asas asas yang ada dalam hukum kepailitan

1. Asas-asas dan
Prinsip-prinsip dalam
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan

2. Kelompok 3 :
1.Sri Wahyuni Nengsih A1011211063
2.Rani Hermawan A1011211070
3.Muhammad Ilhan Al Ghifari A1011211178
4. Muhammad Raihan Arrahman A101121194
5.Tiara Agsya Rahmasari A1011211221
6.Debora Priscila A1011211282
7.Tegar Syahputra A1011211307

3. Asas-asas hukum
kepailitan
• Asas Keseimbangan
• Asas Kelangsungan Usaha
• Asas keadilan
• Asas Integritas

4. Asas Keseimbangan
Undang-Undang Kepailitan harus
memberikan perlindungan yang seimbang
bagi kreditor dan debitor, menjunjung
keadilan dan memperhatikan kepentingan
keduanya, meliputi segi-segi penting yang
dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian
masalah utangpiutang secara cepat, adil,
terbuka, dan efektif
Asas Kelangsungan Usaha
Mengenai Asas Kelangsungan Usaha,
UUKPKPU perlu mengatur agar perusahaan
debitor yang prospektif memungkinkan untuk
tetap dilanjutkan. Oleh karena itu
permohonan pernyataan pailit seharusnya
hanya dapat diajukan terhadap debitor yang
insolvent, yaitu yang tidak membayar utang-
utangnya kepada para kreditor mayoritas
Asas Keadilan
Berdasarkan Asas Keadilan,
kepailitan harus memenuhi rasa
bagi para pihak, sehingga,
hukum
keadilan
putusan
pernyataan pailit seharusnya berdasarkan
persetujuan para kreditor mayoritas,dan
UUKPKPU harus mengkriminalisasi
kecurangan menyangkut kepailitan debitor
Asas Integrasi
Berdasarkan Asas Integrasi, maka hukum
kepailitan, baik sistem hukum formil dan
hukum materiilnya merupakan bagian yang
menyatu secara utuh dalam sistem hukum
perdata dan hukum acara perdata nasional

5. Prinsip Paritas Creditorium
1
2
Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte
3
Prinsip Structured Creditors
4
Prinsip Debt Pooling
Prinsip-prinsip
hukum kepailitan
Prinsip Hukum Secara Umum
Prinsip Debt Collection
Prinsip Universal Teritorial
6
5
7

6. Penggunaaan Prisip
digunakan sebagai dasar
untuk memutus suatu
hukum
hakim
perkara
kepailitan . Pasal 8 ayat (5) UUK
menyatakan bahwa pasal tertentu
Dari peraturan perundang undangan
Yang dijadikan sebagai dasar untuk
Mengadili suatu perkara. Jika
seorang debitur hanya mempunyai
satu kreditur dan debitur tidak
membayar utangnya dengan
sukarela setelah jatuh tempo,
maka kreditur dapat menggugat
debitur ke Pengadilan agar seluruh
harta debitur dapat dijadikan
sebagai pelunasan utang.
Prinsip Kesetaraan Para Kreditur
atau Paritas Creditorium menentukan
bahwa mempunyai hak yang sama
terhadap semua harta benda debitur
dengan ketentuan apabila debitur
tidak mampu membayar hutangnya
maka kekayaan debitur akan
menjadi sasarannya.
Maksudnya semua kekayaan debitur
baik berupa barang bergerak maupun
barang tidak bergerak yang dimiliki
debitur baik barang yang akan datang
dikemudian hari akan terikat kepada
penyelesaian utang debitur.
Prinsip Paritas Creditorium
Prinsip Hukum S ecara Umum

7. Prinsip Pari Passsu Prorata Parte
dimana harta kekayaan tersebut
merupakan jaminan
para kreditur dan
bersama
hasilnya
untuk
harus
dibagikan secara proporsional antara
mereka terkecuali diantara para
kreditur itu ada yang menurut undang
undang harus didahulukan
pembayarannya.
menekankan pada
Prinsip
pembagian
melunasi
debitur untuk
utangnya terhadap kreditur
ini
harta
utang
secara
lebih berkeadilan dengan cara sesuai
dengan proporsionalnnya (pond-pond
gewijs) bukan dengan cara sama rata.
Yang mengklasifikasikan dan
mengelompokkan berbagai macam debitor
sesuai dengan kelasnya masing masing .
Dalam Kepailitan kreditor diklassifikasikan
menjadi 3 macam yaitu :
1.Kreditur separatis
kreditur separatis adalah kreditur
memegang hak jaminan kebendaan
2.Kreditur Preferen
yang
kreditur preferen adalah kreditur yang
didahulukan karena sifat piutangnya (hak
istimewa)
3.Kreditur Konkuren
kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak
memegang hak jaminan kebendaan
Prinsip Structured Creditors
Prinsip Structured Creditors adalah prinsip
Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte

8. prinsip debt collection merupakan
prinsip yang menekankan bahwa utang
dari
harta
debutur harus diubayar
yang dimiliki oleh
dengan
debitur
sesegera mungkin untuk menghindari
itikad buruk dari debitur dengan cara
menyembunyikan atau menyelewengkan
terhadap segenap harta bendanya yang
sebenarnya adalah sebagai jaminan
umum bagi krediturnya. S ebagai suatu
alat untuk melakukan pengembalian
utang utang dari debitur dengan cara
melakukan lkikuidasi asset, maka
kepailitan lebih difokuskan untuk
melakukan pemberesan asset asset
debitur dengan jalan melikudasi asset
asset
Prinsip Debt Pooling
Prinsip Debt Polling merupakan prinsip yang
mengatur bagaimana harta kekayaaan pailit
harus dibagi antara pra krediturnya. debt
poolling ini lebih konsepnya dari sekedar
melakukan distribusi asset pailit terhadap
para kerditurnya secara pari passu prorata
parte maupun scara stuctrur creditor
(Pembagian berdasarkan kelas kreditur) ,
prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam
sistim kepailitan terutama berkaitan dengan
baigaimana harta kekayaan pailit harus dibagi
diantara krediturnya, penjamaran sistem ini
akan berkaitan dengan kelembagaan yang
terlibat dalam proses kepailitan mulai dari
lembaga peradilan yang berwenang hukum
acara yang digunakan serta terdapatnya
hakim komisaris dan kurator dalam
pelaksanaan kepailitan.
Prinsip Debt Collection

9. Prinsip Universal Teritorial
Prinsip Universal dalam Kepailitan
mengandung makna bahwa putusan pailit
dari suatu pengadilan disuatu negara maka
putusan pailit berlaku terhadap semua harta
debitur baik yang berada didalam negeri
ditempat putusan pailit dijatuhkan maupun
terhadap harta debitur yang berada diluar
negeri .Prinsip ini menekankan aspek
inernasional dan dari kepailitan atau yang
dikenal sebagai cross border insovency.

10. Thank You