Berikut ini adalah slide contoh sewaktu saya presentasi proposal skripsi untuk kelulusan gelar sarjana saya. Sekedar berbagi untuk blog saya di http://arryrahmawan.net. Punya saran, tips, dan trik bagaimana membuat contoh slide presentasi proposal skripsi yang keren? Yuk mention Twitter saya di @ArryRahmawan
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
Presentasi singkat ini mengcapture isue isue terkaut dengan pemindahan ibu kota suatu negara. Ibu kota adalah Center of Gravity, yang memiliki dimensi Kesejahteraan, Pertahanan, Iptek dan Hukum.
Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan orang dan infrastruktur.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Berikut ini adalah slide contoh sewaktu saya presentasi proposal skripsi untuk kelulusan gelar sarjana saya. Sekedar berbagi untuk blog saya di http://arryrahmawan.net. Punya saran, tips, dan trik bagaimana membuat contoh slide presentasi proposal skripsi yang keren? Yuk mention Twitter saya di @ArryRahmawan
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
Presentasi singkat ini mengcapture isue isue terkaut dengan pemindahan ibu kota suatu negara. Ibu kota adalah Center of Gravity, yang memiliki dimensi Kesejahteraan, Pertahanan, Iptek dan Hukum.
Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan orang dan infrastruktur.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Keuangan daerah perlu dikelola dengan baik agar tujuan otonomi daerah tercapai dengan baik. Kasus suap dan korupsi seperti ini akan menimbulkan dampak buruk di dalam segala aspek baik sosial ataupun ekonomi, dimana salah satunya adalah fungsi pemerintah yang tidak berjalan baik serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatur daerahnya.
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya dengan Peraturan Presiden pada tahun 2012 setiap pemerindah daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyusun arah kebijakan penanaman modal di daerah
Strategi Inovasi BUMDes Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Masa Adapatasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)ricky04
untuk memenuhi tugas manajemen program di kampus STPMD"APMD" yogyakarta. maka mahasiswa di wajibkan membuat sketsa RPJMD sesuai kabupaten masih-masih. ini bukan RPJMD asli kab. MAPPI melainkan hanya konsep yang di buat saya selaku mahasiswa.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Mukhrizal Effendi
2. PROFIL PENELITI
2
Nama : Mukhrizal Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/--/--/--
Profesi : Aktif sebagai Dosen
Pendidikan:
Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sumatera Utara | 2006
Magister Prodi Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara | 2009
Pengalaman:
1. Wakil Ketua ADI MPC Kabupaten Labuhanbatu
2. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi PRDB
3. Kaprodi Akuntansi | 2018
4. Kaprodi Manajemen | 2018-sekarang
5. Kepala LPPM | 2018-sekarang
Karya Ilmiah:
1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi
Pada Perusahaan Daerah Pasar Petisah Kota Medan) | 2009
2. Nilai Ekonomi Anak: Studi Pekerja Anak di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Maimoon | 2015
3. Role of customary institution in conflict resolution of the rights on customary communal
land (study on communal land conflict in simangmbat jae village simangambat district of
padang lawas utara regency| 2015
3. LATAR BELAKANG
04/12/20183
Seribu alasan yang pernah dikemukakan mengapa Pembangunan
di kota besar mendapatkan perhatian sangat besar sehingga
melupakan pedesaan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat
berbenah dan melakukan upaya peralihan pajak daerah hanya
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB
P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan
Pertambangan (PBB P3) masih menjadi pajak pusat. Sedangkan
pajak yang diperoleh dari PBB P2 yang masuk ke pemerintah
daerah terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak
reklame dan pajak penerangan jalan
4. 04/12/20184
Untuk mengembangkan potensi PBB P2, Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara, melalui Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan
penelitian kerjasama antara perguruan tinggi, yakni Universitas
Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa yang
berusaha keras untuk membuat suatu kajian tentang kebijakan
yang mendukung ke arah kemajuan sektor pedesaan dan
perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan diharapkan kajian
tersebut dapat menggali, menginventarisir dan mengembangkan
potensi-potensi yang ada, untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah tentunya diharapkan diwujudkan selaras dengan program
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. 04/12/20185
Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di bidang ekonomi dengan judul “Analisis
Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Labuhanbatu Utara”.
6. PERUMUSAN MASALAH
04/12/20186
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
Bagaimana potensi Pajak Bumi dan Bangunan kontribusi dari
sektor pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. TUJUAN PENELITIAN
04/12/20187
Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui potensi Pajak Bumi dan Bangunan kontribusi
dari sektor pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. MANFAAT PENELITIAN
04/12/20188
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk
mendorong penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten
Labuhanbatu Utara
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai PBB P2 sebagai warga negara yang
taat wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi
dalam melakukan penelitian khususnya mengenai PBB P2.
9. TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM PENELITIAN
04/12/20189
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
UU No. 12 Tahun 1985 yang beralih menjadi UU No. 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berbunyi:
“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan
subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak”.
10. 04/12/2018
10
Apabila mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal
6 yang berbunyi sebagai berikut:
“Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan
sebesar 0.03% (nol koma tiga persen)”.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak kena
pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk
11. 11
2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Apabila mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa:
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”
Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
Abdullah (2012) menyatakan bahwa ketika menganggarkan pendapatan,
kepala SKPD cenderung menentukan target di bawah potensi pendapatan
yang sebenarnya. Akibatnya selisih antara potensi pendapatan yang
sesungguhnya dengan target pendapatan yang diusulkan oleh Kepala
SKPD di kesenjangan anggaran (budget slack).
12. 12
3. Pengertian Potensi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) potensi adalah
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan,
kekuatan, kesanggupan, daya. Perhitungan potensi ditujukan agar
Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menentukan
target penerimaan PBB P2 dengan tepat. Hal ini diharapkan dengan
pemahaman yang baik mengenai potensi dari PBB P2, Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat merealisasikan target
penerimaan PBB P2 dengan maksimal.
13. 13
4. Pengertian Kontribusi
Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa jika potensi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan semakin besar dan pemerintah daeraha
dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan
target dan realisasi PBB yang berlandaskan potensi sesungguhnya.
Hal ini dapat meningkatkan total hasil penerimaan daerah. Sehingga
akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat.
15. METODE PENELITIAN
04/12/201815
1. Tempat Penelitian
Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah 2 Kecamatan
dan 9 desa pemekaran di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang
memberikan kontribusi paling rendah-tinggi.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 5 (lima) bulan dari bulan Juli
sampai dengan November 2019.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, dimana
deskriptif untuk melihat perbandingan informasi dan data yang
diperoleh dari sumber data sekunder, sedangkan data primer
diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner.
16. 04/12/201816
4. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (interview), Studi dokumentasi, kuisioner dan
Observasi.
5. Jenis dan Sumber Data
Data primer, dan Data sekunder,.
6. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda
analisis deskriptif kuantitatif, kemudian diolah dengan bantuan
software SPSS versi 22.