Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional Indonesia dalam bidang pertahanan militer dan keamanan. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian ketahanan nasional, aspek-aspek yang mendukung ketahanan nasional seperti trigatra (alam, geografi, penduduk), pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan), serta upaya peningkatan ketahanan nasional di berbagai bidang tersebut.

1. “Ketahanan Nasional dibidang Pertahanan militer dan keamanan”
Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Pengampu : Natal Kristiono
Penyusun :
Nama : Afrizal Musyahroni
NIM : 6411413186
Rombel : 48
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebagai konsekuensinya bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan kemerdekaan dan
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Bangsa Indonesia harus mampu
mempertahankan eksistensi, identitas,integritas bangsa,dan Negara. Untuk itu,bangsa Indonesia
harus memiliki ketangguhan dan kekuatan nasional agarmampu mengatasi setiap
tantangan,ancama,hambatan,dan gangguan dari manapun. Hal itulah yang dimaksud dengan
ketahanan nasional.
B. Rumusan Masalah
1. Pengertian ketahanan nasional?
2. Apa sajakah landasan ketahanan nasional itu?
3. Apa sajakah asas-asas ketahanan nasional itu?
4. Apa saja sifat-sifat ketahanan nasional itu?
5. Macam-macam gatra ketahanan nasional itu apa?
6. Kewaspadaan nasional dan ancaman,gangguan,hambatan dan tantangan(AGHT) nasil?

3. BAB II
ISI
A. Pengertian
Ketahanan Nasional adalah keteguhan hati, ketabahan dari kesatuandalam memperjuangkan
kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara.
Ketahanan Nasional merupakan kodisi dinamik suatu bangsa, berisi keuleetan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, yang langsung dan tidak langsung membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuanga mengejar tujuan
nasionalnya.
Ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan konsepsi di dalam pengetahuan dan
penyelenggaran kesejahteran dan keamanan dalam kehidupan nasional.
Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut:
 Aspek alamiah(trigatra) meliputi:
1. Posisi dan lokasi geografi
2. Keadaan dan kekayaan alam
3. Kemampuan penduduk
 Aspek sosial(pancagatra) meliputi:
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Pertahanan keamanan
B. Aspek trigatra
1. Posisi dan lokasi geografi negara
Secara geografis wujut suatu negara dapat berwujud:
a. Negara yang dikelilingi daratan
b. Negara daratan yang sebagian perairan laut
c. Negara pulau
d. Negara kepulauan

4. Bentuk keadaan dan lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa
yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan.Negara
kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnyaharus lebih banyak memanfaatan potensi
lautnya, sedang negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya.
Posisi dan lokasi geografis suatu negara sangat menentukan peran negara tersebut dalam
percaturan lalulintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang
berbeda.Kesimpulannya adalah bahwa letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap
ketahaan nasional negara.
2. Keadaan kekayaan alam
Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di
bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara,dan dapat dirinci sebagai
berikut:
 Kekayaan alam digolongkan dalam:
a. Hewani
b. Nabati
c. Mineral
 Sifat kekayaan alam
a. Dapat diperbaharui
b. Tidak dapat diperbaharui
 Keberadaan kekayaan alam
a. Di atmosfer
b. Di permukaan bumi
c. Di dalam bumi
Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata dan tidak teratur sehingga ada
negara kaya sumberdaya alam dan negara miskin sumber daya alamnya.Hal demikian
menyebabkan adanya ketergantungan antar negara tersebut yang dapat menimbulkan problem
hubungan internasional yang kompleks.
3. Keadaan dan kemampuan penduduk
Penduduk adalah manusia yang menempati suatu wilayah negara.Manusia adalah faktor
penentu dalam melakuka suatu tindakan dengan kata lain menusia menentukan apa yang harus

5. dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional.Dalam arti bahwa pengusahaan
penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantungpada manusia. Masalah
yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk adalah:
Jumlah penduduk
Jumlah penduduk akan berubah karena kematian(mortalitas) dan kelahiran(fertilitas) dan
migrasi.
Komposisi penduduk
Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku
bangsa, dan tingkat pendidikan dll.
Persebaran penduduk
Persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja
untuk mengelola kekayaan alam dan juga berpengaruh terhadap tersedianya personal yang
mampu mengelola Hankam.
C. Aspek Pancagatra
1. Ideologi
Ideologi diartikan sebagai prinsip pengarahan yang dijadikan dasar atau pemberi arh dan
tujuan yang hendak dicapai di dalam melangsungkan dam mengembangkan hidup dan kehidupan
nasional suatu bangsa dan negara.Ideologi adalah ilmu dan pengetahuan dsar atau dapat
disamakan dengan cita-cita.Dengan kata lain bahwa yang dicita-citakan dan yangdiperjuangkan
dalam suatu kehidupan nyata.
Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang ideologi adalah nilai dan sistem nilai.Ideologi
yang baik harus mampu menampung aspirasi manusia baik secar pribadi maupun makluk sosial
sesuai kodratnya.Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan
penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.
Ketahanan nasional di bidang ideologi bangsa Indonesia ditujuksn intuk mrngatasi ancamanyang
membahayakan kelanngsungan kehidupan pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia.
Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ideologi,
baik aktualisasi objektif maupun subjektif, maka makin tinggi ketahanan ideologi suatu
bangsa.Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antar lain:
 Ideologi harus diaktualisasikan baik bidang kenegaraan dan oleh setiap warga negara.

6.  Ideologi sebagai perekat pemersatu harus senantisa ditanamkan kepada seluruh warga negara
 Ideologi harus dijadikan panglima, atau politik, ekonomi, budaya dan Hankam harus bersumber
dan mengacu pada ideologi bangsa dan bukan sebaliknya.
 Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan ideologi yang
senantiasa mampu mengantisipasi perkembengan zaman dan dinamika masyarakat.
 Ideologi pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan bernegara.Ideologi
dijadikan untuk pemersatu dan menyejahterakan bangsa.
 Mensosialisasikan ideologiPancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis,
nasionalistis, dan berkeadilan.
2. Politik
Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang diguakan
untuk mencapai tujuan dan kekuasaan, oleh karena itu masalah politik sering dihubungkan
dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berbeda ditangan pemerintah. Kehidupan
politik dapat dibag ke dalam dua sektor:
 Sektor masyarakat yangberfungsi memberikan masukan,terwujud dalam pernyataan keinginan
dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
 Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran yang berupa kebijaksanaan yang melahirkan
peraturan perundang-undangn yang merupakan keputusan politik.
1. Ketahanan aspek politik
Dalam ranka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat,
dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan pancasila, UUD 1945 yang
menyangkut:
 Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut, dan
kedaulatan ditangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
 Dalam mekansme politik dimungkinkan adanya perbedan pendapat, namun perbedaan tersebut
tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus kepada konflik.
 Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat, dengan tetap memegang tefuh nilai-nilai Pancasila.
 Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, antara kelompok
dan golongan dalam mewujudkan tujuan nasional.

7. 2. Ketahanan aspek politik luar negeri
 Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di
berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, dan meningkatkan citra positif Indonesia dan
memantapkan persatuan dan kesatuan.
 Politik luar negeri dikembangkan berdasarkan sekala prioritas dalam rangka meningkatkan
persahabatan dan kerja sama antar negara berkembang, negara maju sesuai dengan kemampuan
dan kepentingan nasional.Kerja sama antar negara Asean dalam bidang ekonomi, sosial budaya,
iptek dan kerja sama dengan negara non blok.
 Citra positif bangasa indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi dan lobi
internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga.
 Perjuangan bangsa indonesia didunia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti
melindungi kepentingan indonesia dari kegiatan diplimasi negatif negara lain, dan hak WNI di
luar negeri perlu ditingkatkan.
3. Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemeerintah dan masyarakat di dalam
mengelola faktor-faktor produksi( sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan
manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat.Upaya meningkatkan
ketahanann ekonomi adalah uoaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan
jasa secara merata ke seluruh wilayah negara.
Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan
terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain:
a. Sistem ekonomi diarahkan untuk memakmurkan rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk
menjamin kelangsungan hidup bangsa.
b. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, dengan
memanfaatkan sumber daya nasional menggunakan sarana iptek dalam menghadapi setiap
permasalahan serta tetap memperhatikan kesempatan kerja.
c. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus senantiasa dilaksanakan melalui
keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dan sektor.
d. Struktur ekonomi dimantabkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan,
keterpaduan antar sektor pertanian, industri dan jasa.

8. 4. Ketahanan sosial budaya
Ketahanan sosial budaya diartian sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi
keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH
baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan
kelangsungan hidup sosial dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan
pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH yang datang
dari dalam dan luar, yang langsung dan tidk langsung membahayakan identitas, itegritas dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar
kekuatan.Dalam pembangunan kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan, yaitu pendekatan
ancaman, misi, kewilayahan, dan politik.Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi
yang jelas antara masalah keamanan dan pertahanan.Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang
keamanan dalam negeri diserhkan kepada POLRI.TNI dapat dilibatkan untuk menangani
masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke
keadaan darurat.
Pembangunan kekuatan Hankam harus mengacu pada konsep wawasan nusantara,
dimana Hankam diarahkan untuk seluruh wilayah RI,disamping kekuatan Hankam harus mampu
mengantisipasi preduksi ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan iptek militer yang
menghasilkan daya gempur jarak jauh.
Kondisi kehidupan nesional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup
aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan
nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegar dalam wadah NKRI yang dilandasi pancasila, UUD 1945 dan landasan
fisional wawasan nusantara.

9. D. Interelasi antar gatra
1. Ketahanan nasional hakikatnya tergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam
mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan dan kehidupan-kehidupan
nasional di segala bidang.
2. Ketahanan nasional mengandung pengertian keutuhan dimana terdapat saling hubumgan erat
antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional.
3. Kelemahan salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lainya dan
mempengarui kondisi keseluruhanya.
4. Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan segenap gatra,tetapi ditentukan
oleh struktur atau konfigurasi aspek secara struktural dan funsional.
E. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional
1. Kedudukan ketahanan nasional
Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh bangsa indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementsikan dalam
kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.Wawasan nusantara dan ketahanan
nasionalmerupakan landasan knseptual yang didasari oleh pancasila dan UUD 1945 sebagai
landasan ideal dan konstitusional.
Fungsi ketahanan nasional
Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktri dasar
nasional, atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai poladasar
pembangunan nasional,antara lain:
 Kosepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktri dasar nasional perlu dipahami untuk
menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan
langkah bangsa.
 Kosepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakekatnya
merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara
terpadu dan dilakukan sesuai rencana program.
 Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan naional pada
hakekatnya merupakan suatu metode integral yang mencangkup seluruh aspek yang terdiri dari
aspek alamiah dan aspek sosial.
2. Hakekat ketahanan nasional

10. Pada hekekatnya ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa
untuk menjamin kelangsungan hidupnya.Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui
pendekatan keamanan dan kesejahteraan:
 Kesejahteraan digugakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbntuk kemampuan bangsa
dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang
adil merata, baik jasmani maupun rohani.
 Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaa nbangsa, serta melindungi nilai-
nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
 Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah dugunakan bersama-sama.Pendekatan
mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional.
Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian pula keadaaan
sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus
memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.
 Konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan nusantara, sehingga konsep
ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan nusantara.
Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena
itu segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang. suksesnya
pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional
berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana
dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram, tertib dan dinamis. Pembangunan pada
hakekatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari suatu keadaan tertentu menuju
suatu keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju. Dan setiap perubahan akan selalu
menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh
gangguan keseimbangan yang lahir dari proses perubahan ini akan merupakan suatu perubahan
keadaan yang harus dihadapi dan diatasi secara terus menerus.
Kondisi fisik bumi Indonesia serta letak geografisnya di dunia mengandung faktor-faktor
penentu strategis yang relatif permanen. Garis-garis pantainya yang panjang, laut teritorial

11. beserta selat-selatnya, dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan
internasional. Wilayah perbatasan yang belum berkembang, mewujudkan suatu pola
permasalahan tersendiri. Perkembangan sosial ekonomi dan kepadatan penduduk yang sangat
tinggi di daerah-daerah tertentu, mengandung pula permasalahan yang relatif permanen.
Semua itu memerlukan perhatian dari segi pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai
suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, perjuangan mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia
dihadapkan kepada kepentingan bangsa lain. Dalam keadaan demikian, bangsa Indonesia yang
cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Teta-
pi, karena tidak ada jaminan bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sebagai
cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya untuk membela
dirinya terhadap berbagai bentuk perang yang mungkin dilancarkan terhadapnya oleh
bangsa lain.
Walaupun perang umum dapat diharapkan tidak akan terjadi dalam jangka waktu lima tahun
yang akan datang, namun perang terbatas tetap merupakan ancaman yang sukar untuk dapat
dicegah, sedang kegiatan subversi senantiasa akan merupakan bahaya laten yang akan
memanfaatkan setiap keadaan dalam negeri bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Oleh
karena itu upaya pertahanan dan keamanan haruslah dapat mewujudkan kemampuan untuk
dapat menghadapi dan menanggulangi ancaman perang terbatas, dan mencegah serta
mengatasi kegiatan subversi dalam berbagai bentuknya.
Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional diketemukan banyak ketidak-
pastian. Ketidak pastian masa depan menuntut tersedianya jaminan dalam berbagai bentuk.
Pertama, perkembangan keadaan yang dapat melahirkan ancaman harus dapat diketahui
segera. Suatu kemampuan intelijen harus dimiliki agar dapat mewujudkan jaminan
tersedianya waktu peringatan yang maksimum. Kedua, persiapan pertahanan dan keamanan
nasional tidak dapat ditunda sampai munculnya suatu ancaman secara pasti. Perkembangan-
perkembangan yang mendadak menuntut tersedianya kekuatan siap yang cukup, yang jika
perlu dalam waktu yang singkat masih dapat diperbesar lagi dengan mengaktifkan kekuatan
cadangan. Ketiga, berbagai peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul kemudian.
Pengkajian harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi,
tetapi dapat merupakan bentuk peristiwa yang dapat saja timbul di masa depan.

12. Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia perlu diamankan terhadap ancaman perang
dan segala bentuk gangguan keamanan. Kepentingan nasional yang demikian tinggi nilai-
nya, harus dijamin kelangsungannya oleh Bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh
disandarkan kepada kekuatan bangsa lain. Ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak
mengikatkan diri dalam suatu persekutuan atau fakta pertahanan, memperkuat keharusan
untuk selalu bersandar pada kemampuan sendiri. Di samping itu, kepentingan Indonesia
terhadap perdamaian dunia, khususnya keamanan di kawasan Asia Tenggara, mewajibkan
bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional maupun regional untuk
memelihara keamanan dan perdamaian. Beban kewajiban ini dapat berupa suatu kekuatan
pemelihara perdamaian, sebagai salah satu sahamnya dalam kerjasama internasional.
Sebagai suatu bangsa yang cinta damai, Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian
pertentangan melalui jalan kebijaksanaan politik dari pada jalan militer. Meskipun demikian
dalam keadaan tertentu, kemampuan Hankamnas yang berdiri di belakangnya, berguna
untuk mendukung kebijaksanaan politik. Oleh karena itu bagi Indonesia adalah penting
untuk menampakkan dirinya sebagai suatu negara yang menangani setiap permasalahan
Hankamnas secara bersungguh-sungguh serta untuk menunjukkan bahwa kekuatan yang
dimilikinya mempunyai kemampuan yang harus diperhitungkan.
Kepentingan-kepentingan nasional lainnya menuntut dijalankannya politik bebas dan aktif oleh
Negara Republik Indonesia, yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Politik bebas dan
aktif juga bertujuan turut serta dalam usaha mencapai dan memelihara perdamaian dunia,
khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sangat besar pengaruhnya terhadap segenap
upaya pembangunan nasional.
Sebagai suatu negara yang belum dapat menghasilkan sendiri segala keperluannya, Indonesia,
berkepentingan untuk dapat melangsungkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di
dunia. Suasana aman dan damai di seluruh dunia akan memungkinkan Indonesia
memasarkan hasil-hasil produksinya ke segenap penjuru dunia, dan sebaliknya memperoleh
segenap keperluan yang belum dapat dihasilkan sendiri dari negara yang dapat me-
nyediakannya. Sehubungan dengan kepentingan itu, bangsa Indonesia merasa wajib untuk turut
serta dalam setiap usaha mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia. Mengingat bentuk
dan letak geografis Indonesia sebagai suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya

13. serta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara
menjadi kepentingan Hankamnas, di satu pihak untuk dapat menjamin keutuhan wilayah
nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta eksploitasinya, serta di lain
pihak untuk menunjukkan kemampuan Hankamnas dalam menegakkan hak dan kedaulatan
Negara Republik Indonesia. Suatu hal yang sangat panting yang terkandung dalam Wawasan
Nusantara adalah posisi yang diambil oleh Bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air
Indonesia sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan
kesatuan wilayah Hankamnas.
Hankamnas pada hakekatnya merupakan hasil upaya total yang mengintegrasikan segenap
potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer bagi kepentingan nasional
Setiap manusia Indonesia segara perorangan akhirnya akan merupakan subyek maupun
obyek yang utama, sehingga karenanya harus dibekali dan diperkuat untuk dapat
menjalankan peranannya baik sebagai pelaku maupun sebagai benteng keamanan nasional.
Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional lainnya sebagai bekal yang tangguh,
serta dilengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan, diharapkan spontanitas dan militansi
segenap rakyat Indonesia dapat dikerahkan dalam menghadapi setiap ancaman dan
gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan, hidup bangsa, tanpa
mengenal menyerah.
Pertahanan ini disertai upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan
pengendalian antar Angkatan. Untuk seluruh Kekuatan Pertahanan ini perlu dibangun atau
ditingkatkan fasilitas-fasilitas pangkalan, baik yang berupa pangkalan operasi maupun
asrama kesatuan, yang lokasinya sedapat mungkin disesuaikan dengan rencana
pengembangan wilayah. Program Utama ini terdiri dari Program Bala Pertahanan Wilayah,
Program Bala Pertahanan Terpusat, Program Angkutan Terpusat, Program Bala Cadangan
dan Program Intelijen, dan Komunikasi Terpusat.

14. BAB III
PENETAPAN PEMROGRAMAN
3.1 Program Bala Pertahanan Wilayah
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan pembinaan teritorial sampai ke
pelosok-pelosok wilayah Nasional untuk dapat menciptakan kondisi teritorial yang mantap
serta dapat menumbuhkan desa sebagai pangkal kekuatan pertahanan rakyat semesta
meningkatkan kemampuan kekuatan pemukul wilayah termasuk kemampuan pembekalan dan
pemeliharaan wilayah serta meningkatkan kemampuan aparatur intelijen dari tingkat Kodam
sampai dengan tingkat Koramil, sehingga dapat melaksanakan penginderaan sedini
mungkin, menghambat, melokalisasikan dan menetralisasikan setiap gangguan dan
ancaman.
b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan pengendalian laut dan peningkatan
pembinaan perlawanan rakyat di laut guna mendukung kemampuan pengamatan laut teritorial
dalam rangka mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan meningkatkan sistem dukungan
administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik yang dilaksanakan oleh
Kekuatan Wilayah maupun Kekuatan Terpusat.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan komando dan
pengendalian operasi udara dalam rangka membantu pelaksanaan operasi-operasi darat dan
laut; peningkatan kemampuan pengamatan udara dengan memanfaatkan segenap potensi yang
ada dalam wilayah seperti organisasi penerbangan sipil dan rakyat; meningkatkan sistem
dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik yang
dilaksanakan .
oleh kekuatan wilayah maupun oleh kekuatan terpusat.
3.2 Program Bala Pertahanan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan kekuatan pemukul yang memiliki daya
tempur dan kesiapan yang tinggi, mobilitas darat dan lintas udara yang memadai, beserta
perlengkapan yang lebih baik.

15. b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan kemampuan peperangan di laut dan
peningkatan kemampuan pengamatan laut dengan mengembangkan kekuatan-kekuatan tempur
laut yang tergabung dalam Eskader TNI-AL.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pengamatan udara,
penyerangan udara dan pertahanan udara.
3.3 Program Angkutan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan,
perlengkapan dan perbekalan keseluruh wilayah Nusantara, dengan membentuk dan atau
menyempurnakan satuan-satuan angkutan strategis, terutama laut dan udara. Program Bala
Cadangan
Program ini meliputi kegiatan pembentukan satuan-satuan tempur cadangan untuk
meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan
kemampuan peperangan wilayah satuan-satuan angkutan darat, laut dan udara cadangan
untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis serta personil militer cadangan
dalam rangka membangun satuan-satuan, dan cadangan. Untuk itu, perlu segera disiapkan
ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk .
3.4 Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat.
Program ini meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kemampuan intelijen strategis melalui peningkatan kemampuan personil yang ada
dan penambahan tenaga-tenaga ahli, serta meningkatkan penginderaan dan apresiasi
terhadap lingkungan strategis di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi
bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, psychologi dan militer, sehingga perubahan-
perubahan tersebut dapat di identifikasikan dengan teliti dan cermat serta dapat
memberikan cukup waktu untuk bertindak.
b) Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapkan data bumi dan
perairan wilayah Nusantara, yang punya arti penting bagi upaya pertahanan dan keamanan
maupun kesejahteraan nasional.
c) Peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan segenap
peralatan modern yang sudah ada.
3.5 Program Utama Kekuatan

16. Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan
penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan
ketertiban masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak, membuktikan
di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas perbuatan penyimpangan
terhadap hukum.
1) Program Kepolisian Pusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan untuk penanggulangan gangguan-
gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat khusus, berintensitas
tinggi dan memerlukan pencegahan serta penindakan secara khusus.
2) Program Angkutan Terpusat
Kebutuhan pemindahan strategis Polri dipenuhi oleh Angkutan Terpusat dari Program Utama
Kekuatan Pertahanan.
3) Program Bantuan Keamanan Masyarakat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan menyelenggarakan upaya keamanan
oleh rakyat sendiri, dan peningkatan kemampuan dari berbagai kepolisian khusus yang
dibentuk dalam badan-badan pemerintah tertentu.
4) Program Intelijen Kepolisian
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan penginderaan gejala atau
kecenderungan yang dapat mengarah kepada timbulnya gangguan terhadap keamanan dan
ketertiban masyarakat, yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan tata hidup masya-
rakat di dalam negeri dan masyarakat dunia umumnya, sehingga pencegahan dapat
dilaksanakan sedini dan secepat mungkin.
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan
penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan
ketertiban,
masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak, membuktikan di depan
pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas perbuatan penyimpangan terhadap
hukum.
3.6 Program Utama Dukungan Umum

17. 1) Program Penelitian dan Pengembangan
Program ini meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan dengan menitik beratkan pada perwujudan dan penyempurnaan
doktrin pertahanan dan keamanan nasional, sehingga menghasilkan tatanan dengan
hirarki yang tepat, mengkait dan merupakan satu kebulatan. Dalam bidang
perlengkapan dan peralatan, diadakan kerja sama yang erat dengan berbagai
lembaga penelitian dan pengembangan yang ada, dengan memanfaatkan
sebanyak mungkin hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga tersebut.
2) Program Pembekalan dan Pemeliharaan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan yang diprioritaskan pada
peningkatan atau perwujudan kemampuan produksi senjata ringan, amunisi, bahan-
bahan peledak dan pendorong serta alat-alat perhubungan pembentukan persediaan
bekal perang yang memadai untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat, dan
peningkatan kemampuan perbaikan besar dan modifikasi alat tempur utama, serta
peningkatan kemampuan produksi suku cadang dalam rangka swadaya di bidang
pemeliharaan.
3) Program Pendidikan, Kesehatan dan Kegiatan Umum Personil
Program ini meliputi kegiatan peningkatan pembinaan personil baik militer/polisi
maupun sipil untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Di bidang personil
militer/polisi diprioritaskan pada peningkatan keahlian/kejuruan jabatan melalui
pengadaan yang tepat, pendidikan pembentukan dan pendidikan keah-
lian/kejuruan yang sebaik-baiknya, sehingga mengha silkan pejuang yang
terdukung oleh kemampuan profesional yang sesuai dengan jabatan dan kepangkatan. Di
bidang personil sipil meningkatkan penggunaan pegawai sipil dalam upaya pertahanan dan
keamanan nasional sehingga menjadi komplemen dari pada personil militer/polisi untuk tugas-
tugas yang tidak memerlukan kwalifikasi militer/polisi. Peningkatan perawatan personil terutama
pada bidang subsistensi dan kesehatan. Peningkatan usaha penyaluran personil yang habis
masa dinasnya atau memberikan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan

18. setelah selesai menjalankan dinas sehingga dapat menjadi pendorong dan penggerak
pembangunan
4). Program Administrasi dan Manajemen
Program ini meliputi kegiatan peningkatan administrasi dan manajemen yang terutama
diprioritaskan pada fungsionalisasi dan efisiensi segenap badan pertahanan dan keamanan;
menyempurnakan sistem manajemen sehingga mewujudkan suatu pembinaan partisipatif di
semua tingkat, dengan menyusun sistem administrasi dan manajemen yang memadai,
lengkap dan menyeluruh, yang mampu menjamin efisiensi penggunaan segenap sumber
daya.

19. BAB IV
CONTOH KASUS
4.1 Indonesia Vs Malaysia - Fenomena Perbatasan Negara Berdaulat
Berbicara soal batas wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lain merupakan
permasalahan yang sangat konflek sekali. Tidak jarang hampir disetiap negara sering terjadi
konflik antar negara lebih banyak terfokus pada persoalan perbatasan.
Pada peraturan dan perundangan-undangan Dewan Keamanan PBB tentang pengaturan dan
kesepakatan perbatasan wilayah negara di dunia menyebutkan bahwa perbatasan adalah garis
khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara
bagian atau wilayah subnasional.
Perbatasan yang terdapat di daratan suatu wilayah biasanya ditandai dengan tanda-tanda patok
atau tugu yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah negara-negara yang
memiliki batas satu daratan dengan bukti kesepakatan yang ditandatangani bersama dibawah
naungan Dewan Keamanan PBB yang menangani tentang perbatasan suatu batas negara
berdaulat. Selain ditandai dengan patok atau tugu, perbatasan batas wilayah negara berdaulat bisa
juga ditandai dengan bentangan memanjang bangunan berbentuk pagar batas yang tentunya
berdasarkan kesepakatan bersama pula.
Sementara itu yang masih sangat sulit untuk ditandai dan dibuktikan dengan tanda yang akurat
dan identik adalah soal tanda batas perbatasan wilayah yang memisahkan satu negara dengan
negara lain yang berhubungan dilautan lepas dan batas wilayah penerbangan. Disinilah yang
sering kali terjadi konflik antar negara dan warga perbatasan.
Di Indonesia sendiri soal perbatasan antar wilayah batas negara dengan negara tetangga lainnya
hingga sekarang masih belum terselesaikan dengan tuntas. Pesoalan perbatasan di Indonesia
dengan negara-negara tetangganya sering kali terjadi kesalah pahaman, dan hal itu sering terjadi
pelanggaran yang banyak dilanggar oleh negara-negara tetangga, seperti batas wilayah
perbatasan antara Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Philipina, Indonesia
Papuanugini, Indonesia Timor Leste, dan Indonesia Australia.
Pelanggaran perbatasan batas suatu negara sering terjadi dilakukan oleh tingkah laku politik
berkepentingan oleh salah satu negara perbatasan yang melibatkan warga masyarakat di
perbatasan, militer dan perubahan peta perbatasan yang sepihak oleh negara yang menginginkan
suatu perluasan wilayah yang banyak memiliki kandungan sumber alam.

20. Di Indonesia sendiri hal tersebut diatas sering terjadi semacam itu, dan biasanya selalu dimulai
dengan provokasi ganda yang dilakukan oleh negara tetangganya. Baik dengan cara
penyerobotan batas wilayah perbatasan dengan invansi militer, penghilangan tanda bukti batas
perbatasan, pembangunan ilegal sebuah bangunan atau kawasan yang dibangun melebihi batas
negara yang telah disepakati, atau juga adanya perubahan peta perbatasan yang sepihak yang
dilakukan oleh negara bersangkutan (salah satu negara tetangga yang berkeinginan untuk
memperluas wilayah teritorialnya dengan melakukan perubahan peta internasional soal tanda
batas garis perbatasan wilayah negara secara ilegal dan sepihak).
4.2 Malaysia Pelanggar Perbatasan Indonesia Terbanyak:
Ditahun 2008 - 2009, pelanggaran perbatasan nagara Indonesia dengan negara tetangganya
sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya pelanggaran perbatasan
wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia yang paling sering
melakukan pelanggaran batas wilayah RI.
Hal itu terungkap pada rapat kerja (raker) Komisi I dengan menteri-menteri di jajaran Politik,
Hukum dan Keamanan (Polhukam), di Jakarta, Senin (2 Maret 2009). Menko polhukam Widodo
AS (pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode I) itu memaparkan
tentang berbagai pelanggaran terhadap wilayah RI yang terjadi dalam kurun waktu Januari
hingga Desember 2008.
Dari catatan Kementrian Polhukam, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah RI yang paling
sering mengalami pelanggaran wilayah oleh negara lain. Untuk pelanggaran wilayah perbatasan
perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi 21 kali
pelanggaran oleh Kapal Perang Malaysia dan enam kali oleh Kapal Polisi Maritim Malaysia.
Sementara di perairan lainnya sebanyak tiga kali, ucapnya. Dalam raker yang juga dihadiri
Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri itu, Widodo
mengungkapkan, pelanggaran wilayah perbatasan udara paling banyak terjadi juga di wilayah
Kalimantan Timur.
Selama 2008, terjadi 16 kali pelanggaran wilayah udara di Kaltim, sebutnya. wilayah lain yang
juga mengalami pelanggaran kedaulatan udara antara lain tiga kali di Papua, dua kali di wilayah
Selat Malaka dan tujuh kali di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Sementara untuk pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan patok-patok batas
wilayah di Kalimantan Barat. Pemindahan patok batas terjadi di Sektor Tengah, Utara Gunung

21. Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas
Hulu, kata Widodo. Selain itu, mantan Panglima TNI ini melanjutkan, pelanggaran wilayah
perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah.
Pada raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu, Widodo juga menjelaskan
perihal berbagai tindakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Untuk pelanggaran wilayah
darat, Departeman Luar Negeri RI telah mengirimkan sejumlah nota protes ke negara pelanggar.
Kasus pelanggaran wilayah darat juga dibawa ke forum Genera Border Committe (GBC)
Indonesia-Malaysia maupun Joint Border Committe (JBC) Indonesia-Papua Nugini. Dan untuk
pelanggaran wilayah perairan dan udara nasional, telah direspon dengan pengusiran langsung
oleh satuan operasional TNI, serta pengiriman nota protes oleh Deplu, tutur Widodo. (berita
hankam)
4.3 Militer Diraja Malaysia Memasuki Wilayah Perairan Indonesia Di Ambalat
Ditahun 2010, tepatnya di bulan Agustus 2010 yaitu sebanyak tiga orang petugas dari KKP
ditangkap oleh polisi perairan Malaysia setelah menangkap tujuh nalayan Malaysia yang
ketahuan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Tiga orang petugas dari KKP kemudian
ditahan di Malaysia dan mereka dibebaskan dengan cara dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia.
Dalam peristiwa ini spontan mendapat banyak protes dari waga negara Indonesia, dan termasuk
protes keras dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap pemerintahan Malaysia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad mengatakan Malaysia
meremehkan Indonesia dengan memperlakukan tiga petugas dari kementeriannya yang
ditangkap polisi air Malaysia kurang layak.
“Tiga orang petugas dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang ditangkap polisi air
Malaysia ditahan dikantor polisi Malaysia, dipakaikan pakaian tahanan, dan pada saat keluar
ruangan tangannya diborgol,” kata Fadel Muhammad pada diskusi polemik “Indonesia-Malaysia:
Serumpun tapi Tidak Rukun” di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, perlakuan polisi Malaysia itu meremehkan Indonesia. Apalagi tiga orang tersebut
adalah petugas resmi yang ditangkap saat menjalankan tugasnya yakni menangkap tujuh nelayan
Malaysia yang ketahuan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.
Fadel meminta kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas karena kalau terus-menerus seperti
ini ia mengkhawatirkan tindakan Malaysia akan semakin meremehkan Indonesia.

22. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio
mengatakan, pejabat di Kementerian Pertahanan bergaul banyak dengan pejabat di Kementerian
Pertahanan maupun militer dari Malaysia.
“Setahu saya tidak ada pejabat militer Malaysia yang meremehkan Indonesia,” katanya.
Untuk menjaga pertahanan di wilayah perbatasan, kata dia, Kementerian Pertahanan melakukan
kerja sama pertahanan dengan Malaysia maupun dengan Singapura.
Insiden di Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan nelayan Malaysia, tiga petugas Dinas
Kelautan dan Perikanan serta pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya menunjukkan
lemahnya pertahanan laut Indonesia.
” Kami minta kasus sengketa Malaysia jadi momentum membenahi pengelolaan wilayah
perbatasan maritim” kata Mahfudz Sidik, Anggota Komisi Pertahanan DPR dalam diskusi di
Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2010.
Dalam diskusi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, pertahanan
maritim Indonesia masih lemah. Ini karena kurangnya koordinasi antara satu pihak dengan
lainnya. ” Dilihat dari yang berperan, harusnya lebih dari cukup. Tapi ini karena tak pernah ada
kerjasama” kata Fadel.
Menurut Fadel, keamanan di laut Indonesia ditangani pasukan dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan petugas dari
bea cukai. “Saya sudah lapor Presiden untuk ditata, agar kejadian dengan Malaysia kemarin tidak
terjadi lagi dan tidak saling menyalahkan,” kata Fadel.
Nantinya pengamanan kawasan maritim, Fadel berharap ditangani Kementerian Politik, Hukum
dan Keamanan.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan I Wayan Midhio mengakui perlu ada kesepakatan untuk
mengatur keamanan laut. “UU-nya belum ada, perlu dirancang untuk kepastian pembagian
penjagaan,” kata Dia.

23. BAB V
ANALISIS
5.1 Perbatasan Laut
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki
wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut
(maritim). wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).
Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan
termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang
lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
5.2 Perbatasan Darat
Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia,
Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau,
empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan
yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik, bila ditinjau dari
segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya.
5.3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah
menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program
prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan
kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di
wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan
mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi sehingga
wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan
dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan
pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan
keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM
Nasional 2004-2009), bertujuan untuk :
(a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin
oleh Hukum Internasional;

24. (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan
budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan
negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan
keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.
5.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan
pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas
pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain Percepatan pembangunan
prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i)
pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan,
kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik
dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik
pedesaan;Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan
kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan
garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan,
keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara
(CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak
di wilayah Perbatasan Negara.

25. BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Kondisi “perbatasan tanpa batas” yang sudah dibiarkan mengambang selama 65 tahun
Indonesia merdeka ini akan terus menjadi bumerang bagi Indonesia dan Malaysia. Hal ini sudah
tentu dapat menjadi potensi konflik yang besar bagi hubungan Indonesia dan Malaysia apabila
tidak diselesaikan, terlebih berada di beberapa kawasan yang krusial karena keempat kawasan
tersebut tidak saja terkait dengan permasalahan kedaulatan, tetapi juga nilai ekonomi seperti jalur
perdagangan, perikanan, dan sumber daya alam.
Hal seperti ini sebetulnya dapat dihindari apabila Indonesia telah menyelesaikan permasalahan
perbatasan sebelum suatu isu menjadi besar. apabila telah dilakukan jauh sebelumnya, peluang
pencapaian kesepakatan dalam ruang negosiasi juga masih besar. Sudah sepatutnya Indonesia
mulai memberikan konsentrasinya pada permasalahan perbatasannya sebagai “ancaman yang
konstan terhadap kedaulatan”. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus lebih tegas,dan tidak
ada lagi perseteruan antara Negara tetangga nyaitu Malaysia.
6.2 Saran
Kita sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) harus biasa membantu mempertahankan
Negara ini dari Negara yang ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia seperti ,pulau-pulau,
kebudayaan, dll. Jangan samapai kita ini saling bermusuhan sesama WNI, kita harus mempunyai
prinsip hidup yang baik, dan sebagai warga Negara yang baik, kita tidak boleh ragu dalam
mengambil keputusan, apa lagi perintah harus benar tepat dalam mengambil keputusan, jangan
sampai kita mau di adu dombakan oleh bangsa lain.

26. DAFTAR PUSTAKA
 BUKU
Muhji, H. achmad, et alle. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,
Gunadarma, JKT 2007
UU RI No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
UU RI No 34 tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia
Zubaidi, H. Achmad, dkk. 2002. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.
Yogyakarta: Paradigma.
 WEBSITE
http://www.tugaskuliah.info/2010/03/makalah-ketahanan-nasional pendidikan.html
http://www.organisasi.org
http://kompas.com/keamanan-negara-ri/kasus-ambalat
http://indoskripsi.com
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/34TAHUN2004UU.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm