Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memahami aspek legal dalam homecare

1. Octo zulkarnain, S.Kep.Ns.M.Imun

2. ASPEK LEGAL / DASAR HUKUM
Homecare dalam bidang keperawatan merupakan aplikasi dari praktik
keperawatan mandiri bedasarkan :
“Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat”

3. Aspek legal lain
1. UU Kes. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. PP. No. 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
4. UU. No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
5. Kepmenkes No. 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat
6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas
7. Kepmenkes No. 279 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Perkesmas
8. SK Menpan No. 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang jabatan fungsional perawat.
9. PP. No. 32 tahun 1996 tentang pelayanan medik swasta

4. UU Kes. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Pasal 63

5. PP. No. 25 tahun 2000 tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah
Bab II
Pasal 2

6. UU. No. 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
Pasal 22
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai
kewajiban:

7. UU. No. 29 tahun 2004 tentang praktik
kedokteran
Pasal 73
Ayat (3) Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi
kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

8. Kepmenkes No. 1239 tahun 2001 tentang
registrasi dan praktik perawat

9. Kepmenkes No. 128 tahun 2004
tentang kebijakan dasar puskesmas

10. Kepmenkes No. 279 tahun 2006 tentang
pedoman penyelenggaraan Perkesmas
Tujuan khusus
4. Meningkatnya penanganan kasus prioritas yang mendapatkan tindak lanjut keperawatan di
rumah.
Sasaran ;
b. Sudah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan
tetapi memerlukan tindak lanjut keperawatan
di rumah.

11. MEKANISME PERIJINAN HOMECARE
1. Fase persiapan
Melakukan pembentukan Struktur organisasi home care, yang didalamnya ada
pimpinan home care, manager administrasi, manager pelayanan, koordinator
kasus dan pelaksana pelayanan.
2. Fase perijinan
Mekanisme perizinan pendirian home care sebagai berikut : Berbadan hukum yg
ditetapkan dlm akte notaris Mengajukan ijin usaha Home care kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat

12. STRUKTUR ORGANISASI homecare

13. Hak Pengelola
1. Mengelola Praktik Mandiri Perawat.
2. Menerima hak atas imbalan jasa sesuai dengan perjanjian
kerja yang disepakati bersama.
3. Mempunyai akses kepada pemerintah yang
mengendalikan Praktik Mandiri Perawat.
4. Mendapat dukungan dari manajer kasus, pelaksana
pelayanan atas pengelolaan pelayanan yang menjadi
tanggung jawabnya.
5. Menetapkan mitra kerja yang akan mendukung
penyelenggaraan praktik mandiri perawat.

14. Kewajiban pengelola
1. Menjamin terlaksananya pelayanan professional dan bermutu bagi klien.
2. Mematuhi kontrak/perjanjian kerja yang telah disepakati.
3. Memberikan perlakuan yang baik terhadap manajer kasus, pelaksana pelayanan dan
klien.
4. Meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) manajer kasus dan
pelaksana pelayanan.
5. Melaksanakan kewajiban memberikan imbalan jasa yang harus diberikan kepada manajer
kasus dan pelaksana pelayanan sesuai ketentuan yang disepakati.
6. Mematuhi peraturan yang berlaku berkaitan pengelolaan Praktik Mandiri Perawat.
7. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap kinerja pelaksana
pelayanan.
8. Menyediakan alat, bahan, dan sarana yang dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan sesuai
standar yang ada.
9. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi administrative yang layak terhadap pelaksanaan
pelayanan.

15. Hak Manager kasus
 Mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara tertulis dan mendapatkan dukungan pemanfaatan
berbagai sumber yang tersedia guna melaksanakan pengelolaan kasus.
 Berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja.
 Memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan norma yang berlaku.
 Berhak menolak tugas, prosedur, atau tindakan medis di luar rincian tugasnya (job description) yang
disepakati.
 Memperoleh informasi yang berkaitan dengan setiap perubahan pelayanan, perubahan tarif
pelayanan, dan kemungkinan dihentikannya perjanjian kerja.
 Mempunyai akses kepada pemerintah yang mengendalikan Pelayanan keperawatan mandiri perawat
atau pengaturan pekerja melalui berbagai media.
 Berhak mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan serta
perlindungan terhadap pelaksana pelayanan maupun klien.
 Mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang diterima dan dirasakan menyimpang dari
peraturan yang berlaku.
 Memperoleh dukungan dari Pengelola, pelaksana dan klien serta keluarganya dalam melaksanakan
tugasnya.

16. Kewajiban Manajer Kasus
 Mentaati peraturan dan disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh pengelola.
 Memberikan pelayanan yang professional dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan serta kode etik profesi.
 Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berkaitan dengan keadaan klien dengan tidak
memberitahukan kepada siapapun.
 Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya dalam menyediakan pelayanan kepada
klien dan keluarganya.
 Bekerja sama dan saling mendukung dalam tim pelayanan demi keberhasilan pelayanan
keperawatan kepada klien.
 Mematuhi perjanjian kerja yang telah dibuat.
 Menghargai hak-hak klien dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
 Membuat laporan rutin kepada Pengelola Pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

17. Hak Pelaksana Pelayanan
1. Mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara tertulis.
2. Berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja.
3. Memperoleh perlakuan yang layak sesuai norma yang berlaku.
4. Berhak menolak tugas, prosedur, atau tindakan medis di luar rincian tugasnya
(job description) yang disepakati.
5. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan setiap perubahan pelayanan,
perubahan tarif pelayanan, dan kemungkinan diberhentikannya perjanjian kerja.
6. Mempunyai akses kepada pemerintah yang mengendalikan praktik pelayanan
keperawatan atau pengaturan pekerjaan melalui berbagai media.
7. Berhak mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan peningkatan mutu
pelayanan serta perlindungan terhadap pelaksana pelayanan maupun klien.
8. Mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang diterima dan dirasakan
merugikan dan menyimpang dari peraturan yang berlaku.
9. Memperoleh dukungan dari Manajer kasus, Pengelola dan Klien serta keluarganya
dalam melaksanakan tugasnya.

18. Kewajiban Pelaksana Pelayanan Praktik
Mandiri perawat
1. Mentaati peraturan dan disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh Pengelola. maupun
manager kasus
2. Memberikan pelayanan yang professional dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berkaitan dengan keadaan klien dengan
tidak memberitahukan kepada siapapun.
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan rencana pelayanan yang telah disepakati dan telah
ditetapkan oleh manager kasus
5. Bekerja sama dan saling mendukung dengan pelaksana pelayanan lainnya dalam tim
pelayanan demi keberhasilan pelayanan.
6. Mematuhi perjanjian kerja yang telah dibuat.
7. Menghargai hak-hak klien dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
8. Membuat laporan rutin ke Manajer Kasus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

19. Hak Klien
1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya.
2. Mendapat pelayanan professional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
3. Ikut berpartisipasi dalam rencana pelayanan yang akan diberikan
4. Memperoleh perlakuan yang layak dari semua pelaksana pelayanan
5. Memperoleh seluruh catatan klinis atas pelayanan yang diterimanya
6. Berhak menolak tindakan, prosedur, atau tindakan medis setelah mendapat informasi yang
lengkap tentang akibat dari suatu tindakan.
7. Menerima pelayanan yang layak dan semestinya sesuai dengan norma yang berlaku berdasar
kode etik, norma-norma agama dan sosial budaya tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna
kulit, agama, jenis kelamin, usia, atau asal-usul kebangsaan.
8. Berhak mengemukakan pendapat tentang perubahan pelayanan atau pergantian pelaksana
pelayanan yang melayani tanpa rasa takut ditolak atau menerima perlakuan diskriminasi.
9. Memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan setiap perubahan pelayanan, perubahan
tarif pelayanan, yang mungkin akan mempengaruhi pihak ketiga dalam hal pembiayaan termasuk
terminasi pelayanan.
10. Mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang diterima dan dirasakan merugikan dan
menyimpang dari standar prosedur.

20. Kewajiban klien
1. Mematuhi perjanjian bersama.
2. Mentaati rencana pelayanan yang telah disepakati bersama.
3. Melaksanakan kewajiban membayar pelayanan yang diterima
sesuai dengan tarif yang telah diberitahukan sebelumnya.
4. Bersedia bekerja sama dengan tim yang memberikan
pelayanan kepada klien dan keluarganya.
5. Menghargai hak tim penyedia pelayanan sesuai norma yang
berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, usia, atau asal-usuk kebangsaan.

21. Terima Kasih