Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. Sengketa dijelaskan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dijelaskan adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kasus sengketa merek IKEA di Indonesia diberikan sebagai contoh implementasi dengan penye
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung melalui negosiasi atau tidak langsung melalui lembaga seperti konsultasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode penyelesaian sengketa secara langsung adalah negosiasi sedangkan secara tidak langsung meliputi konsultasi, arbitrase, dan pengadilan.
Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
2,Giri Yogo,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Eko...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Kasus contoh menjelaskan sengketa antara PT AMCO dan pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase ICSID dimana pemerintah Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi.
HBL 2, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI SE...ZahraKamila4
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Kasus sengketa merek dagang IKEA diindonesia digunakan sebagai contoh dimana pengadilan memutuskan untuk menghapus pendaftaran merek IKEA meskipun IKEA sudah terdaftar lebih dulu dan terkenal. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum bagi pemil
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.
Hbl 2, mei ika,hapzi ali, sengketa ekonomi, mercubuanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung melalui negosiasi atau tidak langsung melalui lembaga seperti konsultasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode penyelesaian sengketa secara langsung adalah negosiasi sedangkan secara tidak langsung meliputi konsultasi, arbitrase, dan pengadilan.
Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
2,Giri Yogo,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Eko...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Kasus contoh menjelaskan sengketa antara PT AMCO dan pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase ICSID dimana pemerintah Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi.
HBL 2, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI SE...ZahraKamila4
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Kasus sengketa merek dagang IKEA diindonesia digunakan sebagai contoh dimana pengadilan memutuskan untuk menghapus pendaftaran merek IKEA meskipun IKEA sudah terdaftar lebih dulu dan terkenal. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum bagi pemil
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
HBL 2, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RE...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Modul ini juga menjelaskan contoh kasus sengketa tanah antara masyarakat dan TNI di Desa Setrojenar yang diselesaikan melalui konsiliasi.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Santirzkamalia
Dokumen ini membahas tentang resolusi sengketa dan implementasinya pada kasus sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas Corporation. Sengketa ini bermula dari proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karaha Bodas yang ditangguhkan pemerintah sehingga kerja sama Pertamina dan KBC tidak dapat dilanjutkan. KBC kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Jenewa yang mengabulkan gugatan KBC untuk membayar ganti rug
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...nabilasafitr
Modul ini membahas tentang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, merek, rahasia dagang, dan hak paten. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif atas hasil karya intelektual seseorang untuk menikmati manfaat ekonomisnya. Modul ini menjelaskan definisi, jenis, fungsi, perlindungan hukum, dan sanksi pelanggaran hak kekayaan intelektual.
More Related Content
Similar to HBL 2, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Alternatif Resolusi Sengketa dan Resolusi Sengketa Ekonomi, Universitas Mercu Buana, 2018
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
HBL 2, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RE...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Modul ini juga menjelaskan contoh kasus sengketa tanah antara masyarakat dan TNI di Desa Setrojenar yang diselesaikan melalui konsiliasi.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Santirzkamalia
Dokumen ini membahas tentang resolusi sengketa dan implementasinya pada kasus sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas Corporation. Sengketa ini bermula dari proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karaha Bodas yang ditangguhkan pemerintah sehingga kerja sama Pertamina dan KBC tidak dapat dilanjutkan. KBC kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Jenewa yang mengabulkan gugatan KBC untuk membayar ganti rug
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...nabilasafitr
Modul ini membahas tentang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, merek, rahasia dagang, dan hak paten. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif atas hasil karya intelektual seseorang untuk menikmati manfaat ekonomisnya. Modul ini menjelaskan definisi, jenis, fungsi, perlindungan hukum, dan sanksi pelanggaran hak kekayaan intelektual.
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...nabilasafitr
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Hukum perburuhan terbagi menjadi hukum perburuhan individu dan kolektif. Kasus-kasus perburuhan di Jawa Tengah didominasi oleh PHK sepihak oleh perusahaan dengan alasan efisiensi tanpa melibatkan buruh.
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...nabilasafitr
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lembaga, mencakup definisi dan jenis-jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan tentang asuransi, termasuk fungsi, jenis, dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan asuransi.
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...nabilasafitr
Nabila Safitri (43217010122)
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Hak Patent, Universitas Mercu Buana, 2018
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
HBL 2, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Alternatif Resolusi Sengketa dan Resolusi Sengketa Ekonomi, Universitas Mercu Buana, 2018
1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Alternatif Resolusi Sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
02
HBL Nabila Safitri
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Alternatif
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
2. 2018
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Sengketa
(1) Menurut Winardi
Pertentangan atau konflik yang terjadi diantara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
(2) Menurut Ali Achmad
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat
hukum bagi keduanya.
Dari kedua pendapat diatas yang diberikan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa
sengketa adalah perilaku pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang
nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum dan diberikan sanksi hukum bagi salah
satu diantara keduanya.
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuta secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Jadi, Undang-Undang yang terkait dengan masalah Sengketa adalah Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999
Sengketa Ekonomi
Sengketa Ekonomi adalah suatu konflik atau pertentangan adanya oposisi antara
individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok
yang berhubungan dengan suatu kepemilikan atau suatu hak milik dalam masalah
ekonomi.
Resolusi Sengketa atau Resolusi
SengketaEkonomi
menjelaskan definisi dan tujuan
Alternatif Resolusi Sengketa atau
Resolusi SengketaEkonomi
3. 2018
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Perlu dipahami bahwa Sengketa dalam kegiatan ekonomi itu dapat terbagi menjadi
beberapa bagian atau beberapa jenis, diantaranya adalah:
(1) Sengketa Perniagaan
(2) Sengketa Perbankan
(3) Sengketa Keuangan
(4) Sengketa Perindustrian
(5) Sengketa Penanaman Modal, Dan Lain Lain
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan
pertikaian atau pertentangan atau konflik dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat
yang mungkin akan terjadi dari persengketaan tersebut. Menurut pasal 33 ayat 1
(Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan)
Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai cara, beberapa
contohnya adalah dengan cara Negoisasi, Enquiry (Penyelidikkan), Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase, Judicial Settlement (Pengadilan), serta Organisasi-organisasi atau Badan-
badan Regional.
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan juga dimana saja. Sengketa dapat terjad
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan
kelompok, perusahaan dengan perusahaan, dan sebagainya. Dengan kata lain sengketa
itu bersifat publik dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun
internasional.
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain,
yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak
kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang
dinamakan sengketa. Perbedaannya dengan sengketa ekonomi adalah, sengketa
ekonomi biasanya terjadi ketidakpuasan atau terjadi pertentangan yang berhubungan
dengan perekonomian.
Penyebab Timbulnya Sengketa
Ada beberapa sebab mengapa timbul sengketa, berikut adalah beberapa teori tentang
sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:
(a) Teori Hubungan Masyarakat
Teori hubungan masyarakat menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi
kelompok dalam masyarakat. Biasanya solusi yang diberikan adalah dengan cara
peningkatan komunikasi dan pengembangan toleransi antar kelompok atau individu
yang berkonflik
(b) Teori Negoisasi Prinsip
4. 2018
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Teori negoisasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan
diantara para pihak. Biasanya solusi yang diberikan adalah pelaku harus mampu
memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah
(c) Teori Identitas
Teori identitas ini menjelaskan bahwa konflik atau sengketa terjadi karena sekelompok
orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Biasanya solusi yang diberikan
adalah menentukan dan mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok
semua pihak.
(d) Teori Kesalahpahaman antar Budaya
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam
berkomunikasi diantara orang-orang yang berlatar belakang budaya berbeda. Solusinya
adalah diperlukan pengenalan dan pemahaman budaya-budaya masyarakat, dan
mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.
Cara Penyelesaian Sengketa
Sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu
pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak
yang berkonflik.
(a) Arbitrase
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
(b) Negoisasi
Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi
merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
(c) Mediasi
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam
proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28).
(d) Konsiliasi
5. 2018
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Konsiliasi merupakan lanjutan dari proses mediasi.Apabila pihak yang bersengketa
tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan
keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih Amriani, 2012: 34).
(e) Penilaian Ahli
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta
pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi,
2011: 19).
(f) Enquiry (Penyelidikkan)
Enquiry atau penyelidikan adalah kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh
pihak ketiga.
Hal-Hal tersebut adalah merupakan sebagian atau beberapa penjelasan mengenai
Sengketa umum maupun Sengketa Ekonomi, yang juga disertai oleh cara-cara
penyelesaian Sengketa tersebut.
Implementasi kasus
Sengketa merek IKEA, yang terdaftar atas nama Inter IKEA
System BV
Sengketa ini diajukan oleh PT Ratania Khatulistiwa ke Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi pada Mei 2015 lalu, MA memenangkan PT
Ratania dan perusahaan lokal ini berhak menggunakan merek IKEA. Ratania
memenangkan kasus ini, baik di tingkat pertama maupun kasasi. Kasus IKEA Linna
Simamora, Partner di firma hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), menilai
kasus sengketa merek ini menarik. Untuk lebih jelasnya, dia menilik pada kasus
sengketa IKEA.
Menurut dia, kasus sengketa merek IKEA ini menambah keragu-raguan akan kepastian
keadilan bagi pemilik merek terkenal. "Adanya dissenting opinion membuktikan adanya
ketidakseragaman dalam interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan,"
kata dia, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com.
Kronologi kasus ini, pada 25 Januari 2005, Inter IKEA System BV telah mendaftarkan
merek “IKEA” di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21.
Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2006, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan
sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Pada 28
Maret 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan pemohonan pendaftaran
merek IKEA (dengan desain yang berbeda). Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa
6. 2018
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21.
Pengajuan ini ditolak oleh Ditjen HKI dengan alasan mempunyai persamaan dengan
merek IKEA yang telah terdaftar atas nama Inter IKEA System BV.
Advertisment Pada tahun yang sama, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan
penghapusan merek IKEA pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu tiga tahun
berturut-turut. Dasarnya yakni pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001
tentang Merek.
Nah, dalam kasus IKEA ini, terdapat sejumlah hal menarik.
Pertama, PT Ratania mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh
Berlian Group Indonesia di lima kota di Indonesia. Yaitu di Medan, Jakarta, Bandung,
Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut
tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturut-turut sejak
pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006 dan 2010.
Kedua, majelis hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan
putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System B.V telah
mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi dan
perdagangan mereka.
Ketiga, majelis hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam
pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja.
Padahal, kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinan interpretasi
akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk diperperdagangan
tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek
terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT
Ratania sendiri baru menggunakan merek IKEA tersebut pada 2013," lanjut Linna.
Menurut dia, fakta ini seharusnya mendorong para hakim untuk mempertimbangkan
lebih jauh lagi fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan untuk mengkabulkan gugatan
dari PT Ratania. Linna menilai, kenyataan-kenyataan tersebut cukup menimbulkan
tanda tanya besar akan pemahaman para penegak hukum di Indonesia akan arti
pentingnya tujuan perlindungan yang diberikan oleh UU Merek yang ada, Juga, menjadi
tanda tanya besar akan arti penting pengusaha mendapat kepastian untuk memperoleh
perlindungan tersebut.
"Sangat disayangkan apabila yang ditekankan oleh UU Merek adalah perlindungan, tapi
pada kenyataannya untuk kasus-kasus penghapusan pendaftaran merek seperti ini,
hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan," pungkas dia.
7. 2018
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Sesuai dengan kasus diatas, dapat diketahui bahwa cara penyelesaian kasus sengketa
tersebut adalah dengan cara mediasi dan konsiliasi. Yang dimana mereka menyerahkan
masalah mereka kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah pengadilan
negeri.
Daftar Pustaka
http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html
https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-
sengketa-ekonomi/
http://mimanfadhlillahsoftskill.blogspot.com/2016/06/sengketa-ekonomi.html
https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia.kasus.s
engketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar