Said Muhsin Alattas, profile picture
Uploaded bySaid Muhsin Alattas
DOCX, PDF8,020 views

Keadilan Dan Bisnis

Dokumen ini membahas konsep keadilan dalam bisnis, yang meliputi keadilan legal, komutatif, dan distributif, serta peran penting sistem sosial politik dalam menegakkan keadilan. Keadilan tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga sistem yang mendukung perlakuan adil kepada semua orang. Teori keadilan Adam Smith mengedepankan prinsip tidak merugikan orang lain dan perlakuan sama di depan hukum sebagai dasar keadilan dalam interaksi sosial dan bisnis.

Businessā—¦

Embed presentation

Downloaded 32 times
Etika Bisnis Keadilan dan Bisnis Oleh Rizky Laras Safitri (1206252934) Hanani (1206253672) Nurul Astri Yunus (1206212552) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok 2014
1. Hakikat Keadilan Keadilan pertama kali didefinisikan oleh ahli hukum Roma yang bernama Ulpianus secara singkat dalam bahasa Latin sebagai ā€œtribuere cuique suumā€ atau yang bisa diterjemahkan sebagai ā€œmemberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknyaā€. Ada tiga ciri khas yang terdapat dalam keadilan. Pertama, keadilan tertuju pada orang lain. Tidak mungkin seseorang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Maka, masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar-manusia, sekurang- kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan. Artinya, keadilan mengikat kita sehingga kita mempunyai kewajiban, bukan sekedar mengharapkan atau menganjurkan keadilan saja. Berkaitan dengan ciri pertama tadi, hal ini dikarenakan keadilan berhubungan dengan hak orang lain. Kalau kita memberikan sesuatu atas dasar keadilan, maka kita harus memberikannya. Misalnya majikan membayar gaji pegawai, atau mengembalikan uang pinjaman dari orang lain. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (equality). Kita harus memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali. Misalnya seorang atasan memberikan gaji yang adil dan pantas untuk 1000 orang karyawannya, namun tidak untuk satu orang lainnya. Maka atasan tersebut tidak berlaku adil, karena ia tidak memperlakukan semua karyawannya secara sama. 2. Paham Tradisional tentang Keadilan Pembagian keadilan ini terbagi atas tiga, yaitu keadilan legal/umum, keadilan komutatif dan keadilan distributif, yang terbentuk berdasarkan pemikiran Aristoteles (384-322 SM).
a. Keadilan Legal Merupakan keadilan yang menyangkut hubungan antara individu atau sekelompok masyarakat dengan negara. Inti dari keadilan ini ialah adanya persamaan terhadap semua warga masyarakat. Bahwa semua individu atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar moral dari keadilan ini ialah, pertama, pada dasarnya semua orang memiliki harkat dan martabat yang sama sehingga harus diperlakukan secara sama. Apabila terjadi perlakuan yang berbeda atau diskriminatif, berarti merendahkan harkat martabat manusia. Kedua, semua orang merupakan warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu, seharusnya diperlakukan secara sama sesuai dengan hukun yang berlaku. Dasar moral tersebut memiliki beberapa konsekuensi legal dan moral. (1) Semua orang harus dilindungi secara sama oleh hukum, dalam hal ini negara, (2) tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara, (3) pemerintah tidak boleh mengeluarkan produk hukum yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan orang atau sekelompok orang tertentu, dan (4) seluruh warga harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Negara tidak akan berpihak kepada kepentingan bisnis pihak manapun. Hal tersebut berarti bahwa apabila terdapat pihak yang dirugikan kepentingan bisnisnya akan dibela oleh negara dan pihak yang merugikan pihak lain akan ditindak secara hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip keadilan ini, negara akan menjamin keadilan bisnis yang sehat dan mengeluarkan aturan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis. Maka semua pelaku bisnis,
termasuk pemerintah, harus tunduk dan taat pada aturan bisnis yang berlaku bagi semua dan tidak meminta perlakuan hukum yang istimewa. b. Keadilan Komutatif Berbeda dengan keadilan legal yang menyangkut hubungan vertikal antar negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan yang lainnya atau orang yang satu dengan yang lainnya atau juga sekelompok satu dengan sekelompok lain. Dasar dari keadilan komutatif ialah adanya keseimbangan atau kesetaraan dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga yang lain. Prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Setiap orang diharapkan untuk selalu menghargai hak dan kepentingan orang lain sebagimana hak dan kepentingannya sendiri ingin dihargai. Dalam hal bisnis, keadilan ini dapat diwujudkan dengan saling berlaku adilnya pelaku bisnis yang satu dengan yang lain. Selain itu, ditunjukkan dengan adanya hubungan yang setara dan seimbang dalam relasi bisnis. Itu berarti dalam relasi dan kegiatan bisnis tidak boleh ada yang dirugikan kepentingannya. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut dengan keadilan tukar. Hal ini menyangkut pertukaran yang fair antara pihak pihak yang terlibat dalam bisnis. Misalnya dengan menepati janji, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imabalan atau gaji yang sesuai, dan menjual barang dengan harga dan mutu yang seimbang. c. Keadilan Distributif Keadilan distributif kini dikenal juga sebagai keadilan ekonomi, menyangkut pendistribuasian ekonomi yang merata. Dengan kata lain,
keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan negara. Persoalannya ialah, apa yang menjadi dasar pembagian yang dianggap adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil? Aristoteles mengajukan dasar keadilan dalam pembagian ialah berdasarkan sumbangan atau jasa dan prestasi serta peran masing-masing orang untuk negara demi menunjang tercapainya tujuan negara. Jadi, orang yang memiliki sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil pula. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Karena, prinsip sama rata dianggap menimbulkan ketidakadilan, dimana mereka yang menyumbang paling besar tidak diberi imbalan yang setimpal, yang berarti tidak sesuai dengan prinsip adil. Hal ini dicerminkan dalam sistem ekonomi liberal dan perusahan modern yang kapitalis dimana setiap orang mendapatkan imbalan dan gaji yang sesuai dengan prestasi, kedudukan, dan komitmen yang diberikannya untuk keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Namun, prinsip ini sangat bertentangan dalam sistem ekonomi sosialis, dimana semua orang dijamin kebutuhan ekonominya secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan prestasinya dalam kehidupan bersama atau perusahaan. Berdasarkan keadilan distributif, relevansinya dalam dunia bisnis dan perusahaan, karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semakin besar tugas yang dijalankan dan tanggung jawab yang diberikan, makan semakin besar pula imbalannya. Pada akhirnya, memang imbalan ekonomi yang didapat setiap orang tidak akan sama. Hal tersebutdibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis dengan syarat semua orang diberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk berprestasi, dan tugas dan tanggung jawab untuk kedudukan tertentu terbuka untuk semua orang
tanpa adanya pertimbangan subjektif dan irasional seperti latar belakang etnis, hubungan keluarga, agama, dan lain-lain. 3. Keadilan Indivudual dan Struktural Dari uraian mengenai paham tradisional menjelaskan bahwa keadilan bukanlah hanya merupakan persoalan individu sebagaimana yang umum dipahami orang, keadilan bukan sekadar menyangkut tuntutan agar semua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalma perusahaan, keadilan bukanlah sekadar menyangkut tuntunan agar dalam interaksi sosial setiap orang memberikan dan menghargai apa yang menjadi hak orang lain, dan keadilan bukan sekadar soal sikap orang per orang untuk menolong memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan sehingga semua orang memang benar-benar diperlakukan secara adil atau mendapatkan kesempatan yang sama. Permasalahan yang timbul adalah ketika perlakuan yang tidak adil menjadi didiamkan dan dibenarkan, sehingga ketidakadilan tersebut menjadi sebuah sistem. Maka, untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secarar legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini.
Dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil, pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. Yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. Sehingga struktur sosial politik harus benar benar adil agar terciptanya keadilan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif, dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat. 4. Teori Keadilan Adam Smith Sebelum Adam Smith ada sebuah teori yang telah dikeluarkan tentang keadilan yaitu teori yang di kemukakan oleh Aristoteles. Teori Aristoteles adalah Teori keadilan Aristoteles Atas pengaruh Aristoteles, dimana teori ini secara tradisional membagi keadilan menjadi tiga, yaitu : 1. Keadilan Legal Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memiliki arti bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu siapapun ini. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Inti dari teori ini adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh sebuah negara berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga
negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak- pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. 3. Keadilan Distributif Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita lihat dalam karyanya ā€œnichomachean ethics, politics, dan rethoricā€. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan ā€œpembuktianā€ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Pada teori keadilan Aristoteles, Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannyapertama menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Keadilan yang sesungguhnya mengngkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia. Alasan kedua, adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komulatif. Karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan
komutatif, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus besikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Ketiga, Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasanya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak, semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus dipelakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith, keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu diantaranya : 1. Prinsip No Harm Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsipno harm atau prinsip tidak merugikan orang lain dimana disini Adam Smith menjelaskan untuk tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain serta tidak melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Prinsip keadilan ini adalah rumusan lain dari kaidah emas, dimana perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin di perlakukan dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan kepada Anda. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Sekaligus itu berarti dasar mengapa orang harus adil adalah hormat akan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai manusia baik pada diriku maupun pada diri orang lain. Menurut Adam Smith, prinsip no harm adalah prinsip minim dan karena itu paling pokok yang harus ada untuk memungkinkan kehidupan manusia bertahan dan juga relasi sosial manusia bisa ada dan bertahan. Tanpa prinsip paling minin dan paling pokok ini, relasi sosial apa pun (dalam keluarga, pergaulan, sekolah, dan seterusnya) tidak akan terjalin
atau terjamin kelangsungannya karena tidak ada orang yang akan mau menjalin relasi sosial dengan siapa pun yang tidak menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Bahkan, tanpa prinsip ini manusia akan musnah karena kehidupan manusia akan dirongrong. Karena demikian pentingnya, prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan juga dituangkan menjadi aturan yang tertulis. Itu berarti prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai imbauan moral begitu saja, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, disatu pihak semua orang dari dalam dirinya berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Dalam prinsip ini Adam Smith menjelaskan bahwa pertama, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat. Prinsip ini pun berlaku dalam bidang bisnis dan ekonomi. Bagi Smith, prinsip ini merupakan tuntutan dasar sekaligus niscaya (the necessary principle) bagi kegiatan bisnis. Prinsip no harm, lalu menjadi prasyarat yang niscaya bagi berlangsungnya relasi bisnis yang baik dan etis. Tanpa prinsip ini sulit diharapkan akan bisa terwujud kegiatan bisnis yang etis dan baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa, dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apa pun tidak boleh
saling merugikan satu sama lain. Prinsip ini bukan hanya imbauan moral belaka, namun prinsip ini dibakukan dalam aturan-aturan hukum bisnis dan ekonomi yang kemudia dilaksanakan secara konsekuen, dengan didukung oleh sanksi dan hukuman yang adil. 2. Prinsip Non-Intervention Disamping prinsip no harm, juga terdapat prinsip no intervention atau prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntun agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenakan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apa pun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian), dan itu berarti terlah terjadi ketidakadilan. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara pemerintah dan rakyat sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga tanpa alasan yang dapat diterima. Karena itu, campur tangan pemerintah pun akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga tanpa alasan yang sah akan di anggap sebagai tindakan yang tidak adil karena merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas kebebasan. Bagi Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tak seorang pun, termasuk pemerintah, dibenarkan untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, misalnya demi menegakkan keadilan, khusunya prinsip no harm. 3. Prinsip Keadilan Tukar Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini
sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusu dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Dalam prinsip keadilan tukar ini, Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa. Sedangkan harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang didalam pasar. Menurut Adam Smith, kalau suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa harga alamiah adalah harga yang adil karena pada tingkat harga itu para produsen maupun konsumen sama-sama untung. Atau dengan kata lain, harga yang dibayarkan konsumen cukup untuk menebus atau memulihkan kembali beban yang telah dikeluarkan produsen (berupa biaya produksi). Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing- masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Namun, dalam kenyataannya konsumen tidak membayar harga alamiah, melainkan harga pasar. Harga pasar ini tidak selalu sama dengan harga alamiah. Harga pasar bisa sama, bisa diatas, tapi bisa juga dibawah harga alamiah. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Jadi, dalam jangka panjangkeadilan tukar ini masih akan tetap terwujud kendati harga yang dibayar konsumen tidak selalu sama dengan harga alamiah. Ini
disebabkan, dalam jangka panjang, fluktuasi harga pasar di sekitar harga alamiah itu menyebabkan pada satu situasi tertentu, ketika harga jauh diatas harga alamiah, posisi produsen lebih menguntungkan dan sebaliknya posisi konsumen lebih dirugikan. Pada situasi yang lain, posisi ini terbalik, ketika harga pasar berada dibawah harga alamiah, yang berarti konsumen diuntungkan dan sebaliknya posisi produsen lebih dirugikan. Ketika harga pasar sama dengan harga alamiah, posisi keduanya setara. Sehingga, ada sebuah titik ekuilibrium yang mengungkapkan keseimbangan, kesetaraan, dan keadian dalam posisi kedua belah pihak. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yg tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan. Demikian selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terbuka dan kompetitif ini.Karena itu dalam pasar yang terbuka dan kompetitif, fluktuasi harga akan menghasilkan titikekuilibrium, yang dimana merupakan sebuah titik di mana sejumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, dan harga tertinggi yg ingin dibayar konsumen sama dengan harga terendah yang ingin ditawarkan produsen. Titik ekuilibrium inilah yang menurut Adam Smith mengungkapkan keadilan komutatif dalam transaksi bisnis. 5. Teori Keadilan Distributif John Rawls John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas, kususnya teori keadilan pasar sebagaimana yang dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar. Pertama-tama
karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pihak pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. a. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif Rawls Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa, "Prinsip Kebebasan yang Sama". Prinsip ini berbunyi "Setiap orang harus mempunyai hak dan sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua". Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Kalau ada jaminan akan kebebasann dan peluang yang sama bagi semua orang, bisa diharapkan adanya situasi yang adil, yang memungkinkan semua orang bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Rawls disini juga mau menunjukan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama luhurnya, dan karena diperlakuan yang adil mengandaikan sikap hormat kepada harkat dan martabat manusia yang sama-sama luhur ini. Dengan itu berarti manusia diakui sebagai makhluk yang mampu mengatur dan menentukan hidupnya sendiri (self-determination). Contoh prinsip ini yaitu seperti hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak untuk berkumpul dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua orang. Dalam prinsip ini, Rawls mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Pasar tidak berhasil menjamin suatu pemeratraan ekonomi yang adil. Menurut Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Bagi Rawls, ā€œketidakadilan yang paling jelas dari sistem kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini menginzinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi )alamiah dan
sosial yang kebetulan) ini, yang dari sudut pandang moral sedemikian sewenang-wenang. Maksud Rawls, karena setiap orang masuk dalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda, peluang yang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Dengan kata lain, sistem pasar yang memberikan kebebasan yang sama itu justru membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Pasar, dengan kebebasan dan peluang yang sama bagi semua orang, justru hanya menguntungkan bagi yang berbakat, punya kemampuan, dan yang sudah kuat. Pasar sebaliknya tidak menguntungkan bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Sebagai jalan keluar, menurut Rawls, sistem sosial harus diatur sehingga pada akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua, sistem sosial itu bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang berunutung. Atas dasar ini, Rawls lalu mengajukan prinsip keadilan yang kedua, berupa Prinsip Perbedaan (Difference Principle), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut (1) menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (2) sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Prinsip perbedaan ini mengatur supaya masyarakat diatur dengan adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Boleh saja ada perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat. Tetapi perbedaan itu harus demikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang minimal beruntung. Misalnya, boleh dianggap adil saja, jika negara menyelenggarakan kursus keterampilan untuk orang miskin atau memberikan tunjangan kepada janda dan yatim piatu atau menyediakan fasilitas khusu untuk orang catat, sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa. Dengan prinsip perbedaan ini Rawls sebenarnya meletakan landasan etis untuk welfare state modern.
Dengan demikian menurut Rawls, jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribus ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Tujuan utama Rawls adalah ā€œmengurangi pengaruh kondisi sosial dan nasib kodrati yang kebetulan atas distribusi kekayaanā€. Bagi Rawls ā€œpengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata-pranata politik dan legal yang mengatur kecenderungan umum peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga kondisi sosial yang niscaya bagi kesamaan peluang yang fairā€. b. Kritik atas Teori Rawls Teori Rawls kendati sangat menarik dan dalam banyak hal efektif memecahkan persoalan ketimpang dan kemiskinan ekonomi mendapat kritik tajam dari segala arah khususnya menyangkut prinsip kedua, Prinsip perbedaan. Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls khususnya prinsip perbedaan malah menimbulkan ketidakadilan baru : 1. Prinsip tersebut membenarkan ketidak adilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak lain. 2. Yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahanya sendiri. Dalam hal ini Rawls terlalu deterministik memastikan bahwa bakat dan kemampuan alamiah seseorang dengan sendirinya menentukan lotre distribusi kekayaan dalam pasar. Seakan bakat yang hebat dengan sendirinya membuat orang tersebut unggul dan menjadi kaya. Tentu saja ada benarnya, namun tidak dengan sendirinya akan seperti itu, karena bakat dan kemampuan hanya menyumbang sekian persen bagi keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini Rawls tidak memberi tempat dan tidak memperhitungkan secara serius usaha, ketekunan, kegigihan, jerih payah, keuletan, dan berarti kebebasan seseorang
dalam menjalankan kehidupannya terlepas dari bakat yang dimilikinya, dan yang pada akhirnya bisa merubah hidupnya. Ini berarti prinsip perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil mereka yang dengan gigih, tekun, displin dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya. 6. Teori Keadilan Distributif Robert Nozick Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu dengan adil, jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai hak. Disini ada tiga kemungkinan yang menelurkan tiga prinsip. Pertama, prinsip ā€œoriginal acquisitionā€ : kita memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan memproduksi hal itu. Kedua, prinsip ā€œtransferā€ : kita memiliki sesuatu karena diberikan oleh orang lain. Ketiga, prinsip ā€œrectification of injusticeā€ : kita mendapat kembali apa yang sebelumnya dicuri dari kita, perumpamaannya. Nozick mempunyai dua keberatan mendasar terhadap prinsip-prinsip (material) keadilan distributif yang tradisional. Prinsip-prinsip ini bersifat ahistoris dan mempunyai pola yang ditentukan sebelumnya (patterned). Dengan memandang kedua keberatan ini kita dapat memahami posisi Nozick sendiri dengan lebih baik. Ketiga prinsip Nozick tadi merupakan prinsip-prinsip historis, artinya mereka tidak saja melihat hasil pembagian tetapi mereka juga mempertanggungjawabkan proses itu sampai terjadi. Sedangkan prinsip-prinsip tradisional (khususnya ā€œkebutuhanā€) bersifat ahistoris, karena tidak memerhatikan bagaiman pembagian itu sampai terjadi. Itulah yang disebut ā€œendstate principlesā€, dimana menurut Nozick mereka memperhatikan keadaan terakhir dari suatu proses yang barangkali panjang dan penuh dengan keputusan bebas dari pihak- pihak bersangkutan. Keberatan ini berlaku juga untuk prinsip perbedaan dari Rawls. Rawls hanya melihat aktual dari mereka yang minimal beruntung. Rawls tidak memperhatikan mengapa mereka sampai terjerat kedalam keadaan itu. Bisa juga mereka menjadi miskin karena kesalahan mereka sendiri, sebab memboroskan segala harta milik dengan bermain judi (perumpaaannya).
Keberatan kedua adalah bahwa prinsip-prinsip tradisional menerapkan pada pembagian barang suatu pola yang ditentukan sebelumnya. Prinsip-prinsip itu semua bersifat ā€œpatternedā€. Pola itu berbentuk ā€œDari setiap orang menurut X- nya, kepada setiap orang menurut Y-nyaā€, seperti misalnya prinsip dari Karl Marx. Tetapi memaksa pola seperti itu berarti mengorbankan kebebasan. Supaya adil, prinsip-prinsip berpola itu hanya bisa dipakai pada keadaan awal ketika semua orang masih sama, tetapi tidak bisa dipakai lagi setelah para anggota masyarakat memiliki harta milik yang berbeda-beda, akibat menjalani hak-haknya yang legitim dengan bebas. Sepintas lalu rupanya prinsip-prinsip Rawls luput dari keberatan kedua ini karena dirumuskan dalam posisi asali (original position), ketika semua anggota masyarakat masih sama. Tetapi, menurut Nozick, prinsip perbedaan Rawls terkena juga keberatan kedua ini, karena menurut pandangan Rawls kita dalam posisi asali harus memihak pada mereka yang minimal beruntung dan dengan demikian kebebasan dilanggar. Kesimpulan dari Nozick adalah bawa keadilan ditegakkan, jika diakui bakat-bakat dan sifat-sifat pribadi beserta segala konsekuensinya (seperti hasil kerja) sebagai satu-satunya landasan hak (entitlement). Dapat dikatakan juga, menurut Nozick : ā€œDari setiap orang sesuai dengan apa yang dipilihnya, kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dihasilkannya sendiri (barangkali dengan bantuan orang lain berdasarkan kontrak) dan apa yang dipilih orang lain untuk melakukan bagi dia dan memberikan kepada dia dari apa yang sebelumnya (berdasarkan prinsip ini juga) diberikan kepada mereka sendiri dan belum mereka habiskan atau alihkan kepada orang lainā€. Atau dapat dirumuskan dengan lebih singkat : ā€œ Dari setiap orang sebagaimana mereka pilih, kepada setiap orang sebagaimana merea pilihā€
Sumber Keraf, A Sony. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya bab 6. 1998. Jakarta : Penerbit Kanisius Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Atmajay:21 bab 3. 2000. Jakarta : Penerbit Kanisius.

More Related Content

PDF
Makalah Etika Bisnis
byRizki Malinda
Ā 
DOC
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
byYesica Adicondro
Ā 
DOCX
Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi SIM
bydhibah
Ā 
PPT
Is 7-pengambilan keputusan
bySiti Rubayati
Ā 
PDF
Hasil Observasi UMKM Kedai T-Minul - Manajemen Koperasi dan UMKM (Laporan)
byM az
Ā 
PPT
PPT Etika dan Tanggung Jawab Sosial - Lingkungan Bisnis
bynathayuki1
Ā 
DOC
Pasar persaingan sempurna
byCikoyen
Ā 
DOCX
Hambatan Dalam Komunikasi Organisasi
byLisa Ramadhanty
Ā 
Makalah Etika Bisnis
byRizki Malinda
Ā 
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
byYesica Adicondro
Ā 
Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi SIM
bydhibah
Ā 
Is 7-pengambilan keputusan
bySiti Rubayati
Ā 
Hasil Observasi UMKM Kedai T-Minul - Manajemen Koperasi dan UMKM (Laporan)
byM az
Ā 
PPT Etika dan Tanggung Jawab Sosial - Lingkungan Bisnis
bynathayuki1
Ā 
Pasar persaingan sempurna
byCikoyen
Ā 
Hambatan Dalam Komunikasi Organisasi
byLisa Ramadhanty
Ā 

What's hot

PPTX
Keadilan Dalam Bisnis
byRandiarsa Saputra
Ā 
PPTX
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garam
bysiti nurlaeli
Ā 
PPTX
Metode Penelitian Kualitatif
bySiti Sahati
Ā 
DOCX
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
byMuhammad Alfiansyah
Ā 
PDF
e-commerce pasar digital, barang digital
byRoroKuntiWulandari
Ā 
PDF
Ekonomi manajerial
byUniversitas Mulawarman Samarinda
Ā 
PPTX
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
bylevana412y
Ā 
PPTX
Analisa kurva IS-LM
bygadis sriyamti
Ā 
PPTX
Deret berkala dan peramalan
byMaulina Sahara
Ā 
PDF
Contoh Proposal PKMK
byHery budiyanto
Ā 
PPT
Konsep Dasar Statistik Data
byDiah Ayu W
Ā 
PPT
Manajemen Chapter 4 (Keragaman Tenaga Kerja)
byFathi Arief
Ā 
DOCX
Matematika ekonomi (Keuntungan Maksimum)
byKristalina Dewi
Ā 
PPTX
Materi 4-return-yang-diharapkan-dan-risiko-portofolio1
byLeo Dhunt
Ā 
PPT
Pertemuan 9 teknik sampling
byAyu Sefryna sari
Ā 
PPTX
Power point manajemen keuangan
byPadma Sarita
Ā 
PDF
Proposal PKM-Kewirausahaan LOLOS PKM
bySarjanawiyata Tamansiswa University
Ā 
DOC
8. manajemen-persediaan
byLambok_siregar
Ā 
DOCX
Tanya jawab mpp
byAprilia Hapsari
Ā 
DOC
5 permasalahan ekonomi di indonesia
byErlita Marcelia II
Ā 
Keadilan Dalam Bisnis
byRandiarsa Saputra
Ā 
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garam
bysiti nurlaeli
Ā 
Metode Penelitian Kualitatif
bySiti Sahati
Ā 
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
byMuhammad Alfiansyah
Ā 
e-commerce pasar digital, barang digital
byRoroKuntiWulandari
Ā 
Ekonomi manajerial
byUniversitas Mulawarman Samarinda
Ā 
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
bylevana412y
Ā 
Analisa kurva IS-LM
bygadis sriyamti
Ā 
Deret berkala dan peramalan
byMaulina Sahara
Ā 
Contoh Proposal PKMK
byHery budiyanto
Ā 
Konsep Dasar Statistik Data
byDiah Ayu W
Ā 
Manajemen Chapter 4 (Keragaman Tenaga Kerja)
byFathi Arief
Ā 
Matematika ekonomi (Keuntungan Maksimum)
byKristalina Dewi
Ā 
Materi 4-return-yang-diharapkan-dan-risiko-portofolio1
byLeo Dhunt
Ā 
Pertemuan 9 teknik sampling
byAyu Sefryna sari
Ā 
Power point manajemen keuangan
byPadma Sarita
Ā 
Proposal PKM-Kewirausahaan LOLOS PKM
bySarjanawiyata Tamansiswa University
Ā 
8. manajemen-persediaan
byLambok_siregar
Ā 
Tanya jawab mpp
byAprilia Hapsari
Ā 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
byErlita Marcelia II
Ā 

Viewers also liked

PPTX
Prinsip prinsip etika bisnis
byHaniel Trisman
Ā 
PPTX
Etika bisnis
byKhairiyah Diah
Ā 
DOC
Bab 3
byKosong Molompong
Ā 
DOCX
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
byDini Rahmi Hasibuan
Ā 
DOC
Proposal penawaran jasa advertising
byRoom Art Creative advertising agency
Ā 
PPT
03 ethical issues in business
byNimantha Perera
Ā 
Prinsip prinsip etika bisnis
byHaniel Trisman
Ā 
Etika bisnis
byKhairiyah Diah
Ā 
Bab 3
byKosong Molompong
Ā 
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
byDini Rahmi Hasibuan
Ā 
Proposal penawaran jasa advertising
byRoom Art Creative advertising agency
Ā 
03 ethical issues in business
byNimantha Perera
Ā 

Similar to Keadilan Dan Bisnis

PPTX
Etika Bisnis - Keadilan Dalam Bisnis
bySunu Puguh
Ā 
PPTX
EKONOMI DAN KEADILAN
byPinkanRamadhani
Ā 
DOCX
9.keadilan dalam organisasi
byTesya Suha Berra
Ā 
DOCX
Keadilan Dalam Bisnis
byLisca Ardiwinata
Ā 
DOCX
Makalah peradilan pajak
bySeptian Muna Barakati
Ā 
PPT
KEADILAN DALAM BISNIS
byFebry Fitriani
Ā 
PPTX
3. TEORI EKONOMI DAN KEADILAN.pptx - compressed.pptx
byAndikPratama1
Ā 
PDF
keadilan dalam bisnis
bysunnysidemochi
Ā 
PDF
PPT makalwhskwhsghakwlwjsbsjwkahshskalsh
byrany29598
Ā 
PDF
MATERI BAB 3 EKONOMI DAN KEADILAN unmer.pdf
byAlviansyahDickySaput
Ā 
DOCX
Keadilan dalam Bisnis
bySandika Wahyu IP
Ā 
PPT
Softskill minggu 7
byDanny Rachmaan
Ā 
PPT
Paham Tradisional dalam Bisnis
byFebry Fitriani
Ā 
DOC
Tanggung jawab perusahaan
bymarianenza
Ā 
DOC
Keadilan dalam bisnis
byNeng Lina
Ā 
PPT
Softskill minggu 8
byDanny Rachmaan
Ā 
PDF
Tanggung jawab sosial perusahaan
byArini Nurmala Sari
Ā 
PDF
Tugas M7 Etika Bisnis.pdf
byFarisa23
Ā 
PPTX
Keadilandalambisnis 131114150747-phpapp02
byJechlien Meliinda
Ā 
PDF
TEORI ETIKA.pdf
byQuatGamping
Ā 
Etika Bisnis - Keadilan Dalam Bisnis
bySunu Puguh
Ā 
EKONOMI DAN KEADILAN
byPinkanRamadhani
Ā 
9.keadilan dalam organisasi
byTesya Suha Berra
Ā 
Keadilan Dalam Bisnis
byLisca Ardiwinata
Ā 
Makalah peradilan pajak
bySeptian Muna Barakati
Ā 
KEADILAN DALAM BISNIS
byFebry Fitriani
Ā 
3. TEORI EKONOMI DAN KEADILAN.pptx - compressed.pptx
byAndikPratama1
Ā 
keadilan dalam bisnis
bysunnysidemochi
Ā 
PPT makalwhskwhsghakwlwjsbsjwkahshskalsh
byrany29598
Ā 
MATERI BAB 3 EKONOMI DAN KEADILAN unmer.pdf
byAlviansyahDickySaput
Ā 
Keadilan dalam Bisnis
bySandika Wahyu IP
Ā 
Softskill minggu 7
byDanny Rachmaan
Ā 
Paham Tradisional dalam Bisnis
byFebry Fitriani
Ā 
Tanggung jawab perusahaan
bymarianenza
Ā 
Keadilan dalam bisnis
byNeng Lina
Ā 
Softskill minggu 8
byDanny Rachmaan
Ā 
Tanggung jawab sosial perusahaan
byArini Nurmala Sari
Ā 
Tugas M7 Etika Bisnis.pdf
byFarisa23
Ā 
Keadilandalambisnis 131114150747-phpapp02
byJechlien Meliinda
Ā 
TEORI ETIKA.pdf
byQuatGamping
Ā 

Recently uploaded

PDF
KUDUSTOTO SLOT GACOR RESMI GAMPANG MENANG & JEPE-dikompresi.pdf
bykudustotoupdate
Ā 
PDF
Mini Quote tentang Penting vs Sibuk .pdf
bytrainingproviderindo
Ā 
PDF
TARIK4D- Situs gacor bagi bagi hadiah spesial imlek.pdf
byTARIK4D OFFICIAL
Ā 
PDF
MITOS vs FAKTA SAYUR & GIZI šŸ„¬..............pdf
bygradeafarmofficiaal
Ā 
PDF
RAIH KEMENANGAN MANIS BERSAMA ASIAMPO SETIAP HARI.pdf
byASIAMPO SLOT MAXWIN
Ā 
PPTX
Business Model Industry Informatics 4.0.
byAdiPutra118613
Ā 
KUDUSTOTO SLOT GACOR RESMI GAMPANG MENANG & JEPE-dikompresi.pdf
bykudustotoupdate
Ā 
Mini Quote tentang Penting vs Sibuk .pdf
bytrainingproviderindo
Ā 
TARIK4D- Situs gacor bagi bagi hadiah spesial imlek.pdf
byTARIK4D OFFICIAL
Ā 
MITOS vs FAKTA SAYUR & GIZI šŸ„¬..............pdf
bygradeafarmofficiaal
Ā 
RAIH KEMENANGAN MANIS BERSAMA ASIAMPO SETIAP HARI.pdf
byASIAMPO SLOT MAXWIN
Ā 
Business Model Industry Informatics 4.0.
byAdiPutra118613
Ā 

Keadilan Dan Bisnis

  • 1.
    Etika Bisnis Keadilan danBisnis Oleh Rizky Laras Safitri (1206252934) Hanani (1206253672) Nurul Astri Yunus (1206212552) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok 2014
  • 2.
    1. Hakikat Keadilan Keadilanpertama kali didefinisikan oleh ahli hukum Roma yang bernama Ulpianus secara singkat dalam bahasa Latin sebagai ā€œtribuere cuique suumā€ atau yang bisa diterjemahkan sebagai ā€œmemberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknyaā€. Ada tiga ciri khas yang terdapat dalam keadilan. Pertama, keadilan tertuju pada orang lain. Tidak mungkin seseorang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Maka, masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar-manusia, sekurang- kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan. Artinya, keadilan mengikat kita sehingga kita mempunyai kewajiban, bukan sekedar mengharapkan atau menganjurkan keadilan saja. Berkaitan dengan ciri pertama tadi, hal ini dikarenakan keadilan berhubungan dengan hak orang lain. Kalau kita memberikan sesuatu atas dasar keadilan, maka kita harus memberikannya. Misalnya majikan membayar gaji pegawai, atau mengembalikan uang pinjaman dari orang lain. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (equality). Kita harus memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali. Misalnya seorang atasan memberikan gaji yang adil dan pantas untuk 1000 orang karyawannya, namun tidak untuk satu orang lainnya. Maka atasan tersebut tidak berlaku adil, karena ia tidak memperlakukan semua karyawannya secara sama. 2. Paham Tradisional tentang Keadilan Pembagian keadilan ini terbagi atas tiga, yaitu keadilan legal/umum, keadilan komutatif dan keadilan distributif, yang terbentuk berdasarkan pemikiran Aristoteles (384-322 SM).
  • 3.
    a. Keadilan Legal Merupakankeadilan yang menyangkut hubungan antara individu atau sekelompok masyarakat dengan negara. Inti dari keadilan ini ialah adanya persamaan terhadap semua warga masyarakat. Bahwa semua individu atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar moral dari keadilan ini ialah, pertama, pada dasarnya semua orang memiliki harkat dan martabat yang sama sehingga harus diperlakukan secara sama. Apabila terjadi perlakuan yang berbeda atau diskriminatif, berarti merendahkan harkat martabat manusia. Kedua, semua orang merupakan warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu, seharusnya diperlakukan secara sama sesuai dengan hukun yang berlaku. Dasar moral tersebut memiliki beberapa konsekuensi legal dan moral. (1) Semua orang harus dilindungi secara sama oleh hukum, dalam hal ini negara, (2) tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara, (3) pemerintah tidak boleh mengeluarkan produk hukum yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan orang atau sekelompok orang tertentu, dan (4) seluruh warga harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Negara tidak akan berpihak kepada kepentingan bisnis pihak manapun. Hal tersebut berarti bahwa apabila terdapat pihak yang dirugikan kepentingan bisnisnya akan dibela oleh negara dan pihak yang merugikan pihak lain akan ditindak secara hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip keadilan ini, negara akan menjamin keadilan bisnis yang sehat dan mengeluarkan aturan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis. Maka semua pelaku bisnis,
  • 4.
    termasuk pemerintah, harustunduk dan taat pada aturan bisnis yang berlaku bagi semua dan tidak meminta perlakuan hukum yang istimewa. b. Keadilan Komutatif Berbeda dengan keadilan legal yang menyangkut hubungan vertikal antar negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan yang lainnya atau orang yang satu dengan yang lainnya atau juga sekelompok satu dengan sekelompok lain. Dasar dari keadilan komutatif ialah adanya keseimbangan atau kesetaraan dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga yang lain. Prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Setiap orang diharapkan untuk selalu menghargai hak dan kepentingan orang lain sebagimana hak dan kepentingannya sendiri ingin dihargai. Dalam hal bisnis, keadilan ini dapat diwujudkan dengan saling berlaku adilnya pelaku bisnis yang satu dengan yang lain. Selain itu, ditunjukkan dengan adanya hubungan yang setara dan seimbang dalam relasi bisnis. Itu berarti dalam relasi dan kegiatan bisnis tidak boleh ada yang dirugikan kepentingannya. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut dengan keadilan tukar. Hal ini menyangkut pertukaran yang fair antara pihak pihak yang terlibat dalam bisnis. Misalnya dengan menepati janji, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imabalan atau gaji yang sesuai, dan menjual barang dengan harga dan mutu yang seimbang. c. Keadilan Distributif Keadilan distributif kini dikenal juga sebagai keadilan ekonomi, menyangkut pendistribuasian ekonomi yang merata. Dengan kata lain,
  • 5.
    keadilan distributif menyangkutpembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan negara. Persoalannya ialah, apa yang menjadi dasar pembagian yang dianggap adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil? Aristoteles mengajukan dasar keadilan dalam pembagian ialah berdasarkan sumbangan atau jasa dan prestasi serta peran masing-masing orang untuk negara demi menunjang tercapainya tujuan negara. Jadi, orang yang memiliki sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil pula. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Karena, prinsip sama rata dianggap menimbulkan ketidakadilan, dimana mereka yang menyumbang paling besar tidak diberi imbalan yang setimpal, yang berarti tidak sesuai dengan prinsip adil. Hal ini dicerminkan dalam sistem ekonomi liberal dan perusahan modern yang kapitalis dimana setiap orang mendapatkan imbalan dan gaji yang sesuai dengan prestasi, kedudukan, dan komitmen yang diberikannya untuk keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Namun, prinsip ini sangat bertentangan dalam sistem ekonomi sosialis, dimana semua orang dijamin kebutuhan ekonominya secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan prestasinya dalam kehidupan bersama atau perusahaan. Berdasarkan keadilan distributif, relevansinya dalam dunia bisnis dan perusahaan, karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semakin besar tugas yang dijalankan dan tanggung jawab yang diberikan, makan semakin besar pula imbalannya. Pada akhirnya, memang imbalan ekonomi yang didapat setiap orang tidak akan sama. Hal tersebutdibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis dengan syarat semua orang diberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk berprestasi, dan tugas dan tanggung jawab untuk kedudukan tertentu terbuka untuk semua orang
  • 6.
    tanpa adanya pertimbangansubjektif dan irasional seperti latar belakang etnis, hubungan keluarga, agama, dan lain-lain. 3. Keadilan Indivudual dan Struktural Dari uraian mengenai paham tradisional menjelaskan bahwa keadilan bukanlah hanya merupakan persoalan individu sebagaimana yang umum dipahami orang, keadilan bukan sekadar menyangkut tuntutan agar semua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalma perusahaan, keadilan bukanlah sekadar menyangkut tuntunan agar dalam interaksi sosial setiap orang memberikan dan menghargai apa yang menjadi hak orang lain, dan keadilan bukan sekadar soal sikap orang per orang untuk menolong memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan sehingga semua orang memang benar-benar diperlakukan secara adil atau mendapatkan kesempatan yang sama. Permasalahan yang timbul adalah ketika perlakuan yang tidak adil menjadi didiamkan dan dibenarkan, sehingga ketidakadilan tersebut menjadi sebuah sistem. Maka, untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secarar legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini.
  • 7.
    Dalam bidang bisnisdan ekonomi, mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil, pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. Yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. Sehingga struktur sosial politik harus benar benar adil agar terciptanya keadilan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif, dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat. 4. Teori Keadilan Adam Smith Sebelum Adam Smith ada sebuah teori yang telah dikeluarkan tentang keadilan yaitu teori yang di kemukakan oleh Aristoteles. Teori Aristoteles adalah Teori keadilan Aristoteles Atas pengaruh Aristoteles, dimana teori ini secara tradisional membagi keadilan menjadi tiga, yaitu : 1. Keadilan Legal Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memiliki arti bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu siapapun ini. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Inti dari teori ini adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh sebuah negara berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga
  • 8.
    negara lainnya. Keadilankomutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak- pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. 3. Keadilan Distributif Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita lihat dalam karyanya ā€œnichomachean ethics, politics, dan rethoricā€. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan ā€œpembuktianā€ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Pada teori keadilan Aristoteles, Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannyapertama menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Keadilan yang sesungguhnya mengngkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia. Alasan kedua, adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komulatif. Karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan
  • 9.
    komutatif, yaitu bahwademi menegakkan keadilan komutatif, negara harus besikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Ketiga, Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasanya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak, semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus dipelakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith, keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu diantaranya : 1. Prinsip No Harm Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsipno harm atau prinsip tidak merugikan orang lain dimana disini Adam Smith menjelaskan untuk tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain serta tidak melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Prinsip keadilan ini adalah rumusan lain dari kaidah emas, dimana perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin di perlakukan dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan kepada Anda. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Sekaligus itu berarti dasar mengapa orang harus adil adalah hormat akan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai manusia baik pada diriku maupun pada diri orang lain. Menurut Adam Smith, prinsip no harm adalah prinsip minim dan karena itu paling pokok yang harus ada untuk memungkinkan kehidupan manusia bertahan dan juga relasi sosial manusia bisa ada dan bertahan. Tanpa prinsip paling minin dan paling pokok ini, relasi sosial apa pun (dalam keluarga, pergaulan, sekolah, dan seterusnya) tidak akan terjalin
  • 10.
    atau terjamin kelangsungannyakarena tidak ada orang yang akan mau menjalin relasi sosial dengan siapa pun yang tidak menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Bahkan, tanpa prinsip ini manusia akan musnah karena kehidupan manusia akan dirongrong. Karena demikian pentingnya, prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan juga dituangkan menjadi aturan yang tertulis. Itu berarti prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai imbauan moral begitu saja, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, disatu pihak semua orang dari dalam dirinya berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Dalam prinsip ini Adam Smith menjelaskan bahwa pertama, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat. Prinsip ini pun berlaku dalam bidang bisnis dan ekonomi. Bagi Smith, prinsip ini merupakan tuntutan dasar sekaligus niscaya (the necessary principle) bagi kegiatan bisnis. Prinsip no harm, lalu menjadi prasyarat yang niscaya bagi berlangsungnya relasi bisnis yang baik dan etis. Tanpa prinsip ini sulit diharapkan akan bisa terwujud kegiatan bisnis yang etis dan baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa, dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apa pun tidak boleh
  • 11.
    saling merugikan satusama lain. Prinsip ini bukan hanya imbauan moral belaka, namun prinsip ini dibakukan dalam aturan-aturan hukum bisnis dan ekonomi yang kemudia dilaksanakan secara konsekuen, dengan didukung oleh sanksi dan hukuman yang adil. 2. Prinsip Non-Intervention Disamping prinsip no harm, juga terdapat prinsip no intervention atau prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntun agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenakan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apa pun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian), dan itu berarti terlah terjadi ketidakadilan. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara pemerintah dan rakyat sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga tanpa alasan yang dapat diterima. Karena itu, campur tangan pemerintah pun akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga tanpa alasan yang sah akan di anggap sebagai tindakan yang tidak adil karena merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas kebebasan. Bagi Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tak seorang pun, termasuk pemerintah, dibenarkan untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, misalnya demi menegakkan keadilan, khusunya prinsip no harm. 3. Prinsip Keadilan Tukar Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini
  • 12.
    sesungguhnya merupakan penerapanlebih lanjut prinsip no harm secara khusu dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Dalam prinsip keadilan tukar ini, Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa. Sedangkan harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang didalam pasar. Menurut Adam Smith, kalau suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa harga alamiah adalah harga yang adil karena pada tingkat harga itu para produsen maupun konsumen sama-sama untung. Atau dengan kata lain, harga yang dibayarkan konsumen cukup untuk menebus atau memulihkan kembali beban yang telah dikeluarkan produsen (berupa biaya produksi). Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing- masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Namun, dalam kenyataannya konsumen tidak membayar harga alamiah, melainkan harga pasar. Harga pasar ini tidak selalu sama dengan harga alamiah. Harga pasar bisa sama, bisa diatas, tapi bisa juga dibawah harga alamiah. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Jadi, dalam jangka panjangkeadilan tukar ini masih akan tetap terwujud kendati harga yang dibayar konsumen tidak selalu sama dengan harga alamiah. Ini
  • 13.
    disebabkan, dalam jangkapanjang, fluktuasi harga pasar di sekitar harga alamiah itu menyebabkan pada satu situasi tertentu, ketika harga jauh diatas harga alamiah, posisi produsen lebih menguntungkan dan sebaliknya posisi konsumen lebih dirugikan. Pada situasi yang lain, posisi ini terbalik, ketika harga pasar berada dibawah harga alamiah, yang berarti konsumen diuntungkan dan sebaliknya posisi produsen lebih dirugikan. Ketika harga pasar sama dengan harga alamiah, posisi keduanya setara. Sehingga, ada sebuah titik ekuilibrium yang mengungkapkan keseimbangan, kesetaraan, dan keadian dalam posisi kedua belah pihak. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yg tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan. Demikian selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terbuka dan kompetitif ini.Karena itu dalam pasar yang terbuka dan kompetitif, fluktuasi harga akan menghasilkan titikekuilibrium, yang dimana merupakan sebuah titik di mana sejumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, dan harga tertinggi yg ingin dibayar konsumen sama dengan harga terendah yang ingin ditawarkan produsen. Titik ekuilibrium inilah yang menurut Adam Smith mengungkapkan keadilan komutatif dalam transaksi bisnis. 5. Teori Keadilan Distributif John Rawls John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas, kususnya teori keadilan pasar sebagaimana yang dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar. Pertama-tama
  • 14.
    karena pasar memberikebebasan dan peluang yang sama bagi semua pihak pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. a. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif Rawls Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa, "Prinsip Kebebasan yang Sama". Prinsip ini berbunyi "Setiap orang harus mempunyai hak dan sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua". Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Kalau ada jaminan akan kebebasann dan peluang yang sama bagi semua orang, bisa diharapkan adanya situasi yang adil, yang memungkinkan semua orang bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Rawls disini juga mau menunjukan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama luhurnya, dan karena diperlakuan yang adil mengandaikan sikap hormat kepada harkat dan martabat manusia yang sama-sama luhur ini. Dengan itu berarti manusia diakui sebagai makhluk yang mampu mengatur dan menentukan hidupnya sendiri (self-determination). Contoh prinsip ini yaitu seperti hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak untuk berkumpul dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua orang. Dalam prinsip ini, Rawls mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Pasar tidak berhasil menjamin suatu pemeratraan ekonomi yang adil. Menurut Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Bagi Rawls, ā€œketidakadilan yang paling jelas dari sistem kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini menginzinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi )alamiah dan
  • 15.
    sosial yang kebetulan)ini, yang dari sudut pandang moral sedemikian sewenang-wenang. Maksud Rawls, karena setiap orang masuk dalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda, peluang yang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Dengan kata lain, sistem pasar yang memberikan kebebasan yang sama itu justru membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Pasar, dengan kebebasan dan peluang yang sama bagi semua orang, justru hanya menguntungkan bagi yang berbakat, punya kemampuan, dan yang sudah kuat. Pasar sebaliknya tidak menguntungkan bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Sebagai jalan keluar, menurut Rawls, sistem sosial harus diatur sehingga pada akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua, sistem sosial itu bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang berunutung. Atas dasar ini, Rawls lalu mengajukan prinsip keadilan yang kedua, berupa Prinsip Perbedaan (Difference Principle), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut (1) menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (2) sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Prinsip perbedaan ini mengatur supaya masyarakat diatur dengan adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Boleh saja ada perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat. Tetapi perbedaan itu harus demikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang minimal beruntung. Misalnya, boleh dianggap adil saja, jika negara menyelenggarakan kursus keterampilan untuk orang miskin atau memberikan tunjangan kepada janda dan yatim piatu atau menyediakan fasilitas khusu untuk orang catat, sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa. Dengan prinsip perbedaan ini Rawls sebenarnya meletakan landasan etis untuk welfare state modern.
  • 16.
    Dengan demikian menurutRawls, jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribus ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Tujuan utama Rawls adalah ā€œmengurangi pengaruh kondisi sosial dan nasib kodrati yang kebetulan atas distribusi kekayaanā€. Bagi Rawls ā€œpengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata-pranata politik dan legal yang mengatur kecenderungan umum peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga kondisi sosial yang niscaya bagi kesamaan peluang yang fairā€. b. Kritik atas Teori Rawls Teori Rawls kendati sangat menarik dan dalam banyak hal efektif memecahkan persoalan ketimpang dan kemiskinan ekonomi mendapat kritik tajam dari segala arah khususnya menyangkut prinsip kedua, Prinsip perbedaan. Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls khususnya prinsip perbedaan malah menimbulkan ketidakadilan baru : 1. Prinsip tersebut membenarkan ketidak adilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak lain. 2. Yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahanya sendiri. Dalam hal ini Rawls terlalu deterministik memastikan bahwa bakat dan kemampuan alamiah seseorang dengan sendirinya menentukan lotre distribusi kekayaan dalam pasar. Seakan bakat yang hebat dengan sendirinya membuat orang tersebut unggul dan menjadi kaya. Tentu saja ada benarnya, namun tidak dengan sendirinya akan seperti itu, karena bakat dan kemampuan hanya menyumbang sekian persen bagi keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini Rawls tidak memberi tempat dan tidak memperhitungkan secara serius usaha, ketekunan, kegigihan, jerih payah, keuletan, dan berarti kebebasan seseorang
  • 17.
    dalam menjalankan kehidupannyaterlepas dari bakat yang dimilikinya, dan yang pada akhirnya bisa merubah hidupnya. Ini berarti prinsip perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil mereka yang dengan gigih, tekun, displin dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya. 6. Teori Keadilan Distributif Robert Nozick Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu dengan adil, jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai hak. Disini ada tiga kemungkinan yang menelurkan tiga prinsip. Pertama, prinsip ā€œoriginal acquisitionā€ : kita memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan memproduksi hal itu. Kedua, prinsip ā€œtransferā€ : kita memiliki sesuatu karena diberikan oleh orang lain. Ketiga, prinsip ā€œrectification of injusticeā€ : kita mendapat kembali apa yang sebelumnya dicuri dari kita, perumpamaannya. Nozick mempunyai dua keberatan mendasar terhadap prinsip-prinsip (material) keadilan distributif yang tradisional. Prinsip-prinsip ini bersifat ahistoris dan mempunyai pola yang ditentukan sebelumnya (patterned). Dengan memandang kedua keberatan ini kita dapat memahami posisi Nozick sendiri dengan lebih baik. Ketiga prinsip Nozick tadi merupakan prinsip-prinsip historis, artinya mereka tidak saja melihat hasil pembagian tetapi mereka juga mempertanggungjawabkan proses itu sampai terjadi. Sedangkan prinsip-prinsip tradisional (khususnya ā€œkebutuhanā€) bersifat ahistoris, karena tidak memerhatikan bagaiman pembagian itu sampai terjadi. Itulah yang disebut ā€œendstate principlesā€, dimana menurut Nozick mereka memperhatikan keadaan terakhir dari suatu proses yang barangkali panjang dan penuh dengan keputusan bebas dari pihak- pihak bersangkutan. Keberatan ini berlaku juga untuk prinsip perbedaan dari Rawls. Rawls hanya melihat aktual dari mereka yang minimal beruntung. Rawls tidak memperhatikan mengapa mereka sampai terjerat kedalam keadaan itu. Bisa juga mereka menjadi miskin karena kesalahan mereka sendiri, sebab memboroskan segala harta milik dengan bermain judi (perumpaaannya).
  • 18.
    Keberatan kedua adalahbahwa prinsip-prinsip tradisional menerapkan pada pembagian barang suatu pola yang ditentukan sebelumnya. Prinsip-prinsip itu semua bersifat ā€œpatternedā€. Pola itu berbentuk ā€œDari setiap orang menurut X- nya, kepada setiap orang menurut Y-nyaā€, seperti misalnya prinsip dari Karl Marx. Tetapi memaksa pola seperti itu berarti mengorbankan kebebasan. Supaya adil, prinsip-prinsip berpola itu hanya bisa dipakai pada keadaan awal ketika semua orang masih sama, tetapi tidak bisa dipakai lagi setelah para anggota masyarakat memiliki harta milik yang berbeda-beda, akibat menjalani hak-haknya yang legitim dengan bebas. Sepintas lalu rupanya prinsip-prinsip Rawls luput dari keberatan kedua ini karena dirumuskan dalam posisi asali (original position), ketika semua anggota masyarakat masih sama. Tetapi, menurut Nozick, prinsip perbedaan Rawls terkena juga keberatan kedua ini, karena menurut pandangan Rawls kita dalam posisi asali harus memihak pada mereka yang minimal beruntung dan dengan demikian kebebasan dilanggar. Kesimpulan dari Nozick adalah bawa keadilan ditegakkan, jika diakui bakat-bakat dan sifat-sifat pribadi beserta segala konsekuensinya (seperti hasil kerja) sebagai satu-satunya landasan hak (entitlement). Dapat dikatakan juga, menurut Nozick : ā€œDari setiap orang sesuai dengan apa yang dipilihnya, kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dihasilkannya sendiri (barangkali dengan bantuan orang lain berdasarkan kontrak) dan apa yang dipilih orang lain untuk melakukan bagi dia dan memberikan kepada dia dari apa yang sebelumnya (berdasarkan prinsip ini juga) diberikan kepada mereka sendiri dan belum mereka habiskan atau alihkan kepada orang lainā€. Atau dapat dirumuskan dengan lebih singkat : ā€œ Dari setiap orang sebagaimana mereka pilih, kepada setiap orang sebagaimana merea pilihā€
  • 19.
    Sumber Keraf, A Sony.Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya bab 6. 1998. Jakarta : Penerbit Kanisius Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Atmajay:21 bab 3. 2000. Jakarta : Penerbit Kanisius.