16. ‹ ›
1
/14
Share
Related
More
Pph pasal 22 2953 views Like
Pph psl 22 54 views Like
PPh Pasal 22 1373 views Like
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15 1381 views Like
Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009 6010 views Like
17. Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009 5570 views Like
Tax Planning Atas Kredit Pajak 20022 views Like
Bendahara dan kewajiban-pajak 148 views Like
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26 69 views Like
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun 6216 views Like
Pph 22 dan ppn bendahara 720 views Like
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3953 views Like
PMK 146 2013 484 views Like
18. 222 241 views Like
Intimakalah 121022010634-phpapp01 134 views Like
Pajak Penjualan Barang Mewah 506 views Like
P ph pasal 22 274 views Like
TUGAS PAPER ADMINISTRASI PERPAJAKAN 361 views Like
Ppn & p pn bm 886 views Like
Pajak 659 views Like
Tugas pajak penghasilan 63 views Like
UU Perpajakan 1122 views Like
19. Praktikum komputer dan administrasi perpajakan 505 views Like
Persandingan uukup 369 views Like
2 327 views Like
Kode pajak 1267 views Like
UU Nomor 42 Tahun 2009 4071 views Like
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang
nomor 7 tahun 198...… 7650 views Like
Pengembalian Pajak 593 views Like
Paper PENGEMBALIAN PAJAK 357 views Like
Paper PENGEMBALIAN PAJAK 301 views Like
20. Paper Thomi Irvan 230 views Like
Paper Thomi Irvan 182 views Like
ppn dan ppnbm 151 views Like
00 petunjuk 1770 s 2009 4280 views Like
Kelompok 8 203 views Like
Dino 212 views Like
Makalah PPh pasal 22
Follow
by N'ciez-k D'purpleLover
21. on Dec 18, 2013
inShare
5,645 views
No comments yet
Subscribe to comments Post Comment
1 Like
Dhaniswari 1 month ago
Makalah PPh pasal 22 Document Transcript
1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang kaya
akan budaya dan sumber daya alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami
perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sector
demi meningkatkan pendapatan atau kas Negara guna membiayai pembangunan dan
biaya – biaya Negara.dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah
memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan APBD,
dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Dalam hal ini menjelaskan
bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan Negara yang ada untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluan untuk
meningkatkan pembangunan. Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yag sangat
kuat oleh sebab itu sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam
membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negeri.
Namun pada kenyataannya Indonesia pada saat ini hanya mampu menjadi penonton
ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan kontrofersial yang dambil
oleh pemerintah Indonesia yang tergabung dalam pembebasan PPh pasal 22 dengan
Negara Cina, pada konteks tersebut kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena
22. penduduk cina yang begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat
menjadi sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri. Akan tetapi para produsen
dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk – produk yang dihasilkan oleh
negeri tirai bamboo tersebut. Dalam hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan dalam
melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh pasal 22
bergantung pada kebijakan yang diambil oleh peraturan pemerintah. Pajak penghasilan
merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, instansi atau 1
2. lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, badan – badan tertentu yang berkenaan dengan
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hokum PPh pasal 22
adalah UU pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, pasal 22. Untuk lebih memahami
secara mendalam dan kompherensif mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 22, maka
yang akan dibahas dalam makalah ini adalah paparan mengenai PPh pasal 22. B. Tujuan
Makalah ini disusun dengan maksud sebagai berikut : - Untuk memenuhi tugas mata
kuliah Pengantar Perpajakan - Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai PPh
pasal 22 2
3. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 adalah pemungutan
pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian / penjualan
barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh pasal
22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok / pembeli barang
dari badan – badan tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut
oleh: 1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib Pajak
Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. B. Objek dan
Pemungut PPh Pasal 22 Berikut merupakan objek dan pemungut PPH Pasal 22, antara
lain : No. Objek Pembelian 1 Pemungut Barang oleh Pihak yang membayar / membeli:
Bendaharawan Pemerintah dan - Bendaharawan Pemerintah DJA - DJA ( Direktorat
Jenderal Anggaran ) Pembelian 2 barang oleh BUMN/D BUMN/BUMD yang bersumber
dari dana APBN dan atau APBD Pembelian barang oleh badan Badan tertentu 3 tertentu
yang bersumber dari dana APBN maupun non APBN 4 - Impor Barang : - Dilakukan
oleh importer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) 3
4. - yang memiliki API - Dilakukan oleh Bank Devisa importer yang tidak memiliki API
- Yang tidak dikuasai ( lelang) Pembelian bahan untuk industri Industri tertentu yang
bergerak di 5 tertentu atau eksportir dari bidang pertanian, perkebunan dan pedagang
pengumpul 6 7 perikanan Penjualan bahan bakar minyak, Produsen atau importer bahan
gas, dan pelumas bakar minyak, gas, dan pelumas Penjualan barang yang tergolong
Wajib Pajak Badan yang mewah melakukan penjualan tersebut Penjualan hasil industry
tertentu : Industry tertentu yang menjual - Baja - Otomotif - Semen - 8 Kertas Rokok C.
Tarif PPh Pasal 22 Berikut merupakan tariff PPH Pasal 22, antara lain : No. 1 Objek
Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara Pemerintah, BUMN/D, dan
badan tertentu Tarif 1,5% Impor Barang: 3 - Yang menggunakan API 2,5% - Yang tidak
menggunakan API 7,5% - 2 Yang tidak dikuasai ( Lelang ) 7,5% Pembelian bahan –
bahan untuk keperluan industry / ekspor dari pedagang pengumpul 2,5% Penjualan oleh
23. pertamina : 5 - Premium, Solar, Premix, Super TT 0,25% - 4 Minyak Tanah, LPG,
Pelumas 0,3% Penjualan oleh Selain Pertamina: 4
5. - Premium, Solar, Premix, Super TT - Minyak tanah, LPG, Pelumas 0,3% 0,3%
Penjualan hasil industry tertentu : - 0,1% - Baja 0,3% - Otomotif 0,45% - Semen 0,25% -
6 Kertas Rokok 0,15% Selain tarif di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib pajak badan
tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat
mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
mewah, diantaranya : a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan
harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) c. Rumah beserta
tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00
(Sepuluh Miliar Rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 d. Apartemen,
kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan/atau bangunan lebih dari 400 m2 e.
Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan.
Jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya
dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan dengan
kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan
PPnBM. 5
6. Selain tarif pajak yang tercantum di atas, terdapat tariff sebagai berikut : - Impor
kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang menggunakan API sebesar 0,5% -
Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pajak dipungut 100% lebih tinggi
dari tarif PPh pasal 22. D. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 Berikut merupakan
bukan objek PPh pasal 21, antara lain: 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan
dengan Surat Keterangan Bebas (SKB). 2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea
Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC. 3. Impor sementara
jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan
oleh Dirjen BC. 4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya
yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos. 6. Emas batangan yang akan di proses
untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan
SKB. 7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara. 8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama
atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan
pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. E. Saat
Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 1. Atas impor barang terutang dan
dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea
Masuk ditunda atau 6
7. dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4 ) terutang dan dipungut pada saat pembayaran; 3.
Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) terutang
24. dan dipungut pada saat penjualan; 4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran
Barang (Delivery Order); 5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian. F. Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 1. PPh Pasal 22 atas impor barang
(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor oleh importir dengan
menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22
atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank
persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu)
hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7
(tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. 2. PPh Pasal 22 atas impor
harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk
ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian
dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20
setelah masa pajak berakhir. 3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak
rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap
tiga, yaitu : a. lembar pertama untuk pembeli; b. lembar kedua sebagai lampiran laporan
bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak; 7
8. c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke
KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir. 4. PPh Pasal 22
atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3) disetor oleh
pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos
paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. 5. PPh Pasal 22
atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh
pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan
formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir. 6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat
mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas
nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan
SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 7. PPh
Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6)
disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti
pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu: a. lembar pertama untuk pembeli; b. lembar
kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak; c. lembar ketiga
untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara
menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah
Masa Pajak berakhir. 8
9. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan
dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan
25. dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. G. Cara Menghitung PPh Pasal 22 1. Cara
menghitung PPh pasal 22 atas kegiatan Impor Barang Besarnya PPh pasal 22 atas impor:
Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5%
dari nilai impor. PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Importir Yang tidak menggunakan Angka
Pengenal Imortir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor PPh Pasal 22
= 7,5% x Nilai Importir Yang tidak dikuasai,tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari
harga jual lelang. PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang Catatan : Yang dimaksud
dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan
bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost Insurance Freight (CIF) +Bea Masuk+
Pungutan pabean lainnya. Contoh 1: PT ANGGARA, memiliki nomor API, melakukan
impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sbb: Harga Komputer
(Cost)……………………US$ 20,000.00 Asuransi (Insurance)
………………………US$ 1,000.00 Biaya angkut (Freight) …………………….US$
4,000.00 Harga Pabean ……………………………..US$ 25,000.00 Pungutan : - Bea
Masuk 20% …………………………US$ 5,000.00 - Bea Masuk Tambahan 10%
……………US$ 2,500.00 NILAI IMPOR ………………………………US$ 32,500.00 9
10. Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor:pemberitahuan impor barang)
nilai kurs US $ 1.00= Rp 10.000,00 maka: — Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$
32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp 325.000.000,— PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp
325.000.000,00 x 2,5% = Rp 8.125.000,00 Contoh 2: Seperti soal nomor diatas, tetapi PT
ANGGARA tidak memiliki API, maka perhitungan PPh Pasal 22 adalah : Dasar
pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp 325.000.000,PPh Pasal 22
yang harus dipungut :Rp 325.000.000,00 x 7,5% = Rp 24.375.000,2. Cara Menghitung
PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai dengan APBN/ APBD PPh Pasal 22
= 1,5% x Harga Perolehan Atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau
belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.
Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah: Pembayaran atas
penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah
kurang dari Rp 1.000.000,00. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar
minyak,listrik,gas,air minum/PDAM, dan benda-benda pos. Pembayaran/ pencairan dana
Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Contoh 3 :
PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negri
senilai Rp 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Depdagri. Dalam kontrak
penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah
termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 10
11. Diminta : Hitunglah PPh Pasal 22 PT Jayadi Maju Jawab : - Dasar Pengenaan PPh
Pasal 22: (100/110 x Rp 220 juta)= Rp200.000.000,00. - PPh Pasal 22 yang dipungut
Bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran: Rp 200.000.000,00 x 1,5%= Rp
3.000.000,00 3. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri
Otomotif di Dalam Negeri. Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan
bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah 0,45% dari dasar pengenaan pajak
(DPP) Pajak Pertambahan Nilai. PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN Penjualan kendaraan
bermotor yg dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industry otomotif ini adalah
penjualan kendaraan bermotor kepada: - Korps diplomatic 4. Instansi pemerintah Bukan
subjek pajak Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi industri
Rokok di dalam negeri Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok
26. pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol (pita cukai),
dan bersifat final. PPh Pasal 22 (Final)= 0,15% x Harga Bandrol 5. Cara Menghitun PPh
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri Besarnya PPh
Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam
negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai. PPh
Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN 11
12. 6. Cara Menhitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di
Dalam Negeri Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada saat
penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak
Pertambahan Nilai. PPh Pasal 22= 0,25% x DPP PPN Yang dikecualikan dari
pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocemen, PT
Semen Cibinong dan PT Semen Nusantara kepada Distributor utama / tunggalnya. 7.
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam
Negeri. Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industry baja pada saat
penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0.3% dari Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 8. Cara Menghitung
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina Besarnya
PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak
dibidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil
produksinya adalah sbb: 1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU
swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan 2. Atas
penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari
penjualan PPh Pasal 22 = 0,25% x Penjualan 3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG,
dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan. PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan 12
13. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam
tahun berjalan yang dipungut oleh: a. Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah,
instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang. b. Badan-badan tertentu, baik badan
pemrintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan
usaha dibidang lainnya. c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang
tergolong sangat mewah B. Saran Setelah penulis memaparkan hal – hal yang berkaitan
dengan PPh pasal 22, penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih taat melakukan
pembayaran pajak guna membantu meningkatkan APBN dan APBD khususnya pada PPh
pasal 22. 13
14. DAFTAR PUSTAKA
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13585
http://armuhammad.wordpress.com/2012/06/19/pph-pasal-22-barang-mewah/
http://septikomariyah.blogspot.com/2012/11/makalah-perpajakan-tarifpajak.html
http://populerkan.blogspot.com/2010/11/makalah-pajak-penghasilan.html
http://indahjewel.blogspot.com/2012/05/makalah-pph-pasal-22.html
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22
http://dedijayadiborneo.wordpress.com/2013/01/14/pajak-penghasilan-pasal22/ 14
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
