1. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendorong “ Strong Governance”
di Era OTDA
Thomas Bustomi
“Seminar Nasional FISIP Universitas
Bandar Lampung, 21 Nopember 2012

2. Salah satu tujuan kebijakan
desentralisasi dan otonomi
daerah adalah memperbaiki
pelayanan pemerintah
kepada masyarakat agar
pelayanan tersebut dapat
dilaksanakan secara lebih
efektif dan efisien

3. Otonomi daerah tersebut berarti
pemerintah pusat telah
memindahkan sebagian besar
kewenangannya kepada daerah
otonom, sehingga kepemerintahan
di daerah otonom semakin kuat
(strong governance) dapat lebih
cepat dalam merespon tuntutan
masyarakat di daerah sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki,
dan diharapkan bahwa
pembangunan akan dapat berjalan
lebih cepat dan lebih berkualitas.

4. ISU OTDA
1. Bergesernya ego sektoral ke fanatisme daerah;
2. Rasio PAD dgn APBD;
3. Defisit ABN berdampa terhadap transfer ke
daerah;
4. Pelayanan Publik;
5. Koordinasi : Kab/kota-Provinsi dan Pemerintaha
Pusat dan
6. Regulasi di daerah.

5. Klasifikasi Daerah Berdasarkan Rasio PAD terhadap APBD
PAD/APBD (%) Provinsi Kabupaten/kota
< 10
10-19,99
20-29,99
30-39,99
40-49,99
50
3
4
11
6
2
1
27
151
82
38
13
7
1
292
Catatan :
PAD = Pendapatan Asli Daerah
APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sumber: Departemen Keuangan dalam Simanjuntak & Mahi (2011)

6. Pendekatan Perencanaan Pembangunan :
1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah
yang realistik memerlukan pemahaman
tentang hubungan antara daerah dengan
lingkungan nasional di mana daerah tersebut
merupakan bagian darinya, keterkaitan secara
mendasar antara keduanya, dan konsekuensi
akhir dari interaksi tersebut.

7. Pendekatan Perencanaan Pembangunan :
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional
belum tentu baik untuk daerah, dan
sebaliknya,yang baik bagi daerah belum tentu
baik secara nasional.

8. Pendekatan Perencanaan Pembangunan :
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk
pembangunan daerah – misalnya,
administrasi, proses pengambilan keputusan,
otoritas – biasanya sangat berbeda pada
tingkat daerah dengan yang tersedia pada
tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian
kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat
tersebut. Oleh karena itu, perencanaan
daerah yang efektif harus membedakan apa
yang seyogianya dilaku:kan

9. Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses
perencanaan pembangunan daerah, yaitu :
(1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam
negeri maupun luar negeri yang
mempengaruhi kebutuhan daerah dalam
proses pembangunan perekonomiannya;
(2) kenyataan bahwa perekonomian daerah
dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap
sektor secara berbeda-beda (Primer-sekunder_
tersier)

10. Penguatan perencanaan :
1. Regulasi
2. Lingkungan perilaku
3. Top down vs bottom up

11. Dua perspektif pembangunan
perekonomian
1. Responsif terhadap kebutuhan eksternal
merupakan praktek perencanaan yang
banyak dianut.
2. Responsif terhadap masyarakat lokal
merupakan pendekatan baru yang baru naik
daun.
(Blakely, 1989)

12. Empat orientasi perencanaan yaitu :
1. Dua model yang sudah umum diterapkan
(recruitment planning dan impact planning)
dan
2. Dua model yang baru naik daun
(perencanaan kontinjensi dan perencanaan
strategik) bagi perekonomian daerah.

13. ISYU STRATEGIS:
Bagaimaa Desain Pemda Untuk Transformasikan Bangsa?
MISKIN
LOOSER
KAYA
SDA
KAYA
WINNER
KAYA
SDA
SUB
SISTEN
EKONOMI BANGSA:
HUT, TAN, OLAH, PERDAG,
IKAN, MANUFAK, JASA2,
TERNAK KONSTRK PARIWI
TAMBANG
PRIMER
SE-KUNDER
TER-SIER
40% URAN
60% RURAL
60% UBAN
40% RURAL
BODOH CERDAS
NGAMUK “GENTLMAN”
MENCURI MNGLOLA
INWARD OUTWARD
INFERIOR BRDAYA SAING
KARAKTER BANGSA
BANGSA TERTINGGAL BANGSA BERMARTABAT

14. Pembangunan Daerah
SEKTORAL SPASIAL
• Sosial
• Budaya
• Ekonomi
• Pemerintahan
• Lain-lain
• Tata ruang
• Lingkungan
Hidup
• Lain-lain
Berlokasi
Berdampak
Memerlukan

15. Persoalan Ekonomi Riil
Bagaimana agar :
• Tumbuh (Pro Growth);
• Ketersediaan lapangan kerja
(Pro Job);
• M’hapus kemiskinan (Pro Poor);
• Berdayakan Daerah (Pro
Otonomi).
Primer
• Pertanian
• Perkebunan
• Peternakan
• Perikanan tangkap
• Kehutanan
• ESDM
Sekunder
• Industri Agro
• Industri Hasil Laut
• Industri Hasil Hutan
• Industri Hasil ESDM
• Industri Konstruksi
• Industri Hasil Angkutan
Tersier
• Perdagangan
• Transportasi
• Keuangan
• Pariwisata
• Jasa2 Profesional
• Jasa2 Personal

16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
• POAC untuk 6 bidang NKRI;
• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria;
• Laks untuk skala Nas, Lintas Antar Provinsi;
• Pemberdayaan Pemda Prov/Kab/Kota;
• Was terhadap Prov.
• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria skala
Prov, Lintas Kab/Kota;
• POAC untuk skla Prov, Lintas Kab/Kota;
• Pemberdayaan Pem Kab/Kota;
• Was terhadap Kab/Kota.
• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria, Skala
Kab/Kota;
• POAC untuk skala Kab/Kota
• Was terhadap pelaksanaan
PUSAT:
PROV :
KAB/ :
KOTA
Berdasarkan EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI

17. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
“Prinsip Batang – Cabang – Ranting”
PROV B PROV C
PROV A
IK PROV IK KAB IK KEC
Nat
Port
Local
Port

18. Perspektif Responsif Perspektif Perencanaan
Pra-aktif Reaktif Proaktif Interaktif
Praktek model
perencana- an
Recruitment
perencana- an
Impact planning Perencanaan strategik Perencanaan
kontinjensi
Kebijakan industri Industriali- sasi Deindustriali- sasi Perusahaan “pribumi”
baru
Membangun berbasis
perusahaan yang sudah
ada
Jenis perusahaan Bantuan penyesuaian
korporasi
Disiponsori oleh
pemerintah
Teknologi tinggi/
teknologi baru
Berbasis masyarakat
Model intervensi
pembangun- an
Industri didorong Program yang dibiayai
oleh belanja pemerintah
Pembangun- an
berdasar kan inisiatif
publik
Pembangun an
berdasar- kan inisiatif
masyarakat
Alternatif Pendekatan Perencanaan
Sumber: Bergman (1981) dalam Blakely (1989)

19. Perumusan Tujuan
Pengumpulan dan
Analisa Data
Impementasi
Perencanaan
Evaluasi
Implementasi
Publikasi Rencana
Perumusan
Sasaram
Identifikasi Pilihan
Penilaian
Komparatif
Skema Perencanaan yang Ideal
Sumber: Bendavid-Val (1991)

20. Perda Baru
di 30 Provinsi dan 231 Kabupaten/kota.
Tahun Anggaran 2009-2011.
Provinsi Kabupaten/kota
Diresmikan oleh daerah 55 803
Ditinjau oleh Pusat
 Disetujui
 Dibatalkan
27
17
10
406
293
113
Tidak ditinjau oleh Pusat 28 397
Sumber : Lewis (2011)

21. Sumber Daya Perencanaan
1. Lingkungan Fisik
2. Lingkungan Regulasi sebagai dan
3. Lingkungan Perilaku
Perencanaan di Era OTDA
Pendekatan Top-Down Vs Bottom-Up

22. SEKIAN TERIMAKASIH