1. 1. Peran antropologi hukum dalam memberikan suatu analisa hukum terhadap
perkembangan masyarakat
Peran Antropologi Hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum kepada
masyarakat non state law, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak
menjadi sistem kajian referensi pembuat undang-undang. Ilmu Antropologi Hukum dapat
dilihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di
pengadilan-pengadilan. Hakim yang memiliki pengetahuan akan menggali sumber-sumber
hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan.
Antropologi Hukum menitikberatkan pada budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi
masalah hukum.
2. Tujuan Khusus Antropologi dalam membangun sitem pengendalian di masyarakat
• Antropologi Hukum tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu masyarakat,
manusia dipelajari dengan cara membandingkan budaya yang berkembang.
• Antropologi Hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana
bagian-bagiannya saling bertautan.
• Antropologi Hukum modern memperlakukan sama dalam perhatiannya pada kekuatan-
kekuatan sosial dan hal-hal superorganis dengan peranan individu.
• Antropologi Hukum tidak memandang masyarakat dalam kesimbangan yang mengalami
3. Landasan Teoritis, Antropologi hukum dibutuhkan dalam perkembangan hukum
saat ini
Di Negara Indonesia seperti kita ketahui bahwa hukum di Indonesia ialah hukum yang
berlaku sekarang di Indonesia (Ius Constitutum), berlaku disini berarti yang memberikan
akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup, sedangkan sekarang adalah
menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan bukan pergaulan hidup
masa lampau, di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat pada
Republik Indonesia dan bukan negara lain. Tata hukum disebut juga Hukum Positif atau Ius
Constitutum, sedang hukum yang dicita-citakan adalah Ius constituendum.
4. Fungsi Antropologi di dalam sistem hukum saat ini
Nilai-nilai budaya secara kongkrit meliputi norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap
warga masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan berbagai peranan dalam berbagai
situasi sosial. Norma-norma sosial tersebut saling berkaitan satu sama lain dan sebagai
akibatnya akan membentuk suatu lembaga sosial yang akan mempermudah manusia dalam
mewujudkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau gambaran ideal mengenai cara
hidup yang dianut dalam kelompoknya. Nilai-nilai atau gambaran ideal yang telah ada dalam
masyarakat itu, hendak dilestarikan melalui cara hidup masyarakat dan salah satu cara untuk

2. mendorong para anggota masyarakat untuk melestarikan kebudayaan melestarikan itu adalah
hukum.
5. Antropologi hukum sangat erat mempelajari tentang perilaku-perilaku atau
pranata sosial terhadap perkembangan hukum saat ini
Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap
baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menanggap
menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Woods mendefinisikan
nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan
tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu
dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal
ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. tak heran apabila
antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.
Contoh, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai persaingan karena dalam
persaingan akan muncul pembaharuan-pembaharuan. Sementara apda masyarakat
tradisional lebih cenderung menghindari persaingan karena dalam persaingan akan
mengganggu keharmonisan dan tradisi yang turun-temurun.
6. Yang membedakan sistem penelitian antropologi hukum dengan penelitian ilmu
hukum saat ini
Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang
berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan
terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; terjadi kekosongan
hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Jadi dalam ruang lingkup ini
dimaksudkan bahwa lapisan dogmatic hukum timbul apabila terjadi suatu perkara atau
masalah dan terdapat perbedaan pendapat atau prisip yang dikarenakan peraturan yang
kurang relevan.
Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum
dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka
berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan,
dan kadaluawarsa. Yang dimaksudkan, bahwa teori hukum harus mengandung konsep yang
berhubungan dengan rana hukum. Dan apabila tidak mengandung unsure tersebut, maka
bukan merupakan tataran dari teori hukum.
Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam
tataran filsafat hukum. Jadi semua permasalahaan mengenai seputar asas hukum saja yang
menjadi tataran filsafat hukum.

3. 7. Ilmu antropologi hukum ditekankan agar senantiasa mempelajari pola-pola
sengketa di dalam masyarakat
Dengan pengendalian social diharapkan para warga masyarakat berlaku conform dengan
norma sehingga suatu keadaan yang damai dapat tercipta. Namun dalam kenyataan di semua
masyarakat ada saja individu yang tidak mengindahkan norma, dan tindakan itu merugikan
ke pentingan orang lain. Hubungan yang tadinya bersifat serasi mengalami gangguan. Bila
pelanggaran norma itu masih dianggap belum melewati batas (batas toleransi yang tidak sama
dalam semua kebudayaan), maka mungkin suatu sengketa belum sempat terjadi. Dengan
bermaaf – maafan atau dengan janji pelanggaran tidak akan berulang lagi, hubungan dapat
kembali kepada keadaan yang serasi. Berlainan halnya dengan pelanggaran yang dianggap
melewati batas toleransi. Di berbagai tempat di Indonesia pada tingkat komunitas pedesaan
ada dewan – dewan seperti hadat ini, yang srtukturnya tidak tetap dan yang berkumpul bila
ada sengketa diajukan kepadanya. Dalam istilah hukum adat, dewan semacam itu dinamakan
peradilan desa. Dalam undang – undang yang mengatur tentang badan – badan peradilan di
Negara kita sampai dengan tahun 1970 diakui peradilan desa yang merupakan lembaga
masyarakat sebagai suatu badan asli yang fungsinya menyelesaikan sengketa menurut hukum
adat. Namun dengan keluarnya ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU no.
14 tahun 1970), maka pengakuan itu di cabut, sehingga resminya peradilan desa tidak lagi
disebut suatu dewan yang menyelesaikan sengketa.