be-gg-unang-toto-handiman-hapzi-ali-decision-making-employer-responsibility-and-employer-right-penerapan-di-indonesi-2017

1. Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawannya dan
Kewajiban Karyawan Terhadap Perusahaannya Dalam Kontek
Decision Making : Employer Responsibilty and Employer Right
Unang Toto Handiman
Mahasiswa Universitas Mercubuana
ABSTRAK
Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan stakeholder sangatlah penting,tidak kalah
pentingnya adalah tehadap intern perusahaan yaitu pemenuhan hak dan kewajiban karyawan
terhadap perusahaan dan sebaliknya. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut harus sesuai norma etika bisnis perusahaan. Sehinggan tujuan dalam
jangka panjang bisa tercapai berkat dukungan seluruh pegawai yang ada.
Hubungan antara seseorang dengan organisasi bisnis bersifat saling memberi kebutuhan dan
kepentingan kedua pihak secara seimbang, saling menyejahterakan dalam jangka panjang. Untuk itu
dalam pembahasan ini disoroti etika bisnis tentang dua yaitu : (1) Kewajiban : kewajiban karyawan
terhadap perusahaan dan sebaliknya. (2) Hak : hak-hak karyawan terhadap peru -sahaan dan
sebaliknya. Namun terlebih dahulu kita akan membahas konteks organisasi secara umum, sebelum
kita membahas hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.
Kata Kunci : Tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab karyawan, Stakeholder, etika bisnis
PENDAHULUAN
Dalam bisnis modern yang penuh persaingan ketat, para pengusaha semakin menyadari bahwa
pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam jangka panjang akan sangat
menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Hal ini karena jaminan atas hak-hak pekerja
pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas dan produktivitas
dan kinerja setiap pekerja. Suka tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja
perusahaan secara keseluruhan. Penghargaan atau sebaliknya pelanggaran atas hak –hak pekerja
akan membuat karyawan betah atau tidak betah, berdisiplin atau tidak, punya komitmen atau tidak
produktif atau tidak, loyal atau tidak.
Sebuah perusahaan atau organisasi dalam perjalanan bisnisnya akan sering menghadapi tekanan.
Berbagai tekanan yang datang bukan hanya berasal dari eksternal perusahaan, tidak jarang tekanan

2. malah justru banyak ditimbulkan oleh faktor internal perusahaan. Tekanan dari internal ataupun
eksternal perusahaan sebenarnya dapat dihadapi bila perusahaan sebisa mungkin selalu menciptakan
dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi “bebas hambatan” dengan kedua belah pihak tadi.
Mengapa karyawan penting? Karyawan merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan.
Sekalipun tidak mempunyai pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, karyawan adalah
aset yang paling banyak kuantitasnya dalam perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat
mengetahui dan memahami benar apa yang menjadi hak-hak karyawan. Selain komunikasi yang
lancar antara perusahaan dengan karyawan, perhatian yang diberikan perusahaan kepada hak-hak
karyawan, dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan karyawan. Kelompok karyawan yang
mendapat perhatian yang baik, besar kemungkinan dapat membantu perusahaan mengatasi hal-hal
yang tidak terduga, seperti kebakaran, pencurian, kebanjiran, kerusakan mesin, dll.
Kita semua, baik pengusaha, karyawan, masyarakat umum, maupun pemerintah sangat
mendambakan hubungan industrial yang baik. Hanya dengan hubungan industri yang baik maka
akan tercipta kondisi yang kondusif bagi pembangunan industri yang kuat dan sekaligus
perekonomian nasional yang handal. Hubungan industri yang baik adalah hubungan yang
menggambarkan partnership dan introspeksi, partner in production, partner in profit, dan partner in
responsibility.
Ada beberapa yang perlu diperhatikan juga oleh karyawan perihal kewajibannya yaitu Karyawan
melakukan perikatan kontrak dengan perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja, secara etis
keduanya saling berjanji untuk saling menguntungkan menyejahterakan.
Dalam hal ini karyawan: 1) Menerima kewenangan formal organisasi. 2) Memikul tanggung jawab.
3) Menerima penempatan kerja dalam perusahaan. 3) Mengaplikasi pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, tenaga dan waktu agar perusahaan dapat mencapai tujuan. 4) Memberikan loyalitas,
komitmen pada organsiasi. 5) Berperilaku profesional.
KONSEP HAK DAN KEAJIBAN
1. Konsep Hak
Hak legal adalah hak yang ada akibat dari aturan hukum yang berlaku. Hak moral atau hak manusia
adalah hak yang berbasis pada norma dan prinsip moral yang seluruh manusia mengijinkan sesuatu
untuk dilakukan. Hak moral yang paling penting adalah hak yang jatuh pada larangan atau syarat
orang lain yang membuat individual memilih secara bebas untuk mengejar keinginan atau aktivitas.
Tiga fitur hak moral melaiputi hak moral berhubungan dengan kewajiban, hak moral memberikan

3. individual dengan otonomi dan kesamaan dalam mengejar keinginan, dan hak moral memberikan
penilaian untuk menjustifikasi tindakan seseorang untuk melindungi orang lain.
2. Hak dan kewajiban kontraktual
Adalah hak dan kewajiban yang dipunyai dibatasi dengan ikatan kontrak tertentu, jika kontrak
habis, maka hilang pula hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban kontraksional dapat
dibedakan menjadi tiga hal pokok yaitu: berdasarkan fakta bahwa serangan oleh individual yang
spesifik akan menjatuhkan individual spesifik pula, hak kontraktual muncul dari transaksi spesifik
antara individu tertentu, serta hak dan kewajiban kontraktual tergantung dari system penerimaan
publik yang mendefinisikan transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Hakikat Hak dan Kewajiban
Hak merupakan klaim yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau
terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan
atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila
dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting bahwa hak adalah klaim
yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan.
Selain itu, hak juga dapat diartikan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain
kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban : Dalam jual beli, bila kita
membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Pengertian Kewajiban Menurut
Prof Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan .Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang
harus dilakukan.
Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai – nilai etika yang berlangsung di lingkungannya,
dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat
efesiensi dan produktivitas yang maksimal. Etika perusahaan menyangkut tentang hubungan
perusahaan dan karyawannya sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya, etika kerja menyangkut
hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
4. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban
Beberapa jenis hak menurut k. Bertens antara lain :

4. 1) Hak legal dan hak moral
Hak legal adalah yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak – hak legal berasal dari
undang – undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Misalnya, mengeluarkan peraturan
bahwa para pensiunan memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap pensiunan yang memenuhi
syarat – syarat yang telah ditentukkan, berhak untuk mendapatkan tunjangan tersebut.
Hak moral berfungsi sebagai dalam sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan
etis saja. Sebagaimana hukum dan etika perlu dibedakan, demikian halnya juga dengan hak legal
dan hak moral. Hak moral belum tentu merupakan hal legal juga. Memang benar, banyak hak moral
serentak juga adalah hak legal. Tetapi janji yang diadakan secara pribadi oleh dua teman, tidak
menampilkan hak legal dan hanya terbatas pada hak moral saja.
2) Hak khusus dan hak umum
Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus
yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu orang atau
beberapa orang. Dalam hak khusus ini termasuk jugahak privilese atau hak istimewa.
Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata – mata
karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Dalam bahasa inggris hak
umum ini disebut natural right atau juga human right. Dalam bahasa indonesia kita sudah biasa
dengan istilah hak asasi manusia.
3) Hak negatif dan hak positif
Menurut tradisi yang sudah cukup panjang, dibedakan lagi antara hak positif dan hak negatif. Hak
negatif itu sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak
menghindari saya untuk melaksanakan atau memiliki apa yang menjadi hak saya. Contoh tentang
hak negatif ialah hak atas kehidupan, kesehatan, milik atau keamanan, lagi pula hak mengikuti hati
nurani, hak beragama , hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dengan orang lain, dan
seterusnya.
Suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu dengan saya. Anak
kecil yang jatuh dalam kolam air berhak untuk diselamatkan dan orang lain harus membantu dia,
jika kebetulan menyaksikan kejadian itu. Secara umum bisa dikatakan, semua orang yang terancam
bahaya maut mempunyai hak bahwa orang lain membantu untuk menyelamatkan mereka. Contoh
hak positif lainnya adalah hak atas makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang
layak dan seterusnya.
4) Hak individual dan sosial

5. Hak yang dimiliki individu – individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau
mengganggu individu dalam mewujudkan hak – hak ini, seperti hak mengikuti hati nurani, hak
beragama, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat.
Di samping itu ada lagi jenis hak lain yang dimiliki manusia bukan tehadap negara, melainkan
justru sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota – anggota lain. Hak – hak ini bisa
disebut sosial. Contohnya ialah hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan
kesehatan.
PENGERTIAN KARYAWAN
Jika diartikan secara sederhana, karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan
jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari
jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi
lainnya.
Selain pengertian di atas, ada banyak sekali pengertian kata karyawan yang telah diutarakan oleh
para ahli, seperti beberapa contohnya adalah sebagai berikut :
Subri (2002), menurut Subri, karyawan merupakan setiap penduduk yang masuk ke dalam usia
kerja (berusia di rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada
sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga yang mereka
produksi, dan jika mereka mau berkecimpung / berpartisipasi dalam aktivitas itu.
Hasibuan (2002), menurut Hasibuan, pengertian karyawan adalah setiap orang yang menyediakan
jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun
kompensasi yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu.
Jenis-jenis Karyawan di Perusahaan
Jika dikelompokkan berdasarkan statusnya, karyawan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua
jenis kelompok karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
1) Karyawan Tetap
Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan
perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan (permanent). Karyawan tetap biasanya
cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Selain
itu, karyawan tetap juga cenderung jauh lebih aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan)
dibandingkan dengan karyawan tidak tetap.

6. 2) Karyawan Tidak Tetap
Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan
membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi.
Jika dibandingkan dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang jauh
lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan).
PENGERTIAN PERUSAHAAN
Ada beberapa pengertian perusahaan :
1. Menurut Molengraaff, Pengertian Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan
secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara
memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha,
namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.
2. Pemerintah Belanda pada waktu membacakan rencana undang-undang WvK di muka
parlemen, menerangkan bahwa Pengertian Perusahaan ialah keseluruhan dari perbuatan,
yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dalam kedudukan tertentu, dengan terang-
terangan dan untuk mencari keuntungan (laba). Rumusan pengertian perusahaan yang
diberikan oleh pemerintah Belanda ini amat luas, sebab pekerjaanpun masuk di dalamnya.
3. Menurut Polak, Pengertian Perusahaan dari sudut komersil artinya baru dikatakan
perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat
dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan Laba adalah tujuan utama dari setiap
perusahaan, jika tidak demikian berarti bukan perusahaan dan tidak mempersoalkan
perusahaan sebagai badan usaha.
4. Pengertian Perusahaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, sebagai berikut : 1) Pengertian Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan
memperoleh keuntungan (laba). 2) Pengertian Usaha adalah setiap tindakan, kegiatan atau
perbuatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan (laba). 3) Pengertian Pengusaha adalah setiap orang atau
persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

7. KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP PERUSAHAANNYA
Ada 3 kewajiban karyawan :
1) Kewajiban ketaatan
Bagi orang yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan, salah satu implikasi dari statusnya
sebagai karyawan adalah bahwa ia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasannya. Tetapi,
karyawan tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan
sesuatu yang tidak bermoral. Selain itu karyawan tidak wajib juga mematuhi perintah atasannya
yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Kemudian, karyawan juga tidak
perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan
penugasan yang disepakati, ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu.
2) Kewajiban konfidensialitas
Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat
konfidensial dan kareana itu rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi.
Konfidensialitas berasal dari kata Latin confidere yang berarti mempercayai. Dalam konteks
perusahaan konfidensialitas memegang peranan penting. Karena seseorang bekerja pada suatu
perusahaan, bisa saja ia mempunyai akses kepada informasi rahasia. Sehingga tidak perlu
dipertanyakan lagi mengapa karyawan harus menyimpan rahasia perusahaan karena alasan etika
mendasari kewajiban ini yaitu bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu. Membuka
rahasia itu berarti sama saja dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik saja, tetapi
meliputi juga ide, pikiran, atau temuan seseorang. Dengan kata lain, disamping milik fisik terdapat
juga milik intelektual. Jadi, dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan adalah
intellectual property rights dari perusahaan. Alasan kedua adalah bahwa membuka rahasia
perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas.
3) Kewajiban loyalitas
Kewajiban loyalitas pun merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan
perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan
perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan
tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya.
Dengan kata lain, ia harus menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan.
Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan artinya
konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh

8. menjalankan kegiatan pribadi, yang bersain dengan kepentingan perusahaan. Karena bahay konflik
kepentingan potensial itu, beberapa jenis pekerjaan tidak boleh dirangkap.
Dalam konteks ini termasuk juga masalah etis seperti menerima komisi / hadiah selaku karyawan
perusahaan. Masalh komisi berkaitan erat dengan apa yang sekarang dikenal sebagai triade
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”. Jalan keluar dari permasalahan ini sebagian besar
tergantung dari sikap yang diambil perusahaan bersangkutan. Begitupun tantang hadiah yang
diberikan oleh perusahaan / intansi lain kepada karyawan waktu menjalankan tugasnya. Hal itu
dimaksudakan untuk mempengaruhi karyawan tersebut. Jalan keluarnya pun dengan membuat
peraturan yang jelas dalam kode etik perusahaan / dengan cara lain.
Selain memiliki kewajiban karyawan pun memiliki hak.Hak itu dicantumkan dalam kontrak kerja,
dimana pasti ada ketentuan bahwa karyawan wajib memberitahaukan satu, dua, tiga bulan
sebelumnya (tergantung posisinya dan kesulitan mencari pengganti), jika ia mau meninggalkan
perusahaan. Kewajiban loyalitas memang tidak meniadakan hak karyawan untuk pindah kerja.
4) Melaporkan Kesalahan Perusahaan
Dalam etika, whistle blowing mendapat arti khusus yaitu menarik perhatian dunia luar dengan
melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam rangka bisnis whistle blowing
dibagi menjadi whistle blowing internal dan whistle blowing eksternal. Whistle blowing internal
dimengerti pelaporan kesalahan di dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung.
Sedangkan whistle blowing eksternal adalah pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi di luar
perusahaan, entah kepada instansi pemerintah atau kepada masyarakat melalui media komunikasi.
Pelaporan kesalahan perusahaan itu dinilai dengan cara yang sangat berbeda. Di satu pihak seorang
whistle blower bisa dipuji sebagai pahlawan, karena ia menempatkan nilai-nilai moral yang benar
dan luhur di atas kesejahteraan pribadi. Dilain pihak justru disebut sebagai penghianat, karena ia
mengekspos kejelekan dari perusahaannya. Ia dianggap melanggar kewajiban loyalitas dengan
sangat merugikan kepentingan perusahaan.
Dari sudut pandang etika jelas bertentangan dengan kewajiban loyalitas. Kalau memang
diperbolehkan whistle blowing dapat dipandang sebagai pengecualian dalam bidang kewajiban
loyalitas. Dasarnya adalah kewajiban lain yang lebih mendesak. Jadi, kadang-kadang mungkin ada
kewajiban untuk melaporkan suatu kesalahan demi kepentingan orang banyak. Meskipun sulit
sekali untuk memastikan kapan situasi seperti itu secara obyektif terealisasi. Pada kenyataannya hati
nurani si pelapor harus memutuskan hal itu, setelah mempertimbangkan semua faktor terkait.
Pelaporan bisa dibenarkan secara moral, bila memenuhi syarat berikut :

9. 1. Kesalahan perussahaan harus besar
2. Pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar
3. Pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak
ketiga, bukan karena motif lain.
4. Penyelesdaiaan masalah secara internal harus dilakukan dulu, sebelum kesalahan perusahaan
dibawa keluar.
5. Harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat sukses.
Adanya whistle blowing selalu menunjukan bahwa perusahaan gagal dalam menjalankan
kegiatannya sesuai dengan tuntutan etika. Asalkan perusahaan mempunyai kebijakan etika yang
konsisten dan konsekuen, semua kesulitan sekitar pelaporan kesalahan tidak perlu terjadi.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWANNYA
Berturut-turut akan dibicarakan tentang kewajiban perusahaan untuk tidak diskriminasi, untuk
menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, untuk memberi imbalan kerja yang pantas dan untuk
tidak memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Kewajiban perusahaan biasanya sepadan
dengan hak karyawan.
1) Perusahaan tidak boleh mempraktekan diskriminasi
Diskriminasi adalah masalah etis yang baru nampak dengan jelas dalam paro kedua dari abad ke 20.
Biasanya mengenai warna kulit dan gender (jenis kelamin). Di Indonesia diskriminasi timbul
berhubungan dengan status asli / tidak asli, pribumi / non-pribumi, dari para warga negara dan
agama.
a) Diskriminasi dalam konteks perusahaan
Istilah diskriminasi berasal dari bahas Latin “discernee” yang berarti membedakan, memisahkan,
memilah. Dalam konteks perusahaan diskriminasi dimaksudkan membedakan antara pelbagai
karyawan karena alasan tidak relevan yang berakar dari prasangka. Membedakan antara karyawan
tentu sering terjadi karena alasan yang sah. Dalam menerima karyawan baru, perusahaan sering
menentukan syarat seperti mempunyai pengalaman kerja sekian tahun, memiliki ijazah S-1 (malah
bisa ditambah dengan IPK minimal 2,75), menguasai bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis dll.
Dalam hal imbalan, bisa terjadi bahwa suatu karyawan mendapat bonus akhir tahun karena lebih
berprestasi daripada karyawan lainnya. Hal-hal diatas adalah alasan yang relevan.
Bila beberapa karyawan diperlakukan dengan cara yang berbeda, karena alasan yang tidak relevan.
Biasanya alasan itu berakar dalam suatu pandangan stereotip terhdap ras, agama atau jenis kelamin

10. bersangkutan. Dengan kata lain, latar belakang terjadinya diskriminasi adalah pandangan rasisme,
sektarianisme / seksisme.
Argumentasi etika melawan diskriminasi
1. Dari pihak utilitarisme dikemukakan argumen bahwa diskriminasi merugikan perusahaan itu
sendiri. Terutama dalm rangka pasar bebas, menjadi sangat mendesak bahwa perusahaan
memiliki karyawan berkualitas yang menjamin produktivitas terbesar dan mutu produk
terbaik. Sumber daya manusia menjadi kunci dalam kompetisi di pasar bebas. Jika
perusahaan memperhatikan faktor-faktor lain selain kualitas karyawan ia bisa ketinggalan
dalam kompetisi dengan perusahaan lain. Karena itu perusahaan harus menghindari
diskriminasi demi kepentingannya sendiri.
2. Deontologi berpendapat bahwa diskriminasi melecehkan martabat dari orang yang
didikriminasi.Berarti tidak menghormati martabat manusia yang merupakan suatu
pelanggaran etika yang berat.
3. Teori keadilan berpendapat bahwa praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan,
khususnya keadilan distributif / keadilan membagi. Keadilan distributif menuntut bahwa kita
memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, selama tidak ada alasan khusus untuk
memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Pikiran itu sudah dikenal sebagai prinsip
moral keadilan distributif.
b) Beberapa masalah terkait
Tidak bisa disangkal, penilaian terhadap diskriminasi bisa berubah karena kondisi historis, sosial /
budaya dalam masyarakat. Karena keterkaitan dengan faktor sejarah dan sosio-budaya ini, masalah
diskriminasi tidak bisa ditangani dengan pendekatan hitam putih. Artinya tergantung dengan
tempatnya sehingga bersifat relativitas.
Dalam konteks perusahaan, favoritisme dimaksudkan kecenderungan untuk mengistimewakan
orang tertentu (biasanya sanak saudara) dalam menyeleksi karyawan, menyediakan promosi, bonus,
fasilitas khusus dll. Seperti diskriminasi, favoritisme pun memperlukan orang dengan cara tidak
sama, tapi berbeda dengan diskriminasi, favoritisme tidak terjadi karena prasangka buruk,
melainkan justru prefensi dan bersifat positif (mengutamakan orang-orang tertentu). Favoritisme
terjadi, bila perusahaan mengutamakan karyawan yang berhubungan famili, berasal dari daerah
yang sama, memeluk agama yang sama, dll. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa menghindari
favoritisme selalu merupakan pilihan terbaik dari sudut pandang etika. Dengan itu pula lebih mudah

11. dihindari nepotisme, yang bertentangan dengan keadilan distributif. Tetapi sulit untuk ditentukan
pada saat mana favoritisme pasti melewati ambang toleransi etika.
Untuk menanggulangi akibat diskriminasi, kini lebih banyak dipakai istilah affirmative action “aksi
afirmatif”. Melalui aksi itu orang mencoba mengatasi / mengurangi ketertinggalan golongan yang
dulunya di diskriminasi.
2) Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
a) Beberapa aspek keselamatan kerja
Keselamatan kerja dapat terwujud bilamana tempat kerja itu aman. Dan tempat kerja itu aman kalau
bebas dari risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati.
Kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat. Tempat kerja bisa
dianggap sehat kalau bebas dari risiko terjadinya gangguan kesehatan / penyakit.
Di Indonesia masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenal sebagai K3 dan banyak perusahaan
mempunyai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Sedangkan di Amerika
Serikat didirikan Occupational Safety and Health Administration (OSHA) untuk mengawaasi
pelaksanaan UU yang bertujuan untuk to assure as far as possible every working man and woman in
the nation safe and healthful working conditions.
b) Pertimbangan etika
 Tiga pendasaran segi etika dari masalah perlindungan kaum pekerja.
 The right of survival (hak untuk hidup)
 Manusia selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana
belaka.
 Kewajiban etis harus sejalan dengan cost benefit analysis. Masyarakat sendiri dan terutama
ekonomi negara akan mengalami kerugian besar jika proses produksi tidak berlangsung
dalam kondisi aman dan sehat.
Kebebasan si pekerja adalah faktor yang membenarkan moralitas pekerjaan beresiko. Si pekerja
sendiri harus mengambil resiko dengan sukarela. Tetapi supaya si pekerja sungguh-sungguh bebas
dalam hal ini, perlu beberapa syarat :
 Harus tersedia pekerjaan alternatif.
 Diberi informasi tentang resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum si pekerja
mulai bekerja.
 Perusahaan selalu wajib berupaya, agar risiko bagi pekerja seminimal mungkin.
c) Dua masalah khusus

12. Si pekerja sendiri harus mengambil keputusan, setelah diberi informasi tentang risiko bagi pekerja.
Mereka sendiri harus mempertimbangkan kesejahteraan ekonomis mereka (gaji yang lebih tinggi)
dan resiko bagi keturunannya. Jika tidak sanggup bisa mengajukan permohonan untuk dipindahkan
ke bagian produksi lain dengan konsekuensi gaji yang lebih rendah. Begitupun dengan kebijakan
yang diterapkan suatu perusahaan, terkadang secara tidak langsung terlihat memaksakan kepada
para pekerja jika didukung juga oleh suasana resesi ekonomi saat mencari pekerjaan lain menjadi
sulit. Sehingga membuat para pekerja tidak memiliki alternatif lain dan akhirnya bertahan dengan
resiko yang tidak kecil.
3) Kewajiban memberi gaji yang adil
Motivasi seseorang untuk bekerja tidak lepas dari untuk mengembangkan diri, memberi sumbangsih
yang berguna bagi pembangunan masyarakat namun yang sangat penting adalah untuk memperoleh
upah atau gaji. Namun dalam gerakan sosial zaman industri upah yang adil sering menjadi pokok
perjuangan yang utama.
a) Menurut keadilan distributive
Gaji / upah merupakan kasus jelas yang menuntut pelaksanaan keadilan, khususnya keadilan
distributif. Di kebanyakan negara modern, dilema antara liberalisme dan sosialisme ini sekarang
tidak dirasakan lagi. Tanpa banyak kesulitan, langsung diakui bahwa dalam menentukan gaji yang
adil, baik prestasi maupun kebutuhan harus berperan. Prinsip pertama adalah bagian yang sama.
Supaya adil, gaji semua karyawan memang tidak perlu sama, tetapi perbedaan juga tidak boleh
terlalu besar. Jelas pemerataan pendapatan adalah tuntutan etis yang berkaitan dengan prinsip ini.
Prinsip-prinsip hak, usaha dan kontribusi kepada masyarakat ikut pula menentukan gaji yang adil.
Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia masalah gaji yang adil disinggung juga. Adil tidaknya gaji
menjadi lebih kompleks lagi, jika kita akui bahwa imbalan kerja lebih luas daripada take home pay
saja. Fasilitas khusus seperti rumah, kendaraan, bantuan beras dll harus dipandang sebagai imbalan
kerja. Lebih penting lagi adalah asuransi kerja, jaminan kesehatan, prospek pensiun dll. Gaji yang
relatif rendah bisa mencukupi asalkan dikompensasi oleh jaminan sosial yang baik serta fasilitas-
fasilitas lain.
b) Tujuh faktor khusus
Berikut adalah usulan dari Thomas Garrett dan Richard Klonoski supaya gaji/upah itu adil/fair :
 Peraturan hukum.

13. Di sini yang paling penting adalah ketentuan hukum tentang upah minimum sebagai salah
satu perjuangan sosialisme dalam usahanya memperbaiki nasib kaum buruh. Adanya upah
minimum berarti bahwa kebutuhan diakui sebagai kriteria untuk menentukan upah.
 Upah yang lazim dalam sektor industri tertentu / daerah tertentu.
Dalam semua sektor industri, gaji / upah tidaklah sama. Karena itu rupanya suatu kriteria
yang baik adalah : gaji / upah bisa dinilai adil, jika rata-rata diberika dalam sektor industri
bersangkutan asalkan keadaan di sektor itu cukup mantap. Namun gaji yang sama belum
tentu menjamin daya beli yang sama. Karena perbedaaan daya beli itu di Indonesia upah
minimum ditetapkan sebagau upah minimum regional (UMR).
 Kemampuan perusahan.
Perusahaan kuat yang menghasilkan laba besar, harus memberi gaji yang lebih besar pula
daripada perusahaan yang mempunyai marjin laba yang kecil saja. Di sini berlaku
pandangan sosialistis tentang hak karyawan mengambil bagian dalam laba. Harus dinilai
tidak etis, bila perusahaan mendapat untung besar dengan menekan gaji karyawan.
 Sifat khusus pekerjaan tertentu.
Beberapa tugas dalam perusahaan hanya bisa dijalani oleh orang yang mendapat pendidikan
/ pelatihan khusus, kadang-kadang malah pendidikan sangat terspesialisasi. Kelangkaan
tenaga mereka boleh diimbangi dengan tingkat gaji yang lebih tinggi.
 Perbandingan dengan upah / gaji lain dalam perusahaan.
Kalau pekerjaan tidak mempunyai sifat khusus, seperti menuntut pengalaman lebih ama /
mengandung resiko tertentu, maka gaji / upah harus sama. Sehingga berlaku prinsip equal
pay for equal work.
 Perundingan upah / gaji yang fair.
Perundingan langsung antara perusahaan dan para karyawan merupakan cara yang ampuh
untuk mencapai gaji dan upah yang fair. Tentu saja, perundingan seperti itu menuntut
keterbukaan cukup besar dari pihak perusahaan. Lebih bagus bila perundingan gaji itu
dilakukan untuk suatu sektor industri sehingga dihasilkan kesepakatan kerja bersama.
 Senioritas dan imbalan rahasia.
Senioritas sebagai kriteria untuk menentukan gaji karena dilihat dari pengalamannya bekerja
dengan waktu yang begitu lama dan kesetiaannya pada perusahaan, zaman sekarang sudah
tidak diperhitungkan lagi. Zaman modern sekarang lebih memperhatikan prestasi dan hak.
Pembayaran sama untuk pekerjaan yang sama memang dilatarbelakangi suasana modern itu

14. dan karenanya dapat di mengerti jika tekanan pada senioritas akan berkurang. Pembayaran
khusus / kenaikan gaji yang dirahasiakan terhadap teman-teman sekerja pun tidak etis
karena tidak mengadakan kontrol sosial dan akan merusak suasana kerja. Jelas, disini
berlaku prosedur yang terbuka dan demokratis untuk menjamin mutu etis sebuah sistem.
4) Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena.
Menurut Garret dan Klonoski ada tiga alasan yang lebih konkrit untuk memberhentikan karyawan,
yaitu :
a) Majikan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat
b) Majikan harus berpegang pada prosedur yang semestinya.
c) Majikan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin.
HUBUNGAN STAKEHOLDER DENGAN PERUSAHAAN
Hubungan bisnis yang tidak beretika biasanya cendrung merugikan para stakeholder yang posisi
tawarnya lemah di bisnis tersebut. Hal ini disebabkan, para profesional yang mengelola bisnis
tersebut tidak memiliki integritas dan niat baik pada stakeholder secara keseluruhan. Pada dasarnya
setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbedah, kecuali dalam hal pelayanan, di mana semua
stakeholder memiliki kebutuhan yang sama, yaitu mengharapkan mereka dilayani secara jujur,
terbuka, penuh tanggung jawab, wajar, berkualitas, dan adil. Para pengelola bisnis seharusnya
bersikap profesional untuk memberikan yang terbaik buat kepentingan para stakeholder.
Seorang pendiri bisnis pasti bermaksud untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin buat
dirinya. Keuntungan yang maksimal ini sangat tergantung dari loyalitas stakeholder kepada
perusahaan. Khususnya, pelanggan, pemasok, dan karyawan.
Keberadaan stakeholder merupakan bagian dari mata rantai bisnis yang hadir dengan beragam misi,
target, dan kepentingan. Dan untuk melayani semua kepentingan yang berbeda tersebut, para
pengelola bisnis wajib menjalankan praktik bisnis berdasarkan etika bisnis yang berintegritas.
Persoalan muncul pada saat pengelola bisnis memprioritaskan keinginan dan tujuan dari para
pemegang saham mayoritas. Mengingat kekuatan pemegang saham mayoritas sangat kuat untuk
memberi perintah pada manajemen secara langsung, sedangkan stakeholder di luar shareholder
adalah kepentingan yang tidak dapat langsung memiliki pengaruh pada manajemen.
1) Stakeholder dalam etika bisnis
Stakeholders dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang
sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perusahaan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-

15. pihak yang terkait dalam isu perusahaan, seperti Pemegang saham, Jajaran Direksi sebagai
Pengelola, Manager dan staf sebagai karyawan, masyarakat sekitar sebagai masyarakat yang tinggal
disekitar perusahaan yang menikmati kehadiran perusahaan, pemerintah sebagai regulator dan
sebagainya. Stakeholder dalam hal ini juga dinamakan pemangkun kepentingan.
Lembaga-lembaga telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas kedalam proses
pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana stakeholder sering dinyatakan sebagai
para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau rencana.
Stakeholder menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukunganya diperlukan demi
kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Clarkson membagi stakeholder menjadi dua :
Stakeholder primer dan stakeholder sekunder.
a) Stakeholder primer adalah „pihak dimana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan
organisasi tidak dapat bertahan.‟ Contohnya Pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan,
pemasok, konsumen, penyalur dan pesaing atau rekanan. Menurut Clarkson, suatu
perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu system stakeholder primer
yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan
yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Perusahaan ini
juga harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok ini.
b) Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai „pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak
begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.‟ Contohnya Pemerintah setempat,
pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat.
Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka
bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok
pendukung, masyarakat.
2) Hubungan stakeholder dengan perusahaan
Sifat dari hubungan perusahaan dengan stakeholders mengalami perubahan dinamis seiring
berjalannya waktu. Beberapa pakar mengamati terjadinya pergeseran bentuk dari yang semula tidak
aktif (inactive), menjadi reaktif (reactive), kemudian berubah lagi menjadi proaktif (proactive), dan
akhirnya menjadi interaktif (interactive).
a) Pola hubungan stakeholders
Penjelasan mengenai pola hubungan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

16.  Hubungan tidak aktif (inactive); perusahaan meyakini bahwa mereka dapat membuat
keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangakan dampaknya terhadap pihak lain.
 Hubungan yang reaktif (reactive); perusahaan cenderung memepertahankan diri (defensive),
dan hanya bertindak ketika dipaksa melakukanya.
 Hubungan yang proaktif (proactive); perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi
kepentingan-kepentingan para stakeholders. Biasanya perusahaan memiliki departemen
khusus yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perhatian para
pemangku kepentinagan utama. Namun, perhatian mereka dan para stakeholders dipandang
sebagai suatu permasalahan yang perlu dikelola, bukan dipandang sebagai suatu sumber
keunggulan kompetitif.
 Hubungan yang interaktif (interactive); perusahaan menggunakan pendekatan bahwa
perusahaan harus memiliki hubungan berkelanjutan yang saling menghormati, terbuka, dan
saling dipercaya dengan para pemangku kepentinganya. Dengan demikian, perusahaan
menganggap bahwa suatu hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan adalah
sumber nilai dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
Hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan bersifat
interaktif (interactive). Dengan demikian, diharapkan interaksi ini dapat membantu perusahaan
mempelajari ekspektasi masyarakat, memperoleh keahlian dari luar perusahaan, mengembangkan
solusi kreatif, dan memenangkan dukunga pemangku kepentingan untuk menerapkan berbagai
solusi tersebut. Menurut Tunggal (2009:63) perlu respon terhadap pemangku kepentinganpada era
sekarang ini dipertajam dengan meningakatkannya globalisasi perusahaan dan dengan munculnya
teknologo-teknologi yang mampu memfasilitasi komunikasi cepat pada pada skala dunia. Suatu
perusahaan dapat membuat sebuah pemetaan mengenai tipe pamangku kepentinagan yang sedang
dihadapi dengan menempatkan dimensi potensi dan dimensi kerja sama untuk menentukan strategi
untuk mengahadapi para pemangku kepentingan tersebut.
3) Harmonisasi Keselarasan antara kepentingan perusahaan dan Stakeholders
Relasi yang harmonis dan selaras adalah sesuatu yang didambakan semua pihak karena berkaitan
dengan kestabilan, keseimbangan, kedamaian dan keberlanjutan pihak-pihak tersebut. Namun, relasi
antara organisasi dan publiknya tidak selalu seiring sejalan karena ada kalanya terdapat perbedaan
tujuan dan kepentingan. PR, dalam usaha organisasi menyelaraskan perbedaan ini berupaya
menjembatani agar tercipta situasi yang harmonis sehingga semua pihak dapat berjalan bersisian
seiring sejalan.

17. 4) Kepentingan Publik & Kepentingan Perusahaan
Publik atau Stakeholders (pemangku kepentingan) akan memberikan dukungan terhadap operasi
perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau atau lebih
besar dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan (Donaldson &
Preston, 1995 dalam Solihin, 2009).
Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh stakeholders dari perusahaan bermacam-macam,
sangat bergantung pada masing-masing kepentingan dan tuntutan para stakeholders. Imbalan
tersebut dapat berupa :
 Dividen – bagi pemegang saham
 Gaji dan bonus serta fasilitas yang memadai – bagi manajer dan karyawan
 Produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau – bagi
 konsumen / pelanggan
 Harga yang kompetitif dan memadai atas pasokan bahan baku
 Berkelanjutan – bagi pemasok
 Pembayaran pajak – bagi pemerintah
 Keberadaan perusahaan yang dapat membantu menangani masalah
 Masyarakat – bagi masyarakat sekitar.
PENGERTIAN ETIKA BISNIS
Etika akan memberikan panduan bagi pemegang saham, manajer, dan pekerja untuk melakukan
tindakan bisnis secara etis. Sedangkan Etika Bisnis merupakan penerapan etika secara umum
terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus lagi makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis
maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan kaeryawan dari suatu organisasi perusahaan.
Etika Bisnis bukan merupakan suatu etika yang berbeda dari etika pada umumnya dan etika bisnis
bukan merupakan suatu etika yang hanya berlaku didunia bisnis. Sebagai contoh, apabila
ketidakjujuran dipandang sebagi perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral, maka siapapun
didalam kegiatan usaha (manajer atau karyawan) yang tidak jujur tehadap para pekerja, para
pemegang saham, dan para pelanggan maupun para pesaing, maka mereka dipandang melakukan
tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral. Selanjutnya, apabila perilaku mencegah pihak lain
menderita kerugian dipandang sebagai perilaku etis, maka perusahaan yang menarik kembali

18. produknya yang memiliki cacat produksi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen, dapat
dipandang sebagai perusahaan yang melakukan perilaku etis dan bermoral.
Tujuan etika adalah untuk membina watak-watak dan mental sesorang agar menjadi manusia yang
baik, lahir dan batin. Etika lebih penting dari hukum, karena bagimanapun lengkapnya hukum,
tanpa adanya etika maka orang akan menemukan celah-celah hukum tersebut.
Menurut Post et al. (2002: 104) setidaknya terdapat tujuh alasan yang mendorong perusahaan untuk
menjalankan bisnisnya secara etis antara lain ;
1) Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis.
Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan,
kritikan, bahkan hukuman. Sebagai contoh, kasus BULOG yng terkait dengan kasus gratifikasi
(pemberian hadiah) sehubungan dengan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam. Aktivitas
penyogokan seperti ini akan mendatangkan keuntungan bagi pribadi seseorang, tetapi apakah
tindakan perusahaan melakukan penyogokan merupakan tindakan yang bermoral?. Karena hal
tersebut menjadikan masyarakat kecewa. Dan bagi yang menjalankan bisnis yang tidak etis dan
tidak bermoral ini akan mengalami sorotan, kritikan, bahkan ancaman hukuman.
2) Perusahaan dan pekerja tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan
stakeholders dan lainnya.
Sebagai contoh, pengolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah secara tidak profesional yang
dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung di Wilayah Leuwi Gajah Kabupaten Bandung telah
mengakibatkan bencana longsornya sampah dengan volume sekitar 20 juta meter kubik yang
menimpa perumahan penduduk di sekitanya sehingga mengakibatkan 112 orang meninggal duni
dan kerugian material masyarkat sekitar TPA menacapai ratusan juta rupiah.
Contoh lain, yang sekarang ramai dalam perbincangan adalah masalah Lumpur Lapindo. Akibatnya
seperti yang kita ketahui dampak negatif yang dihasilkan sungguh luar biasa. Kerusakan tersebut
mengakibatkan gangguan ekonomi terutama jawa timur. Kerugian akibat semburan lumpur yang
hampir genap setahun diperkirakan menacapai 7.3 triliun Potensi ekonomi yang tergerus akibat
terhambatnya aktivitas ekonomi bisa mencapai 16.4 triliun (Jawa Pos, Rabu 18 April 2007). Belum
lagi kerugian in material yang diderita masyarakat sekitar semburan yang saya yakin tak akan
terbayarkan dengan seberapapun besar nilainya.

19. 3) Meningkatkan kinerja Perusahaan
Sebuah studi yang dilakukan De Paul University menunjukkan bahwa “terdapat hubungan yang
signifikan antara pengendalian perusahaan yang menekankan pada penerapan etika dan perilaku
bertanggung jawab disatu sisi dengan kinerja keuangan yang baik disisi lain”. Saya yakin apabila
hal ini diterapkan di Indonesia, maka kemungkinan Indonesia menjadi negara maju seperti negara-
negara lain. Dan ini akan berimbas pada perekonomian negara.
4) Meningkatkan kualitas hubungan bisnis diantara dua pihak yang berkerjasama.
Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap menyebabkan
meningkatnya kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis terhadap pihak
lainnya. Sebaliknya, apabila salah satu pihak berlaku tidak dapat dipercaya, maka pihak yang tidak
dapat dipercaya ini akan diabaikan oleh mitra bisnisnya bahkan oleh komunitas bisnis secara umum.
Apabila penerapan etika ini dilaksanakan secara benar maka tidak akan ada lagi kasus korupsi di
Indonesia. Dan moral bangsa Indonesia akan semakin baik, yang ada kaitannya dengan moral diri
sendiri yang lebih tertata.
5) Menghindarkan penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor
Sebagai contoh, kejahatan pencurian uang perusahaan yang dilakukan pemilik dan pimpinan
perusahaan merupakan faktor penyebab utama kebangkrutan perusahaan dibanding faktor-faktor
lainnya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kejujuran adalah hal yang utama dalam segala hal.
6) Menghindarkan terjadi pelanggaran hal-hak pekerja oleh pemberi kerja
Perusahaan dipandang bertindak secara etis apabila perusahaan memenuhi hak-hak normatif para
pekerja seperti gaji dan kondisi kerja yang memadai, pemberlakuan penilaian kerja secar adil,
adanya reward and punishment policy yang jelas, dan lain-lain. Pada saat membuat keputusan yang
dapat memiliki dampak terhadap para karyawan, perusahaan harus memperhatikan reaksi yang akan
diberikan oleh serikat pekerja. Sebagai wakil dari pekerja, serikat pekerja dapat memperjuangkan
perolehan hak-hak normatif yang harus diperleh tenaga kerja, sesuai dengan undang-undang Tenaga
Kerja dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pemaksaan kehendak atau tindakan yang tidak etis
secara sepihak oleh pengusaha dapat mengakibatkan pemogokan kerja, demonstrasi yang dapat
merugikan perusahaan.

20. 7) Mencegah perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum.
Perusahaan sangat perlu untuk menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya untuk
mencegah (yang diwakili para pimpinannnya) tidak memperoleh sanksi hukum karena telah
menjalankan bisnisnya secar tidak etis.
KESIMPULAN
1. Hubungan antara seseorang dengan organisasi bisnis bersifat saling memberi kebutuhan dan
kepentingan kedua pihak secara seimbang, saling menyejahterakan dalam jangka panjang.
Untuk itu dalam pembahasan ini disoroti etika bisnis tentang dua yaitu : (1) Kewajiban :
kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan sebaliknya. (2) Hak : hak-hak karyawan
terhadap peru -sahaan dan sebaliknya. Namun terlebih dahulu kita akan membahas konteks
organisasi secara umum, sebelum kita membahas hak dan kewajiban perusahaan dan
karyawan.
2. Ada 3 kewajiban karyawan terhadap perusahaannya :
a. Kewajiban ketaatan
b. Kewajiban konfidensialitas
c. Kewajiban loyalitas
d. Melaporkan Kesalahan Perusahaan
3. Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya :
a. Perusahaan tidak boleh mempraktekan diskriminasi
b. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
c. Kewajiban memberi gaji yang adil
d. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena
DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2017, Business Ethics & GG Ethical decision making: employer responsibilitis and
employee rights, Universitas Mercubuana
http://ayumeft.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-karyawan-dan.html
http://abidshoftskill.blogspot.co.id/2015/04/kewajiban-karyawan-dan-perusahaan.html
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan/
http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-perusahaan-menurut-para-pakar.html

21. https://zufasupriyadi.wordpress.com/2014/05/25/hubungan-stakeholder-dengan-organisasi-
perusahaan/
http://komang4d1.blogspot.co.id/2013/09/etika-bisnis-di-indonesia.html