1. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan masalah sosial yang sering dihadapi remaja di Kota Banjarmasin akibat kurangnya edukasi seks dan pandangan masyarakat yang menghakimi.
2. Pandangan agama Islam mayoritas masyarakat menolak aborsi, namun kurangnya dukungan sosial sering mendorong tindakan berbahaya seperti aborsi tidak aman.
3. Diperlukan intervensi kesehatan dan sos
4. Unwanted Pregnancy (UWP) atau kehamilan yg tak diinginkan merupakan terminologi yang biasa dipakai dikalangan medis untuk memberi istilah adanya kehamilan yang tidak dikehendakioleh wanita yang bersangkutan maupun lingkungannya.
18. Alquran, yang menjadi sumber utama dalam menerapkan hukum, tidak secara detail (terperinci) menerangkan tentang boleh tidaknya aborsi. Ayat yang ada menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, perkembangan janin dalam rahim ibu, penghormatan kepada manusia, serta larangan membunuh anak. Berdasarkan pandangan Al-qur’an tersebut masyarakat kota Banjarmasin sangat menolak terhadap tindakan aborsi sebagai solusi pada kehamilan yang tidak diinginkan, karena masyarakat kota Banjarmasin mayoritas menganut agama islam.
20. Masyarakat kota Banjarmasin dalam memandang wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seperti sebuah hukuman, kadang masyarakat tidak memilah bahwa kehamilan tersebut terjadi atas penyebab korban perkosaan, ataupun kehamilan yang berhadapan dengan masalah atau bahkan factor lainnya. Sehingga dengan pandangan masyarakat yang menghukum terhadap wanita yang mengalami kehmilan yang tidak diinginkan dapat menyebabkan gangguan secara psikis—terutama korban perkosaan— ibu hamil yang tertekan dapat berimbas serius terhadap kehamilannya. Sehingga, dalam jangka panjang ikut pula mengganggu kesehatan sang ibu.
21.
22. Dari segi ekonomi, kejadian kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja kadang datang dari keluarga yang boleh dikatakan ekonomi menengah keatas, ini karena selain kurangnya perhatian juga kurangnya pendidikan sex pada anak yang diberikan oleh orang tua, karena masih adanya pandangan tabu terhadap sex education pada masyarakat kota Banjarmasin.
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang saat kelahirannya bertujuan untuk memperbaiki pasal-pasal dalam KUHP ternyata turut menciptakan hukum yang ambivalen. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan medis tertentu.
25. Pasal 15 ayat(2) menyebutkan indikasi medis tertentu hanya dapat dilakukan oleh paramedis yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya dan harus dengan pertimbangan tim ahli (medis, agama, hukum, dan psikologi).
26. Sekalipun dalam Undang-undang masuk dalam kategori negara yang membolehkan aborsi dalam keadaan darurat, namun jika melihat kenyataan di kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa seolah aborsi merupakan tindakan yang sama sekali dilarang di Indonesia, apapun alasannya. Karenanya, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Kesehatan RI tahun 1992 dengan tetap menghormati prinsip- prinsip kemanusiaan dan kemaslahatan.
29. Angka kejadian kehamilan yang tidak diinginkan semakin meningkat ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dengan melakukan aborsi yang tidak aman, sehingga meningkatkan angka kematian ibu yang meningkat.
30. Kejadian kehamilan yang tidak diinginkan ini biasanya terjadi pada remaja yang dari kalangan ekonomi menengah keatas, dikarenakan kurangnya perhatian orang tua serta kurangnya pendidikan sex yang diberika oleh orang tua akibat masih banyaknya orang tua yang menganggap tabu terhadap pendidikan sex.
31. Disarankan pada orang tua agar lebih perhatian terhadap remaja putra maupun putri serta memberikan pendidikan sex pada anak-anaknya sehingga terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.