1. Nama : Maria Nenza
NPM
: 14210209
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya
dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun
bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh
pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham,
komunitasdan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan
berkelanjutan", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya
harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi,
misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan
lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang
lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan
terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak
negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. A. Syarat
bagi Tanggung Jawab Moral ¬ Tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional ¬ Bebas dari
tekanan, ancaman, paksaan atau apapun namanya ¬ Orang yang melakukan tindakan tertentu
memang mau melakukan tindakan itu
Status Perusahaan Terdapat dua pandangan (Richard T. De George, Business Ethics,
hlm.153), yaitu:
1) Legal-creator, perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum, karena itu ada hanya
berdasarkan hukum
2) Legal-recognition, suatu usaha bebas dan produktif Tanggung jawab sosial perusahaan
hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan
keuntungan sebesar-besarnya (Milton Friedman,The Social Responsibilities of Business to Increase
Its Profits, New York Times Magazine,13-09-1970) Ini hanyalah bentuk tanggung jawab legal… 
Anggapan bahwa perusahaan tidak punya tanggung jawab moral sama saja dengan mengatakan

2. bahwa kegiatan perusahaan bukanlah kegiatan yang dijalankan oleh manusia  Tanggung jawab
moral perusahaan dijalankan oleh staf manajemen  Tanggung jawab legal tidak dapat dipisahkan
dari tanggung jawab moral Sesungguhnya, pada tingkat operasional bukan hanya staf manajemen
yang memikul tanggung jawab sosial dan moral perusahaan ini, melainkan seluruh karyawan
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Prinsip utama dalam suatu organisasi
profesional, termasuk perusahaan, adalah bahwa struktur mengikuti strategi Artinya, struktur suatu
organisasi didasarkan ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan itu Strategi yang
diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan dan misi perusahaan perlu dievaluasi
secara periodik, salah satu bentuk evaluasi yang mencakup nilai-nilai dan tanggung jawab sosial
perusahaan adalah Audit Sosial.
Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
ϖ Paham Tradisional Mengenai Keadilan
ϖ Keadilan Individual dan Struktural
ϖ Teori Keadilan Adam Smith
ϖ Teori Keadilan Distributif John Rawls
ϖ Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi
Paham Tradisional Mengenai Keadilan Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional dibagi
menjadi tiga :
1) Keadilan Legal
2) Keadilan Komutatif
3) Keadilan Distributif
4) Keadilan Legal Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok
masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan
secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Dasar moralnya :
♣ semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan
karena itu harus diperlakukan secara sama.
♣ semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama
kewajiban sipilnya. Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang
mendasar. Semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh negara.
Bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Dalam
hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apa pun yang secara
khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang terentu, dengan atau tanpa merugikan
kepentingan pihak lain. Semua warga tanpa perbedaan apa pun harus tunduk dan taat kepada
hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. 2)
Keadilan Komutatif Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan
yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain,
kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, keadilan
komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lain. 3)
Keadilan Distributif Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan
ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga
negara.
Keadilan Individual dan Struktural Keadilan bukan sekedar menyangkut tuntutan agar
semua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalam perusahaan, seakan ini
merupakan urusan pribadi antara orang tersebut dengan pemerintah atau pimpinan perusahaan.
Keadilan juga bukan sekedar menyangkut tuntutan agar dalam interaksi sosial setiao orang
memberikan dan menghargai apa yang menjadi hak orang lain, seakan penghargaan terhadap hak
orang lain adalah urusan orang per orang satu dengan yang lainnya. Demikian pula, keadilan juga
bukan sekedar soal sikap orang per orang untuk menolong memperbaiki keadilan sosial ekonomi
orang lain.
Teori Keadilan Adam Smith Kendati ada persamaan di sana sini antara teori Aristoteles dan
teori keadilan Adam Smith, ada satu perbedaan penting, di samping berbagai perbedaan lainnya, di
antara keduanya. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan

4. komutatif. Alasannya : Pertama, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya
punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan,
keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Kedua,
adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komulatif. Yaitu,
bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan
semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Ketiga, dengan dasar pengertian di atas, Adam Smith
menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa
yang disebut keadilan selalu menyangkut hak: semua orang tidak boleh dirugikan haknyua atau,
secara positif, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith,
keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak.
Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith :
a) Prinsip No Harm Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinisp
no harm, atau prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan
orang lain.
b) Prinsip Non-Intervention Prinsip keadilan komutatif yang kedua adalah prinsip tidak ikut
campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan
setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalan kehidupan dan
kegiatan orang lain.
c) Prinsip Keadilan Tukar Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair,
terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya
merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara
satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.
Teori Keadilan Distributif John Rawls John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang
secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas, khususnya teori keadilan pasar sebagaimana
dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem
ekonomi pasar. Pertama-tama, karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi
semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang
dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. ¬ Prinsip-Prinsip Distributif Rawls
Setiap orang harus punya hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling

5. luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Ini berarti pada tempat pertama keadilan
menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. ¬
Kritik atas Teori Rawls Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls, khususnya Prinsip
Perbedaan, malah menimbulkan ketidakadilan baru.
Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut
pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada
orang lain. Kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil
pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena
kesalahannya sendiri. Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi Jalan keluar yang kita
ajukan atau ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan
kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara
objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Dalam hal ini penentuan
kelompok yang mendapat perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka,
karena kalau tidak akan membuka peluang bagi tindakan diskriminatif dan tidak adil yang baru.
Jalan keluar ini sama sekali tidan bertentangan dengan sistem ekonomi pasar karena sistem
ekonomi
pasar
sesungguhnya
mengkomodasi
kemungkinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan
id=50882
ini.
Sumber
:
elib.unikom.ac.id/download.php?

6. luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Ini berarti pada tempat pertama keadilan
menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. ¬
Kritik atas Teori Rawls Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls, khususnya Prinsip
Perbedaan, malah menimbulkan ketidakadilan baru.
Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut
pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada
orang lain. Kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil
pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena
kesalahannya sendiri. Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi Jalan keluar yang kita
ajukan atau ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan
kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara
objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Dalam hal ini penentuan
kelompok yang mendapat perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka,
karena kalau tidak akan membuka peluang bagi tindakan diskriminatif dan tidak adil yang baru.
Jalan keluar ini sama sekali tidan bertentangan dengan sistem ekonomi pasar karena sistem
ekonomi
pasar
sesungguhnya
mengkomodasi
kemungkinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan
id=50882
ini.
Sumber
:
elib.unikom.ac.id/download.php?