1. Teori konstitusi
YUNANI KUNO
KONSTITUSI SEBAGAI SUATU KERANGKA KEHIDUPAN
POLITIK NEGARA
JAMAN ISLAM
ROMAWI KUNO

2. Teori konstitusi
YUNANI KUNO POLITEIA & NOMOI
(ARISTOTELES)
• LEX REGIA (PERJANJIAN ANTARA RAJA DGN
RAKYAT
• YUNANI JADI JAJAHAN ROMAWI
• LAHIR PAHAM CAECARISMUS (KARENA
TERJADI TRANLATIO EMPIRI (PERPINDAHAN
KEKUASAAN DARI RAKYAT KE RAJA SECARA
MUTLAK)
• SALUS PUBLICA SUPREMA LEX, PRINCIPE
LEGIBUS SOLUTUS EST
ROMAWI KUNO

3. • KONSTITUSI MULAI DINASKAHKAN &
DIPAKAI SEBAGAI CONTOH KONSTITUSI
MODERN SEPERTI SEKARANG BERBENTUK
PERJANJIAN (PIAGAM) MADINAH
• DIANGGAP MODERN KARENA ISINYA
MENGANDUNG 3 HAL HAKEKAT KONTSITUSI
MODERN : STRUKTUR NEGARA, HAM &
PENGAKUAN PLURALISME,
• UNTUK PERTAMAKALI DIADAKAN
PEMILIHAN PIMPINAN NEGARA YANG
SEBELUMNYA TIDAK PERNAH TERJADI DI
DUNIA (SAMPAI PADA KHULAFAURRASYIDIN)
JAMAN ISLAM

4. JAMAN ABAD
MENENGAH
• Jaman Kegelapan Di
Eropa, Berkembang Teori
Teokrasi
• Neg = Civitas (Dei &
Terrena)
• Augustinus (Teori Matahari
& Rembulan)
• Thomas Aquinas (Teori
Dua Pedang)
• Marsilius Van Padua
(Teori Sekulerisme)
-Leges Fundamentalis
(Perjanjian Raja dgn
Rakyat, Kedudukan
Sederajat, Diatur Hak &
JAMAN
RENAISSANCE
• Konstitusi diterima di Eropa
dlm bentuk tertulis
(Perancis)
• Tumbuh paham demokrasi
perwakilan (inggris)
• Nasionalisme sempit
• HAM mulai dimasukkan
dlm konstitusi (Perancis)
• Rosseau (Du contract
social)
• Declaration des droit de’l
home et du citoyen
-Konstitusi sebagai hukum
dasar (tertulis) yang lebih
tinggi dari raja

5. PENGERTIAN KONSTITUSI
 KONSTITUSI : Constitution (Perancis)= Constutuer =
Membentuk = Verfassung (Jerman)
 KONSTITUSI = UUD (DRUNDGESETZ) karena pengaruh
paham kodifikasi
 OLIVER CROMWELL : konstitusi dibuat sebagai pegangan
untuk memerintah
 JAMES BRYCE : konstitusi merupakan kerangka negara
yang diorganisir dengan & melalui hk, dalam hal mana
hukum menetapkan :1. pengaturan mengenai pendirian
lembaga2 yang permanen, 2. fungsi dari alat2 kelengkapan,
3. hak2 tertentu yang telah ditetapkan
 C.F STRONG : konstitusi adalah suatu kumpulan asas2 yang
menyelenggarakan 1. kekuasaan pemerintahan (luas), 2.
hak2 dari yang diperintah, 3 hubungan antara pemerintah &
yang diperintah (HAM)
 PENDAPAT STRONG LBH LUAS, KARENA APA YANG
DIKATAKAN BRYCE OLEH STRONG MASUK DALAM
PENGERTIAN YANG PERTAMA

6. KONSTITUSI LEBIH LUAS DARIPADA UUD
HERMAN HELLER :
1. Konstitusi mencerminkan
kehidupan politik di dalam
masyarakat sebagai suatu
kenyataan (sosiologis &
politis)
2. konstitusi merupakan satu
kesatuan kaidah yg hidup dlm
masy (konstitusi di
abstraksikan/dicarikan unsur2
hukumnya)
3. konstitusi ditulis dlm satu
naskah sebagai hukum
tertinggi
UUD hanya merupakan
F. LASSALLE :
1. pengertian sosiologis /
politis : konstitusi
adalah sintesa faktor2
kekuatan yg nyata dlm
masy. (konstitusi
menggambarkan
kekuasaan2 yg
terdapat dlm supra
maupun infra struktur
politik)
2. pengertian yuridis :
konstitusi adalah suatu
naskah yg memuat
semua bangunan

7. K.C. WHEARE : MODERN CONSTITUTION
 ARTI LUAS : sistem pemerintahan dari suatu negara &
merupakan himpunan peraturan yg mendasari serta
mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan
tugas2nya (disini terdapat campuran peraturan yang
Hukum & non hukum)
 ARTI SEMPIT : sekumpulan peraturan yg legal dalam
lapangan ketatanegaraan suatu negara yg dimuat
dalam suatu dokumen / beberapa dokumen yg saling
terkait
JADI KONSTITUSI ITU BISA DALAM PENGERTIAN
TIDAK TERTULIS & TERTULIS (UUD)

8. UUD merupakan konstitusi tertulis yg mempunyai
batasan-batasan :
 suatu kumpulan kaidah yg memberikan
pembatasan kekuasaan para penguasa;
 suatu dokumen tentang pembagian tugas & petugas
dari suatu sistem politik;
 suatu deskripsi dari lembaga2 negara;
 suatu deskripsi masalah HAM.

9. Kesalahpahaman modern terletak pada penyamaan arti
dari konstitusi dengan UUD, karena konstitusi itu
sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata
tetapi juga bersifat sosiologis & politis.
Suatu UUD memerlukan 2 syarat yg harus
dipenuhi :
1. Syarat bentuk : sebagai naskah tertulis yg
merupakan UU yg tertinggi yg berlaku dlm
negara;
2. Syarat isi (substansi) : hanya merupakan
peraturan yg bersifat pokok saja (tidak semua
masalah penting itu merupakan masalah
pokok)

10. TEORI ILMU HUKUM : kaidah hukum dinyatakan berlaku jika :
1. Secara yuridis, jika penentuannya di didasarkan pada kaidah
yg lebih tinggi (Kelsen) / jika terbentuk menurut cara yg
ditetapkan (Zeven Bergen) / jika menunjukkan hubungan
keharusan suatu kondisi & akibatnya (Logemann). Jika
berlaku secara yuridis saja disebut kaidah mati;
2. Secara sosiologis, kaidah tersebut dapat dipaksakan
berlakunya oleh penguasa walau tidak diterima oleh rakyat
(teori kekuasaan) /kaidah tadi berlaku karena diterima &
diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Jika hanya
berlaku secara sosiologis (teori kekuasaan) menjadi aturan
pemaksa;
3. Secara filosofis : sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai
positif tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis saja
menjadi hukum yg dicita-citakan (ius constituendem)
Agar kaidah hukum berlaku dg baik, maka kaidah hk harus
berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

11. MATERI MUATAN KONSTITUSI
HANS VAN MAARSEVEEN & VAN DER TANG
berdasarkan hasil penelitian konstitusi di dunia, bahwa konstitusi :
- dokumen nasional;
- alat untuk membentuk sistem politik
- alat untuk membentuk sistem hukum
KARENAITU MATERI MUATAN YG HARUS ADA DALAMKONSTITUSI :
A.H. STRUYKEN :
1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau;
2. tingkat2 tertinggi perkembangan ketatanegaraan bgs;
3. pandangan tokoh2 bgs yg hendak diwujudkan, baik wkt sekarang maupun wkt akan datang;
4. suatu keinginan, dg mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bgs hendak dipimpin.
K.C. WHEARE
1. KONST HANYA MERUP DOKUMEN SEMATA;
2. SELAIN DOKUMEN HK JUGA PERNYATAAN TTG PRINSIP2, KEYAKINAN DAN
CITA-CITA.
YG PENTING HRS SESINGKAT MUNGKIN

12. J.G. STEENBEEK
1. JAMINAN TERHADAP HAM DAN WARGA NEGARANYA;
2. DITETAPKANNYA SUSUNAN KETATANEGARAAN SUATU NEGARA
YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL;
3. ADANYA PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN TUGAS KETATANEGARAAN
YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL.
MIRIAM BUDIARDJO
1. ORGANISASI NEGARA. MIS : PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA BADAN
LEG, EKS DAN YUDIKATIF. PEMBAGIAN KEKUASAAN PEM. FEDERAL
DAN PEM NEG BAGIAN. PROSEDUR MENYELESAIKAN MASALAH
PELANGGARAN YURISDIKSI OLEH SALAH SATU BADAN PEM, DSB
2. HAK ASASI MANUSIA;
3.PROSEDUR MENGUBAH UUD;
4. ADAKALANYA MEMUAT LARANGAN UNTUK MENGUBAH SIFAT TER
TENTU DARI UUD

13. KLASIFIKASI KONSTITUSI
K.C. WHEARE (MODERN CONSTITUTION)
1. KONST. TERTULIS DAN KONST TIDAK TERTULIS;
2. KONST. FLEKSIBEL DAN KONST RIGID
3. KONST DERAJAT TINGGI DAN KONST TIDAK DERAJAT
TINGGI;
4. KONST SERIKAT DAN KESATUAN;
5. KONST SIST. PEM PRESIDENSIAL DAN SIST PEM
PARLEMENTER

14. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN KONST
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN KONST DLM NEG BERUBAH DARI JAMAN
KE JAMAN
I. MASA MONARKHI ABSOLUT
KONSTITUSI DIPAKAI SEBAGAI ALAT UNT MELEGALISIR KEK. RAJA
II. MASA PERALIHAN FEODAL MONARKHI KE NEG NAS. DEMOKRASI
KEDUDUKAN KONST SBG BENTENG PEMISAH RAKYAT DG PENGUASA, KMD
BERANGSUR2 BERFUNGSI SBG ALAT RAKYAT DLM PERJUANGAN KEK.
MELAWAN GOL PENGUASA
SETELAH PERJ. DIMENANGKAN RAKYAT, KONST BERUBAH KEDUDUKAN DAN
PERANNYA DR SEKEDAR PENJAGA KEAMANAN DAN KEPENT. HIDUP
RAKYAT THD KEDHOLIMAN GOL PENGUASA, MENJADI SENJATA
PAMUNGKAS RAKYAT UNT MENGAKHIRI KEK. SEPIHAK PENGUASA (RAJA)
DAN UNT MEMBANGUN TATA KEHIDUPAN BARU ATAS DSR LANDASAN
KEPENT. BERSAMA RAKYAT DG MENGGUNAKAN BERBAGAI IDEOLOGI.
SELANJUTNYA KEDUDUKAN DAN FUNGSI KONST DITENTUKAN OLEH IDEOLOGI
YG MELANDASI NEG

15. III. SEJARAH DUNIA BARAT
KONST DIMAKSUDKAN UNT MENENTUKAN BATAS WEWENANG PENGUASA
MENJAMIN HAK RAKYAT
IV. MASA KELAHIRAN DEMOKRASI
KONST DIPAKAI SBG ALAT RAKYAT UNT KONSOLIDASI KEDUDUKAN HK DAN
POL, MENGATUR KEHIDUPAN BERSAMA DAN MENCAPAI CITA BERSAMA
V. MASA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
KONST. UNT MEMBATASI KEK. PENGUASA (DISEBUT PAHAM
KONSTITUSIONAL)
FUNGSI KONST (JIMLY) :
1. SBG PENENTU DAN PEMBATAS KEK. ORGAN NEG;
2. SBG PENGATUR HUB KEK. ANTAR ORGAN NEG
3. SBG PENGATUR HUB KEK ANTAR ORGAN NEG DG WARGA NEG
4. SBG SUMBER LEGITIMASI THD KEGIATAN PENYELNG. KEK NEG.
5. SBG PENYALUR/PENGALIH KEWENANGAN DR SUMBER KEK ASLI
(RAKYAT) KPD ORGAN NEG;
6. FUNGSI SIMBOLIK SBG PEMERSATU (SYMBOL OF UNITY) SBG RUJUKAN
IDENTITAS DAN KEAGUNGAN KEBANGSAAN ( IDENTITY OF NATION)
SERTA SBG CENTRE OF CEREMONY.

16. 7. SBG SARANA PENGENDALIAN MASY, BAIK DLM ARTI SEMPIT HANYA DI BID.
POLITIK, MAUPUN DLM ARTI LUAS MENCAKUP BID. SOSIAL EKONOMI.;
8. SEBAGAI SARANA APEREKAYASA DAN PEMBARUAN MASY (SOCIAL
ENGEENERING ATAU SOCIAL REFORM)
SEDANGKAN PADA PRINSIPNYA TUJUAN KONST ADALAH :
1. UNT. MEMBATASI KESEWENANGWENANGAN TINDAK PEM;
2. MENJAMIN HAK-HAK YANG DIPERINTAH;
3. MERUMUSKAN PELAKSANAAN KEKUASAAN YANG BERDAULAT (RAKYAT)

17. ASAL USUL KONSTITUSI
DILIHAT DR SEJARAH DAN PERTUMBUHAN KONST, ASAL-USUL KONST BISA
DILIHAT DARI DUA SUDUT PANDANG, YAITU DARI SUDT BENTUK NEGARA
DAN DARI SUDUT PEMBENTUK KONSTITUSINYA
DILIHAT DARI SUDUT BENTUK NEG (MEN. HOWGOOD DLM “MODERN
CONSTITUTION SINCE 1787) ADA 3 (TIGA), YAITU :
1. SPONTANEOUS STATE/ SPONTANE STAAT (NEG YG TIMBUL SBG AKIBAT
REVOLUSI), KONST NYA DISEBUT REVOLUTIONARY CONSTITUTION (MIS:
PERANCIS, AS, IRAN)
2. NEGOTIATED STATE/PARLEMENTAIRE STAAT (NEG YG BERDASARKAN
KEBENARAN RELATIF BUKAN KEBENARAN ABSOLUT, SPT RUSIA.
(KEBENARAN MUTLAK ADL ISLAM DG AL QUR’AN, KRISTEN DG INJIL)
KONSTITUSNYA DISEBUT PARLEMENTARIAN CONSTITUTION (KONST.NYA
DIBUAT DG NEGOSIASI KADANG-KADANG SPT DAGANG SAPI) MIS: PRC
3. DERIVATIVE STATE/ALGELEIDE STAAT, KONSTITUSINYA DISEBUT NEO-
NATIONAL CONSTITUTION.
DERIVATVE STATE INI NEG YG KONST. NYA MENGAMBIL PENGALAMAN DR
NEG2 YG SDH ADA (HANYA MENIRU,TDK ADA BUAH PIKIRAN ASLI)

18. DARI SUDT PEMBENTUK KONSTITUSI
1. DIBUAT OLEH RAJA
2. DIBUAT BERSAMA-SAMA RAKYAT DAN RAJA (PACTUM)
3. DIBUAT OLEH RAKYAT SELURUHNYA
4. DIBUAT OLEH BADAN KONSTITUANTE
5. DIBUAT PEMERINTAHAN DIKTATOR

19. ARTI PENTING DAN NILAI KONSTITUSI
KONSTITUSI MEMPUNYAI ARTI PENTING KARENA DI DALAMNYA MEMUAT HAL-
HAL YG POKOK DAN DI DLMNYA MEMPUNYAI TUJUAN SBG, YAITU :
HAMID S. ATTAMIMI
KONST PENTING KARENA :
1. SEBAGAI PEMBERI PEGANGAN;
2. SEBAGAI PEMBERI BATAS;
3. BAGAIMANA KEKUASAAN NEG HRS DIJALANKAN.
STRUYKEN
KONST PENTING KRN BERUPA DOKUMEN FORMAL YG BERISI :
1. HASIL PERJUANGAN POL DI WAKTU YG LAMPAU;
2. TINGKAT2 TERTINGGI PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN BGS;
3. PANDANGAN TOKOH2 YG HENDAK DIWUJUDKAN;
4. SUATU KEINGINAN, DG MANA PERKEMB. KEHIDUPAN KETATANEGARAAN
BGS HENDAK DIPIMPIN

20. PRINGGODIGDO
1. MEMENUHI UNSUR PEMERINTAHAN YG BERDAULAT;
2. WILAYAH TERTENTU;
3. RAKYAT
4. PENGAKUAN DARI NEG LAIN
KE EMPAT HAL TSB DI ATAS BELUM CUKUP MENJAMIN TERLAKSANANYA
FUNGSI KENEGARAAN SUATU BGS KALAU BELUM ADA KONST (HK DSR)
DJOKO SOETONO
1. DARI SEGI ISI KRN MEMUAT DSR DR STRUKTUR DAN FUNGSI NEG;
2. DR SEGI BENTUK KRN YG MEMBUAT BUKAN SEMBARANG ORANG/BADAN
K.C. WHEARE
PENTINGNYA KONST KRN DIBUAT OLEH SEBUAH BADAN YG MEMPUNYAI
“WEWENANG HK”, YAITU BADAN YG DIAKUI SAH UNT MEMBERIKAN
KEKUATAN HK PADA KONSTITUSI
DI DALAM PRAKTEKNYA, TIDAK ADA PERTALIAN NYATA ANTARA PEMBUAT
KONSTITUSI DENGAN PELAKSANA KONSTITUSI, KARENA ITULAH TIMBUL
NILAI KONSTITUSI, YAITU :

21. KARL LOEWENSTEIN MEMBERIKAN 3 (TIGA) NILAI KONST, YI :
1. KONST YG MEMPUNYAI NILAI NORMATIF
YAITU KONSTITUSI YG DILAKSANAKAN SECARA MURNI DAN KONSEKUEN (BAIK
BERLAKU SECARA YURIDIS, SOSIOLOGIS MAUPUN FILOSOFIS);
2. KONSTITUSI YG MEMPUNYAI NILAI NOMINAL
YAITU KONSTITUSI YG SECARA HUKUM BERLAKU NAMUN DLM KENYATAANNYA
KURANG SEMPURNA, SEBAB ADA PASAL2 TERTENTU DR KONST. ITU
YANG DALAM KENYATAANNYA TIDAK BERLAKU;
3. KONSTITUSI YG MEMPUNYAI NILAI SEMANTIK
KONSTITUSI TSB HANYA SEKEDAR ISTILAH BELAKA, SEDANGKAN DLM
PELAKSANANNYA HANYA DIMAKSUDKAN UNT. KEPENTINGAN PIHAK
PENGUASA.

22. SUPREMASI KONSTITUSI
BENARKAH KONSTITUSI MEMPUNYAI DERAJAT TINGGI DALAM NEGARA?
INI BISA DILIHAT DARI 2 (DUA) ASPEK, YAITU :
1. ASPEK HUKUM (DG PERTIMBANGAN)
A. KONST. DIBUAT OLEH BD. PEMBUAT UUD/LEMBAGA2;
B. KONST DIBENTUK ATAS NAMA RAKYAT;
C. PROSES PEMBUATANNYA, KONST DITETAPKAN OLEH BADAN/LEMBAGA
YG DIAKUI KEABSAHANNYA.
2. ASPEK MORAL
A. KONST BERADA DIBAWAH LANDASAN MORAL;
B. KONST TDK BOLEH BERTENTANGAN DG NILAI UNIVERSAL ETIKA
MORAL
KALAU KONST SEBAGAI HK YG TERTINGGI YG HRS DITAATI OLEH SEMUA
RAKYAT MAUPUN PENGUASA, MUNCUL MASALAH
SIAPA YANG MENJAMIN BAHWA KETENTUAN KONSTITUSI BENAR2
DISELNGGARAKAN MENURUT JIWA DAN KATA2 DARI NASKAH????

23. UNTUK MENJAGA AGAR KONSTITUSI BENAR2 DISELENGGARAKAN
MENURUT JIWA DAN KATA2 DARI NASKAH PERLU ADA :
CONSTITUTIONAL REVIEW
MODEL AUSTRIA : CONSTITUTIONAL COURT (MAHKAMAH KONSTITUSI),
UNTUK MELAKSANAKAN CONST. REVIEW
MODEL PRANCIS : CONSTITUTIONAL COUNCIL (BADAN KONSTITUSI),
UNTUK MELAKSANAKAN CONST. PREVIEW
MODEL AMERIKA SERIKAT : SUPREME COURT, UNTUK MELAKSANAKAN
CONST. REVIEW;
MODEL VENEZUELA : MAHKAMAH AGUNG (ADA BADAN TERSENDIRI),
UNTUK MELAKSANAKAN CONST. REVIEW
MODEL SUPREMASI PARLEMEN : TIDAK DIKENAL CONST. REVIEW
MAUPUN PREVIEW, SEBAB PADA NEG MODEL INI PRODUK SUATU
BADAN TIDAK BISA DIUJI OLEH BADAN LAINNYA
NEG SUPREMASI PARLEMEN DIBAGI YANG STRUKTURAL (SEMUA NEG
KOMUNIS DAN INDONESIA) DAN NON STRUKTURAL (INGGRIS,
BELANDA)
DI INDONESIA, MK BERTUGAS UNTUK MENJAGA DAN MENAFSIR KONST

24. PERUBAHAN KONSTITUSI
ADA 2 (DUA) SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI, YAITU :
1. JIKA KONST. DIUBAH, MAKA YG AKAN BERALAKU ADL KONST YG BARU
SECARA KESELURUHAN. ARTINYA KONST YG SDH DIUBAH BAGIAN ATAU
BAGIANNYA;
2. JIKA KONST. DIUBAH, MAKA KONST ASLI TETAP BERLAKU. PERUBAHAN
KONST TSB MERUPAKAN AMANDEMEN DARI KONST YG ASLI TADI DKL
AMANDEMEN TSB MERUPAKAN ATAU MENJADI BAGIAN DARI KONST. MIS:
AS
CARA MENGUBAH KONSTITUSI
K.C. WHEARE
1. BEBERAPA KEKUATAN YG BERSIFAT PRIMER;
2. PERUBAHAN YG DIATUR DLM KONST (FORMAL AMANDEMEN);
3. PENAFSIRAN SECARA HUKUM (INTERPRETATION CONST);
4. KEBAIASAAN DAN KEBIASAAN YG TDP DLM BIDANG KETATANEGARAAN
(USAGE AND CONVENTION).

25. C.F. STRONG
1. PERUBAHAN YG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG KEKUASAAN
LEGISLATIF, TETAPI MENURUT PEMBATASAN2 TERTENTU, YAITU
A. HRS DIHADIRI MISAL 2/3 DAN DISETUJUI 2/3 (KUOROM);
B. LPR DIBUBARKAN DAN DIBUAT LPR BARU UNT. MENGUBAH KONST;
C. DLM SIST. DUA KAMAR, KEDUA KAMAR LPR HRS MENGADAKAN SIDANG
GABUNGAN DG SYARAT2 SPT A
2. DILAKUKAN OLEH RAKYAT MELALUI REFERENDUM;
3. DILAKUKAN OLEH SEJUMLAH NEG2 BAGIAN (NEG SERIKAT);
DILAKUKAN OLEH SUATU KONVENSI ATAU OLEH LEMBAGA NEG KHUSUS YG
DIBENTUK HANYA UNT. KEPERLUAN PERUBAHAN;
CARA LAIN
1. VERFASSUNGSANDERUNG, YAITU PERUBAHAN SESUAI PASAL2
KONSTITUSINYA;
2. VERFASSUNGSWANDLUNG, YAITU PERUBAHAN DILUAR CARA2 YANG
DITETAPKAN OLEH KONT. MIS : KONVENSI, KUDETA, REVOLUSI, DLL

26. MENGAPA UNTUK MERUBAH KONST HARUS SULIT ???
MENURUT K.C. WHEARE
. AGAR DIPERTIMBANGKAN SECARA MASAK, TDK SECARA SERAMPANGAN
DAN DENGAN SADAR;
2. AGAR RAKYAT MENDAPAT KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PANDANGANNYA SEBELUM PERUBAHAN DILAKUKAN;
3. AGAR KEKUASAAN NEG SERIKAT DAN KEKUASAAN NEG2 BAGIAN TIDAK
DIUBAH SEMATA-MATA OLEH PERBUATAN MASING-MASING PIHAK
SECARA TERSENDIRI;
4. AGAR HAK-HAK PERORANGAN ATAU KELOMPOK SEPERTI MINORITAS
BAHASA/AGAMA/BUDAYA MENDAPAT JAMINAN.

27. DAYA IKAT KONSTITUSI
FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YG MEMPENGARUHI WARGA NEGARA MENTAATI
SUATU KONSTITUSI ??
PENDEKATAN DR ASPEK HUKUM
KONT MENGIKAT, KRN IA DUTETAPKAN OLEH BADAN YG BERWENANG
MEMBENTUJ HK, DAN KONTS ITU DIBUAT UNT DAN ATAS NAMA RAKYAT
(POSITIVISME HK)
KONT MENGIKAT KRN IA MERUP ALAT UNT MEMBATASI KEK. NEG (PRINSIP NEG
BERDASAR ATAS HK)
PENDEKATAN DR ASPEK POLITIK
HK ADL PRODUK POL.YG TELAH MENJADIKAN BD. KONSTITUANTE SBG BD
PEMBUAT KONTS, SHG PRODUK POL YG BERUPA KONSTItUSI MEMPAUNYAI
DAYA IKAT PEMBERLAKUANNYA BG WN.
PENDEKATAN DR ASPEK MORAL
KONT MEMPUNYAI DAYA IKAT THD WN KRN PENETAPAN KONT DIDASARKAN
PD NILAI2 MORAL (HK ALAM), KRN MORAL ADL PENGATURAN PERB. MAN DR
SEGI BAIK DAN BURUKNYA