1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
DBH PAJAK DAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
DISAMPAIKAN OLEH :
LISBON SIRAIT
KASUBDIT DANA BAGI HASIL PAJAK 1
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
2. Skema DBH Pajak
DBH PAJAK Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)
Pusat (10%)
Insentif Kab/Kota (3,5%)
PBB
Provinsi (16,2%)
Daerah (90%) Kab/Kota (64,8%)
Biaya Pungut (9%)
- PPh Ps. 25 Pusat (80%)
dan Ps.29
Provinsi (8%)
WPOPDN,
- PPh Ps.21 Daerah (20%)
Kab/Kota (12%)
Pusat (98%) Provinsi (30%)
Cukai Hasil
Tembakau
Daerah (2%) Kab/Kota Penghasil (40%)
Kab/Kota Pemerataan (30%)
3. PEMBAGIAN PBB
Pusat Provinsi Kab/Kota BP PBB
PBB
(100%) 10 % 16,2 % 64,8 % 9%
a. 6,5% Bagi Rata
b. 6,5% Insentif
Sektor Pusat (DJP) Daerah
Pedesaan
10% 90%
Perkotaan
20% 80%
Perkebunan
60 % 40%
Perhutanan
65% 35%
Pertambangan
70% 30%
4. SEKTOR PBB
Daerah Penghasil
Sektor
Provinsi Kab/kota
Perdesaan By origin By origin
Perkotaan By origin By origin
Perkebunan By origin By origin
Perhutanan By origin By origin
Pertambangan Non Migas By origin By origin
DAERAH NON
Sektor PBB MIGAS Daerah Penghasil
PENGHASIL
On Shore
Tanah & Bangunan By origin X
Tubuh Bumi Formula
Off Shore
Tanah & Bangunan Formula
Tubuh Bumi Formula
* Menggunakan Formula
5. Objek Pajak PBB Migas
OBJEK PAJAK (Pasal 1, 2 dan 3 UU PBB): adalah bumi dan/atau bangunan
• Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
• Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan;
Wilayah Kerja
KKKS ‘X’
Areal dan Bangunan
ONSHORE
Areal dan Bangunan
OFFSHORE
TUBUH BUMI
5
(PRODUKSI)
TUBUH BUMI
(PRODUKSI)
6. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBB Migas
• Objek PBB Migas
PERMUKAAN BUMI PERMUKAAN BUMI
Areal PERAIRAN Lepas
1. Permukaan Bumi: Pantai (offshore)
Areal DARATAN
(onshore)
a. Areal onshore: areal KKKS di
daratan dan perairan pedalaman;
b. Areal offshore.
Garis
2. Tubuh Bumi: proxy Hasil Produksi pantai
3. Bangunan: total luas bangunan yang TUBUH BUMI TUBUH BUMI
dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan KKKS (PRODUKSI) (PRODUKSI)
• Subjek Pajak
seluruh KKKS yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan sesuai luas WK yang dikuasainya.
• Wajib Pajak
Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib
Pajak PBB Migas.
7. PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi
(RPMK Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah)
7
8. PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi
(RPMK Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah)
Untuk tahun 2012, PBB Migas per kabupaten/kota dari PBB
Migas yang ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan:
a. ketetapan akhir penerimaan PBB Migas onshore yang
telah ditetapkan per kabupaten/kota penghasil;
b. ketetapan akhir penerimaan PBB Migas offshore dan
PBB Migas tubuh bumi dibagi berdasarkan proporsi
rencana penerimaan; dan
c. selisih rencana penerimaan PBB Migas dengan
ketetapan akhir PBB Migas dihitung menggunakan
formula.
20/06/20
8
12
9. Mulai tahun 2013 PBB Migas Offshore dan
Tubuh Bumi yang ditanggung Pemerintah
dihitung dengan ketentuan:
a. 10% formula
b. 90% proporsi tahun sebelumnya
20/06/20
9
12
10. Formula Besaran Insentif PBB
Besarnya Insentif PBB = 3,5% dari renpen/realisasi
penerimaan PBB TA ybs
Dihitung dengan ketentuan:
a. 35% dibagikan secara merata untuk kab/kota yang berhak atas insentif
b. 65% dibagikan kepada kab/kota yang berhak atas insentif dengan formula:
Insentif PBB = (20% x rasio PSLR) + (20% x rasio PRP) +
(15% x rasio SLRP) + (15% x rasio NRP) +
(10% x rasio LW) + (10% x rasio JP) +
(10% x rasio JPM)
PSLR = persentase selisih lebih realisasi penerimaan PBB
PRP = persentase realisasi penerimaan PBB
SLRP = selisih lebih realisasi penerimaan PBB
NRP = nominal realisasi penerimaan PBB
LW = luas wilayah
JP = jumlah penduduk 10
JPM = jumlah penduduk miskin
11. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
CUKAI HASIL
PUSAT DBH CHT
TEMBAKAU
100 % 98% 2%
12. DBH CHT
Gubernur
Alokasi per Provinsi (DJPK)
Peraturan
Gubernur
58 % Penerimaan Cukai Hasil
Tembakau
DBH Cukai
Hasil
Tembakau 38% Produksi Tembakau Kering Alokasi
(2%) per
kab/kota
Pembinaan Lingkungan
4%
Sosial (IPM)
13. kegiatan DBH CHT
Penggunaan DBH CHT
Penanganan dampak negatif
Pembinaan lingkungan ketrampilan kerja, limbah pabrik, smoking area, rawat
Sosial kesehatan, BLK, penguatan ekonomi
Pengendalian dan pengawasan
Pembinaan Industri Pendataan mesin, penerapan HAKI, pembentukan
kawasan, pemetaan industri, kemitraan, penguatan
kelembagaan, pengembangan industri ber tar-nikotin
rendah.
Peningkatan Kualitas Standar mutu bahan baku, nikotin rendah, sarana dan
Bahan Baku metode pengujian, penangan panen dan pasca panen,
penguatan kelembagaan petani.
Sosialisasi Cukai Kepatuhan terhadap aturan Cukai dan
Peningkatan Penerimaan Negara
Pemberantasan
Cukai Ilegal
14. Penganggaran dan Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak
Minggu I Minggu I
Maret Juni
10 hk
stlh APBN
Akhir ditetap-
Maret kan
TA ybs
IKD : Indikasi Kebutuhan Dana
IKDP BUN: Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
RDP : Rencana Dana Pengeluaran
15. Penganggaran Penetapan Alokasi Sementara DBH CHT
60 hari 60 hari
10 hk
sblm sblm
stlh APBN
TA ybs TA ybs
ditetapkan
IKD : Indikasi Kebutuhan Dana
IKDP BUN: Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
RDP : Rencana Dana Pengeluaran
