masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Kerangka acuan kerja sebagai pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat berguna bagi pejabat pengadaan, PPK, PPHP, dan semua yang bergerak di bidang jasa dan barang pemerintah baik tingkat daearah maupun nasional
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Kerangka acuan kerja sebagai pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat berguna bagi pejabat pengadaan, PPK, PPHP, dan semua yang bergerak di bidang jasa dan barang pemerintah baik tingkat daearah maupun nasional
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Jasa SEO Indonesia, Bisnis Konsultan Bekasi, SEO Bekasi, SEO Indonesia, Jasa Konsultan SEO Bekasi, Jasa SEO, Ahli SEO, Ahli Pakar SEO, Pakar SEO Jakarta,
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Jasa SEO Indonesia, Bisnis Konsultan Bekasi, SEO Bekasi, SEO Indonesia, Jasa Konsultan SEO Bekasi, Jasa SEO, Ahli SEO, Ahli Pakar SEO, Pakar SEO Jakarta,
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam
pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu
negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas
sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat
menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas
sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah
ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat
mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk
mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia.
Pada saat ini ketimpangan antar wilayah dapat dilihat di antara wilayah perkotaan dan
perdesaan, antara wilayah yang lebih maju dan wilayah tertinggal, antara metropolitan,
kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan
juga dialami pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu aspek
penting dalam menangani pengembangan wilayah di Indonesia ialah mengatasi
ketimpangan sosial dan ekonomi.
Kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan pembangunan di daerah terus dilaksanakan melalui berbagai program.
Program Pengembangan Kawasan Strategis merupakan salah satu program yang
dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
yang mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai input (SDM, SDA, kebijakan dll)
dalam proses pembangunan wilayah/kawasan yang dikenal dengan pengembangan
wilayah.
Upaya pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mengembangkan, nilai strategis
kawasan tersebut demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan
berkelanjutan (sustainability). Dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang terpadu,
sinergis dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong kawasan
tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat.
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
2
Berkenaan dengan uraian di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo telah merumuskan beberapa kawasan strategis provinsi
(KSP) pertumbuhan ekonomi, selain beberapa kawasan strategis provinsi lainnya.
Mempertimbangkan bahwa muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo masih
bersifat umum dan belum operasional, maka perlu disusun rencana rincinya (UU No. 26
Tahun 2007 pasal 14). Dalam rangka pemenuhan operasional RTRW provinsi, maka pada
tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertanian berkelanjutan Randangan Dan
Sekitarnya.
Randangan Sebagai KSP Pertanian berkelanjutan juga merupakan lokasi Pembangunan
irigasi terbesar di Provinsi Gorontalo yang diharapkan mampu memacu peningkatan
pertanian di Provinsi Gorontalo, terutama penghasilan komoditas beras. Dengan
dibangunnya irigasi di daerah Randangan akan dibuka lahan pertanian 10 ribu hektar yang
nantinya akan meningkatkan hasil produksi beras sebesar 10 juta ton. Sehingga Gorontalo
dapat mensurplus beras di tingkat nasional.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan spasial
yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman perencanaan pembangunan Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) hingga 20 tahun ke depan guna menjamin perwujudan ruang
wilayah yang berkualitas.
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:
1. Melakukan analisis terhadap kebijakan dan aspek kewilayahan yang ada di KSP
Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
2. Merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang KSP
3. Merumuskan acuan dalam pengembangan struktur ruang KSP
4. Merumuskan acuan dalam pengembangan pola ruang wilayah KSP
5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP
6. Menyiapkan pedoman bagi pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif
dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
7. Menyiapkan peta-peta berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) sebagai acuan
dalam mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah dan rencana pengembangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
3
Sedangkan sasaran dari kegiatan antara lain:
1. Terinventarisasinya data dan informasi kebijakan pembangunan khususnya
terhadap kabupaten/kota tempat kedudukan KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
2. Teridentifikasinya aspek kewilayahan yang terdiri dari kondisi umum (Geografis)
wilayah, penggunaan lahan (landuse), kondisi infrastruktur wilayah, perekonomian,
potensi wilayah, sektor/komoditas unggulan, peluang investasi, eksport-import
kebijakan, strategi dan program pengembangan serta informasi pendukung
lainnya seperti peta wilayah dan kondisi sosio demografi;
3. Teridentifikasinya potensi fisik KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya
4. Teridentifikasinya sektor basis
5. Terumuskannya tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
6. Terumuskannya rencana pusat-pusat pelayanan kawasan dalam wilayah KSP
7. Terumuskannya rencana sistem jaringan prasarana wilayah, baik prasarana
utama maupun prasarana lainnya;
8. Tersusunnya arahan rencana pola ruang wilayah KSP baik untuk kawasan lindung
maupun budidaya;
9. Tersusunnya arahan perwujudan struktur ruang, pola ruang dalam matriks indikasi
program utama
10. Terumuskannya ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi dan ketentuan pidana sebagai
bagian dari Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah KSP
11. Tersusunnya Album Peta yang terdiri dari Peta Dasar, Peta Kondisi Eksisting,
Peta Analisis dan Peta Rencana sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan
dengan Dokumen RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
12. Tersusunnya Draft Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya.
5. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
4
BAB II
LINGKUP PEKERJAAN
2.1 Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya ini adalah sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan RTR KSP
a. Persiapan awal pelaksanaan
b. Kajian awal data sekunder
c. Persiapan teknis pelaksanaan
2. Pengumpulan Data dan Fakta
a. Penyusunan instrumen pengumpulan data/informasi
b. Pengumpulan data sekunder dan survey lapangan ke wilayah studi dalam
rangka melengkapi data dan informasi serta mengidentifikasi potensi wilayah
dan karakteristik wilayah
3. Pengolahan dan Analisis Data dan Fakta
a. Pengkajian literatur dari sumber data dan informasi
b. Pemetaan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah
c. Menganalisis data/informasi, kondisi dan karakteristik wilayah serta potensi
wilayah strategis cepat tumbuh
d. Menganalisis secara komprehensif, integratif secara spasial terhadap
alternativ konidisi wilayah yang mencakup antara lain: analisis kebijakan
terkait dengan pengembangan, analisis konidisi fisik lingkungan, analisis
kondisi perekonomian ekonomi wilayah, analisis struktur dan pola ruang
wilayah dan analisis sosial budaya masyarakat
4. .Perumusan konsepsi RTRW kabupaten:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
b. Rencana struktur ruang wilayah KSP
c. Rencana pola ruang wilayah KSP
d. Penetapan kawasan strategis wilayah KSP
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah KSP
5. Penyusunan Album Peta
6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
5
2.2 Lingkup Lokasi
Lokasi pekerjaan ini di Kecamatan Randangan dan Sekitarnya Kabupaten
Pohuwato Provinsi Gorontalo.
2.3 Keluaran
Produk keluaran dari Penyusunan di KSP Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
2. Rencana struktur ruang wilayah KSP
a. Pusat kegiatan di wilayah KSP merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi
masyarakat di wilayah kabupaten
b. Sistem jaringan prasarana wilayah kawasan meliputi sistem prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang
mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada
di wilayah kabupaten.
3. Rencana pola ruang wilayah KSP;
a. Kawasan Lindung
b. Kawasan Budidaya
4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kawasan (indikasi program yang disusun untuk
20 tahun ke depan yang dibagi dalam 5 tahunan);
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kawasan
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
b. Ketentuan perizinan
c. Ketentuan pemberian insentif
d. Ketentuan pemberian disinsentif
e. Arahan pengenaan sanksi
6. Album Peta A1 skala 1 : 50.000 dan Album Peta A3 RTR KSP Pertanian
Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
7. Naskah Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
2.4 Sumber Pendanaan
Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada biaya Anggaran DPA SKPD Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo tahun 2014 Bidang Penataan Ruang, dengan nilai
pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
7. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
6
BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN
3.1Pekerjaan Persiapan
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, konsultan harus mempelajari secara
seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya
menyusun rencana kerja yang mencakup :
a. Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara detail.
b. Penyusunan keterangan rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan.
c. Pembuatan program kerja, meliputi : urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan
pekerjaan, organisasi pelaksanan pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan
perlengkapan kerja.
d. Studi Literatur / Kepustakaan.
e. Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survei lapangan dan formulir-formulir
yang diperlukan.
3.2Sistematika Penyajian
Laporan Pendahuluan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Gambaran Umum wilayah Studi
Bab 3 Metode Pendekatan
Bab 4 Rencana Kerja dan Pelaporan
Laporan Antara disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab 3 Gambaran umum KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
Bab 4 Analisis potensi KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
Bab 5 Analisis pengembangan KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya.
Laporan Akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Tinjauan, Kebijakan dan strategi Penataan Ruang KSP Pertanian
berkelanjutan Randangan dan sekitarnya
8. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
7
Bab 3 Rencana Struktur ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 4 Rencana pola ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 5 Rencana Pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 6 Pengendalian pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan
dan sekitarnya.
9. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
8
BAB IV
PERSYARATAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
4.1Persyaratan umum
Konsultan harus menyajikan Proposal Teknik yang sekurang-kurangnya berisi:
Latar belakang pekerjaan, lingkup pekerjaan, pendekatan teknik dan metode
pelaksanaan, program pelaksanaan pekerjaan disertai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan (time schedule) dan jadwal penugasan personil (manning schedule) serta
dilampiri dengan CV dan copy ijazah tenaga ahli yang ditugaskan.
Proposal biaya yang diusulkan harus sudah mampu mengakomodasi sseluruh
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan
yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan Bill of Quantity dari pekerjaan ini.
4.2Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Keseluruhan pekerjaan ini harus dapat diselesaikan selama 150 hari kalender,
dengan perincian sebagai berikut :
a. Tahap Laporan Pendahuluan 30 hari
b. Tahap Laporan Antara (Fakta dan Analisa) 60 hari
c. Tahap konsep Laporan Akhir / Draf Rencana 30 hari
d. Tahap Laporan Akhir / Rencana 30 hari
Jumlah 150 hari
4.3Kebutuhan dan Persyaratan Tenaga Ahli
Persyaratan Tenaga Ahlli yang diusulkan harus mengacu kepada persyaratan yang
berlaku. Kebutuhan tenaga untuk layanan jasa konstruksi dengan kualifikasi dan
keahlian adalah sebagai berikut :
a. KETUA TIM/TEAM LEADER, kualifikasi ahli utama, dengan latarbelakang
pendidikan minimal S2 Planologi/perencanaan pengembangan wilayah,
berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
10. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
9
b. AHLI PRASARANA WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang
pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, berpengalaman dalam pelaksanaan
pekerjaan di bidang Prasarana Wilayah, sub bidang pengembangan wilayah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan
Referensi
c. AHLI PERTANIAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal
S1 Pertanian, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sub bidang
pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan
dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
d. AHLI LINGKUNGAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 teknik lingkungan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan
di bidang lingkungan hidup, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
e. AHLI PLANOLOGI kualifikasi ahli, dengan latarbelakang minimal pendidikan
minimal S1 Planologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang
Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
f. AHLI GEOLOGI, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1
Geologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan
dibuktikan oleh ijazah, SKA dan Referensi.
g. AHLI SOSIAL BUDAYA, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 Sosial Budaya, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di
bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga)
tahun dengan dibuktikan oleh ijazah,
h. AHLI EKONOMI WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 Ekonomi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang
Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun
dengan dibuktikan oleh ijazah,
i. AHLI HUKUM, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1
Ilmu Hukum, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dengan
dibuktikan oleh ijazah.
Untuk mendukung pekerjaan ini, Konsultan harus melengkapi dengan layanan asisten
tenaga ahli dan tenaga pendukung sekurang-kurangnya:
1. Asisten Ahli Pengembangan Wilayah pendidikan minimal Diploma III
11. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
10
2. Asisten Ahli GIS Pendidikan Minimal Diploma III
3. Operator Komputer Minimal SMA/ Sederajat
A. Lingkup tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga ahli dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. KETUA TIM/TEAM LEADER
Merupakan penanggung jawab pekerjaan secara keseluruhan dan bertanggung
jawab langsung kepada pihak pemilik pekerjaan. Adapun tugas utama Ketua Tim
adalah :
Menerjemahkan keinginan pemberi tugas untuk pekerjaan ini.
Mengoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki
oleh setiap tenaga ahli.
Bertindak sebagai penghubung antara tim konsultan dengan pemberi tugas dan
instansi terkait lainnya.
Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan yang diminta pemberi tugas
termasuk aspek administrasi, teknik dan keuangan.
Melakukan pengumpulan data dari semua aspek sebagai bahan kajian.
Bersama dengan tenaga ahli lainnya melakukan studi literatur dan menganalisa
hasil survai/tinjauan lapangan, melakukan analisis perencanaan tata ruang, serta
menyusun rencana tata ruang dan rencana tindak (action plan).
b. AHLI PRASARANA WILAYAH
Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
Mengidentifikasi karakteristik kawasan.
Menginfetarisir potensi dan permasalahan kawasan untuk tiap aspek
perencanaan.
Menganalisis ketersediaan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam
mengembangkan wilayahnya.
Menganalisis kebutuhan dukungan prasarana wilayah dalam pengembangan
wilayah sesuai dengan skenario pengembangan kawasan
Mengkaji kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan dukungan prasarana
wilayah
Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan prasarana wilayah
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Mengkaji alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan prasarana wilayah termasuk
alternatif sumber pendanaannya.
Merumuskan skenario pengembangan wilayah berdasarkan aspek struktur dan
pola ruang.
12. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
11
c. AHLI PERTANIAN
Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
Mengumpulkan data dan informasi, khususnya potensi pertanian di kawasan
pengembangan.
Menganalisis potensi dan kendala pengembangan pertanian di Randangan.
Mengkaji kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pertanian
Mengkaji keterkaitan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan non pertanian.
Mengkaji pola-pola kemitraan dalam pengelolaan kegiatan pertanian.
Merencanakan zonasi budidaya komoditi pertanian, dalam upaya meminimasi
masalah dan persaingan yang merugikan masyarakat.
Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan kegiatan pertanian
baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Menganalisis kesesuaian lahan pertanian.
Menentukan kemampuan lahan untuk pembangunan titik wilayah perencanaan.
d. AHLI LINGKUNGAN
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis permasalahan
lingkungan di wilayah studi.
Melakukan analisis penanganan / pengelolaan lingkungan pada lokasi-lokasi yang
dianggap bermasalah.
Menyusun Strategi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam rangka
menangani permasalahan yang ada.
Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
Mengidentifikasi fungsi lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan.
e. AHLI PLANOLOGI
Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
Melakukan analisis rencana teknis yang ada untuk disesuaikan dengan
karakteristik daerah setempat.
Mengkaji potensi dan kendala pengembangan wilayah berdasarkan aspek-aspek
yang terkait
Melakukan analisis kedudukan wilayah studi dalam konstelasi nasional maupun
regional (provinsi).
Merumuskan skenario pengembangan wilayah .
13. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
12
Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah jangka menengan dan
jangka panjang.
Melakukan kajian terhadap kebijakan pengadaan prasarana permukiman wilayah.
Mengkoordinasikan perumusan program-program pembangun-an jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.
Melakukan superinpose peta dasar seperti curah hujan, topografi dan jenis tanah.
Melakukan analisis peta untuk tiap kriteria dan indikator kawasan
terbangun(pertanian, perkebunan, dll)
f. AHLI GEOLOGI
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis geologi tata
lingkungan di wilayah studi
Melakukan analisis daya dukung fisik dan lingkungan pada wilayah studi.
Memberi masukan dalam penyusunan Strategi dan Rencana Tata Ruang untuk
wilayah studi.
Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim
g. AHLI SOSIAL BUDAYA
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis sosial budaya
masyarakat di wilayah studi.
Melakukan analisis permasalahan sosial budaya di wilayah studi.
Menyusun skenario dann strategi Pengembangan sosial kemasyarakatan dan
pelestarian budaya kawasan.
Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.
Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
h. AHLI EKONOMI WILAYAH
Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
Melakukan kajian pendukung yang berkaitan dengan perekonomian wilayah
terutama terkait dengan pengembangan kawasan tertinggal.
Menganalisis peluang dan hambatan ekonomi makro dan mikro dalam
pengembangan sektor-sektor perekonomian di kawasan Randangan.
14. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
13
Menganalisis peluang pasar dari produk-produk yang dihasilkan berbagai sektor
perekonomian Randangan.
Menganalisis kelayakan ekonomi dari kegiatan perekonomian masyarakat.
Merumuskan program-program pengembangan ekonomi masyarakat dalam
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Mengkaji sumber-sumber pendanaan untuk membiayai program-program
pembangunan yang disusun.
Menganalisis karakteristik ekonomi wilayah perencanaan.
Menganalisis potensi ekonomi wilayah perencanaan.
Memproyeksi arah pengembangan berdasarkan pengembangan ekonomi wilayah
perencanaan.
i. AHLI HUKUM
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan kajian aspek hukum dan
kelembagaan.
Melakukan analisis permasalahan aspek hukum dan kelembagaan.
Menyusun Strategi Penanganan untuk aspek hukum dan kelembagaan.
Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.
Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
Menyusun draf Ranperda RTR KSP.
B. Lingkup tugas asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung pada prinsipnya adalah
membantu Tim ahli dalam mendukung pekerjaan
1) Asisten Ahli Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tim dalam hal
Melakukan pengumpulan data dari semua aspek, melakukan survey dan
pemetaan awal sebagai bahan kajian dan analisis wilayah,
2) Asisten Ahli GIS mempunyai tugas membantu tim dalam hal melakukan survey
dan pemetaan, membuat deliniasi peta kawasan dan membuat peta Rencana.
3) Operator Komputer mempunyai tugas membantu tim dalam hal pengimputan data,
pengetikan dan penyusunan laporan.
15. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
14
4.4Metodologi
Dalam Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
metodologi yang digunakan adalah mengumpulkan data berdasarkan kajian yang ada
kemudian mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan konndisi sebenarnya di
lapangan, sebagai bahan analisa.
Adapun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan adalah :
a. Tahapan Persiapan
b. Tahapan Pengumpulan data
c. Survey dan Identifikasi kawasan perencanaan
d. Kompilasi dan Analisa Data
e. Identifikasi potensi dan permasalahan serta perkiraan kebutuhan
f. Formulasi strategi penaganan pembangunan kawasan
g. Penyusunan rencana
4.5Pelaporan
a) Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya bersisi pemahaman konsultan
terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi, program
kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan
rencana survei lapangan.
Laporan pendahuluan wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis dan instansi
terkait Provinsi, dan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
b) Laporan Antara/Fakta dan Analisa
Laporan antara berisi antara lain: kompilasi data eksisting, kajian referensi terkait,
hasil peninjauan lapangan, analisis awal kawasan yang dikaji serta perbaikan
laporan pendahuluan hasil pembahasan dengan Tim Teknis dan SKPD terkait
Laporan Antara Wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis, instansi terkait
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
c) Laporan Draf Akhir/Draf Rencana
Laporan draf akhir berisi antara lain: kajian rinci lokasi pekerjaan, hasil identifikasi
terhadap rencana pemanfaatan lahan dan analisa lokasi secara mendetail dengan
dilampiri peta, arahan pengembangan dan merupakan perbaikan terhadap hasil
pembahasan dokumen laporan antara.
16. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
15
Laporan Draf akhir wajib diseminarkan sebelum menjadi Laporan Rencana
dihadapan tim teknis, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus
diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak SPMK
diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
d) Laporan Akhir / Buku Rencana, yang berisi :
Laporan akhir KSP merupakan perbaikan dari Laporan Draft Akhir yang telah
dibahas baik oleh Tim Teknis maupun Stakeholders terkait.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus delapan puluh) hari
sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (Sepuluh) eksampelar Buku Rencana dan
20 (dua puluh) eksampelar Buku Exsekutif Summary dan copy CD/DVD yang
berisi seluruh kegiatan laporan (data dan analisis, buku rencana, peta termasuk
Summary Report).
e) Laporan Album Peta, yang berisi :
Gambar-gambar peta rencana kawasan yang dibuat dalam skala 1 : 50.000
Album peta di cetak rangkap 10 (sepuluh) Album , merupakan lampiran dari
laporan akhir dan diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.
f) File Digital :
Konsultan harus menyerahkan file digital dalam bentuk SHP, JPEG dan PDF
dalam bentuk CD/DVD pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
g) Draft Ranperda RTRW KSP
Konsultan harus membuat draft Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya pada akhir
pelaksanaan pekerjaan
4.6Asistensi dan Pembahasan
Agar studi ini dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan studi ini harus dilakukan
pembahasan dan asistensi kepada pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan akan
menetapkan Tim Pengarah dan Tim Teknis yang akan memberikan arahan kepada
konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tim Pengarah dan Tim Teknis terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan
Tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing menurut peraturan
perundangan yang berlaku. Selain itu, produk yang dihasilkan akan dibahas dengan
instansi terkait.
17. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
16
BAB V
PENUTUP
KAK ini merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian
Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
Petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dan merupakan
tambahan/pelengkap, akan diberikan kepada Konsultan sebagai pelengkap petunjuk
pelaksanaan pekerjaan ini apabila diperlukan.
Gorontalo, Januari 2014
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
WAHYUDIN KATILI, S.STP,MT
Pembina TK.I
Nip. 19770625 1996 12 1001