Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) tahun anggaran 2021. info tambahan: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2021/08/pmk103-2021-terbit-pemerintah-perpanjang-insentif-ppn-rumah-dtp.html

1. PMK-103 /PMK.010/2021
INSENTIF PPN DTP
ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK
DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN
www.pajak.go.id

2. LATAR BELAKANG
www.pajak.go.id
Meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
masyarakat kelas menengah cenderung menabung dan mengurangi belanja saat pandemi
Merupakan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan dan
keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak
COVID-19
sektor properti dan konstruksi mengalami kontraksi pada tahun 2020, padahal kedua sektor
ini memiliki output multiplier yang tinggi
Perlu diberikan perpanjangan periode insentif PPN DTP Properti hingga
Desember 2021.
2

3. POKOK PENGATURAN
PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan:
1. Rumah Tapak; dan
2. Unit hunian rumah susun
termasuk ruko (rumah toko)
dan rukan (rumah kantor)
yang berfungsi sebagai tempat tinggal
www.pajak.go.id
Penyerahan terjadi pada saat:
1. ditandatanganinya AKTA JUAL BELI, atau
2. ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli lunas*
serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang
dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST)
paling lambat 31 Desember 2021.
Berlaku untuk Masa Pajak
Maret s.d. Desember 2021*
3
BAST didaftarkan di aplikasi “SIKUMBANG” di
KEMENPUPR paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya*

4. POKOK PENGATURAN
Kriteria Rumah Tapak Dan/Atau Rumah Susun Yang Diberikan Fasilitas
Memiliki harga jual maksimal Rp 5 miliar
Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dan
belum pernah dilakukan pemindahtanganan
Rumah sudah mendapatkan Kode Identitas Rumah (KIR)*
Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif
Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak/ unit hunian rumah susun
untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun
www.pajak.go.id
4
• WNI memiliki NPWP atau NIK
• WNA memiliki NPWP
*Kode Identitas Rumah = Kode dari Aplikasi “SIKUMBANG” di KEMENPUPR

5. POKOK PENGATURAN
Besaran PPN DTP
100%
Harga jual rumah tapak dan
unit hunian rumah susun
paling tinggi Rp 2 miliar
50%
Harga jual rumah tapak dan
unit hunian rumah susun
lebih dari Rp 2 miliar s.d.
Rp 5 miliar
www.pajak.go.id
Apabila telah dilakukan pembayaran uang muka
atau cicilan untuk transaksi yang pembayarannya
paling lama bulan Januari 2021:
PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas
PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan
dan pelunasan yang dibayarkan selama periode
pemberian PPN DTP berdasarkan PMK ini
5

6. POKOK PENGATURAN
Kewajiban Penjual (Pengusaha Kena Pajak)
www.pajak.go.id
• Registrasi dilakukan melalui asosiasi pengembang perumahan
• Petunjuk: SE-06 Tahun 2020 pada tautan
https://asosiasi.ppdpp.id/
• Akun “SIRENG” digunakan untuk login pada aplikasi “SIKUMBANG”
Mendapatkan akun aplikasi “SIRENG” di KEMENPUPR
6
1
• Registrasi pada tautan: https://sikumbang.ppdpp.id/user/login
• Untuk mendapatkan Kode Identitas Rumah
Mendapatkan Kode Identitas Rumah melalui aplikasi
“SIKUMBANG” di KEMENPUPR
2

7. POKOK PENGATURAN
Kewajiban Penjual (Pengusaha Kena Pajak)
www.pajak.go.id
Membuat Faktur Pajak
7
3
Mencantumkan PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
103/PMK.010/2021 menggunakan:
Untuk PPN DTP 100% : Faktur Pajak 07, dengan DPP 100% dari harga jual
Untuk PPN DTP 50% : Faktur Pajak 01, dengan DPP 50% dari harga jual
Faktur Pajak 07, dengan DPP 50% dari harga jual
Mencantumkan NPWP atau NIK Pembeli
Mencantumkan Kode Identitas Rumah pada nama barang*

8. POKOK PENGATURAN
Kewajiban Penjual (Pengusaha Kena Pajak)
www.pajak.go.id
Mengupload BAST
8
4
Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN
Membuat laporan realisasi PPN DTP
5
Mendaftarkan BAST pada aplikasi
“SIKUMBANG” di KEMENPUPR

9. POKOK PENGATURAN
Tidak Mendapatkan Fasilitas PPN DTP jika:
www.pajak.go.id
Dilakukan sebelum dan setelah periode PPN DTP
Dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan
Tidak menggunakan Faktur Pajak sesuai ketentuan
Tidak melaporkan laporan realisasi
9
Tidak mendaftarkan BAST*

10. Cicilan 3 Cicilan … Cicilan … Cicilan …
www.pajak.go.id
10
Cicilan …
JAN FEB MAR APR …. JUL AGT … DES
2021
ILUSTRASI PERIODE FASILITAS
DES
2020
Cicilan 2 Cicilan 3 Cicilan … Cicilan … Cicilan … Cicilan … Lunas
Cicilan 1
150 Jt
Uang Muka
50 jt
FASILITAS PPN DTP à 1,8 M*
Harga Jual = 2 M
Cicilan 1
150 Jt
Uang Muka
50 jt
Cicilan 1
150 Jt
TIDAK MENDAPAT FASILITAS PPN DTP
Lunas
Cicilan …
* Sepanjang memenuhi ketentuan PMK- 103/PMK.010/2021

11. www.pajak.go.id
11
KETENTUAN PERALIHAN
Atas rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan
fasilitas pembebasan PPN, tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung
Pemerintah pada PMK ini;
Terhadap rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah:
• diserahkan sebelum berlakunya PMK-103 /PMK.010/2021; dan
• diserahkan dengan memenuhi Pasal 3 PMK-21,
• tetap diberikan PPN ditanggung Pemerintah;
• Namun, BAST tetap didaftarkan paling lambat 31 Agustus 2021.
Terhadap rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang
• belum diserahkan dengan memenuhi Pasal 3 PMK-21,
• namun telah dilakukan pembayaran sebelum berlakunya PMK-
103/PMK.010/2021
• maka PPN DTP diberikan mengikuti ketentuan PMK-
103/PMK.010/2021
• FP yang telah diterbitkan sebelum PMK-103/PMK.010/2021 tidak
dilakukan pembetulan atau penggantian;

12. Cicilan 1 Cicilan 2 Cicilan 3 Cicilan … Cicilan … Cicilan …
Uang Muka
www.pajak.go.id
12
Cicilan 1 Cicilan 2 Cicilan 3 Cicilan … Lunas
Uang Muka
Fasilitas PPN DTP tetap diberikan sesuai dengan
PMK-21 sepanjang telah diserahkan dengan:
1. Akta Jual Beli dan BAST; atau
2. Surat Keterangan Lunas dan BAST
Cicilan … Lunas
Fasilitas PPN DTP diberikan sesuai dengan
PMK-103/PMK.010/2021 :
1. Ada Kode Identitas Rumah
2. Akta Jual Beli dan BAST atau PPJB dan
BAST
3. BAST didaftarkan
Tidak diwajibkan membetulkan faktur pajak dengan
mencantumkan Kode Identitas Rumah
Faktur Pajak WAJIB mencantumkan Kode Identitas
Rumah pada nama barang
JAN FEB MAR APR …. JUL AGT … DES
2021
ILUSTRASI KETENTUAN PERALIHAN

13. www.pajak.go.id

14. www.pajak.go.id
27
Reg. 029/PJ.0911/SLD/B/2021