Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus membahas pandangan para pakar tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar dan tujuan civic education, serta objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan.

1. TUGAS SOFTSKILL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB 1
Disusun Oleh :
ALFI NUGRAHA
10412603
Dosen Pembimbing :
INA HELIANY, SH.,MM
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
TEKNIK ELEKTRO
2013/2014

2. DAFTAR ISI
Daftar Isi ........................................................................................................................2
BAB I : PENDAHULUAN & PERMASALAHAN
A. Latar Belakang ..........................................................................................................3
B. Rumusan Masalah .....................................................................................................4
C. Tujuan Penulisan .......................................................................................................4
D. Manfaat Penulisan ....................................................................................................4
BAB II : PEMBAHASAN
A. Pandangan Pakar Tentang Pengertian Pendidikan Kewarganegaraa…..…………..5
B. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education ……………......………………….8
C. Manfaat Civic Education…………………………………………………………...9
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan…………………………….…………….10
E. Rumpun Keilmuan ………………………………………………………………...12
F. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan ……...…………………….......12
BAB III : PENUTUP
Kesimpulan …………………………………………………………………………...14
Saran ………………………………………………………………………………….14
Daftar Pustaka

3. BAB I
PENDAHULUAN & PERMASALAHAN
A. Latar Bekalang
Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat
pada tahun 1790 dengan tujuan untuk meng-Amerika-kan bangsa Amerika dengan nama
“Civics”. Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan pengertian Civics
dengan “The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in
organized collection, the individual in his relation to the state”. Pengertian tersebut
menyatakan bahwa ilmu Kewarganegaraan membicarakan hubungan antara manusia
dengan manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang terorganisasi (organisasi social
ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara.
Sedangkan di Indonesia, istilah civics dan civics education telah muncul pada
tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, Civics pada tahun 1961 dan pendidikan
Kewargaan negara pada tahun 1968. (Bunyamin dan Sapriya dalam Civicus, 2005:320).
Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masuk dalam kurikulum sekolah pada
tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama pendidikan kewarganegaraan berubah
menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Agar lebih jelasnya, berikut ini akan disebutkan secara kronologis sejarah
timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum
pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi
demokrasi di Indonesia,yakni :
1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dan
kewarganegaraan ( 1954 )
2. Civics ( 1957/1962 )
3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila
dan UUD 1945 ( 1960-an)
4. Filsapat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )

4. 5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )
6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )
7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang )
Pada Hakekatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan
terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan
menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan
kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan
negara.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan pakar tentang pendidikan kewarganegaraan ?
2. Apakah tujuan dari materi pendidikan kewarganegaraan ?
3. Apakah manfaat dari mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan?
4. Apa saja Objek pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan ?
C. Manfaat yang diperoleh
1. Mengetahui pandangan pakar tentang pendidikan kewarganegaraan
2. Mengetahui tujuan dari materi pendidikan kewarganegaraan
3. Mengetahui manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari materi pendidikan
kewarganegaraan
4. Mengetahui apa saja yang menjadi objek lingkup dari materi pendidikan
kewarganegaraa

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pandangan Pakar Tentang Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di
seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering
disebut sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang
menyebutnya sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar
tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama.
Beberapa pandangan para pakar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai
berikut:
1. Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah The Citizendan Civics, pada
tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan The sciens of citizenship, the
relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in
his relation to the state. Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan dengan Ilmu
Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia
dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial,
ekonomi, politik) dan antara individu- individu dengan negara.
2. Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalah citizenship mempunyai dua
makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan termasuk
kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua, aktivitas
politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan
pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab
3. Edmonson (1958) mengemukakan bahwa civics adalah kajian yang berkaitan
dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara.
4. Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan
demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara

6. yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi
warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem
politik yang demokratis
5. Menurut Muhammad Numan Soemantri, ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :
Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah
Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat
menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam masyarakat
demokrasi
dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut
pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat- syarat objektif
untuk hidup bernegara
6. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education
dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja
mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak
dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi
juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, global society.
7. Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik
yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang
secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.
(Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari
pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsur-
unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic Education yang
diharapkan akan menolong para peserta didik (mahasiswa) untuk:
a. Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.
b. Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam
berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan negara.
Jadi, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program pendidikan
yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan

7. Hakekat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan
moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi
kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan
Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan siswa
sebagai warga negara yang baik atau sering disebut to be good citizenship, yakni warga
yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional,
sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.
Secara istilah Civics Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE
(Indonesian Center for Civic Education) UIN Jakarta sebagai Pengembang Civics
Education di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan
Kewarganegaraan diwakili oleh Zemroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S.
Winataputra dan Tim CICED ( Center Indonesian for Civics Education), Merphin
Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.
Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-
an dengan pemahaman yang berbeda- beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan
diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi ( democracy Education), Pendidikan HAM
( human rights education ) dan Pendidikan Kewargaan ( citizenship education ).
Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (democracy Education) secara subtantif
menyangkut sosialisai, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan
praktik demokrasi melalui pendidikan. Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan
adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan
pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian dan pembahasan
tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga- lembaga demokrasi, rule of law , hak dan
kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga
negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga- lembaga dan sistem
yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem
hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis,

8. penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian
lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Sedangkan Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir
kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada
generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling
menjamin hak-hak warga masyarakat.
B. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education
Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar atau yang
sering disebut kompetensi minimal terdiri dari tiga jenis, yaitu :
1. Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (
Civic Knowledge) yang terkait dengan materi inti Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) antara lain demokrasi, hak asasi
manusia dan masyarakat madani (Civil Society ).
2. Kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan ( Civic Dispositions)
antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan
keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah
demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan
kewarganegaraan ( Civil Skills) seperti kemampuan berpartisipasi dalam
proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol
terhadap penyelenggara negara dan pemerintah.

9. Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education)
berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan
kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai
berikut :
1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber
nilai dan pedoman dalam pengembanan dan penyelenggaraan program studi,
guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia
seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa
adalah sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, religius,
berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta yanah air dan bangsanya.
2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu
mahasiwa memantapkan kepribadiannya , agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air
dalam menguasai, menerapkan dan mengenbankan ilmu pengetahuan , teknologi
dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
C. Manfaat Civic Education
Manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari Civic Education adalah :
1. Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga
dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi , tetapi lebih dari
itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal
menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam kontek ini, civic education
juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarkan solusi alternatif,
tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif).
2. Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena
merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat
secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.
Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan
lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu
mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain,
pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuana

10. akan peran warga dalam masyarakat demokratis. Guna membangun masyarakat
yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan
memahami permasalahan yang ada.
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Landasan Ilmiah
a. Dasar Pemikiran Kewarganegaraan
Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna
bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan
perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS ) yang berlandaskan nilai-nilai
keagamaan, moral, kemanusiaan dan budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut
berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan
Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dan
negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak
pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofis bangsa. Tujuan utama Pendidikan
Kewarganegaraan ialah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara,
serta membentuk sikap dan prilaku cinta tanah air yang bersendikan
kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.
Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan
materi Pendidikan Umum (General Education/Humanities) sebagai
pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan prilaku warga negaranya :
Amerika Serikat : History, Humanity dan Philosophy
Jepang : Japanese History, Ethics dan Philosophy
Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land Perform,
The Philiphine New Constitution dan Study of Human Rights
Di beberapa negara dikembangkan juga bidang studi yang sejenis dengan
pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan sebutan Civics
Education.

11. 2. Landasan Hukum
a. UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat,
yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang
kemerdekaanya.
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”.
Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.
Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “ Tiap-tiapn warga negara
berhak mendapatkan pengajaran.
b. Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis- garis besar haluan Negara.
c. Undang – undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok
pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia ( Jo. UU No. 1 tahun
1988)
Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga
negara yang diwujudkan dengan keikutsertakan melalui pendidikan
pendahuluan Bela Negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam
sistem Pendidikan Nasional.
Dalam pasal 19 (2) sebutkan bahwa pendidikan Pendahuluan Bela
Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan
secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai
pada pendidikan menengah ada dalam gerakan kewiraan Pramuka.
Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk
pendidikan.
d. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusuan kurikulum pendidikan tinggi dan
penilaian Hasil belajar Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum
inti pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama,

12. pendidikan bahasa dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok
mata kuliah pengembangan kepribadian, yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur jendral
Pendidikan Tinggi Dapartemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/2006,
yang memuat rambu – rambu pelaksanaan kelompok Mata kuliah
Pengembangan Kepribadan di Pserguruan Tinggi.
E. Rumpun Keilmuan
Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civic education yang
dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah , pendidikan kewarganegaraan
bersifat antardisipliner (antar bidang ) hukum monodisipliner, karena kumpulan ilmu
yang membangun ilmu kewarganegaraan ini di ambil dari berbagai disiplin ilmu.Oleh
karena itu , upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari
berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, hukum filspat, sosilogi, administrasi
negara, ekonomi pembangunan , sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.
F. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan
Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek,
metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik
objek material maupun objek formalnya. Objek material ialah bidang sasaran yang
dibahas dan dikaji ulang oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal
adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.
Adapun objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang
berkaitan dengan warga negara baik yang bersifat empirik maupun non-empirik, yang
meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara
dan negara ( termasuk hubungan antar warga negara ) dan segi pembelaan negara.
Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara

13. Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya pembelaan
Negara Indonesia.
Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan Dirjen
pendidikan tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-
pokok bahasan sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan mata kuliah (terdiri dari 8
modul ) substansi kajian pendidikan kewarganegaraan mencakup :
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Negara dan konstitusi
4. Demokrasi Indonesia
5. Rule of Law dan HAM
6. Hak dan Kewajiban warganegara serta Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia
Dengan demikian isi pembelajaran Pendidikan Kewargaan ( Civic Education) diarahkan
untuk national and character building bangsa Indonesia yang relevan dalam memasuki
era demokratisasi.

14. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education) berdasarkan
keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan
adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai berikut :
1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber
nilai dan pedoman dalam pengembanan dan penyelenggaraan program studi, guna
mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia
seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa
adalah sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, religius,
berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta yanah air dan bangsanya.
2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu
mahasiwa memantapkan kepribadiannya , agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam
menguasai, menerapkan dan mengenbankan ilmub pengetahuan , teknologi dan
seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh
dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut
sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang menyebutnya
sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar tersebut
mempunyai maksud dan tujuan yang sama.
B. Saran
Adapun Saran penulis sehubungan dengan bahasan makalah ini, kepada rekan-rekan
mahasiswa agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam tentang
pendidikan kewarganegaraan serta termotivasi dan terdorong terutama dalam
mengmbangkan ilmu Kewarganegaraan di hari yang akan datang.

15. DAFTAR PUSTAKA
Amin, Zainul Ittihad. 1999. Pendidikan Kewiraan (Modul). Jakarta:Universitas
Terbuka.
Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia.
Budiman, Arief. 1997. Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi). Jakarta:PT.
Gramedia Pustaka Utama.
http : // fhspot.blogspot.com diakses 18 Februari 2012 ,19.30 WIB.
http : // rachmadrevanz.com/2011/pandangan-pakar-tentang-pengertian-pendidikan-
kewarganegaraan.html diakses pada 20 feb 2012 ,10.30 WIB
Karsono, Dedi. 1996. Kewiraan Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan Bernegara.
Jakarta:Grasindo.
Koerniatmanto Soetoprawira, B. 1996. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
Indonesia. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
Lembaga Ketahanan Nasional. 1980. Kewiraan. Bandung:CV. Karya Kita.
Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Sumarsono, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Ubaidillah, A, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
Tim Dosen Unimed , Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Medan: 2011