Tm 2, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi , universitas mercu buana, 2019
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Jalur ligitasi meliputi arbitrase sedangkan jalur non ligitasi meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang menggunakan hukum Islam. Arbitrase syariah bertujuan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak dalam perjanjian kerja sama berdasarkan syariat Islam.
2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) didirikan untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Jalur ligitasi meliputi arbitrase sedangkan jalur non ligitasi meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang menggunakan hukum Islam. Arbitrase syariah bertujuan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak dalam perjanjian kerja sama berdasarkan syariat Islam.
2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) didirikan untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
slide ini di buat dalam perkuliahan hukum kontrak atau contract drafting, pada masa perkuliahan semester 7 tahun 2011, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan HUKUM BISNIS SYARIAH
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
Hbl 2, riny triana savitri, prof. hapzi ali , alternatif resolusi sengketa at...Rinytrianas21
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Juga dijelaskan pengertian sengketa dan cara-cara penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan dan arbitrase."
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanafahrunrz
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis resolusi sengketa secara umum dan khususnya resolusi sengketa ekonomi. Termasuk didalamnya pengertian litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, mediasi dan contoh penerapannya dalam penyelesaian sengketa perburuhan di suatu perusahaan industri.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
slide ini di buat dalam perkuliahan hukum kontrak atau contract drafting, pada masa perkuliahan semester 7 tahun 2011, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan HUKUM BISNIS SYARIAH
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
Hbl 2, riny triana savitri, prof. hapzi ali , alternatif resolusi sengketa at...Rinytrianas21
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Juga dijelaskan pengertian sengketa dan cara-cara penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan dan arbitrase."
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanafahrunrz
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis resolusi sengketa secara umum dan khususnya resolusi sengketa ekonomi. Termasuk didalamnya pengertian litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, mediasi dan contoh penerapannya dalam penyelesaian sengketa perburuhan di suatu perusahaan industri.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
Similar to Tm 2, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi , universitas mercu buana, 2019
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...lenianggr
Makalah ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui litigasi di pengadilan, namun cara ini memiliki kelemahan seperti kurangnya kepastian hukum dan hakim yang kurang paham dengan bidang sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadil
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
2,Giri Yogo,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Eko...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Kasus contoh menjelaskan sengketa antara PT AMCO dan pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase ICSID dimana pemerintah Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi.
Hbl 2, risna dwi cahyani, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolu...risnadica
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai pengertian dan sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, minitrial, konkiliasi, dan adjudikasi.
2. Metode-metode tersebut dianggap lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan.
3. Salah satu keuntungan utama metode-metode ini adalah prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih rendah.
2. Hbl,clara monalisa,hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana, ...claramonalisa09
Tugas II membahas resolusi sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga peradilan. Resolusi sengketa umumnya adalah penyelesaian konflik antara pihak-pihak dengan kepentingan sama. Alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP UndipardinmarL
Similar to Tm 2, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi , universitas mercu buana, 2019 (20)
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, power point, executive summaryWennaSustiany
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga masa reformasi, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia, beberapa undang-undang ketenagakerjaan terbaru, kritik terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan solusi yang diajukan untuk permasalahan tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas serba-serbi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia berasal dari undang-undang, peraturan, kebiasaan, putusan hukum, perjanjian, dan traktat.
3. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama di bidang ketenagakerjaan saat ini.
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk pengertian, pengaturan hukum, proses pencucian uang, sanksi bagi pelaku, kewajiban penyedia jasa keuangan, peranan PPATK, dan perlindungan bagi pelapor dan saksi."
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalahWennaSustiany
Makalah ini membahas tentang aspek hukum dan kelembagaan asuransi di Indonesia, termasuk pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, perizinan lembaga asuransi, fungsi dan tujuan asuransi, serta prinsip-prinsip dasar asuransi."
BPJS Kesehatan berhasil memenuhi target kinerja tahun 2014 dengan mencapai cakupan kepesertaan 133 juta jiwa, skor kepuasan peserta 81, dan indeks kualitas layanan fasilitas kesehatan 78. BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan SDM, teknologi informasi, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...WennaSustiany
Teks tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan, asuransi, dan implementasinya di Indonesia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan dan menampung aspirasi masyarakat, asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko kerugian, dan di Indonesia lembaga pembiayaan seperti bank syariah berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...WennaSustiany
Teks tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan dan asuransi. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan definisi, jenis, dan manfaat lembaga pembiayaan serta fungsi, jenis, dan tujuan asuransi. Teks tersebut juga membahas konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian asuransi.
Moratorium hutang membahas proses kepailitan perusahaan asuransi dan perbankan. Proses kepailitan perusahaan asuransi meliputi penyerahan piutang kreditor ke kurator, nasabah sebagai kreditur utama, dan perlindungan hukum bagi nasabah melalui pengadilan. Proses kepailitan perbankan meliputi pengambilalihan bank oleh LPS dan penyelesaian kewajiban bank kepada nasabah.
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...WennaSustiany
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Juga membahas definisi perseroan terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007 dan tanggung jawab hukum organ perseroan terbatas.
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...WennaSustiany
Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pokok bahasan tentang aspek hukum bentuk badan usaha. Dibahas pula tentang pengertian badan usaha dan perusahaan serta berbagai bentuk badan usaha seperti BUMN, BUMS, dan bentuk-bentuk lainnya."
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...WennaSustiany
Modul perkuliahan ini membahas pengertian dan definisi hukum secara umum, termasuk hukum perdata dan objek hukum. Materi ini juga menjelaskan pengertian badan hukum, jenis-jenisnya, serta perbedaan antara subjek dan objek hukum menurut beberapa pandangan ahli hukum.
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
Tm 2, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi , universitas mercu buana, 2019
1. NAMA : WENNA SUSTIANY
NIM : 43216010062
DOSEN PENGAMPU : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM
TUGAS 2 MINGGUAN (TAMBAHAN)
QUIZ DAN FORUM
QUIZ
Untuk Pengertian Sengketa
- Dalam kamus Bahasa Indonesia itu berarti pertentangan atau konflik dan Konflik itu berarti
adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan.
Untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi
- Itu secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan
dalam suatu persengketaan antar negara.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB.
Penyelesaian sengketa melaui cara-cara seperti :
1. Negosiasi atau perundingan Merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua
pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.
2. Enquiry atau penyelidikan Dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud
untuk mencari fakta.
3. Good offices atau jasa-jasa baik Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak
yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi
diantara mereka.
a). Sistem Mediation
Berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah atau mediator. Dengan
demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator dengan
manfaatnya ingin cepat dan dengan Penyelesaian cepat terwujud atau tiga kali pertemuan di
antara pihak yang bersengketa.
b). Sistem Minitrial
Sistem yang lain hampir sama dengan mediasi ialah minitrial.
c). Sistem Concilition
Dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
d). Sistem Adjudication
2. Merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di
beberapa negara.
SUMBER : Alie, 2010 https://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/penyelesaian-sengketa-
ekonomi/
FORUM
Forum Penyelesaian Sengketa Dalam suatu perusahaan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase .
Dalam penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat
dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak.
Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain Negosiasi, Mediasi,
Konsiliasi, Arbitrase, bisa juga melalui pengadilan nasional dan internasional.
Hukum Yang Berlaku Dalam Suatu Perusahaan, Seperti suatu hukum nasional dari suatu
negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang
berwenang menyelesaikan sengketanya.
Hukum yang akan digunakan oleh bada peradilan (arbitrase) untuk :
1. Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang.
2. Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak.
3. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan
suatu kontrak dagang).
4. Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.
Sebagai Contoh Implementasi Pelaksanaan Putusan Sengketa Perekonomian Dalam
Perdagangan : Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih banyak bergantung
kepada iktikad baik para pihaknya.
Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga sudah menjadi isu yang lama. Pada umumnya yang
menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh pihak yang
kalah.
Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili
suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan
di wilayah kedaulatan negara lain.
SUMBER : Batara Mulia Hasubuan,2017 http://business-
law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/#
