3. I. Konsep Dasar Pendidikan
Kewarganegaraan
• Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Definisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli
Azyumardi Azra:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji
dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga
demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta
proses demokrasi.”
Zamroni:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis
dan bertindak demokratis.”
4. Merphin Panjaitan:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara
yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang
dialogial.”
Soedijarto:
“Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang
bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi
warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta
membangun sistem politik yang demokratis.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan
kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang
pemerintahan, kionstitusi, lembaga demokratis, HAM, dan masih
banyak lagi. Yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan
masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang dapat bersikap
demokratis (dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat).
5. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu
masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya.
Agar dapat membentuk kepribadian masyarakat yang cinta
tanah air dan bangga terhadap negaranya. Selaku warga
masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berguna dan
bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka
yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks
dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan
international,maka pendidikan tinggi tidak dapat
mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang
digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh
dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan.
6. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita,
tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya).
2. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam
hukum dan pemerintahan.
3. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela
negara.
4. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
5. Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan.
6. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006
tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi.
