4. ADB
IBRD
UNDP
Multilateral UN
Sumber
Inggris
Belanda
Bilateral Amerika
Dll.
Pinjaman
Bantuan Hibah
Proyek
PINJAMAN Jenis Bantuan Teknis softloan
dan
HUTANG Bantuan Program SPL
• CASH
Bentuk Hibah • Bantuan Proyek
• Bantuan Teknis
• Bant. Kemanusiaan
Hibah
• Government to Gov’t
• Hibah pemerintah
Penyaluran • asing utk NGO
• NGO Internasional
• ke Pemerintah
• NGO to NGO
• Trust fund (dana perwalian)
5. MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH
Produk
• SDM
• Kompetensi
• Spesialisasi
Organisasi/Perus. ~ Mikro
• Himpunan SDM & Entitas Organisasi
• Hubungan - Jaringan - Interaksi
• Kolaborasi - Sinergi
SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso
Faktor Lokalitas & Konteks Global
DAERAH ~ Makro
6. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Kesejahteraan/Kemakmuran &
Peradaban Bangsa
Knowledge Economy Knowledge Society
Daya Saing dan Kohesi Sosial
1. SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil
2. Infrastruktur komunikasi yang dinamis
3. Sistem inovasi yang efektif
4. Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim
kelembagaan yang mendukung
Sistem Inovasi
Isu-isu Kontekstual
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Kemajuan Iptek, Ekonomi Ekonomi Faktor-faktor
Globalisasi
Inovasi Pengetahuan Jaringan Lokalitas
8. Sumber Pinjaman Daerah
• Pemerintah,
• Pemerintah daerah lain,
• Lembaga keuangan bank,
• Lembaga keuangan bukan bank
• Masyarakat.
Debt Service Coverage Ratio
(DSCR)
tidak boleh kurang dari 2,5
9. Jenis Pinjaman Daerah
• Pinjaman Jangka Panjang
a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib
dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan
umum APBD tahun sebelumnya
b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran
daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman
DSCR paling sedikit 2.5.
10. • Pinjaman Jangka Pendek
a. Maksimal pinjaman adalah 1/6 dari jumlah
biaya belanja APBD tahun anggaran berjalan
b. Pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan
kecukupan penerimaan daerah untukmembayar
kembali pinjaman tersebut tepat pada waktunya.
c. Pelunasannya diselesaikan dalam tahun
anggaran yang berjalan
12. Obligasi Daerah
Sebagai Alternatif Penerimaan Daerah
• Dasar hukum :
UU No 32 Tahun 2004 pasal 169 ayat 2
• Pengertian Obligasi Daerah
surat berharga pinjaman jangka panjang yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau badan usaha
milik daerah dimana pemegang surat berharga tersebut
berhak atas pembayaran kembali utang pokok dan
bunganya sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan
yang telah disepakati.
13. Kendala Obligasi Daerah
• Resistensi dari Investor
• Tingkat bunga sama dengan di pasar
modal atau pasar uang.
• Persyaratan hukum rumit.
14. Prinsip Penerbitan Obligasi
• bunga lunak dan ada masa tenggang
• mempunyai multiplier effect dan cost
recovery
• tidak mempunyai persyaratan politik
• Minimized sunk cost
• Pengawasan yang efektif dan efisien.
15. Jenis Obligasi
• Obligasi Umum ( General Bond )
• Obligasi Pendapatan ( Revenue Bond)
• Obligasi Barelled atau Hybrid Obligation
17. Suatu komitmen perusahaan untuk
berperilaku etis dan memberi kontribusi
terhadap pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan serta meningkatkan kualitas
hidup karyawan dan keluarga, komunitas
lokal serta masyarakat secara luas
18. Manfaat bagi Stakeholder
• Pencitraan Perusahaan
• Promosi Perusahaan
• Memperoleh SDM Berkualitas
• Tanggung Jawab Sosial