Pentinguntukmenentukansuatuisupublikyangakandiangkatdalamsuatuagendapemerintah.
MenurutWilliamDunn(1990),isukebijakanmerupakanprodukataufungsidariadanyaperdebatanbaiktentangrumusan,rincian,penjelasanmaupunpenilaianatassuatumasalahtertentu.
Namuntidaksemuaisubisamasukmenjadisuatuagendakebijakan.

17. POLICYFORMULATION
Merupakanlangkahawaldalamproseskebijakansecarakeseluruhan.
Jikaprosesperumusantidakdilakukansecaratepatdankomprehensif,hasilkebijakanyangdirumuskantidakakanmencapaitataranyangoptimal
Pembuatankebijakanpadaesensinyatidakpernahbebasnilai(valuefree)sehinggaberbagaikepentinganakanselalumempengaruhiterhadapprosespembuatankebijakan.

18. POLICYIMPLEMENTATION
Implementasimengacupadatindakanuntukmencapaitujuan-tujuanyangtelahditetapkandalamsuatukeputusan.
Tindakaniniberusahauntukmengubahkeputusan-keputusantersebutmenjadipola- polaoperasionalsertaberusahamencapaiperubahan-perubahanbesarataukecilsebagaimanayangtelahdiputuskansebelumnya.

19. POLICYREVIEW
Policyreviewdapatdikatakansebagaikegiatanyangmenyangkutestimasiataupenilaiankebijakanyangmencakupsubstansi, implementasidandampak.
Reviewkebijakantidakhanyadilakukanpadatahapakhirsaja,melainkandilakukandalamseluruhproseskebijakan.
Reviewkebijakanbisameliputitahapperumusanmasalah-masalahkebijakan, program-programyangdiusulkanuntukmenyelesaikanmasalahkebijakan, implementasi,maupuntahapdampakkebijakan.

20. PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKANPENDEKATAN KELOMPOK
PROSES FUNGSIONAL
KELEMBAGAAN (INSTITUSIONALISME)
PERAN SERTA KEWARGANEGARAAN
PENDEKATAN PSIKOLOGISPENDEKATAN SUBSTANTIF
LOGICAL-POSITIVIST
PENDEKATAN PROSES
PENDEKATAN EKONOMETRIK
FENOMOLOGIK (POSTPOSITIVIST)
PENDEKATAN PARTISIPATORI
NORMATIF ATAU PRESKRIPTIFPENDEKATAN IDEOLOGIK
PENDEKATAN HISTORIS/SEJARAH

21. Conclusion
Public policy is the policy that is developed by government agencies and government officials. Public policy has the nature of coercion that is potentially valid.
The Scientists showed a preference for one theory compared to using other approaches. Each approaches has their own weakness and strength that can help policy analyzing in difference condition.

22. THANK YOU