Recommended
More Related Content
Similar to AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Similar to AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
- 1. Public Sector Accounting Riri Rumaizha SE.,M.Ak POLITEKNIK LP3I BANDUNG 2023
- 2. Tujuan Mempelajari Akuntansi Sektor Publik Memahami karakteristik organisasi sektor publik Memahami mekanisme akuntansi sektor publik Menguasai praktik akuntansi organisasi sektor publik
- 4. Tujuan Mempelajari Akuntansi Sektor Publik
- 5. Organisasi Sektor Publik Definisi Organisasi Sektor Publik • Merupakan penyedia barang publik Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non-excludability • Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi ❑ Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial
- 6. Organisasi Sektor Publik Karakteristik Organisasi Sektor Publik 1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu (driven by mission) 2. Dimiliki secara kolektif oleh publik 3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan 4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsesus
- 7. Organisasi Sektor Publik Jenis OSP Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemerintah Daerah SKPD Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Perguruan Tinggi BHMN, Rumah Sakit (RSCM), Yayasan Milik Pemerintah Organisasi Nirlaba Milik Swasta Yayasan Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dll Sekolah dan Universitas Swasta Rumah Sakit Swasta
- 8. Organisasi Sektor Publik Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Komersial • Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi • Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif • Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama dikedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan • Kedua sector terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan
- 9. Organisasi Sektor Publik Perbedaan Sektor Publik Sektor Komersial Tujuan Organisasi Non-profit Motive Profit Motive Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset Negara, dsb. Pembiayan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR) Kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis Fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional, dsb Karakteristik Anggaran Terbuka untuk umum Tertutup untuk publik Sistem Akuntansi Cash Accounting *) Accrual Accounting
- 10. Organisasi Sektor Publik Komponen lingkungan yang mempengaruhi OSP Fakor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi Faktor Ekonomi meliputi : • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat inflasi • Tenaga kerja • Nilai tukar mata uang • Infrastruktur • Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) Faktor Politik meliputi : • Hubungan Negara dan masyarakat • Legitimasi pemerintah • Tipe rezim yang berkuasa • Ideologi Negara • Elit politik dan massa • Jaringan internasional • Kelembagaan Faktor Demografi meliputi : • Pertumbuhan penduduk • Struktur usia • Migrasi • Tingkat kesehatan Faktor Kultural meliputi : • Keragaman suku, ras, agama, Bahasa & budaya • Sistem nilai di masyarakat • Historis • Sosiologi masyarakat • Karakteristik masyarakat • Tingkat pendidikan
- 11. Value For Money • Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah Ekonomi • Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu Efisiensi • Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output Efektivitas
- 12. Value For Money •Mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi Keadilan (Equity) •Penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata Pemerataan (Equality)
- 13. Value of Money •Meningkatkan pelayanan publik •Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran •Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input Manfaat Implementasi Value For Money
- 14. Akuntabilitas Sektor Publik Akuntabilitas •Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas Horisontal
- 15. Akuntabilitas Sektor Publik Privatisasi • Merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik Otonomi Daerah • Dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 (dua) manfaat : • Mendorong peningkatan pertisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan • Mendorong pemerataan hasilnya • Tujuan : • Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap
- 16. Akuntabilitas Sektor Publik Good Governance •Proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service •Efektivitas Good Governance : •Komitmen semua pihak, pemerintah dan masyarakat •Koordinasi (alignment) yang baik dan integritas •Profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi
- 17. Regulasi dan Standar di Sektor Publik Regulasi berasal dari bahasa asing yaitu regulation atau peraturan. Regulasi Publik adalah segala peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan dll.
- 18. Regulasi dan Standar di Sektor Publik Pendahuluan •Disusun karena ada isu atau masalah Mengapa diatur? •Mencari jawaban terhadap isu Permasalahan •Regulasi digunakan apabila isu tersebut tidak dapat di alternatif Dengan apa diatur? •Hal ini harus dirumuskan sehingga segera disikapi Diskusi dan Musyawarah •Memerlukan forum diskusi untuk mengupas tuntas Catatan •Hasil Proses Diskusi Teknik Penyusunan Regulasi Publik
- 19. Regulasi dan Standar di Sektor Publik
- 20. Regulasi dan Standar di Sektor Publik
- 21. Regulasi dan Standar di Sektor Publik
- 23. Regulasi dan Standar di Sektor Publik
- 25. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik Regulasi Nirlaba •Regulasi Yayasan •Regulasi Partai Politik •Regulasi Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan Regulasi Instansi Pemerintah •Regulasi Badan Layanan Umum (BLU) •Regulasi Keuangan Negara •Regulasi Otonomi Daerah
- 26. Perkembangan Standar Di Sektor Publik IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) PSAK 45 (Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba) SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)
- 27. Perkembangan Standar Di Sektor Publik IPSAS •Standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi sektor publik di negaranya •Cakupannya meliputi seluruh organisasi sektor publik, termasuk Lembaga pemerintahan, baik pemerintaha pusat, regional (provinsi), daerah (kabupaten/kota). Maupun komponen kerjanya (dinas-dinas) •Berbasis Cash Basis
- 28. Perkembangan Standar Di Sektor Publik PSAK 45 •Standar yang dikeluarkan IAI yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba •Adopsi FAS 117 (Statement of Financial Accounting Standard) •Cakupannya meliputi organisasi nirlaba non- instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah
- 29. Perkembangan Standar Di Sektor Publik Tujuan Laporan Keuangan (PSAK 45) •Menyediakan informasi yang relevan yang memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba Jenis-jenis Laporan Keuangan (PSAK 45) •Laporan posisi keuangan pada akhir periode tahunan •Laporan aktivitas •Laporan arus kas •Catatan atas laporan keuangan
- 30. Perkembangan Standar Di Sektor Publik SAP •Standar ini dikeluarkan oleh komite SAP (KSAP) yang terdiri atas Komite Konsultatif dan Komite Kerja •SAP mulanya berbasis kas (Cash Basis) namun seiring perkembangannya bertransisi menjadi Accrual Basis •Ruang lingkupnya meliputi pemerintahan, baik pusat dan departemen-departemennya maupun pemerintah daerah dan dinas-dinasnya
- 31. Perkembangan Standar Di Sektor Publik SPKN •Standar ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai acuan auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. •SPKN memberikan kerangka dasar untuk menerapkan standar pekerjaan lapangan dan pelaporan audit. •SPKN memberikan suatu standar umum berkaitan dengan persyaratan kemampuan/keahlian staf, independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa itu sendiri.
- 32. Perkembangan Standar Di Sektor Publik Audit/Pemeriksaan SPKN •Pemeriksaan Keuangan •Pemeriksaan Kinerja •Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Standar Umum SPKN •Persyaratan kemampuan/keahlian •Persyaratan independensi •Penggunaan kemahiran professional secara cermat dan saksama •Pengendalian mutu
- 33. Definisi Akuntansi Sektor Publik • Public Sector is a component in economy that consist of various entities that is control by nation or government (2005) Omar Othman : • Public Sector as the federal government entities such as the federal, the states and the local government and other entities like agencies, commissioners, public coporation and so on (2002) IFAC : • Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta Indra Bastian :
- 34. Tujuan Akuntansi Sektor Publik Untuk memberikan informasi yang dipergunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan Untuk memberikan informasi yang dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Mardiasmo, 2002)
- 35. Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glyn (1993) Management Control •Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi Accountability •Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik
- 36. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik • Salah satu ilmu akuntansi yang digunakan dalam perusahaan nirlaba. • Akuntansi sektor publik terdiri dari : akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata Akuntansi Pemerintahan • Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan
- 37. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik • Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik • Meliputi : • Perencanaan publik • Penganggaran publik • Realisasi anggaran publik • Pengadaan barang dan jasa publik • Pelaporan sector publik • Audit sector publik • Pertanggungjawaban publik
- 38. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik Aktiva Kewajiban Ekuitas Kinerja Pendapatan Biaya Penyesuaian pemeliharaan modal
- 39. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik Pengakuan (recognition) dilakukan jika : •ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik. •Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Pengukuran dilakukan dengan dasar : •Biaya Historis (historical cost) •Biaya Saat ini (current cost) •Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value) •Nilai sekarang (present value)