Makalah ini membahas tentang optimalisasi production sharing contract (PSC) untuk meningkatkan stabilitas pasokan energi di Indonesia. PSC adalah skema bagi hasil produksi minyak dan gas antara pemerintah dan kontraktor. Makalah ini menjelaskan tentang penyebab penurunan produksi energi di Indonesia dan hubungan PSC dengan stabilitas pasokan energi serta cara PSC dapat berkontribusi mengatasi kelangkaan energi.
Peran warga negara dalam pemenuhan kebutuhan listrik bangsa indonesiaSri Sediaz
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas upaya penghematan listrik melalui efisiensi penggunaan daya listrik di rumah tangga dan manfaat-manfaatnya, serta cara kerja pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara beserta komponen dan dampaknya.
Peran warga negara dalam mendukung upaya kebutuhan listrik bangsa indonesiarohimsediaz
Makalah ini membahas upaya masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik melalui penghematan energi dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Secara singkat, penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi, kipas angin daripada AC, mematikan peralatan yang tidak digunakan, dan PLTU batubara menghasilkan listrik melalui pembakaran batubara untuk menghasilkan uap air yang
Peran warga negara dalam pemenuhan kebutuhan listrik bangsa indonesiaSri Sediaz
Dokumen tersebut membahas upaya masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik melalui penghematan energi listrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya penghematan listrik bagi masyarakat dan PLN serta beberapa cara penghematan seperti menggunakan lampu hemat energi dan menggunakan kipas angin daripada AC. Dokumen juga menjelaskan pengertian
Dokumen tersebut merangkum kebijakan energi nasional Indonesia untuk periode 2003-2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi yang efisien dengan mengoptimalkan sumber daya energi terbarukan dan teknologi ramah energi. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan pemberdayaan daerah dalam
Peran warga negara dalam pemenuhan kebutuhan listrik bangsa indonesiaSri Sediaz
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas upaya penghematan listrik melalui efisiensi penggunaan daya listrik di rumah tangga dan manfaat-manfaatnya, serta cara kerja pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara beserta komponen dan dampaknya.
Peran warga negara dalam mendukung upaya kebutuhan listrik bangsa indonesiarohimsediaz
Makalah ini membahas upaya masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik melalui penghematan energi dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Secara singkat, penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi, kipas angin daripada AC, mematikan peralatan yang tidak digunakan, dan PLTU batubara menghasilkan listrik melalui pembakaran batubara untuk menghasilkan uap air yang
Peran warga negara dalam pemenuhan kebutuhan listrik bangsa indonesiaSri Sediaz
Dokumen tersebut membahas upaya masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik melalui penghematan energi listrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya penghematan listrik bagi masyarakat dan PLN serta beberapa cara penghematan seperti menggunakan lampu hemat energi dan menggunakan kipas angin daripada AC. Dokumen juga menjelaskan pengertian
Dokumen tersebut merangkum kebijakan energi nasional Indonesia untuk periode 2003-2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi yang efisien dengan mengoptimalkan sumber daya energi terbarukan dan teknologi ramah energi. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan pemberdayaan daerah dalam
Tantangan pengembangan pembangkit listrik hijau di Indonesia meliputi minimnya penguasaan teknologi dalam negeri, regulasi yang kurang mendukung investasi swasta, biaya tinggi karena ketergantungan impor teknologi, serta keberadaan rente yang menghambat pengembangan energi terbarukan. Pemerintah berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi dengan membangun industri dalam negeri dan melibatkan BUMN, meski
Kedaulatan energi dan harga keekonomian energi berkeadilanSampe Purba
Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pengelolaan energi secara mandiri guna mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Harga energi berkeadilan seharusnya mempertimbangkan biaya produksi, risiko, dan keterjangkauan masyarakat serta sesuai dengan arah pembangunan. Putusan MK menyatakan bahwa negara
this article confirm the commitment of our government to support the renewable energy. In order to the success smoothness of its implementation, alignment and compromising objectives among the various stakeholders should be well considered and managed.
Apa benar penguasaan energi oleh asing bermanfaat bagi rakyat Alat_Survey_Pemetaan
Penguasaan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing. Hal ini
menyebabkan defisit neraca perdagangan energi yang meningkat setiap tahunnya serta
ketergantungan pasokan energi pada luar negeri. Walaupun pemerintah telah membubarkan BP
Migas, pengelolaan energi masih dikuasai oleh perusahaan swasta terutama asing sehingga
kedaulatan energi nasional belum terwujud.
Dokumen tersebut membahas tentang dilema pengelolaan sumber daya energi di Indonesia, yang terkendala oleh berbagai faktor seperti ketergantungan pada teknologi asing, regulasi yang bertabrakan, serta masalah korupsi dan ketidakefisienan. Dokumen ini juga menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berwawasan lingkungan guna kemakmuran rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsumsi, produksi, dan distribusi sebagai tiga kegiatan ekonomi utama. Ia menjelaskan pengertian dan tujuan konsumsi, teori perilaku konsumen seperti Hukum Gossen I dan II, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian produksi dan distribusi beserta komponen-komponennya.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, karena 70 juta orang belum terjangkau listrik dan produksi listrik masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah berupaya menambah kapasitas pembangkit listrik dan memperluas jaringan elektrifikasi, namun tantangan infrastruktur, ketersediaan bahan bakar, dan harga yang naik menjadi kendala.
Dokumen tersebut membahas tentang peran penting kebijakan energi nasional Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) Indonesia sangat bergantung pada energi fosil yang mencapai 95%, (2) cadangan energi fosil semakin menipis sehingga perlu beralih ke energi terbarukan, dan (3) tujuan kebijakan energi nasional adalah meningkatkan keamanan pasokan energi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan
Potensi investasi efisiensi energi di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai USD1,4-9,7 miliar. Studi menunjukkan Indonesia memiliki potensi pasar efisiensi energi terbesar kedua di Asia Tenggara. Namun demikian, belum banyak tindakan investasi yang dilakukan karena berbagai kendala seperti biaya mahal teknologi hemat energi dan keterbatasan akses pembiayaan. Peran ESCO diharapkan dapat menjadi solusi untuk
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaSampe Purba
Infrastruktur gas di Indonesia belum terhubung dan terintegrasi dengan cadangan gas terpencil untuk memasok konsumen. Kebijakan pengelolaan gas perlu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan panjang serta berbagai pihak terkait."
Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan program Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang energi, pertambangan, dan sumber daya alam untuk periode 2014-2019, yang mencakup peningkatan produksi energi, pengurangan korupsi di sektor sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah industri terkait.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam proses revisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun demikian, hingga tahun 2018 atau hampir sembilan tahun, revisi UU Migas tidak kunjung selesai, bahkan belum pernah sekalipun dibahas dalam rapat pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Hingga Kertas Posisi ini disusun, rancangan revisi UU Migas masih dibahas di Badan Legislasi untuk kemudian diusulkan menjadi rancangan usulan Komisi VII DPR.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) membuat usulan rancangan revisi UU Migas dengan pokok-pokok pikiran yang mencakup aspek perencanaan dan pencadangan migas untuk ketahanan energi, model kelembagaan pengelolaan migas, dana abadi migas, pengelolaan dampak lingkungan dan keselamatan kerja sektor migas, serta aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan migas.
Makalah ini membahas perlunya pengembangan energi alternatif di Indonesia mengingat ketergantungan yang tinggi pada batubara dan minyak bumi. Energi alternatif seperti energi angin, panas bumi, dan bioenergi seperti jarak dan nyamplung perlu dikembangkan dan mendapat dukungan pemerintah. Di sisi lain, keberadaan hutan penting untuk menjaga ekosistem dan sumberdaya alam.
Tantangan pengembangan pembangkit listrik hijau di Indonesia meliputi minimnya penguasaan teknologi dalam negeri, regulasi yang kurang mendukung investasi swasta, biaya tinggi karena ketergantungan impor teknologi, serta keberadaan rente yang menghambat pengembangan energi terbarukan. Pemerintah berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi dengan membangun industri dalam negeri dan melibatkan BUMN, meski
Kedaulatan energi dan harga keekonomian energi berkeadilanSampe Purba
Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pengelolaan energi secara mandiri guna mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Harga energi berkeadilan seharusnya mempertimbangkan biaya produksi, risiko, dan keterjangkauan masyarakat serta sesuai dengan arah pembangunan. Putusan MK menyatakan bahwa negara
this article confirm the commitment of our government to support the renewable energy. In order to the success smoothness of its implementation, alignment and compromising objectives among the various stakeholders should be well considered and managed.
Apa benar penguasaan energi oleh asing bermanfaat bagi rakyat Alat_Survey_Pemetaan
Penguasaan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing. Hal ini
menyebabkan defisit neraca perdagangan energi yang meningkat setiap tahunnya serta
ketergantungan pasokan energi pada luar negeri. Walaupun pemerintah telah membubarkan BP
Migas, pengelolaan energi masih dikuasai oleh perusahaan swasta terutama asing sehingga
kedaulatan energi nasional belum terwujud.
Dokumen tersebut membahas tentang dilema pengelolaan sumber daya energi di Indonesia, yang terkendala oleh berbagai faktor seperti ketergantungan pada teknologi asing, regulasi yang bertabrakan, serta masalah korupsi dan ketidakefisienan. Dokumen ini juga menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berwawasan lingkungan guna kemakmuran rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsumsi, produksi, dan distribusi sebagai tiga kegiatan ekonomi utama. Ia menjelaskan pengertian dan tujuan konsumsi, teori perilaku konsumen seperti Hukum Gossen I dan II, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian produksi dan distribusi beserta komponen-komponennya.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, karena 70 juta orang belum terjangkau listrik dan produksi listrik masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah berupaya menambah kapasitas pembangkit listrik dan memperluas jaringan elektrifikasi, namun tantangan infrastruktur, ketersediaan bahan bakar, dan harga yang naik menjadi kendala.
Dokumen tersebut membahas tentang peran penting kebijakan energi nasional Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) Indonesia sangat bergantung pada energi fosil yang mencapai 95%, (2) cadangan energi fosil semakin menipis sehingga perlu beralih ke energi terbarukan, dan (3) tujuan kebijakan energi nasional adalah meningkatkan keamanan pasokan energi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan
Potensi investasi efisiensi energi di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai USD1,4-9,7 miliar. Studi menunjukkan Indonesia memiliki potensi pasar efisiensi energi terbesar kedua di Asia Tenggara. Namun demikian, belum banyak tindakan investasi yang dilakukan karena berbagai kendala seperti biaya mahal teknologi hemat energi dan keterbatasan akses pembiayaan. Peran ESCO diharapkan dapat menjadi solusi untuk
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaSampe Purba
Infrastruktur gas di Indonesia belum terhubung dan terintegrasi dengan cadangan gas terpencil untuk memasok konsumen. Kebijakan pengelolaan gas perlu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan panjang serta berbagai pihak terkait."
Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan program Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang energi, pertambangan, dan sumber daya alam untuk periode 2014-2019, yang mencakup peningkatan produksi energi, pengurangan korupsi di sektor sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah industri terkait.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam proses revisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun demikian, hingga tahun 2018 atau hampir sembilan tahun, revisi UU Migas tidak kunjung selesai, bahkan belum pernah sekalipun dibahas dalam rapat pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Hingga Kertas Posisi ini disusun, rancangan revisi UU Migas masih dibahas di Badan Legislasi untuk kemudian diusulkan menjadi rancangan usulan Komisi VII DPR.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) membuat usulan rancangan revisi UU Migas dengan pokok-pokok pikiran yang mencakup aspek perencanaan dan pencadangan migas untuk ketahanan energi, model kelembagaan pengelolaan migas, dana abadi migas, pengelolaan dampak lingkungan dan keselamatan kerja sektor migas, serta aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan migas.
Makalah ini membahas perlunya pengembangan energi alternatif di Indonesia mengingat ketergantungan yang tinggi pada batubara dan minyak bumi. Energi alternatif seperti energi angin, panas bumi, dan bioenergi seperti jarak dan nyamplung perlu dikembangkan dan mendapat dukungan pemerintah. Di sisi lain, keberadaan hutan penting untuk menjaga ekosistem dan sumberdaya alam.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pengelolaan blok minyak dan gas bumi Masela di Maluku, termasuk perdebatan skema pengembangan lapangan menggunakan onshore atau offshore, serta kajian apakah pengelolaan blok tersebut sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pokok-pokok pikiran koalisi masyarakat sipil dalam merevisi UU Migas 22/2001, terkait permasalahan produksi migas yang menurun, tata kelola yang kurang transparan, dan persoalan hukum kelembagaan pengelolaan migas.
2. Usulan revisi UU Migas menegaskan pentingnya perencanaan migas untuk ketahanan energi
Energi terbarukan untuk indonesia (terjemah paper IEEE)Dimaz Muda
Merupakan sebuah dokumen hasil translasi dari paper IEEE yg dipublish tahun 2011. Paper tersebut ditulis oleh Mohammad Noor & Furong Li.
link paper http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6039326&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6039326
Makalah ini membahas tentang pembangunan LNG receiving terminal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah latar belakang pembangunan LNG receiving terminal untuk mendukung pasokan gas alam dan pembangkit listrik, serta manfaat-manfaatnya bagi Indonesia. Makalah ini juga membahas tentang sistem LNG receiving terminal, teknologi pemanfaatan energi dingin LNG untuk pembangkit listrik, dan kinerja refrigeran yang digunakan.
#NulisAsyik (Acer Indonesia, 2012) Asyiknya Dunia Kita di Social MediaShinta Yanirma
E-book kumpulan cerita pendek.
Merupakan kolaborasi antara Acer Indonesia, Sitta Karina, dan para penulis muda (Prinnisa Almanda, Priscila Stevanni, Puji Eka Lestari, Maria Tarisa, Shinta Yanirma).
"Kegiatan #NulisAsyik besutan Acer Indonesia bersama sejumlah pegiat media sosial di Indonesia intinya ingin mengajak kalian yang punya hobi (dan passion) menulis untuk ikut serta berbagi kisah kehidupan sehari-hari sekaligus mengingat kembali pentingnya etika dalam media sosial."
Brand-naming lessons for domestic businesses in Indonesia: choosing between l...Shinta Yanirma
[A summary of a Master of Business Administration dissertation]
Firms intentionally create foreign brand names to invite beneficial associations of some foreign countries through languages implied by the brand names. However, the consumers’ ability to comprehend the meaning of foreign brand names may partly depend on their familiarity and attitude toward the associated foreign language, which is out of the firms’ control. This research compares consumers’ perceptions about a local language (LL), close foreign languages (CFL) and distant foreign languages (DFL), and their associated brand names in order to gain a better understanding of brand-naming in different language contexts. Data were analysed using multiple regression and paired- samples t-tests. In a survey participated in by 350 Indonesian consumers, (1) there was a clear distinction between perceived meaningfulness and likeability of brand names in LL-CFL-DFL, and (2) selecting brand names in LL or CFL was more beneficial than DFL. However, language familiarity and attitude were not enough to predict brand name meaningfulness and likeability for LL-CFL-DFL. The applicability of this research is limited by sample size, cultural context, and product category, particularly since the demography of survey participants is skewed toward urban, middle-class consumers.
Brand-naming lessons for domestic businesses in Indonesia: choosing between l...Shinta Yanirma
This document summarizes a dissertation on brand naming lessons for domestic businesses in Indonesia when choosing between local and foreign brand names. It begins with an introduction discussing the background and gaps in the literature on foreign branding and brand naming. The research questions examine how brand name meaningfulness and likeability are perceived for local, close foreign, and distant foreign languages from an Indonesian consumer perspective. The dissertation aims to provide implications for domestic businesses on which language creates the best brand names. It utilizes surveys and statistical analysis to test hypotheses and draw conclusions on the effects of language familiarity and attitude.
Skenario: Edukasi Peranan Bank di Masyarakat lewat Media Film - XI Soc 3 SMAN...Shinta Yanirma
Dokumen tersebut merupakan naskah skenario film tentang peranan bank di masyarakat. Terdapat tokoh-tokoh seperti direktur bank, pegawai bank, nasabah, dan warga sekitar yang berinteraksi di dalam dan luar bank.
Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta YanirmaShinta Yanirma
Mencakup deskripsi, current system, target system, sistem penanggulangan, format dokumen, chart of accounts, usecase diagram, activity diagram, ERD, narasi, SOP Pendapatan, dan screenshot aplikasi Ms. Visual Foxpro.
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Dokumen tersebut membahas optimalisasi Production Sharing Contract (PSC) untuk meningkatkan stabilitas pasokan energi di Indonesia. PSC merupakan kontrak kerja sama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi antara pemerintah dan perusahaan swasta asing. Optimalisasi PSC diusulkan melalui peningkatan kontrol biaya pemulihan, pembenahan pasal-pasal terbuka, peninjauan pedoman kerja sama dengan perusahaan lokal, serta revisi prior
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011
1.
2. Kecemasan terhadap keamanan energi pada awalnya muncul sekitar awal 1970-an sebagai akibat dari terjadinya krisis bahan bakar minyak ketika beberapa negara-negara pengekspor minyak yang berasal dari negara-negara berkembang mendirikan OPEC.Oleh sebab energi merupakan hal yang substansial untuk pergerakan apapun dalam konteks pembangunan nasional, energi merupakan roh penggerak pembangunan nasional. Energi berkaitan sangat erat dengan sendi-sendi kehidupan suatu manusia dari cakupan manusia sebagai individu maupun dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, energi merupakan kepentingan multinasional yang dapat memicu konflik multidimensional. Energi dalam konsep nasional merupakan penyokong ketahanan multiaspek suatu negara (ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Ketahanan multi aspek diperlukan untuk menciptakan kestabilan nasional suatu negara.
6. Investment Credit adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa pengembalian (recovery) sejumlah nilai tertentu (biasanya sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (direct production oil/ gas facilities) (2007).
9. Major; terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%;
10.
11. Struktur perekonomian Indonesia yang lemah sehingga tidak mampu menopang kebutuhan Indonesia akan energi khususnya dan kebutuhan hidup umumnya.
12. Tatanan sosial dan pola kehidupan masyarakat yang kurang kondusif untuk akselerasi Indonesia menuju kemandirian energi sebagai imbas dari pendidikan formal, sosial, maupun media yang tidak mendukung kemajuan energi nasional.
15. Adanya pasal-pasal terbuka yang mencerminkan adanya aturan yang sangat longgar mengenai biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam cost recovery, termasuk deductions (komponen yang dapat dikurangkan dari perhitungan beban) serta exemptions (hal-hal yang tidak diperhitungkan atau dikecualikan dari perhitungan beban).
16. Adanya pasal tertentu yang terkesan “saling bertentangan” satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari pasal dalam kontrak PSC (induk) yang mengatur tidak dapat dibebankannya biaya bunga ke dalam biaya operasi, namun dalam lampiran kontrak PSC (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak PSC/induk) membolehkan pembebanan biaya bunga ke dalam biaya operasi dalam rangka cost recovery (BPK: 2006).Belum efektifnya konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal. Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama oleh BP Migas, penyediaan jasa dengan nilai lebih besar dari Rp 50 milyar hanya dapat dlakukan oleh perusahaan asing (foreign drilling company) jika menjalin kemitraan dengan perusahaan nasional/domestik (national drilling company). Tujuannya adalah agar FDC melakukan transfer teknologi kepada NDC. Namun pada prakteknya, NDC cenderung merupakan badan usaha oportunis yang hanya meminta komisi dari FDC semata-mata agar FDC dapat melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Tidak terjadi transfer teknologi sama sekali, sehingga pedoman tata kerja tersebut belum memacu badan usaha yang bersangkutan supaya berkontribusi terhadap keberlanjutan pasokan energi minyak dan gas bumi di Indonesia.<br />Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 berbunyi,<br />Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<br />Hal ini berarti, sedikitnya 75% hasil produksi minyak dan gas bumi dari Indonesia terpaksa diekspor. Padahal, sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi net oil importer. Merupakan hal yang ironis ketika produksi minyak dan gas bumi di Indonesia sebenarnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun justru komoditas tersebut diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor minyak yang pada akhirnya akan diimpor kembali ini merupakan pemborosan atas sesuatu yang tidak perlu. Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam menentukan batasan-batasan ekspor minyak dan gas bumi serta dalam menetapkan harga agar PSC bermanfaat bagi peningkatan stabilitas pasokan energi dalam negeri.<br />Kontribusi PSC terhadap Pasokan Energi di Indonesia<br />Berikut ini adalah data mengenai potensi dan kuantitas produksi minyak dan gas bumi di Indonesia selama tahun 2000 hingga 2009:<br />Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran persentase jumlah minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan eksploratif di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri:<br />Dari data di atas, dapat dilihat bahwa untuk kontraktor asing mendominasi proses eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dengan persentase 78% untuk minyak bumi serta 82% untuk gas bumi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah berhasil mengoptimalkan implementasi dari PSC yaitu besaran entitlement yang benar-benar mendekati 85% untuk minyak bumi serta 65% untuk gas bumi dan seluruh entitlement tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, maka PSC akan berkontribusi secara optimal demi peningkatan kestabilan pasokan energi di Indonesia.<br />BAB V KESIMPULAN & SARAN<br />Kesimpulan<br />Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat hubungan yang signifikan antara PSC dengan peningkatan kestabilan pasokan Energi di Indonesia.<br />Pada saat ini pengimplementasian PSC masih menghadapi banyak hambatan, yakni:<br />Temuan BPK-RI atas pelaksanaan kontrak PSC terutama menyangkut nilai cost recoverable yang terdiri dari insentif dan cost recovery<br />Belum efektifnya konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal.<br />Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 berbunyi,<br />“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.”<br />Namun, jika optimalisasi PSC dapat dilaksanakan dengan mengeliminasi faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya pada bab pembahasan, PSC dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia. Sebab, PSC mendominasi aktivitas pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 78% untuk minyak bumi serta 82% untuk gas bumi dari total sumber daya yang berhasil dieksploitasi.<br />Saran<br />Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut diatas,maka agar pengimplementasian dari PSC menjadi sangat optimsl, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:<br />Perlunya peningkatan kontrol BPMIGAS dan Departemen ESDM pada implementasi cost recovery. Audit kinerja yang memadai dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.<br />Pembenahan pasal-pasal terbuka dan saling tumpang tindih dalam PSC, terutama yang berkaitan dengan komponen biaya untuk perhitungan cost recovery.<br />Peninjauan kembali implementasi Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama oleh BP Migas agar konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal menjadi efektif.<br /> Apabila memungkinkan, revisi Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 agar kebutuhan pasar domestik menjadi prioritas. <br />DAFTAR PUSTAKA<br />Gatra 26 April 2010 Menggali Potensi Migas Indonesia [online]<br />IFRS 6 Exploration and Evaluation for Mineral Resources Indra, Budi. 2010. Penelitian sekunder. Fakultas Ilmu Komputer UI. [online]<br />Istadi, dr. 2010. Energi Terbarukan, Solusi Krisis Energi Indonesia. [online]<br />Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2010. Energi Panas Bumi (Geothermal). [online] <br />Pwc. 2010. Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide. [online]<br />Santosa, Iwan. 2004. Revolusi Energi atau Mati. LIPI. [online]<br />Universitas Trisakti. 2007. Cost Recovery dalam Kontrak Production Sharing Migas dan Gas Bumi di Indonesia. [online]<br />(http://3an.blogspot.com/2009/09/memahami-psc-production-sharing.html, diakses tanggal 20 Maret 2011)<br />(http://ayok.wordpress.com/2008/07/18/krisis-energi-energi-indonesia-dikuasai-asing/, diakses tanggal 20 Maret 2011)<br />(http://b3.menlh.go.id/bulletin/article.php?article_id=94/, diakses tanggal 20 Maret 2011)<br />(http://tekim.undip.ac.id/staf/istadi/2009/04/energi-terbarukan-solusi-krisis-energi-indonesia/, diakses tanggal 20 Maret 2011)<br />(http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1096194610&9, diakses tanggal 20 Maret 2011)<br />