SlideShare a Scribd company logo
DISAMPAIKAN PADA :
PELATIHAN MANAJAJEMEN DAN ADMINISTRASI PKK DESA
DI DESA NIOPANDA
SELASA,TANGGAL 29 JUNI 2022
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA SELANJUTNYA DISINGKAT PKK
ADALAH: GERAKAN NASIONAL DALAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TUMBUH DARI
BAWAH YANG PENGELOLAANNYA DARI, OLEH DAN
UNTUK MASYARAKAT MENUJU TERWUJUDNYA
KELUARGA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK
MULIA DAN BERBUDI LUHUR, SEHAT SEJAHTERA,
MAJU DAN MANDIRI, KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM
DAN LINGKUNGAN.
PEMBERDAYAAN KELUARGA ADALAH SEGALA
UPAYA BIMBINGAN DAN PEMBINAAN AGAR
KELUARGA DAPAT HIDUP SEHAT SEJAHTERA,
MAJU DAN MANDIRI.
KESEJAHTERAAN KELUARGA ADALAH KONDISI
TENTANG TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR
MANUSIA DARI SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SECARA MATERIAL, SOSIAL, MENTAL DAN
SPIRITUAL SEHINGGA DAPAT HIDUP LAYAK
SEBAGAI MANUSIA YANG BERMANFAAT.
GERAKAN PKK BERTUJUAN MEMBERDAYAKAN
KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTE-
RAAN MENUJU TERWUJUDNYA KELUARGA YANG
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI
LUHUR, SEHAT SEJAHTERA, MAJU DAN MANDIRI,
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA
KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.
SASARAN GERAKAN PKK ADALAH: KELUARGA, BAIK
DIPERDESAAN MAUPUN PERKOTAAN YANG PERLU
DITINGKATKAN DAN DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN
KEPRIBADIANNYA, DALAM BIDANG:
1. MENTAL SPIRITUAL MELIPUTI SIKAP DAN PERILAKU
SEBAGAI INSAN HAMBA TUHAN, ANGGOTA
MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA YANG DINAMIS
SERTA BERMANFAAT, BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
2. FISIK MATERIAL, MELIPUTI PANGAN, SANDANG,
PAPAN, KESEHATAN, KESEMPATAN KERJA YANG LAYAK
SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN LESTARI
MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN.
VISI : TERWUJUDNYA KELUARGA
YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI
LUHUR,SEHAT SEJAHTERA, MAJU-
MANDIRI, KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER SERTA
KESADARAN HUKUM DAN
LINGKUNGAN.
MISI PKK ADALAH:
a. MENINGKATKAN MENTAL SPIRITUAL, PERILAKU
HIDUP DENGAN MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN
PANCASILA SERTA MENINGKATKAN PELAKSANAAN
HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN HAK AZASI
MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, MENINGKATKAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN KEGOTONG
ROYONGAN SERTA PEMBENTUKAN WATAK BANGSA
YANG SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG.
b. MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN
YANG DIPERLUKAN, DALAM UPAYA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SERTA
PENDAPATAN KELUARGA.
c. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PANGAN
KELUARGA SERTA UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN MELALUI HALAMAN ASRI, TERATUR, INDAH
DAN NYAMAN (HATINYA) PKK, SANDANG DAN PERUMAHAN
SERTA TATA LAKSANA RUMAH TANGGA YANG SEHAT.
d. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA MEMBIASAKAN HIDUP
BERENCANA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DAN
PERENCANAAN EKONOMI KELUARGA DGN MEMBIASAKAN
MENABUNG.
e. MENINGKATKAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK BAIK
KEGIATAN PENGORGANISASIAN MAUPUN PELAKSANAAN
PROGRAM-PROGRAMNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN
SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SETEMPAT.
PROGRAM PKK ADALAH 10 PROGRAM POKOK PKK YAITU:
1. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
2. GOTONG ROYONG
3. PANGAN
4. SANDANG
5. PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
6. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN
7. KESEHATAN
8. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI
9. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
10.PERENCANAAN SEHAT
KETUA
PARA WKL KETUA
PENASEHAT
DEWAN PENYANTUN
SEKRETARIS
PARA WKL SEKRETARIS
BENDAHARA
PARA WKL BENDAHARA
POKJA I
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA II
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA III
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA IV
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
BAGAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN TP PKK DI DAERAH
(KABUPATEN/ KOTA S/D DESA/KEL)
Garis Penugasan
Garis Koordinasi
Garis Konsultasi
Catatan : Penasehat dapat diadakan di Propinsi, Kabupaten
dan Kota apabila diperlukan.
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK
TP TP PKK PUSAT
GUBERNUR
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK
TP TP PKK PROPINSI
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK KAB/KOTA
TP TP PKK
KABUPATEN/KOTA
BUPATI & WALIKOTA
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK KEC.
TP TP PKK
KECAMATAN
CAMAT
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK DESA/KEL.
TP TP PKK
DESA/KELURAHAN
KEPALA DESA & KELURAHAN
KETUA DEWAN PENYANTUN
MENDAGRI
KETUA DEWAN PENYANTUN
LKMD ATAU SEBUTAN LAIN
BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK
KETUA
PARA WAKIL KETUA
DEWAN PENYANTUN
BENDAHARA SEKRETARIS
POKJA I POKJA II POKJA III POKJA IV
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 K
☺
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK DI DESA/ KELURAHAN
TP PKK DESA & KEL
GARIS TUGAS
Garis Fasilitasi
Garis Konsultasi
☺ Kader Dasawisma
TUGAS TP PKK ADALAH:
1. MERENCAKANAN, MELAKSANAKAN DAN MEMBINA
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KERJA PKK,
SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT.
2. MENGHIMPUN, MENGGERAKKAN DAN MEMBINA
POTENSI MASYARAKAT, KHUSUSNYA KELUARGA
UNTUK TERLAKSANANYA PROGRAM-PROGRAM PKK.
3. MEMBERI BIMBINGAN, MOTIVASI DAN MEMFASILITASI
TIM PENGGERAK PKK/ KELOMPOK-KELOMPOK PKK
DIBAWAHNYA.
4. MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEPADA KETUA
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PKK PADA JENJANG YANG SAMA DAN
KEPADA KETUA UMUM/ KETUA TIM
PENGGERAK PKK SETINGKAT
DIATASNYA.
5. MENGADAKAN SUPERVISI, PELAPORAN,
EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PKK.
FUNGSI TP PKK ADALAH:
1.PENYULUH, MOTIVATOR & PENGGERAK
MASYARAKAT AGAR MAU DAN MAMPU
MELAKSANAKAN PROGRAM PKK.
2.FASILITATOR, PERENCANA, PELAKSANA,
PENGENDALI, PEMBINA DAN
PEMBIMBING GERAKAN PKK.
1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan, sesuai dengan
hasil Rakerda Kabupaten/ Kota.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/
Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi
masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga
yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya
mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai
pelaksanaan program kerja.
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program
instansi
yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di
Desa/ Kelurahan.
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim
Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan
kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK setempat.
9. Melaksanakan tertib administrasi.
10.Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan
Penyantun TP PKK setempat.
1. PKK sebagai gerakan masyarakat selama ini aktif berperan
dalam pembangunan Nasional melalui 10 program pokok
PKK
2. PKK dengan 10 program pokoknya berperan sebagai mitra
kerja pemerintah yang mempunyai komitmen untuk selalu
bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah
melalui dinas instansi/ sektor terkait dalam pelaksanaan
program pemerintah.
3. Dalam penyusunan rencana kerja PKK baik di tingkat Pusat
maupun di Daerah selalu disesuaikan dengan proses
perencanaan program kerja Pemerintah di setiap jenjang
Pemerintahan.
4. PKK melalui kader-kadernya berfungsi sebagai penyuluh, motivator
dan penggerak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan
yang diprogramkan pemerintah sampai ke tingkat Dasa Wisma.
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt

More Related Content

What's hot

4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
imelda238795
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
dpmdbusel
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Pemdes Seboro Sadang
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
musniumar
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
muzakir tombolotutu
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
TV Desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Eka Saputra
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
TV Desa
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptx
datangawen
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk  (dyah 16 maret 2016)Materi lokmin dkk  (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
dewi solicha
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Eka Saputra
 
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptxPOSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
erpan9
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPZakiah dr
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
Sendy Halim Toana
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
OttikFransisca
 

What's hot (20)

4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptx
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk  (dyah 16 maret 2016)Materi lokmin dkk  (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)
 
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptxPOSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
 
Posyandu
PosyanduPosyandu
Posyandu
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
 

Similar to KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt

Persentasi paparan rw 04
Persentasi paparan rw 04Persentasi paparan rw 04
Persentasi paparan rw 04munin07
 
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptx
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptxKetua-TP-PKK-NTT-2.pptx
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptx
BalaiKBJatiroto
 
LPJ. KANDEP 2021.pdf
LPJ. KANDEP 2021.pdfLPJ. KANDEP 2021.pdf
LPJ. KANDEP 2021.pdf
kemenagsorsel
 
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdfketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
henry84637
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalaya
Kang Dani
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalMadspy Active
 
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxPERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
desriantoboy2
 
UU Gerakan-Pramuka
UU Gerakan-PramukaUU Gerakan-Pramuka
UU Gerakan-Pramuka
goen761
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
Siti Sahati
 
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...Yani Antariksa
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
PemdesKarangtawang
 
10 program ppk.ppt
10 program ppk.ppt10 program ppk.ppt
10 program ppk.ppt
AndhyPratama2
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
ssuserbb0b09
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
MLutfiBaehaqi1
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
dermolo
 
1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah
Bidangpemdes5
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasi
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasiPeran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasi
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasielga_sinaga
 
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragamaPeranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
hadi77081
 

Similar to KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt (20)

Persentasi paparan rw 04
Persentasi paparan rw 04Persentasi paparan rw 04
Persentasi paparan rw 04
 
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptx
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptxKetua-TP-PKK-NTT-2.pptx
Ketua-TP-PKK-NTT-2.pptx
 
LPJ. KANDEP 2021.pdf
LPJ. KANDEP 2021.pdfLPJ. KANDEP 2021.pdf
LPJ. KANDEP 2021.pdf
 
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdfketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
ketua_pkk_aceh_rakerda_ix_tahun_20211.pdf
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalaya
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasional
 
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxPERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
 
UU Gerakan-Pramuka
UU Gerakan-PramukaUU Gerakan-Pramuka
UU Gerakan-Pramuka
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
 
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
 
5251726.ppt
5251726.ppt5251726.ppt
5251726.ppt
 
10 program ppk.ppt
10 program ppk.ppt10 program ppk.ppt
10 program ppk.ppt
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasi
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasiPeran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasi
Peran pramuka penegak dan pandega dalam mewujudkan revitalisasi
 
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragamaPeranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
Peranan penyuluhan Agama, menciptakan kerukunan beragama
 

More from ArisMali

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
ArisMali
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
ArisMali
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
ArisMali
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptx
ArisMali
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
ArisMali
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
ArisMali
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
ArisMali
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
ArisMali
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
ArisMali
 

More from ArisMali (9)

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 

Recently uploaded (9)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 

KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt

  • 1. DISAMPAIKAN PADA : PELATIHAN MANAJAJEMEN DAN ADMINISTRASI PKK DESA DI DESA NIOPANDA SELASA,TANGGAL 29 JUNI 2022
  • 2. GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SELANJUTNYA DISINGKAT PKK ADALAH: GERAKAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TUMBUH DARI BAWAH YANG PENGELOLAANNYA DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT MENUJU TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI LUHUR, SEHAT SEJAHTERA, MAJU DAN MANDIRI, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.
  • 3. PEMBERDAYAAN KELUARGA ADALAH SEGALA UPAYA BIMBINGAN DAN PEMBINAAN AGAR KELUARGA DAPAT HIDUP SEHAT SEJAHTERA, MAJU DAN MANDIRI. KESEJAHTERAAN KELUARGA ADALAH KONDISI TENTANG TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR MANUSIA DARI SETIAP ANGGOTA KELUARGA SECARA MATERIAL, SOSIAL, MENTAL DAN SPIRITUAL SEHINGGA DAPAT HIDUP LAYAK SEBAGAI MANUSIA YANG BERMANFAAT.
  • 4. GERAKAN PKK BERTUJUAN MEMBERDAYAKAN KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTE- RAAN MENUJU TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI LUHUR, SEHAT SEJAHTERA, MAJU DAN MANDIRI, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.
  • 5. SASARAN GERAKAN PKK ADALAH: KELUARGA, BAIK DIPERDESAAN MAUPUN PERKOTAAN YANG PERLU DITINGKATKAN DAN DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN KEPRIBADIANNYA, DALAM BIDANG: 1. MENTAL SPIRITUAL MELIPUTI SIKAP DAN PERILAKU SEBAGAI INSAN HAMBA TUHAN, ANGGOTA MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA YANG DINAMIS SERTA BERMANFAAT, BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 2. FISIK MATERIAL, MELIPUTI PANGAN, SANDANG, PAPAN, KESEHATAN, KESEMPATAN KERJA YANG LAYAK SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN LESTARI MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN.
  • 6. VISI : TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI LUHUR,SEHAT SEJAHTERA, MAJU- MANDIRI, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.
  • 7. MISI PKK ADALAH: a. MENINGKATKAN MENTAL SPIRITUAL, PERILAKU HIDUP DENGAN MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN PANCASILA SERTA MENINGKATKAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN HAK AZASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, MENINGKATKAN KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN KEGOTONG ROYONGAN SERTA PEMBENTUKAN WATAK BANGSA YANG SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG. b. MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN, DALAM UPAYA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SERTA PENDAPATAN KELUARGA.
  • 8. c. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PANGAN KELUARGA SERTA UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI HALAMAN ASRI, TERATUR, INDAH DAN NYAMAN (HATINYA) PKK, SANDANG DAN PERUMAHAN SERTA TATA LAKSANA RUMAH TANGGA YANG SEHAT. d. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA MEMBIASAKAN HIDUP BERENCANA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DAN PERENCANAAN EKONOMI KELUARGA DGN MEMBIASAKAN MENABUNG. e. MENINGKATKAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK BAIK KEGIATAN PENGORGANISASIAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAMNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SETEMPAT.
  • 9. PROGRAM PKK ADALAH 10 PROGRAM POKOK PKK YAITU: 1. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA 2. GOTONG ROYONG 3. PANGAN 4. SANDANG 5. PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA 6. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN 7. KESEHATAN 8. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI 9. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 10.PERENCANAAN SEHAT
  • 10. KETUA PARA WKL KETUA PENASEHAT DEWAN PENYANTUN SEKRETARIS PARA WKL SEKRETARIS BENDAHARA PARA WKL BENDAHARA POKJA I KETUA WKL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA II KETUA WKL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA III KETUA WKL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA IV KETUA WKL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN TP PKK DI DAERAH (KABUPATEN/ KOTA S/D DESA/KEL) Garis Penugasan Garis Koordinasi Garis Konsultasi Catatan : Penasehat dapat diadakan di Propinsi, Kabupaten dan Kota apabila diperlukan.
  • 11. DEWAN PENYANTUN TP TP PKK TP TP PKK PUSAT GUBERNUR KETUA DEWAN PENYANTUN DEWAN PENYANTUN TP TP PKK TP TP PKK PROPINSI DEWAN PENYANTUN TP TP PKK KAB/KOTA TP TP PKK KABUPATEN/KOTA BUPATI & WALIKOTA KETUA DEWAN PENYANTUN DEWAN PENYANTUN TP TP PKK KEC. TP TP PKK KECAMATAN CAMAT KETUA DEWAN PENYANTUN DEWAN PENYANTUN TP TP PKK DESA/KEL. TP TP PKK DESA/KELURAHAN KEPALA DESA & KELURAHAN KETUA DEWAN PENYANTUN MENDAGRI KETUA DEWAN PENYANTUN LKMD ATAU SEBUTAN LAIN BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK
  • 12. KETUA PARA WAKIL KETUA DEWAN PENYANTUN BENDAHARA SEKRETARIS POKJA I POKJA II POKJA III POKJA IV KELOMPOK PKK DUSUN/ LINGKUNGAN/ SEBUTAN LAIN KELOMPOK PKK DUSUN/ LINGKUNGAN/ SEBUTAN LAIN KELOMPOK PKK DUSUN/ LINGKUNGAN/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RW/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RW/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RW/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RW/SEBUTAN LAIN KEL.PKK RW/ SEBUTAN LAIN KELOM POK 10-20 KK ☺ KELOM POK 10-20 KK ☺ KELOM POK 10-20 KK ☺ KELOM POK 10-20 KK ☺ KELOM POK 10-20 K ☺ KEL.PKK RT/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RT/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RT/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RT/ SEBUTAN LAIN KEL.PKK RT/ SEBUTAN LAIN BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK DI DESA/ KELURAHAN TP PKK DESA & KEL GARIS TUGAS Garis Fasilitasi Garis Konsultasi ☺ Kader Dasawisma
  • 13. TUGAS TP PKK ADALAH: 1. MERENCAKANAN, MELAKSANAKAN DAN MEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KERJA PKK, SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT. 2. MENGHIMPUN, MENGGERAKKAN DAN MEMBINA POTENSI MASYARAKAT, KHUSUSNYA KELUARGA UNTUK TERLAKSANANYA PROGRAM-PROGRAM PKK. 3. MEMBERI BIMBINGAN, MOTIVASI DAN MEMFASILITASI TIM PENGGERAK PKK/ KELOMPOK-KELOMPOK PKK DIBAWAHNYA.
  • 14. 4. MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEPADA KETUA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PKK PADA JENJANG YANG SAMA DAN KEPADA KETUA UMUM/ KETUA TIM PENGGERAK PKK SETINGKAT DIATASNYA. 5. MENGADAKAN SUPERVISI, PELAPORAN, EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PKK.
  • 15. FUNGSI TP PKK ADALAH: 1.PENYULUH, MOTIVATOR & PENGGERAK MASYARAKAT AGAR MAU DAN MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM PKK. 2.FASILITATOR, PERENCANA, PELAKSANA, PENGENDALI, PEMBINA DAN PEMBIMBING GERAKAN PKK.
  • 16. 1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/ Kota. 2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. 3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. 4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
  • 17. 6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja. 7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/ Kelurahan. 8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. 9. Melaksanakan tertib administrasi. 10.Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
  • 18. 1. PKK sebagai gerakan masyarakat selama ini aktif berperan dalam pembangunan Nasional melalui 10 program pokok PKK 2. PKK dengan 10 program pokoknya berperan sebagai mitra kerja pemerintah yang mempunyai komitmen untuk selalu bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah melalui dinas instansi/ sektor terkait dalam pelaksanaan program pemerintah. 3. Dalam penyusunan rencana kerja PKK baik di tingkat Pusat maupun di Daerah selalu disesuaikan dengan proses perencanaan program kerja Pemerintah di setiap jenjang Pemerintahan. 4. PKK melalui kader-kadernya berfungsi sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah sampai ke tingkat Dasa Wisma.