Dokumen tersebut membahas tentang perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, mencakup arsitektur SPBE nasional, peta rencana SPBE nasional, dan tim koordinasi SPBE nasional.

1. PAGE
NEGARA
KEM ENTERI ANPENDAYAGUNAANAPARATURDANRE
FORM ASI BI ROKRASI
REPUBLI KI NDONESIA
Perumusan
Kebijakan
Koordinasi
Penerapan
SPBE
Jakarta, Maret
2021

2. PAGE
2
0
2
PPN/
Bappena
s
Menteri
Kominf
o
Kepal
a
BPP
T
Kepal
a
BSS
N
Menteri
Keuanga
n
Menter
i
Dalam
Negeri
Menteri
PANR
B
PerpresNo. 95 Tahun 2018
REGULASI TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL
Menteri
PPN/Bappenas
Menteri
Kominfo
KepalaBPS KepalaBIG
Menteri
Keuangan
Menteri
Dalam 02
Negeri
Menteri
PANRB
Perpres No. 39 Tahun2019
DEWANPENGARAHSATUDATAINDONESIA
Manajemen
Risiko
Manajemen
Keamanan
Informasi
Manajemen
Data
Manajemen
AsetTIK
Manajemen
Layanan
Manajemen
Pengetahuan
Manajemen
Perubahan
Manajemen
SDM 1
2
3
5
6
7
Layanan
SPBE
Data dan
Informasi
Infrastruktur
SPBE
4
Aplikasi SPBE
Keamanan
SPBE
Rencana
Anggaran
RencanaInduk
dan
Arsitektur
SPBE
Proses Bisnis
Audit TIK
GovernmentCISO
(ChiefInformation SecurityOfficer)
TIM KOORDINASISPBENASIONAL
GovernmentCTO
(ChiefTechnologyOfficer)
Menteri
GovernmentCDO
(ChiefDataOfficer)
GovernmentCFO
(ChiefFinancialOfficer)
GovernmentR&D
(ResearchandDevelopment)
GovernmentCIO
(ChiefInformation Officer
KERANGKASPBE

3. PAGE
PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
01
02
03
04
TataKelolaPemerintahan
yangefektif,responsif,dan
adaptifberbasisdigital
(Digital Government)
05
PEMBANGUNANNASIONAL
PERTUMBUHANEKONOMI
BIROKRASIY
ANGBAIKDAN BERSIH
Birokrasi akan berlari dengan
semakin cepat ketika
orientasinya pada hasil dan
kinerja pelayanan yang efektif,
efisien, dan ekonomis serta
didukung oleh budaya
birokrasi yang
berintegritas yang
tinggi.
INTEGRIT
AS
5
PenyederhanaanBirokrasi
berbasisdigital(Digital
Bureaucracy)
PeningkatanKualitasSDM
Berbasisdigital(Digital
Mindset)
PelayananPublik
Berbasisdigital
(Digital
Service)
PemulihanEkonomiMelalui
ManajemenKerjaberbasisdigital
(Digital Work Management)
“Easy of doing bussiness di indonesia,
untuktahun
2020 naik ke angka 73 dari sebelumnya di
angka
130. Saya minta untuk tahun selanjutnya
angka ini bisa naik di posisi
40..."
(Rakornas Investasi, 2020)
OldPublic
Administration

4. PAGE
RE-DEFINE TUJUAN DAN SASARAN ROADMAP RB 2020 - 2024
EODB,CPI & EGDI
IKU:
PeringkatEODB,CPI,danEGDIIndonesia
IKU :
1. Tingkat Adaptif Kelembagaan K/L/D berdasarkan
prosesbisnis berbasis kinerja
2. Tingkatkematanganimplementasi
integrasi SPBE
IKU :
1. Tingkat akuntabilitas kinerja & keuangan pada
setiap jenjang (nasional, instansi, dan individu)
2. Indeks PersepsiKualitas Pelayanan Publik
IKU :
1. Tingkat Profesionalisme ASN
IKU:
1. IndeksPersepsiAnti Korupsi
2. Tingkatpenurunan kasuspenyalahgunaanwewenang (KKN)
IKU:
1. Tingkatkualitas regulasi dan kebijakanK/L/D
TUJUAN RB 2020-2024 SASARAN RB 2020-2024

5. PAGE
IDENTIFIKASILAYANAN
PEMERINTAH
5
Tematik Layanan
Pemerintah
T
ransformasi
Digital
Ekonomi
Standar
Pelayanan
Minimal
PPNo. 2 Tahun2018 StandarPelayanan
Minimal:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum,
dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
5 LangkahPercepatan
TransformasiDigital,
Sektor Strategis:
1. Pemerintaha
n
2. Layanan
Publik
3. Bantuan
Sosial
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Penyiaran
Arsitektur SPBEpadaDomainLayanan:
1. Layanan Publik Terintegrasi
2. Layanan Administrasi Pemerintahan
Terintegrasi
LayananAdministrasi Pemerintahan
A. Akuntabilitas Kinerja
B. Pengawasan
C. Kepegawaia
n
D. Kearsipan
E. BMN
F. Keuangan (Perencanaan,
Penganggaran, dan Pengadaan
Barang/Jasa)
G. dll
Layanan Publik
A.SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum,
dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
B.Layanan Bisnis (Government to
Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
UUNo. 11 Tahun2020 CiptaKerja:
1. Kawasan Ekonomi (Kawasan Ekonomi
Khusus/KEK dan Kawasan Ekonomi
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas)
2. Jenis kegiatan usaha KEK
a. Produksi dan
pengolahan
b. Logistik dan distribusi
c. Pengembangan
teknologi
d. Pariwisata
e. Pendidikan
f. Kesehatan
g. Energi
h. Ekonomi lain
3. Perindustrian (PP No. 28 Tahun
2021)
4. Perdagangan (PP No. 29 Tahun
2021)
UUNo. 23 Tahun2014 PemerintahDaerah
Government to
Government/G2G Government
to Employee/G2E
EoD
B
CPI
EGDI

6. PAGE
GOVERNMENTAS
A PLATFORM
PERPRESSPBE
6
Manajeme
n
Kemenpan
RB:
- Reviu arsitektur SPBE
- Penyelarasan dengan
Pemda
- Menetapkan aplikasi
umum
Bappena
s
Kemenkominf
o
BPP
T
BSSN
(Digital Literacy)
- Promosi literasi SPBE
- Peningkatan kapasitas
ASN
- Pembangunan
Forum Kolaborasi
SPBE antara
Pemerintah dan non-
Pemerintah
People Process(EA
Nasional)
Technology
LayananAdministrasi Pemerintahan
LayananPublik
Keamanan
Informasi
Aplika
si
Umum
Aplika
si
Khusu
s
Sistem
Manajemen
Data
(Data Architect)
Integration
(ESB)
Network
(Jaringan Intra Pemerintah)
Platform
(Pusat Data Nasional)
Nasional
(TimKoordinasiSPBE
Nasional)
InstansiPusat Pemerintah
(Koord: Daerah
Sekretaris (Koord:
Instansi Sekretaris
Pusat) Daerah)
G2B dan
G2C
G2G dan
G2E
PrinsipSPBE:
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Interoperabilita
s
4. Keterpaduan
5. Kesinambunga
n
6. Akuntabilitas
7. Keamanan
TimKoordinasiSPBENasional:
1. Dibawah langsung
Presiden
2. Ketua : Menpan RB
3. Anggota:
a. Mendagri
b. Menkeu
c. Menkominf
o
d. Bappenas
e. Ka. BSSN
f. Ka. BPPT
4. Melibatkan Menteri/
kepala lembaga
terkait
Risiko Perubahan SDM Data
(Data Steward)
Audit
Aset TIK Layanan
(AspekTeknologi)
Pengetahuan
Keamana
n
Informasi

7. PAGE
Arsitektur(Layer 1)
SPBE NASIONAL
7
Referen
si
Arsitektu
r
Domain
Arsitektu
r
Model
Metadat
a
Arsitektu
r
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) - 05
TataKelola SPBE (TK) - 08
Visi SPBE
Misi SPBE
Tujuan SPBE Sasaran SPBE
Penyelenggara SPBE, Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi, Rencana dan Anggaran
SPBE
Risiko
(06.02
)
Manajemen SPBE (MJ) - 07
8 Bidang Manajemen SPBE (Risiko, Perubahan, SDM, Data, Aset TIK, Layanan, Pengetahuan, Keamanan Informasi)
dan Audit TIK
Pengendalia
n
(06.01)
Domain
Arsitektur
Proses Bisnis
(RAP) - 01
9 Sektor
Pemerintaha
n
Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) - 02
Data Sektor
(02.01)
Data
Administrasi
Pemerintah
(02.02)
Data
Pendukun
g (02.03)
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) - 04
Aplikasi
Umum
(04.01)
Aplikasi
Khusus
(04.02)
Fasilita
s
(05.01
)
Sistem
Integrasi
(05.02)
Platfor
m
(05.03)
Domain Arsitektur Layanan SPBE (RAL) - 03
Layanan Publik (03.01) Layanan Administrasi Pemerintahan (03.02)
Mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan
akuntabel
Mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya
Meningkatkan keterpaduan
dan
efisiensi penyelenggaraan
Domain
Arsitektur
Keamanan
SPBE (RAK) -
06

8. PAGE
MasterPlanSPBENasional
(Perpres95/2018)
Peta
Rencana
Strategis
SPBE
Nasional
TataKelola
Layanan
TIK
SDM
1. Survei Penggunaan SPBE (2025)
2. Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi (2025)
3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
(2021)
4. Penyelenggara Manajemen Layanan (2021)
1. Penyediaan Pusat Data Nasional (2022)
2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah (2022)
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2022)
4. Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh
wilayah
Indonesia (2025)
5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan berbagi
Pakai (2025)
6. Pembangunan Portal Data Nasional (2025)
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional (2025)
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan (2025)
1. Promosi literasi SPBE (2025)
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE (2025)
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah
dengan Non
Pemerintah
(2020)
8
1. Pembangunan Arsitektur SPBE (2021)
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi
SPBE (2019)
3. Penguatan Kebijakan SPBE (2025)
4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE (2025)
8

9. PAGE
RPJMN 2020 – 2024
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”
Agenda
Pengarusutamaan
(mainstreaming)
Transformasi
Digital
1
2
3
4
5
6
7
2. ArsitekturSPBE
Nasional
3. PetaRencana
SPBENasional
2. Arsitektur SPBE
NasionalInstansi
Pusat
3. Peta Rencana
SPBE Instansi
Pusat
2. Arsitektur SPBE
NasionalInstansi
Pemda
3. Peta Rencana
SPBE Instansi
Pemda
1. Tata Kelola
2. Manajemen
3. Layanan
4. Infrastruktu
r
5. Aplikasi
6. Keamanan
7. AuditTIK
9
1. Tim
Koordinasi
SPBE
Nasional
1. Tim
Koordinasi SPBE
Instansi Pusat
1. Tim Koordinasi
SPBE Instansi
Pemda
9

10. PAGE
TIM KOORDINASI
SPBENASIONAL Presiden
RI
MenPANRB
Mendagr
i
Menke
u
Menkominfo Ka.
Bappenas
Ka.
BSSN
Ka.
BPPT
Laporan minimal 2x ke
Presiden
Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal
2x/tahun)
DeputiBalaks
K
emenP
ANRB
Dirjen Otonomi
Daerah
Kemendagri
Dirjen
Anggaran
Kemenkeu
Dirjen Aptika
Kemenkominf
o
Deputi
PEPP
Bappenas
Deputi
Proteksi
BSSN
Deputi
TIEM
BPPT
Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal
2x/tahun)
Dewan
Pengarah
Dewan
Pengawas
AsistenDeputiPerumusanKebijakandanKoordinasiPenerapanSPBE
Bid.TransformasiProsesBisnisDigitaldan
ManajemenRisiko
(Asisten Deputi Perumusan Kebijakan
dan Koordinasi Penerapan SPBE)
Bid.Manajemen Perubahan
(Asisten Deputi Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan)
Koordinato
r
Tim
Pelaksana Bid.ManajemenSDM
(Asisten Deputi Manajemen Karier
dan Talenta Sumber Daya Manusia
Aparatur)
Bid.ManajemenLayanandanAset
TIK,Aplikasi danInfrastruktur SPBE
(Direktur Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan)
Bid.ManajemenData
(Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan)
Bid.Manajemen
KeamananInformasi
(Direktur Proteksi
Pemerintah)
Bid.ManajemenPengetahuan
(Direktur Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi)
Bid.PenganggaranSPBE
(Direktur Sistem
Penganggaran)
Sekretariat
Tim Koordinasi SPBE
Nasional
Bid.A
u
d
1i
t0T
I
K
(Direktur Tata Kelola
Aplikasi
Informatika)
Bid.TransformasiProsesBisnisPemda
(Direktur Evaluasi Kinerja dan
Peningkatan Kapasitas Daerah)
Bid.Perencanaan SPBE
(Direktur Aparatur
Negara)
10

11. PAGE
TIM KOORDINASIINSTANSI(CONTOH)
SPBEKementerian PANRB
11
Menteri P
ANRB
Sekretaris
Kementeria
n
Deputi
I
Deputi
II
Deputi
III
Deputi
IV
Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal
2x/tahun)
Dewan
Pengawas
BidangProsesBisnis,
Perencanaan,Penganggaran
danManajemenPerubahan
Ketua:
Anggota
:
Kepala Biro
MKOK
Asdep
RBKUNWAS
BidangTIK,Data, Keamanan
Informasi danManajemen
Pengetahuan
Ketua:
Anggota
:
Kepala Biro
HUKIP Sesdep
Balak Asdep
SPBE
Koordinato
r
Tim
Pelaksana
BidangManajemenSDM
Ketua:
Anggota
:
Kepala Biro
SDMU Sesdep
SDMA
Asdep Perencanaan
SDMA
BidangAuditTIK
Ketua:
Inspektur
11
SekretarisKementerian
Sekretariat Tim
Koordinasi SPBE
KemenPANRB
Para Staf
Ahli

12. PAGE
 Menerjemahkan kebijakan makro ke
dalam kebijakan Meso untuk
mempercepat perwujudan layanan
digital
 Mengkolaborasikan dan
mengkoordinir pelaksanaan
transformasi digital sesuai dengan
tematik layanan dengan K/L meso
untuk percepatan layanan digital
pemerintah terintegrasi
 Fasilitasi, asistensi, bimbingan
teknis, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan transformasi digital
difokuskan pada K/L Sektor Strategis
 Menetapkan Fokus Arah Kebijakan
Nasional Transformasi Digital
 Monitoring dan Evaluasi
Transformasi Digital Nasional terkait
EODB, CPI, dan EGDI
STRATEGI PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA TIAP TINGKATAN
(contoh penerapan aspek keamanan informasiSPBE)
 Implementasi transformasi digital
pada setiap K/L/D agar memiliki
dampak nasional
TUJUAN&SASARAN
MAKRO
MESO
TRANSFORMASI
DIGITAL
(Impact& Outcome)
PROGRAM
TRANSFORMASIDIGITAL
(Output & Implementasi)
HASILTRANSFORMASI
DIGITALP
ADATIAP
K/L/D
LayananDigital
Pemerintah
Terintegrasi
LayananDigital K/L/D
Top-
Down
Approac
h
12
Target pada Stranas PK S P B E  Penerapan hingga tahun 2022 untuk 10 K/Ldan
50 P
e
m
d
a
Target Peta Rencana S P B E  Penerapan hingga tahun 2025 untuk
seluruh K
/
L
/
D
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE(RAI)-05
VisiSPBE
MisiSPBE
SasaranSPBE
TataKelola SPBE(TK)-08
PenyelenggaraSPBE,Kebijakan,Pemantauandan Evaluasi,Rencana dan AnggaranSPBE
R
is
iko
(06.02)
ManajemenSPBE(MJ)-07
8Bidang Manajemen SPBE(Risiko, Perubahan, SDM,Data, Aset TIK,Layanan, Pengetahuan, Keamanan Informasi)danAuditTIK
Pengendalian
(06.01)
DomainArsitektur
ProsesBisnis(RAP)
-01
9Sektor
Pemerintahan
Domain Arsitektur Da tadanInformasiSP BE(RAD) - 02
Data
Sektor
(02.01)
DataAdministrasi
Pemerinta
h (02.02)
Data
Pendukun
g (02.03)
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE(RAA)- 04
Aplikasi Umum
(04.01)
Aplikas
i Khusus
(04.02)
Fasilitas
(05.01)
S
istemIntegrasi
(05.02)
Platform
(05.03)
Tujuan S
PBE
Domain Arsitektur LayananSPBE(RAL)-03
Layanan Publik(03.01) Layanan Administrasi Pemerintahan(03.02)
DomainArsitektur
KeamananSPBE
(RAK)- 06

13. PAGE
13
( Government to
Employee/G2E)
Penanganan Covid-19
Pemulihan Ekonomi
Nasional
LayananDigital Pemerintah
(Prioritas) :
1.Bantuan
Pemerintah
Terintegrasi (BPT)
2.Perizinan
Pemerintah
Terintegrasi (PPT)
CPI
EoD
B
EGDI
LayananAdministrasiPemerintah
A.Akuntabilitas Kinerja
B.Pengawasan
C.Kepegawaian
D.
Kearsipan
E. BMN
F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang/Jasa)
G. dll
Tematik Layanan
Pemerintah
LayananPublik
A.SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
B.Layanan Bisnis (Government to
Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
Gov(
eG
ro
nv
me
r
n
em
ne
tn
tt
ot
o
GB
ou
s
vi
en
e
rs
ns
m/
G
e2
B
n
)
t/G2G
Government to
Employee/G2E

14. PAGE
IDENTIFIKASILAYANAN
SI PPT
14
Tematik Layanan
Pemerintah
LayananAdministrasiPemerintah
A.Akuntabilitas Kinerja
B.Pengawasan
C.Kepegawaia
n
D.Kearsipan
E.BMN
F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang/Jasa)
G. dll
LayananPublik
A. SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
B. Layanan Bisnis (Government to
Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
Pelaksanaan kegiatan PPT akan
membutuhkan pengelolaan
layanan administrasi
pemerintahan yang terintegrasi
Pelaksanaan kegiatan PPT
berada pada lingkup layanan
bisnis, dimana akan saling
berinteraksi, untuk mewujudkan
integrasi layanan perizinan
pemerintah
(Government to
Business/G2B)
( Government to
Employee/G2E)
Perizinan
Pemerintah
T
erintegrasi

15. PAGE
Arsitektur(Layer 1)
SPBE NASIONAL
15
Referen
si
Arsitektu
r
Domain
Arsitektu
r
Model
Metadat
a
Arsitektu
r
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) - 05
Domain
Arsitektur
Keamanan
SPBE (RAK) -
06
TataKelola SPBE (TK) - 08
Visi SPBE
Misi SPBE
Tujuan SPBE Sasaran SPBE
Penyelenggara SPBE, Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi, Rencana dan Anggaran SPBE
Risiko
(06.02
)
Manajemen SPBE (MJ) - 07
8 Bidang Manajemen SPBE (Risiko, Perubahan, SDM, Data, Aset TIK, Layanan, Pengetahuan, Keamanan Informasi) dan
Audit TIK
Pengendalia
n
(06.01)
Domain
Arsitektur
Proses Bisnis
(RAP) - 01
Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) - 02
Data Sektor
(02.01)
Data
Administrasi
Pemerintah
(02.02)
Data
Pendukun
g (02.03)
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) - 04
Aplikasi
Umum
(04.01)
Aplikasi
Khusus
(04.02)
Fasilita
s
(05.01
)
Sistem
Integrasi
(05.02)
Platfor
m
(05.03)
Domain Arsitektur Layanan SPBE (RAL) - 03
Layanan Publik (03.01) Layanan Administrasi Pemerintahan (03.02)
Layanan
Perizinan
Pemerinta
h
Terintegra
si
ProsesBisnis
Perizina
n
9 Sektor
PP
e
em
me
r
ei
n
rt
a
ih
na
tn
ah
Terintegras
i
Mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan
akuntabel
Mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya
Meningkatkan keterpaduan
dan
efisiensi penyelenggaraan

16. PAGE
Business Process
Review
16
PerumusanPerizinan
Pemerintah
PenerapanPerizinan
Pemerintah
EvaluasiPerizinan
Pemerintah
Akuntabilitas
Kinerja
Pengawas
an
BM
N
Perencanaa
n
Penganggar
an
Pengadaa
n
Barang/Ja
sa
ProsesUtama
ProsesPendukung
LayananPublik
Layanan Bisnis
(Government
to Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
LEVEL0
SI PPT
LEVEL1
Pola diselaraskan dengan PermenPANRB No. 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Pemerintah
ContohilustrasiProsesBisnisPerizinanPemerintahTerintegrasi,
dengan keterhubunganantar instansi
Lingkup kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan kewenangan yang
dimilikioleh instansiterkait

17. PAGE
Arsitektur
SPBE
17
Perumusan Perizinan
Pemerintah
Penerapan Perizinan
Pemerintah
Evaluasi Perizinan
Pemerintah Pelaksana
an
Kegiatan
Hasil
Evaluasi
sebagai
feedback
4.
Dukungan
Manajeme
n (Aplikasi
Umum
SPBE)
DB
Perizinan
Pemerintah
• Pimpinan
• Instan
si
Pusat
• Pemerinta
h Daerah
• Pegawai
• Dunia
Usaha/
Bisnis
• Masyarakat
• Non-
Pemerintah
• Lembag
a
Keuanga
n
SI PPT
Stakeholder
Internal
(Layanan
Administrasi
Pemerintah PPT)
Stakeholder
Eksternal
(Layanan Publik
PPT)
AplikasiUtama SIPPT
LA
Y
ANAN
SIBPT
INFRASTRUKTURTIKBERBAGIP
AKAISPBE
Integrasi antar sistem instansi terkait
melalui Sistem Penghubung Layanan
pemerintah

18. PAGE
DomainData dan Informasi
SI PPT
18
Pola diselaraskan dengan Permen PPN/Ka.
Bappenas No. 16 Tahun 2020: Manajemen
Data SPBE
1. ArsitekturData
2. Data Induk danDataReferensi
3. BasisData
4. KualitasData
LayananAdministrasi Pemerintah
A. Akuntabilitas Kinerja
B. Pengawasan
C. Kepegawaian
D. Kearsipan
E. BMN
F. Keuangan (Perencanaan,
Penganggaran, dan Pengadaan
Barang/Jasa)
G. dll
Layanan Publik
Layanan Bisnis (Governmentto
Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
Tahapawaluntuk
mendefinisikandan
menetapkandata indukdan
data referensiuntuk Proses
BisnisPPT
,a.l.:
1. Data Pendukung
Umum
a.Wilayah
b.Kebijakan
Pemerintah
c.Manajemen
Kegiatan
d.Data Dukung
Lainnya
2. Data Sektor:
a.Perdagangan
b.Pariwisata
c.Bisnis/Usaha
d.Pendidikan
e.Energi
f. Industri
g.Kesehatan
h.Sumber Daya Alam
i. Hubungan
Internasional
3. Data Administrasi Pemerintahan
a.Urusan Umum
b.Organisasi dan Tata Kelola
c.Data, Informasi, dan Layanan
Publik
d.Perencanaan
e.Keuangan
f. Manajemen Proses dan
Supervisi
g. Akuntabilitas
Kinerja
Contoh: KemenPANRB
menetapkan kode referensi
Unit Organisasi

19. PAGE
UsulanTahapanPenerapanselarasdenganArsitektur SPBE
SI PPT
19
PenetapanProses
BisnisTerintegrasi
• Proses Bisnis PPT level 1 dan 2 di tingkat Nasional
• Proses Bisnis PPT Level 2 dan 3 pada setiap instansi
terkait
PenetapanDataInduk
danDataReferensi
• Data Referensi sesuai dengan sektor
• Pertukaran data antar instansi (Basis Data dan Kualitas
Data)
• Portal Data Nasional
IntegrasiLayananPPT
berbasisDigital
• Layanan Publik
• Layanan Administrasi
Pemerintah
• Integrasi Kanal Layanan
IntegrasiSIPerizinan
Pemerintah
Terintegrasi
Penyiapan
InfrastrukturTIK
• Interoperabilitas Aplikasi Khusus
Instansi
• Interoperabilitas Aplikasi Umum SPBE
• Fasilitas Data Center pada
PDN
• Platform Infrastruktur berbasis layanan Private
Cloud
• Sistem Integrasi (ESB)
• Keamanan Informasi Transaksi Elektronik PPT
OperasionalSIPPT
sesuaiManajemen
SPBE
•8 Bidang Manajemen SPBE (Risiko, Perubahan, SDM,
Data, Aset TIK, layanan, Pengetahuan, Keamanan
Informasi, Audit TIK)
TataKelolaLayanan
PPT
• Tim Koordinasi
• Perencanaan dan
Penganggaran
• Pengawas
an
D n
TataKelola SPBE(TK)-08
S
VisiSPBE
Misi SPBE
Tujua
n
PBE Sasar
a
n SPBE
Penyelenggara SPBE, Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi, Rencana dan Anggaran SPBE
Risiko
(06.02)
Manajemen SPBE(MJ) -07
8 BidangManajemenSPBE(Risiko,Perubahan, SDM, Data, Aset TIK, Layanan,Pengetahuan,KeamananInformasi)danAudit TIK
Pengendalian
(06.01)
Domain Arsitektur
ProsesBisnis
(RAP)- 01
9 Sektor
Pemerintahan
D P
omain ArsitekturD ata dan InformasiS BE(RAD)-02
DataSektor
(02.01)
Data Administrasi
Pemerintah
(02.02)
Data Pendukung
(02.03)
D B
omain Arsitektur AplikasiSP E(RAA)- 04
Aplikasi Umum
(04.01)
Aplikasi Khusus
(04.02)
omain Arsitektur I frastruktur SPBE(R AI) - 05
Fasilitas
(05.01)
SistemIntegrasi
(05.02)
Platform
(05.03)
Domain Arsitektur Layanan SPBE(RAL)- 03
Layanan Publik(03.01) Layanan Administrasi Pemerintahan (03.02)
Domain Arsitektur
KeamananSPBE
(RAK)- 06

20. PAGE
PERINGKAT SPBE INDONESIA DI INTERNASIONAL
20
20
7
0
8
5
9
6
106
109
9
7
106
116
107
8
8
0
20
40
60
80
10
0
12
0
200
3
200
4
200
5
200
8
201
0
201
2
201
4
201
6
201
8
202
0
Indonesiapada Indeks UN e-
Government di tahun 2020 berada
pada
peringkat 88 meningkat 19 level dari
tahun 2018 berada pada peringkat
107. Skor masing-masing
Komponen E- Government
Development Index Indonesia:
- Indeks Pelayanan Online
(0.6824)
- Indeks Infrastruktur
Telekomunikasi (0.5669)
- Indeks Sumber Daya Manusia
(0.7342
) Sumber: UNe-GovernmentSurvey
Peringkate-Government
IndonesiadiDunia

21. PAGE
TANTANGAN PELAKSANAAN SPBE NASIONAL
21
21
Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan
penyelesaian target SPBE dalam master plan dan Peta Rencana 2021-
2025, serta implementasi manajemen layanan sesuai kerangka SPBE
Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem
Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan layanan Publik dan Administrasi
Pemerintahan yang terintegrasi (Digital Services)
Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga
terjadi kolaborasi data dan interoperabilitas antar sistem yang sudah ada,
menjadi layanan digital pemerintah yg terintegrasi (Collaborative
Government)
Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan,
sebagai
bagian TransformasiDigital Nasional

22. PAGE
NEGARA
KEM ENTERI ANPENDAYAGUNAANAPARATURDANRE
FORM ASI BI ROKRASI
REPUBLI KI NDONESIA
THANK YOU
TERIMA KASIH
감사합니다
Jakarta, 11 Januari
2021