Dokumen tersebut membahas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Terdapat dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat secara tetap, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini juga membahas tugas dan tanggung jawab ASN serta upaya peningkatan kompetensi mereka.

1. Disusun Oleh : IIS SUKARSIH
Unit Kerja : SDN SUKASABA 3
Abstrak
Aparatur Sipil Negara ( ASN ) merupakan salah satu
profesi yang banyak diminati oleh kalangan
masyarakat. Namun bagi asn itu sendiri mempunyai
tanggung jawab yang sangat berat.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).
PNS merupakan warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki
nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai
dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan. Dengan kehadiran PPPK tersebut
dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak
semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus
berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai
pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru
menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan
birokrasi yang berbasis pada kinerja.
Pendahuluan
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara
yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk
menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal
ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan,
kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat
memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga
pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena
itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya
di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu
pejabat karier tertinggi. Kedudukan ASN berada di
pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian
pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi
ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya
desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi
adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana‐
mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi
stagnan di daerah‐daerah. Kondisi tersebut
merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.
Wawasan kebangsaan
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa
Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri
bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap
sistem nasional (national system) yang bersumber dari
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan
yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai
masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.
JURNAL
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ASN PPPK

2. Analisis Isu Kontemporer
Saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme
dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan
dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang
harus disadari sebagai perubahan lingkungan
strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran
pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi
kepada pasar atau ekonomi global. Dengan
menggunakana logika sederhana, “pada tahun 2020,
diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai
10 milyar dan akan terus bertambah, sementara
sumber daya alam dan tempat tinggal tetap, maka
manusia di dunia akan semakin keras berebut untuk
hidup, agar mereka dapat terus melanjutkan hidup”.
Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi
dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu
yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi
logis dari interaksi peradaban dan bangsa. Isu lainnya
yang juga menyita ruang publik adalah terkait
terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam
sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh
ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan
yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya
narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang
mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain
adalah kejahatan saiber (cyber crime) dan tindak
pencucian uang (money laundring). Bentuk kejahatan
saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi
peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di
dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan
penyebarannya bersifat masif.
Kesiapan Bela Negara
Menurut asal kata, kesamaptaan sama maknanya
dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata:
Samapta, yang artinya: siap siaga atau makna lainnya
adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini
dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna
kesamptaan sama dengan makna kesiapsiagaan.
Selanjutnya menurut Sujarwo (2011:4) ― Samapta
yang artinya siap siaga. Dengan demikian, dapat
ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan
suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang
baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam
menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya
konsep bela negara menurut kamus besar bahasa
Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga
baik‐baik, memelihara, merawat, menolong serta
melepaskan dari bahaya. Sedangkan beberapa ahli
memberikan konsep negara sebagai berikut: 1.
Professor R. Djokosoetono Negara adalah suatu
organisasi manusia atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 2.
Logemann, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang menyatukan kelompok manusia yg kemudian
disebut bangsa. 3. Robert M. Mac. Iver, Negara adalah
asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam
masyarakat berdasarkan sistem hukum yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi
kekuasaan memaksa. 4. Max Weber, Negara adalah
suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu
wilayah 5. Hegel, Negara individu merupakan
organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis
antara kemerdekaan dengan kemerdekaan universal.

3. 6. Rousseau, kewajiban negara adalah memelihara
kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban
kehidupan manusia. 7. George Jellinek, Negara adalah
organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang
telah berkediaman di wilayah tertentu 8. Menurut
George H. Sultou, Negara adalah alat atau wewenang
yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat. 9. Menurut Roelof
Krannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang
timbul karena kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri. Dengan demikian, dapat ditarik
kesimpulan bahwa bela negara adalah adalah
kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara
yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai
kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi
oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI
1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Orientasi Pelayanan
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami
terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan
publik. Dalam Oxford Learner’s Dictionary, kata
pelayanan (service) diartikan sebagai “a system that
provides something that the public needs, organized
by the government or a private company (sistem yang
menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik, yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan
swasta)”. Selain itu, Hardiyansyah (2011:11)
mendefinisikan pelayanan adalah aktivitas yang
diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan
mengurus. Baik itu berupa barang atau jasa dari satu
pihak kepada pihak yang lain. Istilah lain yang sejenis
dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan
pengayoman. Sementara itu, frasa pelayanan publik
(public service) dalam kamus tersebut memiliki arti “a
service such as education or transport that a
government or an official organization provides for
people in general in a particular society (layanan
seperti pendidikan atau transportasi yang disediakan
oleh pemerintah atau organisasi resmi untuk orang‐
orang pada umumnya dalam masyarakat tertentu)”.
Davit McKevitt dalam Modul Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil “Pelayanan Publik” (2017),
menyatakan bahwa “Core Public Services maybe
defined as those sevices which are important for the
protection and promotion of citizen well‐being, but
are in are as where the market is in capable of reaching
or even approaching a socially optimal state; heatlh,
education, welfare and security provide the most
obvious best know example”.
Akuntabel
Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan
tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan,
lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik
(Matsiliza dan Zonke, 2017). Akuntabilitas merujuk
pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari
amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah
seorang ASN menurut SE Meneteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku
yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK.
Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut
adalah: • Kemampuan melaksanaan tugas dengan

4. jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan
berintegritas tinggi • Kemampuan menggunakan
kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien • Kemampuan
menggunakan Kewenangan jabatannya dengan
berintegritas tinggi.
Aspek‐Aspek Akuntabilitas • Akuntabilitas adalah
sebuah hubungan (Accountability is a relationship)
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak
antara individu/kelompok/institusi dengan negara
dan masyarakat. Pemberi kewenangan
bertanggungjawab memberikan arahan yang
memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber
daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi,
individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk
memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu,
dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah
hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah
pihak.
Kompetensi
Pengembangan Kompetensi menguraikan tentang
kebijakan pengembangan ASN, program dan
pendekatan pengembangan ASN. Dengan uraian
materi ini diharapkan setiap peserta latsar CPNS
memahami tentang arah kebijakan pengembangan
yang berlaku di linkungan ASN, termasuk program
serta pendekatan pengembangan ASN. Dengan
demikian setiap ASN diharapkan secara aktif dapat
memutakhirkan kemampuannya dalam rangka
pelaksanaan tugas pekerjaannya. Dalam uraian
Perilaku Kompeten akan dijelaskan tentang
aspekaspek profesonalitas ASN, termasuk
pengamalan nilai kompeten sebagai bagian ciri
penting dalam konteks profesionalisme ASN. Aspek‐
aspek lain yang dijelaskan dalam materi ini, yaitu
perilaku kompeten sebagai perwujudan nilai
kompeten ASN. Dengan pemahaman materi ini
diharapkan menumbuhkan kebiasaan perilaku dan
inisiatif belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman
dalam mewujudkan semangat bekerja terbaik dari
setiap peserta latsar CPNS.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu
mengaktualisasikan nilai kompeten dalam
pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan semangat
belajar terus menerus dengan kepekaan yang relevan
dengan melihat dinamika lingkungan strategis (vuca)
dan disrupsi teknologi serta aspek‐apsek lingkungan
strategis lainnya. Semangat saling menguatkan
melalui proses berbagi pengetahuan dan pengalaman
dalam memajukan dan meningkatkan kinerja individu
dan organisasi. 5 Demikian halnya dengan semangat
kompeten, setiap asn memiliki karakter yang adaptif
sejalan dengan dinamika lingkungannya. Berharap
semakin meneguhkan peserta latsar cpns dalam
menginisiasi perilaku penguatan kompetensinya,
sehingga asn tetap mutakhir dan kompetitif.
Harmonis
Proses pembelajaran menggunakan pendekatan
orang dewasa (andragogy). Pembelajaran di berikan
dengan berbagai metode, meliputi paparan, ceramah,
diskusi, latihan dan studi kasus. Hal ini dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan ASN yang dapat
menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan
bekerja, kehidupan bernegara dan memberikan
layanan kepada masyarakat. Evaluasi kepada peserta

5. berasal dari penilaian sikap perilaku, hasil latihan atau
studi kasus, dan nilai ujian yang diberikan.
Mata pelatihan ini bertujuan membentuk ASN yang
mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam
pelaksanaan tugas dan jabatannya. Indikator
keberhasilan pelatihan sebagai berikut:
1. Memahami dan menjelaskan keanekaragaman
bangsa Indonesia serta dampak, manfaat dan potensi
disharmonis di dalamnya.
2. Menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai
kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi
saling peduli dan meghargai perbedaan, serta
memberikan contoh perilaku dengan menghargai
setiap orang apapun latar belakangnya, suka
menolong orang lain serta membangun lingkungan
kerja yang kondusiif.
3. Menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan
harmonis secara tepat.
Loyal
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus
2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer
Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa
dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah
satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju
pemerintahan berkelas dunia (World Class
Government), pemerintah telah meluncurkan Core
Values (Nilai‐Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan
Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa).
Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN
ideal sebagaimana tersebut di atas adalah sifat loyal
atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap
loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan
dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada
pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut
bekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau
komponen dari pemerintahan itu sendiri. Karena
pentingnya sifat dan sikap ini, maka banyak ketentuan
yang mengatur perihal loyalitas ASN ini (akan dibahas
lebih rinci pada bab‐bab selanjutnya), diantaranya
yang terkait dengan bahasan tentang:
1) Kedudukan dan Peran ASN
2) Fungsi dan Tugas ASN
3) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
4) Kewajiban ASN
5) Sumpah/Janji PNS
6) Disiplin PNS
Adaptif
Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang
dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat
alasan mengapa nilai‐nilai adaptif perlu
diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas‐tugas
jabatan di sektor publik, seperti di antaranya
perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang
terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim,
perkembangan teknologi dan lain sebagainya.
A. Perubahan Lingkungan Strategis

6. Lingkungan strategis di tingkat global, regional
maupun nasional yang kompleks dan terus berubah
adalah tantangan tidak mudah bagi praktek‐praktek
administrasi publik, proses‐proses kebijakan publik
dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam
kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang
konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang
terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang
juga meningkat, maka cara sektor publik dalam
menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan
kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan
lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak
terhindarkan. Tidak ada satu pun negara ataupun
pemerintahan yang kebal akan perubahan ini, pun
demikian dengan Indonesia.
B. Kompetisi di Sektor Publik
Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi
antar negara mendorong adanya pergeseran peta
kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah
satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi
global. Sampai dengan tahun 2000‐an, Amerika
Serikat dan Jepang merupakan dua kekuatan ekonomi
terbesar di dunia. Namun satu dekade kemudian,
muncul beberapa pemain besar lain, seperti Tiongkok
misalnya, yang terus tumbuh dan berkembang pesat
menjadi kekuatan ekonomi regional, dan bahkan kini
menggeser Jepang dan menjadi pesaing serius
Amerika Serikat sebagai negara adidaya baru. Di
tingkat regional, khususnya kawasan Asia Tenggara,
walaupun Indonesia juga memimpin sebagai negara
dengan kekuatan ekonomi terbesar, tetapi negara
tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina atau
Vietnam tentu akan selalu menjadi pesaing penting di
tingkat regional. Persaingan atau kompetisi adalah
kata kuncinya.
C. Komitmen Mutu
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing‐
masing memerlukan banyak perbaikan dan
penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan
terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Kurang
berkualitasnya layanan selalu muncul dalam berbagai
bentuk narasi, seperti misalnya (1) terkait dengan
maraknya kasus korupsi, sebagai cerminan
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien; (2)
banyaknya program pembangunan sarana fisik yang
terbengkalai, sebagai cerminan ketidak‐efektifan roda
pemerintahan; (3) kecenderungan pelaksanaan tugas
yang lebih bersifat rule driven dan sebatas
menjalankan rutinitas kewajiban, sebagai cerminan
tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi;
serta terutama (4) masih adanya keluhan masyarakat
karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur,
sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang
kurang bermutu.
Kolaboratif
Pengertian kolaborasi adalah suatu proses berpikir di
mana pihak yang terlibat memandang aspek‐aspek
perbedaan dari suatu masalah serta menemukan
solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan
pandangan mereka terhadap apa yang dapat
dilakukan.
kriteria penting untuk kolaborasi yaitu:

7. 1) forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau
lembaga;
2) peserta dalam forum termasuk aktor nonstate;
3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan
keputusan dan bukan hanya '‘dikonsultasikan’ oleh
agensi publik;
4) forum secara resmi diatur dan bertemu secara
kolektif;
5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan
dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak
tercapai dalam praktik), dan
6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau
manajemen.
Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat
pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta,
dan dalam pelayanan berbagai kebijakan (Ghose 2005;
Davies dan White 2012; Emerson et al. 2012). Disini
tata kelola kolaboratif lebih mendalam pelibatan aktor
kebijakan potensial dengan meninggalkan mestruktur
kebijakan tradisional. Matarakat dan komunitas
dianggap layak untuk inovasi kebijakan, komunitas
yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari
perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi
dan dihargai bahkan dipandang sebagai menambah
wawasan diagnostik dan pengobatan kritis (Davies dan
White 2012).
Smart ASN
Perubahan adalah keniscayaan. Kalimat ini tentu
sering terdengar di telinga kita semua. Kalimat
tersebut dapat pula dipahami sebagai bentuk
‘paksaan’ bagi kita untuk selalu berubah. Berubah
dalam hal ini adalah kita harus selalu dapat
beradaptasi.
Demikian pula bagi birokrasi pemerintahan, yang
seiring perkembangan zaman, harus dapat
bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih
baik. Transformasi pada birokrasi pemerintahan
dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan,
dalam berbagai skala ruang lingkup, dan
kompleksitasnya. Terlebih bila kita menghubungkan
transformasi ini dengan perkembangan teknologi dan
informasi, dengan lahirnya era revolusi industri
generasi keempat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian
PAN dan RB) telah mencanangkan Kebijakan
Manajemen ASN Menuju Smart ASN 2024.[3] Melalui
kebijakan tersebut, diharapkan akan dapat terbentuk
Birokrasi berkelas Dunia.
Dalam upaya membentuk Birokrasi berkelas Dunia
tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki
profil sebagai Smart ASN, yang terdiri dari
nasionalisme, integritas, wawasan
global, hospitality, networking, penguasaan teknologi
informasi, bahasa asing dan entrepreneurship.
Seorang ASN yang ‘Smart’ juga diharapkan dapat
berperan sebagai digital talent dan digital leader yang
mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.

8. Manajemen ASN
Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system
birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk
menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat
membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep
yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas.
Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 1)
Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 2) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS
merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor
induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai
dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan. Dengan kehadiran PPPK tersebut
dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak
semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus
berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai
pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru
menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan
birokrasi yang berbasis pada kinerja.
Kesimpulan
ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai
ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas
dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik.
Daftar Pustaka
1. Amrin Imran, Saleh A. Djamhari dan J.R.
Chaniago, PDRI (Pemerintah Darurat
Republik Indonesia), Perhimpunan
Kekerabatan Nusantara, Jakarta 2003.
2. Mohammad Hatta, Untuk Negeriku,
Sebuah Otobiografi, Penerbit Buku
Kompas, Jakarta 2011.
3. Ancok, D. (2002). Outbound Management
Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
ULL Press
4. Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen
Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan
Kolaboratif. Yogyakarta: Gamapress.
5. Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing
Accountability: A Conceptual Framework’
European Law Journal, Vol. 13(4), pp. 447–
468.
6. LAN, 2021, Modul Nasionalisme Latsar
ASN

9. 7. Subagyo, Agus. 2015. Bela Negara,
Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
8. Suradinata, Ermaya, (1998), Manajemen
Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Bandung, Ramadan.