Materi Hakikat PKn menjelaskan tentang hakikat dari kewarganegaraan agar menjadi warga yang baik dan betapa pentingnya mata kuliah ini untuk disampaikan pada perguruan tinggi

1. HAKIKAT
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Mata Kuliah : Kewarganegaraan
Kode MK : INS01003
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : II
Beban Kredit : 2 (dua) SKS
Dosen Pengampu : Nasrodin, M.Pd.

2. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan
(Civic Education/ Zitizenship
Education)
Materi yang akan dibahas dalam bab ini meliputi:
a. Makna Pendidikan kewarganegaraan
b. Isi Pendidikan kewarganegaraan
c. Tujuan dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan
d. Pendidikan Pendidikan kewarganegaraan
 bertujuan untuk membentuk warganya
agar menjadi warga negara yang baik,
guna mendukung keberlangsungan
negara yang bersangkutan.
 Tujuan Pkn di perguruan tinggi adalah
agar mahasiswa mampu memahami
hakikat pendidikan kewarganegaraan
dalam rangka pengembangan
kemampuan utuh sebagai sarjana atau
profesional.
pendidikan di dalam dan demi
tatanan politik yang ada.
Maksudnya ada bentuk
pengemblengan individu-
individu agar mendukung dan
memperkokoh komunitas
politiknya, sepanjang komunitas
politik itu adalah hasil
kesepakatan bersama

3. Perbedaan:
Zitizenship Education: pendidikan pembentukan
karakter warga negara dilakukan melalui bebagai
jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah,
komunitas, media dan sebagainya (Pendidikan
dalam arti Luas).
Civic Education: pendidikan pembentukan karakter
warga negara dilakukan melalui jalur sekolah
(Pendidikan dalam Arti Sempit).
Persamaan:
 Bentuk Pendidikan yang ditujukan untuk
membentuk karakter warga negara
 pendidikan untuk menjadi warga negara
Pendidikan
Kewarganegaraan
/Kewargaan
(Civic Education/
Zitizenship
Education)
Landasan:
UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37
UUD No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
UUD No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas pasal 39
A. MAKNA PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

4. PKn dalam Perspektif Akademik:
 Cholisin (2000): Pendidikan politik yg fokus materinya
peranan warga Negara dan kehidupan bernegara
 Somantri (2001): progam Pendidikan yang berintikan
demokrasi politik
 Winata Putra (2005): Bidang Kajian dengan Objek telaah
kebijakan dan Budaya kewarganegaraan
 Supriya (2012): pendiidkan untuk membangun karakter
warga negara yang cerdas dan baik
Mengapa
Pendidikan
Kewarganegara
an/Kewargaan ?
 Menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah
Negara, terlebih di Negara demokrasi
 salah satu syarat dasar pemerintahan yang
demokratis di bawah rule of law adalah adanya
pendiidkan kewarganegaraan
 Menyiapkan generasi muda untuk mengemban
tanggungjawab sebagai warga Negara
 Pendidikan membentuk warga negara
A. MAKNA PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PKn dalam Perspektif Yuridis:
 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas
 UU No. 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara
 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
 PP. No. 32 tahun 2013 tentang standar Pendidikan Nasional

5. B. ISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Margaret, tiga kompenen yang perlu dipelajarari dalam PKn yaitu:
1. Civic Knowledge (Pengetahuan), yakni pengetahuan dan
wawasan kewaganegaraan.
2. Civic Skill (Keteampilan) yakni, peangkat keterampilan intelektual,
sosial, dan perseonal kewarganegaraan
3. Civic Dispositions (Sikap), yakni nilai, komitmen, dan sikap
kewarganegaraan
Civic
Knowledge
Civic
Skill
Civic
Dispositions
Civic
Confidence
Civic
Competence
Civic
Commintment
Smart and
Good citizen
Materi PKn berdasarkan UU no. 12 th. 2012: Pancasil, UUD 1945, NKRI,
Bhinika Tunggal Ika disebut Empat Konsesus Dasar Kebangsaan/ 4 Pilar
kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

6. Menurut Kemenristekdiki (2016) substansi kajian MKWU Pendidikan Kewarganegaraan
di perguruan tinggi meliputi:
1. Hakikat PKn, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahi hakikat
pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampu utuh sarjana atau
profesional.
2. Identitas nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis
esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determin dalam
pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai nilai Pancasila.
3. Integrasi nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu Menganalisis
Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan
bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Konstitusi negara, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis
nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan
konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-
kebangsaan Indonesia.
5. Kewajiban dan hak, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menerapkan
Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatan kehidupan
demokrasi Indonesia yang berporos pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk
mufakat.

7. 6. Demokrasi Indonesia, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mengevaluasi
hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.
7. Penegakan hukum, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu
menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta
kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hokum
yang berkeadilan
8. Wawasan nusantara, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu
menganalisis Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks
pergaulan dunia
9. Ketahanan nasional, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu
mencipta langkah operasional untuk menjawab tantangan bagi Indonesia
dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen
bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.
Lanjutan

8. C. TUJUAN DAN FUNGSI P.KEWARGANEGARAAN
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.
1. Supaya warga negara memiliki pengetahuan serta ketrampilan untuk
pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini.
2. Warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan
teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya
untuk memperbaiki nilai kehidupan.
3. Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang
efektif.
4. Warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai
pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia
yang selalu mengalami perubahan.
5. Warga negara menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang
terus berkembang, yang membutuhkan kesediaan untuk menerima
fakta baru, gagasan baru serta cara hidup yang baru.

9. Lanjutan
6. Warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan
keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat,
para pakar dan para spesialis
7. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta
persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi.
8. Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa,
penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta
dukungan untuk perdamaian serta kerjasama
9. Warga Negara mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk
meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang
universal serta pada keunikan individu
10. Mempersiapkan warga Negara yang mampu menentukan pilihan
yang tepat diantara berbagai macam alternative yang terdapat dalam
satuan masyarakat

10. Lanjutan
Fungsi pokok Pendidikan kewarga Negaraan adalah sebagai pendidikan
kebangsaan (nasionalistict education). Selain itu fungsi pendidikan
kearganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan demokrasi,
pendidikan pendidikan bela negara, pendidikan hukum, pendidikan
antikorupsi. Lebih lanjut fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah
sebagai pendidikan nilai dan karakter kebangsaan yang khas indonesia
yakni karakter pancasila.
D. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDOSESIA
1. Pendidikan Kewarganegaaan di Sekolah
Sejarah Kewarganegaaan di Sekolah, meliputi:
a. Kewarganegaraan (1957)
b. Civics sebagai pengganti kewarganegaraan (1961)

11. Lanjutan
c. Pendidikan Kewarga Negara (1984)
d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (1975-1984)
e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) (1994)
f. Kewarganegaraan (sivics) (2004)
g. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) (2013)
Tujuan:
1. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan
pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman
utuh tentang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan
cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota
masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai
tatanan sosial kultural.

12. Lanjutan
2. Pendidikan Kewarga negaaan di Perguruan Tinggi
Diawali dengan Mata Kuliah Kewiraan (1973-1974) diberikan
melalui 2 tahap, pertama untuk sekolah dasar dan menengah, ke
dua untuk perguruan tinggi.
Pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan:
1. Pendidikan kewiraan adalah PPBN tahap selanjutnya pada
perguruan tinggi, merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Sisdiknas
2. Wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa
Berdasarkan UUD no. 2 tahun 1989 tentang sisdikanas bahwa:
1. Pendidikan kewiaan bagi perguruan tinggi adalah bagian dari
pendidikan kewarganegaraan
2. Termasuk isi kurikulum, pada setiap jenis, jalur dan jenjang
pendidikan

13. Lanjutan
Materi dalam Pendidikan Kewiraan di Perguruan Tinggi:
1. Wawasan Nusantara
2. Ketahanan Nasional
3. Politik Strategi Nasional
4. Politik dan strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional
5. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Tujuan pendidikan kerwiraan adalah memupuk kesadaran bela
negara dan membiasakan berfikir konprehensip integral
dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.
Tahun 2000 mata kuliah kewiraan diubah menjadi pendidikan
kewarganegaraan (Kep.Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000).
Berisi materi pokok:
1. Penganta pendidikan kearganegaraan

14. Lanjutan
a. Hak dan kewajiban warga negara
b. Pendidikan pendahuluan warga negara
c. Demokrasi indonesia
d. Hak asasi Manusia
2. Wawasan Nusantara
3. Ketahanan Nasional
4. Politik Strategi Nasional
Tujuan pendidikan kewarganegaraan (Kep.Dirjen Dikti No.
267/Dikti/kep/2000):
1. Mahasiswa mampu menguasai dan memahami berbagai persoalan
dasar dalam kehidupan masyaakat, berbangsa dan bernegara serta
dapat menanganinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab
yang berlandaskan pancasila, wawasan nusantara, dan ketahan
nasional
2. Mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa bangsa

15. Lanjutan
Tahun 2002 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan pada
materi pokok:
1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan
2. Hak asasi manusia
3. Hak dan kewajiban warga negara
4. Bela negara
5. Demokrasi
6. Wawasan nusantara
7. Ketahanan Nasional
8. Politik Strategi Nasional
Kompetensi dalam mata kuliah ini meliputi:
1. Mengantarkan Mahasiswa memiliki wawasan bernegara, belanegara dan
memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia
2. Menumbuh kembangkan wawasan Kebangsaan, kesadaan berbangsa dan
bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional
3. Menumbuh kembangkan peseta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola
pikir yang komprehensip integral pada aspek kehidupan nasional.

16. Lanjutan
Tahun 2006 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan pada
materi pokok:
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Hak dan kewajiban warga negara
4. Negara dan Konstitusi
5. Demokrasi Indonesia
6. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia
Tahun 2012 mata kuliah kewaganegaraan dipertegas dengan UU No. 12 tahun
2012 tentang perguruan tinggi pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum
pendidikan tinggi wajib memuat: Agama, pancasila, Kewaganegaraan dan bahasa
Indonesia
Tahun 2016 mata kuliah kewarganegaraan mengalami perubahan pada materi
pokok meliputi:

17. Lanjutan
1. Hakikat Pkn
2. Identitas Nasional
3. Integrasi Nasional
4. Konstitusi Negara
5. Kewajiban dan hak
6. Demokrasi Indonesia
7. Penegakan Hukum
8. Wawasan Nusantara
9. Ketahanan Nasional
Jadi, isi pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan dan
pembaharuan sejalan dengan perkembangan ilmu, bahkan tuntutan kepentingan
suatu komunitas politik dalam hal ini kehidupan bernegara. Dengan adanya
perubahan dan perkembangan diharapkan konteks hakikat dan fungsi PKn di
Indonesia yakni sebagai pendidikan yang mengembangkan warga negara agar
memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air sebagaimana amanat UU No. 2
tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggi.

18. TRIMAKASIH ATAS
PERHATIAANYA
Wassalamualaikum Wr. Wb.