Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM.

1. 1

2. Pengertian Pendidikan
Kewarganegaraan
• Materi pokok Pendidikan
Kewarganegaraan adalah tentang
hubungan antara warga negara dan negara
serta Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara (PPBN).
• Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah
pendidikan yang cakupannya lebih luas
dari pendidikan demokrasi dan pendidikan
HAM.

3. • Zamroni berpendapat bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mempersiapkan
warga masyarakat berpikir kritis
dan bertindak demokratis, melalui
aktivitas menanamkan kesadaran
kepada generasi baru bahwa
demokrasi adalah bentuk kehidupan
masyarakat yang paling menjamin
hak-hak warga masyarakat.

4. Jadi, pendidikan kewarganegaraan
(civic education) adalah program
pendidikan yang memuat bahasan
tentang masalah kebangsaan,
kewarganegaraan dalam hubungannya
dengan negara, demokrasi, HAM dan
masyarakat madani (civil society)
yang dalam implementasinya
menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan demokratis dan humanis.

6. TUJUAN UMUM
• Tujuan Umum  untuk memberikan
pengetahuan dan kemampuan dasar kepada
mahasiswa mengenai hubungan antara
warganegara dengan negara serta Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan
negara

7. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi
Meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya
memahami sejarah, konstitusi, dan sistem politik bangsa
Indonesia.
Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap
nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia.
Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengambil
sikap dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap
masalah-masalah sosial dan politik di masyarakat.

8. Pengajaran materi-materi sejarah dan konstitusi
Indonesia.
Pengajaran materi-materi tentang nilai-nilai
pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia.
Pelatihan keterampilan kepemimpinan dan
partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
Pengenalan dan pemahaman terhadap kebijakan
publik serta proses demokrasi di Indonesia.

9. PKn di Perguruan Tinggi harus
diintegrasikan ke dalam kurikulum dan
disajikan dengan cara yang menarik dan
interaktif.
peran dosen juga sangat penting dalam
memberikan contoh dan menginspirasi
mahasiswa untuk menjadi warga negara
yang baik dan bertanggung jawab.