MATA KULIAH PEMBAHARUAN DALAM PEMBELAJARAN DI SD PEMBELAJARAN BERWAWASAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

1. MODUL 5
PEMBELAJARAN BERWAWASAN
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
KELOMPOK 5
ANGGITA WAHYUNINGTYAS : 857310481
LIZA ARIANTI : 857306349
PATIMA PUTRI PRAMA SHELLA : 857306356

2. KEGIATAN BELAJAR 1
PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
HAM

3. • Secara konstitusional dan kurikuler sesungguhnya pendidikan demokrasi dan HAM sudah
ada sejak tahun 1945. Yang ditunjukkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana tersurat dalam pembukaan undang-undang 1945 yang diwujudkan dalam
tatanan Pendidikan Nasional. Namun dalam perjalanan instrumentasi dan praksis nya begitu
fluktuatif sesuai dengan irama dan iklim sosial politik yang terkait dengan kebijakan politik
kenegaraan pada setiap kurun kepemimpinan nasional. Hasil national survey of education
menunjukkan bahwa lebih dari 60% sampel nasional belum mengerti tentang apa, mengapa
dan bagaimana demokrasi. Tampaknya hal itu cocok dengan fenomena sosial kultural dan
sosial politik yang sama-sama kita alami yang kita amati sampai saat ini.
• Di sekolah kita melihat perlunya konseptualisasi pendidikan demokrasi dan HAM untuk
Indonesia. Agar nantinya dapat diperoleh paradigma pendidikan demokrasi dan HAM, yang
secara konstitusional ada, dan secara instrumental serta praksis benar-benar terjadi.

4. A. POSISI PENDIDIKAN DEMOKRASI
Menurut gender dan find tahun 1952 terutama di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap
take for granted or ignored, yakni dianggap sebagai hal yang akan terjadi dengan sendirinya atau malah
dilupakan.
Sesungguhnya, pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem
pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam 2 korteks atau
keseluruhan yakni school-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan
formal, dance society based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan
masyarakat.
B. TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Sejak munculnya gerakan reformasi di Indonesia yang berujung dengan lengsernya presiden Soeharto
selaku penguasa orde baru dan naiknya presiden Habibie yang berhasil memancangkan tonggak awal
demokratisasi berupa kebebasan pers yang bertambah luas, pemilu yang jujur, adil, dan transparan, setelah
terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid dan wakilnya presiden Megawati Soekarnoputri oleh MPR secara
demokratis. Sejak saat itu gerakan demokrasi di Indonesia semakin luas jangkauannya dan semakin tinggi
intensitasnya. Kehidupan demokrasi tidak dapat dibangun seketika atau dalam waktu singkat.

5. • Bahmuller tahun 1996, mengidentifikasi jumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan
demokrasi suatu negara di antaranya adalah tingkat oerkembangan ekonomi, kesadaran akan identitas
nasional dan pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan , Salah satu unsur budaya
kewarganegaraan Civic virtue atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan
aktif warga negara, hubungan kesejajaran, saling percaya dan toleransi., Kehidupan yang kooperatif,
solidaritas sosial dan semangat kemasyarakatan.
• Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini saling mengisi dengan kehidupan Civic community
atau civil society atau masyarakat madani untuk Indonesia. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya
masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuhan dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan
yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan. Diperlukannya ada nya pendidikan
demokrasi yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang dalam waktu bersamaan mampu
memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat
madani. Inilah tantangan konseptual Dan operasional bagi pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia.
Dan tantangan pula bagi pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia adalah sinergi antara pendidikan
demokrasi dengan keseluruhan upaya pengembangan kualitas warga negara dan kualitas kehidupan
masyarakat.

6. C . PARADIGMA BARU PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar
pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia. Ikhtiar ke pendidikan ini pada dasarnya harus
ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara
baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin pada hari ini dan hari esok.
Paradigma pendidikan demokrasi yang digagaskan adalah pendidikan demokrasi yang bersifat
multidimensional menurut cogan, tahun 1998. Sifat multidimensionalitas itu terletak dalam asumsi
positif dan pragramatiknya yang menyangkut individu, negara, dan masyarakat global serta tujuan yang
diarahkan pada semua dimensi kecerdasan dan latarnya yang mencakup seluruh jalur dan jenjang
pendidikan dan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi
tujuannya. Paradigma pendidikan demokrasi yang pernah ada sampai saat ini yaitu yang didasarkan
pada asumsi normatif kepentingan politik, tujuan yang monodimensional dan atomistik, tidak ada
interaksi antar latar pendidikan, serta pengalaman belajar yang sangat terbatas.

7. D. GERAKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Segera setelah runtuhnya hegemoni persekutuan negara-negara sosial yang diikuti dengan
berdirinya negara negara merdeka bekas wilayah USSR, Yugoslavia, Cekoslovakia, dan bersatunya
Jerman barat dan timur, proses demokratisasi di negara-negara itu berkembang pesat menjadi gerakan
sosial, politik, dan kultural.
Kemudian kegiatan tersebut diikuti pula oleh negara-negara di Afrika dan di banyak negara lain
yang bermaksud untuk memperbaiki kehidupan demokrasi yang telah dirintisnya selama ini. Kemudian
civic education center di Amerika serikat baik yang merupakan NGO maupun yang berafiliasi di
perguruan tinggi memperluas disemenisasi nya ke negara-negara yang termasuk emerging democracies.
Sebagai dampaknya di negara-negara tersebut berdiri juga sejenis center for civic education, dalam
berbagai versi yang berperan sebagai inisiator promotor atau katalisator gerakan demokratisasi melalui
wahana pendidikan. Yang tahun 1995 dikoordinasikan oleh suatu konsorsium yang diberi nama
CIVITAS, international dengan program jaringannya civitas: an international civic education exchange
program, yang secara teknis diorganisasikan oleh centre for civic education (CCE), calabasas,
California. Sampai saat ini civitas internasional telah mempunyai anggota di 60 negara termasuk
CICED di Indonesia.

8. E. ALTERNATIF METODOLOGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Secara tradisional khususnya di Indonesia baik dalam rangka mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
atau sebelumnya pendidikan moral Pancasila maupun dalam rangka Penataran P-4, demokrasi terkesan lebih banyak diajarkan atau
taught dengan peran guru dosen penatar Manggala yang lebih dominan dan bukan dipelajari atau learned. Oleh karena itu situasi
kelasnya pun dengan meminjam istilah flanders tahun 1972 lebih bersifat dominatif dan bukan integratif. Dampak instruksional dan
pengiringnya pun tentu tak bisa dielakkan lagi bersifat pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia
dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum bisa menjalankan cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi.
• Keadaan itulah yang ingin diatasi melalui upaya dikembangkannya paradigma baru pendidikan kewarga negaraan yang
urgensinya tampak begitu kuat. Kurikulum pendidikan demokrasi seyogianya mengandung aspek ideal yang bersifat nasional, aspek
instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praksis yang adaptif terhadap lingkungan setempat. Seyogianya melibatkan para ahli
dan para praktisi pendidikan kewarganegaraan, praktisi diciptain sosial untuk mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran
Pendidikan demokrasi dan HAM. Hal yang perlu dijadikan muatan nasional adalah pilar pilar demokrasi konstitusional Indonesia
seperti cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan kepada ketuhanan yang maha esa, memberikan jaminan
hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat dll
• Kedua, kelas pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat
memberdayakan siswa sehingga pendidikan demokrasi akan berubah dari yang selama ini bersifat dominatif menjadi integratif.
• Ketiga pada saat bersamaan di lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya juga dikondisikan
untuk menjadi spiral global classroom, dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoksal antara yang
dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan.
ketiga unsur baru dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan itu diterapkan di Indonesia diperkirakan pendidikan demokrasi
yang diprogramkan dalam wadah pendidikan kewarganegaraan secara perlahan akan meningkatkan lebih menantang, lebih efektif,
dan lebih bermanfaat bagi pengembangan demokrasi dalam dan melalui pendidikan.

9. KEGIATAN BELAJAR 2
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM MELALUI PROSES
PEMBELAJARAN YANG DEMOKRATIS

10. A. PROFIL DASAR MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN HAM
Model PKKBI diadaptasi dari model “ We the people.... Project Citizen” yang
dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE), yang dalam 15 tahun terakhir ini telah
diadaptasi di sekitar 50 negara di dunia termasuk Indonesia titik model ini bersifat generik atau
umum dan mendasar yang dapat dimuati materi yang relevan di masing-masing negara. Misi dari
model ini adalah mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan
publik, kemudian dengan kapasitasnya sebagai young citizen atau warga negara mudah mencapai
memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungan yang. Hasil yang diharapkan adalah
kualitas warga negara yang “, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab”.
(PPKBI) yang memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut.
1. Bergerak dalam konteks substantif dan sosial kultur kebijakan publik sebagai salah satu koridor
demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warganegara dengan negara dalam
melaksanakan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang cerdas
partisipasif dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler dan pedagogis merupakan misi
utama pendidikan kewarganegaraan.

11. 2. Menerapkan model portfolio-based learning atau “model belajar yang berbasis pengalaman putus
peserta didik” dan portofolio-assisted assessment atau “penilaian berbantuan hasil belajar utuh
peserta didik” yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model -
model social problem solving (pemecahan masalah), social inkuiry (penelitian sosial), social
involvement (perlibatan sosial), cooperative learning (belajar bersama), simulated hearing (simulasi
dengar pendapat), deep-dialogue and critical thinking (dialog mendalam dan berpikir kritis), value
clarification (klarifikasi nilai), democratic teaching (pembelajaran demokratis)”.
3. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi pemecahan
masalah dengan langkah-langkah, identifikasi masalah,pemilihan masalah, pengumpulan data,
pembuatan portofolio, show case, refleksi.
strategi instruksional yang digunakan dalam model ini pada dasarnya bertolak dari strategi “inquiry
learning, discovery learning, problem solving learning coma research oriented learning (belajar melalui
penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” yang dikemas dalam model Project ala Jhon Dewey.
Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat;
2. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas.
3. Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu;
4. Mengembangkan portofolio kelas;
5. Menyajikan portofolio;
6. Melakukan refleksi pengalaman belajar.

12. portofolio adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis yang melukis
proses berpikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan yang secara utuh melukiskan integrated
learning experiences atau pengalaman belajar yang terpadu yang dialami oleh siswa dalam kelas
sebagai satu kesatuan.
Portofolio terbagi dalam 2 bagian yakni :
1. Portofolio tampilan, berbentuk papan empat muka bersifat yang secara berurutan menyajikan:
• rangkuman permasalahan yang dikaji;
• Berbagai alternatif kebijakan pemecahan masalah;
• Usulan kebijakan untuk memecahkan masalah;
• Pengembangan rencana kerja atau tindakan.
2. portofolio dokumentasi, dikemas dalam map atau sejenisnya yang disusun secara sistematis
mengikuti urut-urutan portofolio tampilan.

13. B. PROFIL UTUH MODEL PKKBI
 Maksud dan tujuan PKKBI
Dalam pelajaran PPKN khususnya dalam pembahasan tentang tata negara republik Indonesia telah
disebutkan bahwa negara kita termasuk negara demokrasi pada dasarnya merupakan negara yang
pemerintahannya didasarkan pada konsep “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Hal ini
berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan hak tersebut antara lain meliputi
partisipasi dalam melindungi hak-hak mereka dan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan umum.
• Tujuan yang akan dicapai;
Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan komitmen persatuan Didik terhadap
kewarganegaraan dan pemerintahan dengan cara :
a) Memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat
berpartisipasi secara efektif dan bermakna;
b) Memberikan pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan
yang demokratis;
c) Mengembangkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi warga negara secara demokratis.

14.  Persiapan kelas
Langkah-langkah berikut ini untuk mempersiapkan kelas yang partisipasi titik siswa diminta membaca dan mendiskusikan hal -hal
sebagai berikut.
a) Memahami arti kebijakan publik
b) Proses pembuatan kebijakan publik
c) Warga negara dan proses pembuatan keputusan
d) Memberikan gambaran program pembelajaran dan kompetisi portofolio
e) Memanfaatkan narasumber sukarela
f) Membatasi bantuan sukarelawan
g) Menyelenggarakan sebuah kompetisi
h) Menilai portofolio atau menilai suatu kompetisi
 Catatan tentang portofolio
Portofolio adalah sebuah kumpulan pekerjaan peserta didik yang bermanfaat terintegrasi dan diseleksi menurut garis
panduan yang ditetapkan titik garis panduan ini beragam tergantung pada subjek atau disiplin dan tujuan penilaian portofolio. Bagian
tayangan maupun bagian dokumentasi dalam portofolio kelas bukanlah semata-mata sebuah kumpulan materi yang dikumpulkan oleh
siswa menurut topik yang dikaji sebaliknya, portofolio tersebut haruslah berisi bahan-bahan yang mencerminkan usaha keras para
siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, serta merupakan pemikiran terbaik mereka dalam mempertimbangkan
bahan-bahan mana yang paling penting untuk dimasukkan dalam portofolio kelas.
•

15.  Spesifikasi portofolio
Karya yang ditayangkan dalam portofolio kelas merupakan karya dari masing-masing kelompok. Potofolio ini terdiri dari dua bagian yaitu:
1. Bagian tayangan
2. Bagian dokumentasi
 Strategi implementasi di daerah
Berkaitan dengan hal tersebut maka strategi perluasan implementasi model PKKBI yang relevan dengan etos baru itu, antara lain sebagai berikut.
1. Membangun kelompok “guru pionir” dan memantapkannya secara sinambung sehingga menjadi “guru model”.
2. Kelompok ini di samping menjadi early adopters (pengadopsi terdini) di sekolahnya, juga menjadi civic education opinion leade rs
(narasumber) bagi sekolah yang lain.
3. Memantapkan beberapa sekolah dalam satu wilayah sebagai sekolah pionir PKKBI yang dibina secara kolaboratif oleh kadin Depdik nas
setempat.
4. Sambel terus memantapkan sekolahnya masing-masing sekolah Pionir ditugasi untuk mengembangkan “jaringan kerja PKKBI” yang
melibatkan SD/SLTP/SMU dilingkungannya.
5. Apabila memungkinkan, sekolah pionir tersebut dapat merintis jaringan sister school atau “sekolah sahabat”, yakni sebuah SD/S LTP/SMU
lain yang ada di luar gugus atau lingkungan kecamatan.
6. Sekolah pionir, sekolah imbas, sekolah sahabat, setiap tahun di usahakan untuk bertemu dalam satu “Konferensi Daerah PKKBI” u ntuk
secara bersama membahas berbagai persoalan tentang pelaksanaan dan pengembangan lebih lanjut dari PKKBI. Selain itu dapat jug a
dilakukan “Gelar Kemampuan” atau showcase bersama. Dalam event ini dihadirkan pula unsur kadin Diknas, MGMP, CICED.
Apabila seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan baik, artinya professional, dan visionary, penyebarluasan berbagai model PK KBI di
masing-masing provinsi akan berjalan lebih cepat. Satuhal yang tidak boleh dilupakan adalah harus dikembangkannya “sinergi” anta ra LPTK,
CICED, Kanind Diknas, MGMP, LSM daerah (bila sudah ada). Dalam konteks ini Kanind Diknas seyogyanya menjadi fasilitator koord inasi, dan
CICED menjadi out-sourcing agent bagi semua sekolah.

16. TERIMAKASIH 