Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kepmensos no. 70 tahun 2013
Similar to Kepmensos no. 70 tahun 2013 (19)
More from IdnJournal
More from IdnJournal (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Kepmensos no. 70 tahun 2013
- 1. TUENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESTA KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/HUK/2073 TENTANG TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENI NGKATAN KESE.IAHTERAAN SO SIAL MASYARAKAT DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN TERTINGGAL Menimbang : Mengingat MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan pelaksanaan kontrak kinerja Menteri Sosial dengan Presiden mengenai pengentasan daerah tertinggal di 50 (lima puluh) kabupaten tertinggal, perlu menetapkan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 (lima puluh) Kabupaten Tertinggal; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9.67); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20LI tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5235); Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 2. 5. MENTERISOSIAL REPUBLIK INDOhNESIA Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20L2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529fl; Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2OlI; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Trgas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Trgas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2Ol1 Peraturan Menteri Sosial Nomor OTAI}{VK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor l29lHUKl2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi dan Daerah Kabupaten I Kota; Peraturan Menteri Sosial Nomor llllHUK/2O09 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Keputusan Menteri Sosial Nomor 06r_lHUKl2O10 tentang Penyelenggaraarr Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal; Peraturan Menteri Sosial Nomor S6|HUK|2OIO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor LOIHUK.I2OIO tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2O|O-20L4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91); 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 3. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN TERTINGGAL. Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 (lima puluh) Kabupaten Tertinggal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan percepatan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di 50 (lima puluh) kabupaten tertinggal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali sesuai dengan fungsi tim pengarah kebijakan; b. melakukan pengarahan terhadap penelitian dan pengembangan, survey dan pemetaan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta penyebarluasan informasi dan penyuluhan sosial; c. mengarahkan kebijakan perencanaan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di 50 (lima puluh) kabupaten tertinggal; d. memonitor pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial dan program terpadu lintas unit untuk 50 (lima puluh) kabupaten tertinggal. e. Tim melaksanakan percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal sesuai dengan pedoman Program Kabupaten Sejahtera (PKS) f. Tim melakukan koordinasi pada Unit Kerja Eselon II di bawah tanggung jawabnya masing-masing, sebagai berikut : 1) Memberikan arahan dan petunjuk pada Unit Kerja Eselon II di bawah tanggung jawabnya masing-masing 2) Memberikan dukungan manajembn dan tugas teknis lainnya 3) Menyusun penjadualan pelaksanaan program dan kegiatan Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 4. KEEMPAT KELIMA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDOhIESIA 4) Menetapkan target sasaran setiap tahun 5) Melaksanakan percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 Kabupaten Tertinggal 6) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 7) Men5rusun laporan g. Memberikan arahan teknis tentang pengumpulan bahan, data dan informasi untuk analisis kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di SO (lima puluh) Kabupaten Tertinggal Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan h. Memberikan arahan teknis dalam merumuskan permasalahan kebijakan yang akan di analisis sampai dengan tahun 2014 i. Memberikan arahan teknis dan masukan dalam pen)rusunan pedoman, instrumen, bahan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan analisis kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di 50 (lima puluh) Kabupaten Tertinggal Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial j. Memberikan arahan teknis dalam pen)rusunan rekomendasi, memo kebijakan dan kertas kebijakan (paper policy) k. Memberikan arahan teknis dan masukan dalam rangka penJrusunan laporan analisis kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di 5O" (lima puluh) Kabupaten Tertinggal Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, setiap Unit Kerja Eselon I terkait dapat menetapkan Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan. Ketua Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 5. KEENAM KETUJUH KEDELAPAN : MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Semua pembiayaan sehubungan dengan kegiatan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 (lima puluh) Kabupaten Tertinggal, dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Tahun 2013 Nomor DIPA-027.Ol.l.44OII9l2OI3 tanggal 5 Desember 2012. Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Unit Kerja Eselon I yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Tahun 2013 Unit Kerja Eselon I masing-masing. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januafi 2Ol3 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal to uet 2o1g MENTERI SOSIAL REPURLIK INDONESIA, SALIM SEGAF AL JUFRI Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI. 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI. 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 6. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL TENTANG TOlHUK|2OL3 16 MEI 2013 TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN TERTINGGAL NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN DALAM TIM 01 o2 o3 1. Menteri Sosial Pengarah 2. Sekretaris Jenderal Penanggung Jawab 3. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Ketua 4. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris 5. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Otonomi Daerah Anggota 6. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Anggota 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anggota 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota 9. Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Anggota 10. Sekretaris Inspektorat Jenderal Anggota 11 Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos Anggota 12. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Anggota 13. Direktur Kawasan Khusus Daerah Tertinggal BAPPENAS Anggota Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 7. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA o1 o2 03 14. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Anggota 15. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat Anggota 16. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pendidikan dan Penelitian Anggota 17. Kepala Bagian Analisis Kebijakan Biro Perencanaan Anggota 18. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Anggota 19. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anggota 20. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota 2r. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Anggota 22. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Anggota 23. Kasubag Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial Biro Perencanaan Anggota 24. Kasubag Analisis Kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial Biro Perencanaan Anggota 25. Kasubag Analisis Kebijakan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Biro Perencanaan Anggota 26. Kasubag Kerjasama Non Pemerintah Biro Perencanaan Anggota 27. Dra. Indah Huruswati, M.Si, Fungsional Peneliti Madva pada Puslitbans Kessos Anggota 28. Kasubag Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Anggota Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
- 8. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta, MENTERI SOSIAL, e/9'SALIM SEGAF AL JUFRI 01 o2 o3 29. Dra. Santi Nurhayati, M. Si, Fungsional Perencana Madya Biro Perencanaan Anggota 30. Drs. Wawan Gunawan, Fungsional Perencana BBPPKS Bandung Anggota 31. Arimbi Nurhayati, SE, Staf Biro Perencanaan Anggota 32. Sukaryanto, Staf Biro Perencanaan Anggota Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review