Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamananmusniumar
Keamanan merupakan keperluan setiap orang. Ia sangat primer bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dini untuk mencegah terjadi ketidak-amanan dan ketidak-nyamanan di masyarakat.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamananmusniumar
Keamanan merupakan keperluan setiap orang. Ia sangat primer bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dini untuk mencegah terjadi ketidak-amanan dan ketidak-nyamanan di masyarakat.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA SELANJUTNYA DISINGKAT PKK
ADALAH: GERAKAN NASIONAL DALAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TUMBUH DARI
BAWAH YANG PENGELOLAANNYA DARI, OLEH DAN
UNTUK MASYARAKAT MENUJU TERWUJUDNYA
KELUARGA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK
MULIA DAN BERBUDI LUHUR, SEHAT SEJAHTERA,
MAJU DAN MANDIRI, KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM
DAN LINGKUNGAN.
3. PEMBERDAYAAN KELUARGA ADALAH SEGALA
UPAYA BIMBINGAN DAN PEMBINAAN AGAR
KELUARGA DAPAT HIDUP SEHAT SEJAHTERA,
MAJU DAN MANDIRI.
KESEJAHTERAAN KELUARGA ADALAH KONDISI
TENTANG TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR
MANUSIA DARI SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SECARA MATERIAL, SOSIAL, MENTAL DAN
SPIRITUAL SEHINGGA DAPAT HIDUP LAYAK
SEBAGAI MANUSIA YANG BERMANFAAT.
4. GERAKAN PKK BERTUJUAN MEMBERDAYAKAN
KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTE-
RAAN MENUJU TERWUJUDNYA KELUARGA YANG
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI
LUHUR, SEHAT SEJAHTERA, MAJU DAN MANDIRI,
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA
KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.
5. SASARAN GERAKAN PKK ADALAH: KELUARGA, BAIK
DIPERDESAAN MAUPUN PERKOTAAN YANG PERLU
DITINGKATKAN DAN DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN
KEPRIBADIANNYA, DALAM BIDANG:
1. MENTAL SPIRITUAL MELIPUTI SIKAP DAN PERILAKU
SEBAGAI INSAN HAMBA TUHAN, ANGGOTA
MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA YANG DINAMIS
SERTA BERMANFAAT, BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
2. FISIK MATERIAL, MELIPUTI PANGAN, SANDANG,
PAPAN, KESEHATAN, KESEMPATAN KERJA YANG LAYAK
SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN LESTARI
MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN.
6. VISI : TERWUJUDNYA KELUARGA
YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI
LUHUR,SEHAT SEJAHTERA, MAJU-
MANDIRI, KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER SERTA
KESADARAN HUKUM DAN
LINGKUNGAN.
7. MISI PKK ADALAH:
a. MENINGKATKAN MENTAL SPIRITUAL, PERILAKU
HIDUP DENGAN MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN
PANCASILA SERTA MENINGKATKAN PELAKSANAAN
HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN HAK AZASI
MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, MENINGKATKAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN KEGOTONG
ROYONGAN SERTA PEMBENTUKAN WATAK BANGSA
YANG SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG.
b. MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN
YANG DIPERLUKAN, DALAM UPAYA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SERTA
PENDAPATAN KELUARGA.
8. c. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PANGAN
KELUARGA SERTA UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN MELALUI HALAMAN ASRI, TERATUR, INDAH
DAN NYAMAN (HATINYA) PKK, SANDANG DAN PERUMAHAN
SERTA TATA LAKSANA RUMAH TANGGA YANG SEHAT.
d. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA MEMBIASAKAN HIDUP
BERENCANA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DAN
PERENCANAAN EKONOMI KELUARGA DGN MEMBIASAKAN
MENABUNG.
e. MENINGKATKAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK BAIK
KEGIATAN PENGORGANISASIAN MAUPUN PELAKSANAAN
PROGRAM-PROGRAMNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN
SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SETEMPAT.
9. PROGRAM PKK ADALAH 10 PROGRAM POKOK PKK YAITU:
1. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
2. GOTONG ROYONG
3. PANGAN
4. SANDANG
5. PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
6. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN
7. KESEHATAN
8. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI
9. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
10.PERENCANAAN SEHAT
10. KETUA
PARA WKL KETUA
PENASEHAT
DEWAN PENYANTUN
SEKRETARIS
PARA WKL SEKRETARIS
BENDAHARA
PARA WKL BENDAHARA
POKJA I
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA II
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA III
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
POKJA IV
KETUA
WKL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
BAGAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN TP PKK DI DAERAH
(KABUPATEN/ KOTA S/D DESA/KEL)
Garis Penugasan
Garis Koordinasi
Garis Konsultasi
Catatan : Penasehat dapat diadakan di Propinsi, Kabupaten
dan Kota apabila diperlukan.
11. DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK
TP TP PKK PUSAT
GUBERNUR
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK
TP TP PKK PROPINSI
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK KAB/KOTA
TP TP PKK
KABUPATEN/KOTA
BUPATI & WALIKOTA
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK KEC.
TP TP PKK
KECAMATAN
CAMAT
KETUA DEWAN PENYANTUN
DEWAN PENYANTUN
TP TP PKK DESA/KEL.
TP TP PKK
DESA/KELURAHAN
KEPALA DESA & KELURAHAN
KETUA DEWAN PENYANTUN
MENDAGRI
KETUA DEWAN PENYANTUN
LKMD ATAU SEBUTAN LAIN
BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK
12. KETUA
PARA WAKIL KETUA
DEWAN PENYANTUN
BENDAHARA SEKRETARIS
POKJA I POKJA II POKJA III POKJA IV
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KELOMPOK PKK
DUSUN/ LINGKUNGAN/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/SEBUTAN
LAIN
KEL.PKK RW/ SEBUTAN
LAIN
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 KK
☺
KELOM
POK
10-20 K
☺
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
KEL.PKK RT/
SEBUTAN LAIN
BAGAN MEKANISME GERAKAN PKK DI DESA/ KELURAHAN
TP PKK DESA & KEL
GARIS TUGAS
Garis Fasilitasi
Garis Konsultasi
☺ Kader Dasawisma
13. TUGAS TP PKK ADALAH:
1. MERENCAKANAN, MELAKSANAKAN DAN MEMBINA
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KERJA PKK,
SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT.
2. MENGHIMPUN, MENGGERAKKAN DAN MEMBINA
POTENSI MASYARAKAT, KHUSUSNYA KELUARGA
UNTUK TERLAKSANANYA PROGRAM-PROGRAM PKK.
3. MEMBERI BIMBINGAN, MOTIVASI DAN MEMFASILITASI
TIM PENGGERAK PKK/ KELOMPOK-KELOMPOK PKK
DIBAWAHNYA.
14. 4. MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEPADA KETUA
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PKK PADA JENJANG YANG SAMA DAN
KEPADA KETUA UMUM/ KETUA TIM
PENGGERAK PKK SETINGKAT
DIATASNYA.
5. MENGADAKAN SUPERVISI, PELAPORAN,
EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PKK.
15. FUNGSI TP PKK ADALAH:
1.PENYULUH, MOTIVATOR & PENGGERAK
MASYARAKAT AGAR MAU DAN MAMPU
MELAKSANAKAN PROGRAM PKK.
2.FASILITATOR, PERENCANA, PELAKSANA,
PENGENDALI, PEMBINA DAN
PEMBIMBING GERAKAN PKK.
16. 1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan, sesuai dengan
hasil Rakerda Kabupaten/ Kota.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/
Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi
masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga
yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya
mencapai keluarga sejahtera.
17. 6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai
pelaksanaan program kerja.
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program
instansi
yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di
Desa/ Kelurahan.
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim
Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan
kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK setempat.
9. Melaksanakan tertib administrasi.
10.Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan
Penyantun TP PKK setempat.
18. 1. PKK sebagai gerakan masyarakat selama ini aktif berperan
dalam pembangunan Nasional melalui 10 program pokok
PKK
2. PKK dengan 10 program pokoknya berperan sebagai mitra
kerja pemerintah yang mempunyai komitmen untuk selalu
bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah
melalui dinas instansi/ sektor terkait dalam pelaksanaan
program pemerintah.
3. Dalam penyusunan rencana kerja PKK baik di tingkat Pusat
maupun di Daerah selalu disesuaikan dengan proses
perencanaan program kerja Pemerintah di setiap jenjang
Pemerintahan.
4. PKK melalui kader-kadernya berfungsi sebagai penyuluh, motivator
dan penggerak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan
yang diprogramkan pemerintah sampai ke tingkat Dasa Wisma.