Dokumen tersebut merangkum berbagai pengklasifikasian hukum berdasarkan bentuknya (tertulis, tidak tertulis, peradilan), isi atau kepentingan yang diatur (privat, publik), kekuatan berlakunya (menambah, memaksa), fungsinya (materiil, formil), sumbernya (materiil, formil), dan luas berlakunya (umum, khusus).

1. Pembidangan atau
Pengklasifikasian
Hukum

2. BERDASARKAN BENTUKNYA
1. Hukum tertulis
2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan)  hukum
yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta
dipatuhi yang tidak dibentuk secara prosedural-formal,
tetapi lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu
sendiri
3. Hukum peradilan hukum yang dibuat atau lahir dari
lembaga peradilan

3. • Kelebihan dan kekurangan hukum tertulis dan tidak
tertulis
1. Hukum tertulis bersifat statis dan tidak mengikuti
perkembangan dan perubahan masyarakat hukum
tidak tertulis bersifat luwes dan mampu mengikuti
perkembangan dan perubahan masyarakat
2. Hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum,
hukum tidak tertulis tidak
3. Hukum tertulis dikeluarkan oleh pihak yag
berwenang dan pembentukannya secara prosedural,
hukum tidak tertulis lahir dan terbentuk dari
kesadaran masyarakat

4. Berdasarkan isi atau
kepentingan yang diaturnya
Hukum Privat  hukum
yang mengatur kepentingan
pribadi dan cara
mempertahankannya
dilakukan oleh masing-
masing individu
Hukum Publik  hukum
yang mengatur kepentingan
publik atau kepentingan
umum dan cara
mempertahannya dilakukan
oleh aparat negara

5. • Awalnya dikenal di sistem hukum civil law dimana
terdapat dalam hukum romawi (corpus luris civilis)
• Hukum publik  hukum yang berkenaan dengan
kesejahteraan negara romawi
• Hukum privat  hukum yang berkenaan dengan
kepentingan perseorangan
• Van Apeldoorn mengatakan hukum privat adalah
peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah
kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal
dipertahankan atau tidak, diserahkan kepada yang
berkepentingan
• Hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang
objeknya adalah kepentingan-kepentingan umum
sehingga soal mempertahankannya dilakukan oleh
pemerintah

6. Berdasarkan kekuataan berlakunya
• Hukum menambah atau hukum volunter 
hukum yang mengatur hubungan antar individu
yang baru berlaku apabila yang bersangkutan
tidak menggunakan alternatif lain yang
dimungkinkan oleh hukum
• Hukum memaksa atau hukum kompulser
hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik
berdasarkan kepentingan publik maupun
berdasarkan perjanjian dan bersifat mutlak yang
harus ditaati

7. Berdasarkan
Fungsinya atau Cara
Pelaksanaannya
Hukum
Materiil
Hukum Formil

8. Sumber
Sumber Hukum
Materiil
Sumber Hukum
Formil

10. Luas
Berlakunya
Hukum
Umum
Hukum
Khusus