3, be & gg, petra vitara wimar. hapzi ali, ethics and business ; envirome...
Etika Bisnis ( Nur Azizah )
1. ETIKA BISNIS
Dibuat Oleh : NUR AZIZAH (15210155)
Program Study Ekonomi Manjemen
Jurusan Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA
2013
2. Mata Kuliah : Etika Bisnis
Dosen : Debita Octaviani
Topik Makalah
TEORITIKA ETIKA BISNIS
Kelas : 4-EA21
Dateline Makalah : 15 November 2013
Tanggal Penyerahan Makalah :
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan
makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.
Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat
nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
Penyusun
NPM
Nama Lengkap
15210155
Tanda Tangan
NUR AZIZAH
Program Sarjana Ekonomi Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA
3. DAFTAR ISI
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
a. Syarat Bagi Tanggung Jawab Moral
b. Status Perusahaan
c. Lingkup Tanggung Jawab Sosial
d. Argumen yang Menentukan Keterlibatan Sosial
e. Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan
f. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2. Keadilan Dalam Bisnis
a. Paham Tradisional Mengenai keadilan
b. Keadilan Individual dan Struktural
c. Teori Keadilan Adam Smith
d. Teori Keadilan John Rowls
REFERENSI
4. 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya
dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya
(namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab
terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh
karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana
suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus
mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek
ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus
menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik
untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian
tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan
pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak
negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.
Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai hidup dan permasalahan sosial
semakin tegas, juga standar danhukum seringkali dibuat hingga melampaui batas
kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni
Eropa.
Beberapa investor dan
perusahaam manajemen
investasi telah
mulai
memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan
investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab
sosial" (socially responsible investing).
5. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan
Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa perusahaan bertaggung jawab sosial;
model pemegang saham dan model pihak yang berkepentingan. Pandangan ini disebut
model pemegang saham, menyebutkan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial
yang dimiliki dunia usaha adalah memaksimalkan keuntungannya. Dengan
memaksimalkan keuntungan, perusahaan memaksimalkan kekayaan dan kepuasan
pemegang saham.
Model pihak yang berkepentingan, tanggung jawab sosial manajemen yang terpenting
adalah kelangsungan hidup jangka panjang (bukan hanya memaksimalkan laba), yang
dicapai dengan cara memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan (bukan hanya pemegang saham). Pihak yang berkepentingan
adalah orang atau kelompok dengan kepentingan yang sah dalam perusahaan. Karena
pihak berkepentingan memiliki minat dan dipengaruhi oleh tingakan perusahaan,
maka mereka memiliki suatu “taruhan” dalam tindakan tersebut. Akibatnya kelompok
yang berkepentingan akan mencoba untuk mempengaruhi perusahaan agar bertindak
menurut keinginan mereka.
Beberapa stakeholder lebih penting dari yang lainnya bagi kelangsungan hidup
perusahaan. Stakeholder primer adalah kelompok-kelompok seperti pemefang saham,
karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah dan masyarakat sekitar, dimana
perusahaan bergantung untuk kelanjutan hidup jangka panjang.
6. a. Syarat Bagi Tanggung Jawab Moral
-
Tanggung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan
sadar. Tanggung jawab hanya bisa dituntut dari seorang kalau ia bertindak
dengan sadar dan tau mengenai tindakannya itu serta konsekuensi dari
tindakannya. Hanya kalau seseorang bertindak dengan sadar dan tau, baru
relevan bagi kita untuk menunutut tanggung jawab dan pertanggungjawaban
moral atas tindakannya itu.
-
Tanggung jawab juga mendaikan adanya kebebasan pada tempat pertama.
Artinya, tanggung jawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari seseorang
atas tindakannya, kalau tindakannya itu dilakukannya secara bebas.
-
Tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan
tertentu memang mau melakukan tindakan itu. Ia sendiri mau dan bersedia
melakukan tindakan itu. Syarat ini terutama relevan dalam kaitan dengan
syarat kedua.
b. Status Perusahaan
Menurut De George secara khusus membedakan dua macam
mengenai status perusahaan.
-
Pandangan Legal-creator, yang melihat perusahaan sebagai sepenuhnya
ciptaan hukum, dan karena itu hanya berdasarkan hukum. Menurut pandangan
ini, perusahaan diciptakan oleh negara dan tidak mungkin ada tanpa negara.
-
Pandangan Legal-recognition, yang tidak memusatkan perhatian pada status
legal perusahaan melainkan pada perusahaan sebagai suatu perusahaan sebagai
suatu usaha bebas dan produktif. Menurut pandangan ini, perusahaan
terbentuk oleh orang atau kelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan
tertentu dengan cara tertentu secara bebas demi kepentingan orang atau orangorang tadi. Dalam hal ini, perusahaan tidak dibentuk oleh Negara.
7. c. Lingkup Tanggung Jawab Sosial
-
Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan - kegiatan sosial yang berguna bagi
kepentingan masyarakat luas.
-
Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber
daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan
keuntungan bagi perusahaan tersebut.
-
Dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan
memeperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.
-
Dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial
yang lebih baik dengan masyrakat dan dengan demikian perusahaan tersebut
akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut.
d. Argumen yang Menentukan Keterlibatan Sosial
-
Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah
-
untuk bisa bertahan dan berhasil dalam persaingan bisnis modern yang ketat
ini, para pelaku bisnis semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja
hanya memusatkan perhatian pada upaya mendatangkan keuntungan sebesarbesarnya.
-
Terbatasnya Sumber Daya Alam
-
Bisnis berupaya memanfaatkan secara bertanggung jawab dan bijaksana
sumber daya alam yang terbatas itu demi memenuhi kebutuhan manusia.
-
Lingkungan Sosial yang Lebih Baik
-
implikasi etis bahwa bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab moral
dan sosial untuk memperbaiki lingkungan sosialnya ke arah yang lebih baik.
Semakin baiknya lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki
iklim bisnis yang ada.
8. -
Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan
-
bisnis mempunyai kekuasaan sosial yang sangat. Bisnis mempengaruhi
lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat bahkan kehidupan budaya dan
moral masyarakat, serta banyak bidang kehidupan lainnya.
e.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan
-
Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional, termasuk perusahaan,
adalah bahwa struktur mengikuti strategi. Artinya, struktur suatu organisasi
didasarkan ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan itu
-
Strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan
dan misi perusahaan perlu dievaluasi secara periodik, salah satu bentuk
evaluasi yang mencakup nilai-nilai dan tanggung jawab sosial perusahaan
adalah Audit Sosial.
2. Keadilan Dalam Bisnis
a. Paham Tradisional Mengenai keadilan
-
Keadilan Legal
Menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.
Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh
negara di hadapan hukum.
-
Keadilan Komutatif
Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau
warga negara satu dengan warga negara lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial
antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan
kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus
terjalin dlm hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan
lainnya.
9. -
Keadilan Distributif
Keadilan distributif (keadilan ekonomi) adalah distribusi ekonomi yang merata atau
yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan
ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Keadilan distributif juga berkaitan dengan
prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan
yang juga adil dan baik.
b. Keadilan individual dan struktural
Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa
penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan
legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per
orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan.
Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang
mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam
bidang bisnis.
c.
-
Teori keadilan Adam Smith
Prinsip No Harm
Yaitu prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan
kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntuk agar dlm interaksi sosial apapun setiap
orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan
orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan
oleh siapapun.
- Prinsip Non-Intervention
Yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan
penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan
untuk ikut campur tangan dlm kehidupan dan kegiatan orang lain Campur tangan dlm
bentuk apapun akan merupakan pelanggaran thd hak orang ttt yang merupakan suatu
harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.
10. -
Prinsip Keadilan Tukar
Atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dlm mekanisme
harga pasar. Merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran
dagang antara satu pihak dengan pihal lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara
harga alamiah dan harga pasar atau harga actual.
d. Teori keadilan John Rowls
-
Prinsip Kebebasan yg sama.
Setiap orang hrs mempunyai hak yg sma atas sistem kebebasan dasar yg sama yg paling luas
sesuai dg sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui,
dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan scr sama.
-
Prinsip Perbedaan (Difference Principle).
Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa shg ketidaksamaan
tsb: a. Menguntungkan mereka yg paling kurang beruntung; dan b. Sesuai dengan tugas dan
kedudukan yg terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yg sama.
