Dokumen tersebut membahas tentang jaminan persamaan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia secara kultural, konstitusional, dan hukum. Secara kultural, nilai-nilai seperti nilai religius, gotong royong, ramah tamah, dan kerelaan telah melandasi jaminan persamaan hidup. Secara konstitusional, jaminan ini diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Secara hukum, berbagai aspek kehidupan warga negara dijamin ke

1. ersamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
dan Bernegara
1. Makna Persamaan
Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati
dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia
(masyarakat) disuatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/
kpentingan tertentu dengan cara-cara yang tidak beradab.
Di negara-negara berkembang pada umunya (termasuk Indonesia), memakai “persamaan hidup”
lebih bersifat kultural karena faktor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secar turun
temurun. Penghormatan dan penghargaan yang tulus masih terasa cukup kuat terutama pada
masyarakat pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang
sudah sangat kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu tidak banyak yang diharapkan.
2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Dalam kehidupan berbangsa Indonesia secara kultural, jaminan terhadap persamaan hidup telah
tertanam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama.
Beberapa nilai kulural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya
memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, antara lain :
a. Nilai religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat
dengan nilai–nilai regius, meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang
disembah berbeda.
b. Nilai gotong royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan
sebagai wujud kepedulian dan mau membantu sesama.
c. Nilai ramah tanah
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun dan ramah tamah
merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain
didunia.
d. Nilai kerelaan
Berkorban dan cinta tanah air Rela berkorban dan cinta tanah air merupakan wujud ketulusan
pengorbanan seseorang dalam bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri,
harkat martabat bangsa dan negara.

2. 3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
Masa penjajahan yang berlangsung sejak zaman Belanda (lk. 350 tahun) dan zaman (lk.3,5
tahun) telah membuka mata seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu
menata kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain
yang beradab.
Para pendiri negara sangat menyadari bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, Negara yang
akan di bangun adalah Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika
dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab
itu, dasar Negarayang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara harus mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara
keseluruhan.
Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia bersumber dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah
menjadi kewajiban Negara untuk memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di dalam
konstitusi Negara, dapat disebutkan antara lain :
a. Pembukaan UUD 1945
Pada alinea pembukaan UUD 1945 disebutkan bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya
pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia, karena tak satu
pun bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain.
Dalam alinea ke- 4 Pembukaan UUD 1945, dinyatakan: “……….. Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, ……
Kalimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” . Jadi, jelaslah
bahwa perial jaminan persamaan hidup di Indonesiasecara konstitusional termaktub di dalam
pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan telah secara eksplisit dinyatakan untuk
selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sila-sila Pancasila
Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
di Indonesia juga telah dirumuskan secara fisolofis dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila
Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Bahwa segala agama dan kepercayaan yang beradab di Indonesiaterpusat pada Ketuhanan Yang
Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan
persamaan jaminan hidup bagi warga Negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan
ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mesing-masing.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek
hubungan antar manusia adanya jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, berdasrkan moralitas yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu
meletakan kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal
maupun material berdasarkan dalam permusyawaratn / perwakilan. Ketuhanan Yang Maha Esa
dan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi
persatuam dan kesatuan bangsa.
5. Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun
spiritual.
c. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Negara yang ingin
mewujudkan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakn, berbangsa,
danbernegara, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari.
BERBAGAI ASPEK PERSAMAAN KEDUDUKAN SETIAP WARGA NEGARA
1. Aspek kehidupan Ideologi: yaitu terkai dengan dasar negara/ideologi negara Indonesia yaitu
Pancasila. Setiap warga negara
berkewajiban untuk mendukung dan meyakini kebenaran serta mengamalkan Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

4. 2. Aspek kehidupan Politik: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (1); 28;
28 D ayat (1); 28 D ayat (3); 28 E ayat
(3)
3. Aspek kehidupan Sosial: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (2); 28 H;
28 I; 34.
4. Aspek Ekonomi : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 33.
5. Aspek Pertahanan dan keamanan : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 27 ayat
(3); 30 ayat (1).
6. Aspek pendidikan dan kebudayaan : sebagaiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 28 E;
31; 32.
7. Aspek kehidupan beragama : sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 29.
MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA
MEMBEDAKAN SARA
Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, budaya dan suku.
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan
budaya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai keanekaragaman tersebut.
1. Suku bangsa
Suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain
berdasarkan kesadaran akan identitas budaya, khususnya bahasa. Indonesia memiliki beraneka
ragam suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga merauke yang disebut dengan istilah
nusantara.
Tiap – tiap suku memiliki ciri budaya dan bahasa yang berbeda – beda namun mereka disatukan
dengan semboyan “bhineka tunggal ika, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa indonesia
mengakui persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan suku bangsa, karena semua
suku bangsa yang ada di indonesia adalah satu yaitu dalam kesatuan NKRI. Untuk menyatukan
suku bangsa yang sangat majemuk tersebut perlu dibangun tumbuhny rasa kesadaran nasional.
Karena kesadaran nasional merupakan hal yang paling besar dalam menyatukan bangsa
indonesia ini.
2. Agama
Indonesia bukanlah negara agama, namun bangsa indonesia merupakan bangsa beragama. Hal
tersebut dapat kita buktikan dari sejarah pembentukan bangsa indonesia. Dan kemudian

5. tercermin dalam dasar negara dan ideologi negara Pancasila di mana dalam sila yang pertama
disebutkan “ketuhanan yang maha esa” selain itu dalam pembukaan UUD 45 juga disebutkan
“dengan rahmat tuhan yang maha esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur....”. hal tersebut
membuktikan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang beragama.
3. Kebudayaan
Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang
digunakan untuk memahami lingkungan besarta pengalamannya dan dijadikan pedoman tingkah
laku serta amal perbuatan.
Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kebudayaan daerah menjadi kerangka dasar ayng saling
berintegrasi menuju kesatuan budaya bangsa atau disebut budaya nasional. Adapun kebudayaan
menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan integrasi bangsa atau nasional yang kuat dan
tangguh, integrasi nasional sendiri diartikan sebgagai prosses penyatuan berbagai kelompok
sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembetukan suatu identitas nasional.
4. Ras
Menurut Koentjaningrat, ras merupakan suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai
ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa ras, yaitu Malaya Mongoloid yang
sebagian besar tinggal di Jawa, ras Negroid yang tinggal di Papua, serta ras Veddoid yang
tinggal di Sulawesi Selatan.
Keanekaragaman ras menjadi salah satu kekayaan bangsa indonesia dan harus disikapi dengan
arif bijaksana, karena perbedaan ras sering kali menjadi benih – benih konflik jika tidak disikapi
secara bijaksana. Hal mendasar yang harus diingat adalah bahwa setiap ras memiliki kedudukan
yang sama.
5. Gender
Gender merupakan pembedaan pria dan wanita dalam aspek budaya. Pembedaan ini lahir dari
proses sosialisasi (penanaman nilai-nilai) yang terjadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh
beberapa adanya asumsi yang berkebag di dalamnya.
Seiring dengan perkembangan zaman, lahir keinginan kuat untuk menyamakan kedudukan antara
pria dan wanita. Hak-hak wanita yang selama ini dianggap membelenggu mulai dikendurkan
sehingga wanita memiliki hak yang sama dengan pria.
Sebagai negara yang multikultural, tiap warga negara harus memiliki kesadaran akan pentingya
mengenai kedudukan warga negara tanpa membedakan ras. Agama, gender, golongan, budaya,
maupun suku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya toleransi dan empati serta
menghilangkan segala bentuk diskriminasi sehingga tercipta multikulturalisme.
Toleranasi adalah sikap menghargai, (membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat,
pandangan,kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau berlainan
dengan pendirian sendiri. Kunci dari toleransi adalah penghargaan terhadap perbedaan yang ada
sehingga toleransi sosial dimaknai sebagai sikap yang menghargai perbedaan sosial yang
terdapat dalam masyarakat baik ras, agama, gender, golongan, budaya mupun suku. Sebagai

6. bentuk penghargaan terhadap penghargaan hak dan kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang
atau warga negara.
Adapun empati adalah kedaan mental yang membuat seseorang turut merasakan perasaan,
pikiran, atau keadan orang atu kelompok lain. Dengan empati, seseorang berusaha memahami
perbedaan kelompok yang berbeda. Dengan demikian diharapkan setiap warga negara akan
berpiir ulang jika akan terjadi pada dirinya sehingga hal tersebut tidaj terjadi.
Sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi adalah tindakan yang tidak adil terhadap
seseorang atau sekelopok orang, akibat adanya karakteristik tertentu dalam seseorang atau
sekelompok orang tersebut. Karakteristik tersebut dapat berupa ras, agama, budaya, golongan,
suku, maupun status sosial dan ekonomi seseorang.
Tindakan diskriminatif merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena hal tersebut sama
artinya dengan tidak menghargai hak asasi orang lain, meskipu orang tersebut berbeda dengan
kita.
Apabila seluruh waga dapat menerapkan sikap toleransi, empati, dan menghilangkan segala
betuk diskriminasi maka akan terciptalah multikulturalisme, yaitu kebijakan publik yang
mendorong seluruh kelompok budaya dalam masyarakat untuk bersedia dan menerima
berinteraksi dengan kelompok lain secara sederajat, tanpa memerlukan perbedaan ras,
agama,budaya, golongan, etnik, dan gender. Seain itu, aparat pemerintah juga harus memberikan
teladan dalam mewujudkan tegaknya prinsip persamaan kedudukan warga negara dengan
penciptaan dan penerapan hukum secara konsisten sebagaimana yang amanatkan konstitusi.
Selain hal-hal diatas, dala rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara
perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Regulasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif
2. Sosialisasi atas peraturan dan kebijaksanaan yang telah dibuat agar masyarakat mengetahui
dan merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan benegara, hingga rakyatpun
turut berpartisipasi.
3. Implementsi suatu kebijakan atau aturan yang profesional dan sesuai dengan apa yang talah
ditetapkan
4. Adanya pembelajaran bagi mansyarakat atas pentingnya kesadaran hukum dan tertib hukum
maupun segala peraturan birokrasi yang berlaku.
5. Penanaman nilai-nilai dan keteladanan melalui pembelahjaran yang berkelanjutan dari tingkat
dasar hingga perguruan tinggi.
6. Adanya kesiapan dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi-potensi konflik yang
disebabkan oleh adanya perbedaan ras, golongan, agama, budaya, dan suku bangsa.

7. CONTOH PERILAKU YANG MENAMPILKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA.
1. Dalam bidan hukum : setiap orang yang menjadi terdakwa berhak mendapatkan bantuan
hukum
2. Dalam bidang Pemerintah : setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai
negeri
3. Dalam bidang politik : setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat.
4. Dalam bidang ekonomi : setiap orang berhak untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan
5. Dalam bidan sosial budaya : setiap orang berhak mengembangkan kebudayaan,
6 Dalam bidang pertahanan dan keamanan : setiap orang berhak untuk mengikuti pendidikan
militer.