1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar belakang
Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat
dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan generasi penerusnya.Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan
negara,secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan
mereka yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks dinamika
budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka pendidikan tinggi
tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang
digambarka sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan
ketidak keterdugaan.
Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi indonesia,harus
dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,berwawasan budaya
bangsa,bermoral keagamaan dan berkepribadian indonesia.Untuk pembekalan
kepada para mahasiswa di indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-
nilai,sikap dan kepribadian,diandalkan kepada pendidikan pancasila,Bela
Negara,Ilmu Sosial Dasar,Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar
sebagai latar aplikasi nilai dalma kehidupan,yang disebut Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK).
1.2Tinjauan pustaka
Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa ahli :
Menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang
cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM.
Menurut Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga
masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas
menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah
bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga
masyarakat.
Pengertian lain didefinisikan oleh Merphin Panjaitan, bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk

2. mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan
partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal.
Sementara Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk
menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun
sistem politik yang demokratis.

3. BAB II
PERMASALAHAN
Kita seharusnya bangga hidup di Negara yang kaya akan hal , seperti
Negara kita yang kaya akan budayanya . Negara kita kaya akan nilai budi
pekertinya seperti nila moral , nilai nilai social ,dll . Banyak Negara – Negara
tetangga iri atau menginginkan budaya – budaya kita menjadi hak milik
Negara tetangga tersebut , jika kita tidak mempertahankan budaya tersebut
maka kita jangan berharap anak cucu kita akan melihat budaya – budaya asli
Indonesia . Mungkin dengan menumbuhkan rasa Nasionalisme atau rasa cinta
tanah air pada diri kita masing-masing kita akan menghargai budaya – budaya
kita sendiri dan jasa – jasa para pahlawan kita yang telah mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhirnya merdeka sampai saat
ini . Banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai rasa Nasionalisme atau
rasa cinta tanah air membuat penulis terunggah untuk mendalami pentingnya
mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan agar penulis bisa menganalisa
lebih dalam lagi . Pendidikan Kewarganegaraan wajib untuk didapatkan oleh
masyarakat agar rasa nasionalisme terhadap Negara kita tetap terjaga .
Lembaga/institusi pendidikan merupakan sarana utama dalam memberi
pembelajaran bagi masyarakan .
Begitu pentingya bagi kita untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan
sejak dini merupakan keharusan bagi kita untuk mempelajarinya agar kita
lebih memahami dan melaksanakan kehidupan bernegara dan berbangsa .
Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
• Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
• Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
• Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara
BAB III
PEMBAHASAN
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan
dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama.
Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, Citizenship
Education, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai democrcy education.

4. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar tersebut mempunyai maksud dan
tujuan yang sama.
Beberapa pandangan para pakar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah
sebagai berikut1[2]:
1. Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah The Citizendan Civics,
pada tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan The sciens of
citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized
collections, the individual in his relation to the state. Dari definisi tersebut,
Civics dirumuskan dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan
hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang
terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) dan antara individu-
individu dengan negara.
2. Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalah citizenship
mempunyai dua makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama,
kewarganegaraan termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang
sah. Yang kedua, aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak,
organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab
3. Edmonson (1958) mengemukakan bahwa civics adalah kajian yang
berkaitan dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban
warga negara.
4. Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi
warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang
dialogial. Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan Kewarganegaraan
sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik
untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta
membangun sistem politik yang demokratis
5. Menurut Muhammad Numan Soemantri, ditandai oleh ciri-ciri sebagai
berikut :
a. Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program
sekolah;

5. b. Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang
dapat menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam masyarakat
demokrasi;
c. dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut
pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat- syarat objektif
untuk hidup bernegara
6. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics
education dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara
substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang
cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara
menjadi warga dunia, global society.
7. Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk
menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun
sistem politik yang demokratis.
Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education
(Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif
dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar
sekolah. Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program
Civic Education yang diharapkan akan menolong para peserta didik
(mahasiswa) untuk:
a. Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.
b. Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung
jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat
dan negara.

6. BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para
mahasiswa selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela
Negara serta kemampuan berfikir secara komprehensif intergral dalam
rangaka ketahanan nasional kesadaran melakukan kelangsungan hidup bangsa
dan Negara
DAFTAR PUSAKA : http://pitriajuliani.wordpress.com/2013/05/02/makalah-tentang-
pendidikan-kewarganegaraan/