SlideShare a Scribd company logo
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
Paket Pekerjaan
Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
Tahun Anggaran 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821806-831004
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam
pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu
negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas
sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat
menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas
sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah
ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat
mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk
mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia.
Pada saat ini ketimpangan antar wilayah dapat dilihat di antara wilayah perkotaan dan
perdesaan, antara wilayah yang lebih maju dan wilayah tertinggal, antara metropolitan,
kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan
juga dialami pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu aspek
penting dalam menangani pengembangan wilayah di Indonesia ialah mengatasi
ketimpangan sosial dan ekonomi.
Kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan pembangunan di daerah terus dilaksanakan melalui berbagai program.
Program Pengembangan Kawasan Strategis merupakan salah satu program yang
dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
yang mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai input (SDM, SDA, kebijakan dll)
dalam proses pembangunan wilayah/kawasan yang dikenal dengan pengembangan
wilayah.
Upaya pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mengembangkan, nilai strategis
kawasan tersebut demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan
berkelanjutan (sustainability). Dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang terpadu,
sinergis dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong kawasan
tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
2
Berkenaan dengan uraian di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo telah merumuskan beberapa kawasan strategis provinsi
(KSP) pertumbuhan ekonomi, selain beberapa kawasan strategis provinsi lainnya.
Mempertimbangkan bahwa muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo masih
bersifat umum dan belum operasional, maka perlu disusun rencana rincinya (UU No. 26
Tahun 2007 pasal 14). Dalam rangka pemenuhan operasional RTRW provinsi, maka pada
tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertanian berkelanjutan Randangan Dan
Sekitarnya.
Randangan Sebagai KSP Pertanian berkelanjutan juga merupakan lokasi Pembangunan
irigasi terbesar di Provinsi Gorontalo yang diharapkan mampu memacu peningkatan
pertanian di Provinsi Gorontalo, terutama penghasilan komoditas beras. Dengan
dibangunnya irigasi di daerah Randangan akan dibuka lahan pertanian 10 ribu hektar yang
nantinya akan meningkatkan hasil produksi beras sebesar 10 juta ton. Sehingga Gorontalo
dapat mensurplus beras di tingkat nasional.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan spasial
yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman perencanaan pembangunan Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) hingga 20 tahun ke depan guna menjamin perwujudan ruang
wilayah yang berkualitas.
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:
1. Melakukan analisis terhadap kebijakan dan aspek kewilayahan yang ada di KSP
Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
2. Merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang KSP
3. Merumuskan acuan dalam pengembangan struktur ruang KSP
4. Merumuskan acuan dalam pengembangan pola ruang wilayah KSP
5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP
6. Menyiapkan pedoman bagi pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif
dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
7. Menyiapkan peta-peta berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) sebagai acuan
dalam mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah dan rencana pengembangan.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
3
Sedangkan sasaran dari kegiatan antara lain:
1. Terinventarisasinya data dan informasi kebijakan pembangunan khususnya
terhadap kabupaten/kota tempat kedudukan KSP Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya
2. Teridentifikasinya aspek kewilayahan yang terdiri dari kondisi umum (Geografis)
wilayah, penggunaan lahan (landuse), kondisi infrastruktur wilayah, perekonomian,
potensi wilayah, sektor/komoditas unggulan, peluang investasi, eksport-import
kebijakan, strategi dan program pengembangan serta informasi pendukung
lainnya seperti peta wilayah dan kondisi sosio demografi;
3. Teridentifikasinya potensi fisik KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya
4. Teridentifikasinya sektor basis
5. Terumuskannya tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
6. Terumuskannya rencana pusat-pusat pelayanan kawasan dalam wilayah KSP
7. Terumuskannya rencana sistem jaringan prasarana wilayah, baik prasarana
utama maupun prasarana lainnya;
8. Tersusunnya arahan rencana pola ruang wilayah KSP baik untuk kawasan lindung
maupun budidaya;
9. Tersusunnya arahan perwujudan struktur ruang, pola ruang dalam matriks indikasi
program utama
10. Terumuskannya ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi dan ketentuan pidana sebagai
bagian dari Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah KSP
11. Tersusunnya Album Peta yang terdiri dari Peta Dasar, Peta Kondisi Eksisting,
Peta Analisis dan Peta Rencana sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan
dengan Dokumen RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
12. Tersusunnya Draft Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
4
BAB II
LINGKUP PEKERJAAN
2.1 Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya ini adalah sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan RTR KSP
a. Persiapan awal pelaksanaan
b. Kajian awal data sekunder
c. Persiapan teknis pelaksanaan
2. Pengumpulan Data dan Fakta
a. Penyusunan instrumen pengumpulan data/informasi
b. Pengumpulan data sekunder dan survey lapangan ke wilayah studi dalam
rangka melengkapi data dan informasi serta mengidentifikasi potensi wilayah
dan karakteristik wilayah
3. Pengolahan dan Analisis Data dan Fakta
a. Pengkajian literatur dari sumber data dan informasi
b. Pemetaan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah
c. Menganalisis data/informasi, kondisi dan karakteristik wilayah serta potensi
wilayah strategis cepat tumbuh
d. Menganalisis secara komprehensif, integratif secara spasial terhadap
alternativ konidisi wilayah yang mencakup antara lain: analisis kebijakan
terkait dengan pengembangan, analisis konidisi fisik lingkungan, analisis
kondisi perekonomian ekonomi wilayah, analisis struktur dan pola ruang
wilayah dan analisis sosial budaya masyarakat
4. .Perumusan konsepsi RTRW kabupaten:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
b. Rencana struktur ruang wilayah KSP
c. Rencana pola ruang wilayah KSP
d. Penetapan kawasan strategis wilayah KSP
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah KSP
5. Penyusunan Album Peta
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
5
2.2 Lingkup Lokasi
Lokasi pekerjaan ini di Kecamatan Randangan dan Sekitarnya Kabupaten
Pohuwato Provinsi Gorontalo.
2.3 Keluaran
Produk keluaran dari Penyusunan di KSP Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan
Randangan dan Sekitarnya, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP
2. Rencana struktur ruang wilayah KSP
a. Pusat kegiatan di wilayah KSP merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi
masyarakat di wilayah kabupaten
b. Sistem jaringan prasarana wilayah kawasan meliputi sistem prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang
mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada
di wilayah kabupaten.
3. Rencana pola ruang wilayah KSP;
a. Kawasan Lindung
b. Kawasan Budidaya
4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kawasan (indikasi program yang disusun untuk
20 tahun ke depan yang dibagi dalam 5 tahunan);
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kawasan
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
b. Ketentuan perizinan
c. Ketentuan pemberian insentif
d. Ketentuan pemberian disinsentif
e. Arahan pengenaan sanksi
6. Album Peta A1 skala 1 : 50.000 dan Album Peta A3 RTR KSP Pertanian
Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
7. Naskah Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
2.4 Sumber Pendanaan
Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada biaya Anggaran DPA SKPD Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo tahun 2014 Bidang Penataan Ruang, dengan nilai
pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
6
BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN
3.1Pekerjaan Persiapan
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, konsultan harus mempelajari secara
seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya
menyusun rencana kerja yang mencakup :
a. Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara detail.
b. Penyusunan keterangan rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan.
c. Pembuatan program kerja, meliputi : urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan
pekerjaan, organisasi pelaksanan pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan
perlengkapan kerja.
d. Studi Literatur / Kepustakaan.
e. Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survei lapangan dan formulir-formulir
yang diperlukan.
3.2Sistematika Penyajian
Laporan Pendahuluan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Gambaran Umum wilayah Studi
Bab 3 Metode Pendekatan
Bab 4 Rencana Kerja dan Pelaporan
Laporan Antara disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab 3 Gambaran umum KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
Bab 4 Analisis potensi KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
Bab 5 Analisis pengembangan KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan
Sekitarnya.
Laporan Akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Tinjauan, Kebijakan dan strategi Penataan Ruang KSP Pertanian
berkelanjutan Randangan dan sekitarnya
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
7
Bab 3 Rencana Struktur ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 4 Rencana pola ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 5 Rencana Pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan
sekitarnya
Bab 6 Pengendalian pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan
dan sekitarnya.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
8
BAB IV
PERSYARATAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
4.1Persyaratan umum
Konsultan harus menyajikan Proposal Teknik yang sekurang-kurangnya berisi:
Latar belakang pekerjaan, lingkup pekerjaan, pendekatan teknik dan metode
pelaksanaan, program pelaksanaan pekerjaan disertai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan (time schedule) dan jadwal penugasan personil (manning schedule) serta
dilampiri dengan CV dan copy ijazah tenaga ahli yang ditugaskan.
Proposal biaya yang diusulkan harus sudah mampu mengakomodasi sseluruh
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan
yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan Bill of Quantity dari pekerjaan ini.
4.2Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Keseluruhan pekerjaan ini harus dapat diselesaikan selama 150 hari kalender,
dengan perincian sebagai berikut :
a. Tahap Laporan Pendahuluan 30 hari
b. Tahap Laporan Antara (Fakta dan Analisa) 60 hari
c. Tahap konsep Laporan Akhir / Draf Rencana 30 hari
d. Tahap Laporan Akhir / Rencana 30 hari
Jumlah 150 hari
4.3Kebutuhan dan Persyaratan Tenaga Ahli
Persyaratan Tenaga Ahlli yang diusulkan harus mengacu kepada persyaratan yang
berlaku. Kebutuhan tenaga untuk layanan jasa konstruksi dengan kualifikasi dan
keahlian adalah sebagai berikut :
a. KETUA TIM/TEAM LEADER, kualifikasi ahli utama, dengan latarbelakang
pendidikan minimal S2 Planologi/perencanaan pengembangan wilayah,
berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
9
b. AHLI PRASARANA WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang
pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, berpengalaman dalam pelaksanaan
pekerjaan di bidang Prasarana Wilayah, sub bidang pengembangan wilayah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan
Referensi
c. AHLI PERTANIAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal
S1 Pertanian, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sub bidang
pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan
dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
d. AHLI LINGKUNGAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 teknik lingkungan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan
di bidang lingkungan hidup, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
e. AHLI PLANOLOGI kualifikasi ahli, dengan latarbelakang minimal pendidikan
minimal S1 Planologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang
Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang
dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
f. AHLI GEOLOGI, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1
Geologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan
dibuktikan oleh ijazah, SKA dan Referensi.
g. AHLI SOSIAL BUDAYA, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 Sosial Budaya, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di
bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga)
tahun dengan dibuktikan oleh ijazah,
h. AHLI EKONOMI WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan
minimal S1 Ekonomi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang
Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun
dengan dibuktikan oleh ijazah,
i. AHLI HUKUM, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1
Ilmu Hukum, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata
Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dengan
dibuktikan oleh ijazah.
Untuk mendukung pekerjaan ini, Konsultan harus melengkapi dengan layanan asisten
tenaga ahli dan tenaga pendukung sekurang-kurangnya:
1. Asisten Ahli Pengembangan Wilayah pendidikan minimal Diploma III
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
10
2. Asisten Ahli GIS Pendidikan Minimal Diploma III
3. Operator Komputer Minimal SMA/ Sederajat
A. Lingkup tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga ahli dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. KETUA TIM/TEAM LEADER
Merupakan penanggung jawab pekerjaan secara keseluruhan dan bertanggung
jawab langsung kepada pihak pemilik pekerjaan. Adapun tugas utama Ketua Tim
adalah :
 Menerjemahkan keinginan pemberi tugas untuk pekerjaan ini.
 Mengoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki
oleh setiap tenaga ahli.
 Bertindak sebagai penghubung antara tim konsultan dengan pemberi tugas dan
instansi terkait lainnya.
 Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan yang diminta pemberi tugas
termasuk aspek administrasi, teknik dan keuangan.
 Melakukan pengumpulan data dari semua aspek sebagai bahan kajian.
 Bersama dengan tenaga ahli lainnya melakukan studi literatur dan menganalisa
hasil survai/tinjauan lapangan, melakukan analisis perencanaan tata ruang, serta
menyusun rencana tata ruang dan rencana tindak (action plan).
b. AHLI PRASARANA WILAYAH
 Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
 Mengidentifikasi karakteristik kawasan.
 Menginfetarisir potensi dan permasalahan kawasan untuk tiap aspek
perencanaan.
 Menganalisis ketersediaan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam
mengembangkan wilayahnya.
 Menganalisis kebutuhan dukungan prasarana wilayah dalam pengembangan
wilayah sesuai dengan skenario pengembangan kawasan
 Mengkaji kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan dukungan prasarana
wilayah
 Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan prasarana wilayah
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
 Mengkaji alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan prasarana wilayah termasuk
alternatif sumber pendanaannya.
 Merumuskan skenario pengembangan wilayah berdasarkan aspek struktur dan
pola ruang.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
11
c. AHLI PERTANIAN
 Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
 Mengumpulkan data dan informasi, khususnya potensi pertanian di kawasan
pengembangan.
 Menganalisis potensi dan kendala pengembangan pertanian di Randangan.
 Mengkaji kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pertanian
 Mengkaji keterkaitan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan non pertanian.
 Mengkaji pola-pola kemitraan dalam pengelolaan kegiatan pertanian.
 Merencanakan zonasi budidaya komoditi pertanian, dalam upaya meminimasi
masalah dan persaingan yang merugikan masyarakat.
 Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan kegiatan pertanian
baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
 Menganalisis kesesuaian lahan pertanian.
 Menentukan kemampuan lahan untuk pembangunan titik wilayah perencanaan.
d. AHLI LINGKUNGAN
 Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis permasalahan
lingkungan di wilayah studi.
 Melakukan analisis penanganan / pengelolaan lingkungan pada lokasi-lokasi yang
dianggap bermasalah.
 Menyusun Strategi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam rangka
menangani permasalahan yang ada.
 Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
 Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
 Mengidentifikasi fungsi lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan.
e. AHLI PLANOLOGI
 Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
 Melakukan analisis rencana teknis yang ada untuk disesuaikan dengan
karakteristik daerah setempat.
 Mengkaji potensi dan kendala pengembangan wilayah berdasarkan aspek-aspek
yang terkait
 Melakukan analisis kedudukan wilayah studi dalam konstelasi nasional maupun
regional (provinsi).
 Merumuskan skenario pengembangan wilayah .
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
12
 Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah jangka menengan dan
jangka panjang.
 Melakukan kajian terhadap kebijakan pengadaan prasarana permukiman wilayah.
 Mengkoordinasikan perumusan program-program pembangun-an jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.
 Melakukan superinpose peta dasar seperti curah hujan, topografi dan jenis tanah.
 Melakukan analisis peta untuk tiap kriteria dan indikator kawasan
terbangun(pertanian, perkebunan, dll)
f. AHLI GEOLOGI
 Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis geologi tata
lingkungan di wilayah studi
 Melakukan analisis daya dukung fisik dan lingkungan pada wilayah studi.
 Memberi masukan dalam penyusunan Strategi dan Rencana Tata Ruang untuk
wilayah studi.
 Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
 Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim
g. AHLI SOSIAL BUDAYA
 Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis sosial budaya
masyarakat di wilayah studi.
 Melakukan analisis permasalahan sosial budaya di wilayah studi.
 Menyusun skenario dann strategi Pengembangan sosial kemasyarakatan dan
pelestarian budaya kawasan.
 Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.
 Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
 Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
h. AHLI EKONOMI WILAYAH
 Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.
 Melakukan kajian pendukung yang berkaitan dengan perekonomian wilayah
terutama terkait dengan pengembangan kawasan tertinggal.
 Menganalisis peluang dan hambatan ekonomi makro dan mikro dalam
pengembangan sektor-sektor perekonomian di kawasan Randangan.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
13
 Menganalisis peluang pasar dari produk-produk yang dihasilkan berbagai sektor
perekonomian Randangan.
 Menganalisis kelayakan ekonomi dari kegiatan perekonomian masyarakat.
 Merumuskan program-program pengembangan ekonomi masyarakat dalam
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
 Mengkaji sumber-sumber pendanaan untuk membiayai program-program
pembangunan yang disusun.
 Menganalisis karakteristik ekonomi wilayah perencanaan.
 Menganalisis potensi ekonomi wilayah perencanaan.
 Memproyeksi arah pengembangan berdasarkan pengembangan ekonomi wilayah
perencanaan.
i. AHLI HUKUM
 Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan kajian aspek hukum dan
kelembagaan.
 Melakukan analisis permasalahan aspek hukum dan kelembagaan.
 Menyusun Strategi Penanganan untuk aspek hukum dan kelembagaan.
 Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.
 Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan)
penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.
 Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.
 Menyusun draf Ranperda RTR KSP.
B. Lingkup tugas asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung pada prinsipnya adalah
membantu Tim ahli dalam mendukung pekerjaan
1) Asisten Ahli Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tim dalam hal
Melakukan pengumpulan data dari semua aspek, melakukan survey dan
pemetaan awal sebagai bahan kajian dan analisis wilayah,
2) Asisten Ahli GIS mempunyai tugas membantu tim dalam hal melakukan survey
dan pemetaan, membuat deliniasi peta kawasan dan membuat peta Rencana.
3) Operator Komputer mempunyai tugas membantu tim dalam hal pengimputan data,
pengetikan dan penyusunan laporan.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
14
4.4Metodologi
Dalam Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya
metodologi yang digunakan adalah mengumpulkan data berdasarkan kajian yang ada
kemudian mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan konndisi sebenarnya di
lapangan, sebagai bahan analisa.
Adapun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan adalah :
a. Tahapan Persiapan
b. Tahapan Pengumpulan data
c. Survey dan Identifikasi kawasan perencanaan
d. Kompilasi dan Analisa Data
e. Identifikasi potensi dan permasalahan serta perkiraan kebutuhan
f. Formulasi strategi penaganan pembangunan kawasan
g. Penyusunan rencana
4.5Pelaporan
a) Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya bersisi pemahaman konsultan
terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi, program
kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan
rencana survei lapangan.
Laporan pendahuluan wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis dan instansi
terkait Provinsi, dan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
b) Laporan Antara/Fakta dan Analisa
Laporan antara berisi antara lain: kompilasi data eksisting, kajian referensi terkait,
hasil peninjauan lapangan, analisis awal kawasan yang dikaji serta perbaikan
laporan pendahuluan hasil pembahasan dengan Tim Teknis dan SKPD terkait
Laporan Antara Wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis, instansi terkait
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
c) Laporan Draf Akhir/Draf Rencana
Laporan draf akhir berisi antara lain: kajian rinci lokasi pekerjaan, hasil identifikasi
terhadap rencana pemanfaatan lahan dan analisa lokasi secara mendetail dengan
dilampiri peta, arahan pengembangan dan merupakan perbaikan terhadap hasil
pembahasan dokumen laporan antara.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
15
Laporan Draf akhir wajib diseminarkan sebelum menjadi Laporan Rencana
dihadapan tim teknis, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus
diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak SPMK
diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar.
d) Laporan Akhir / Buku Rencana, yang berisi :
Laporan akhir KSP merupakan perbaikan dari Laporan Draft Akhir yang telah
dibahas baik oleh Tim Teknis maupun Stakeholders terkait.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus delapan puluh) hari
sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (Sepuluh) eksampelar Buku Rencana dan
20 (dua puluh) eksampelar Buku Exsekutif Summary dan copy CD/DVD yang
berisi seluruh kegiatan laporan (data dan analisis, buku rencana, peta termasuk
Summary Report).
e) Laporan Album Peta, yang berisi :
Gambar-gambar peta rencana kawasan yang dibuat dalam skala 1 : 50.000
Album peta di cetak rangkap 10 (sepuluh) Album , merupakan lampiran dari
laporan akhir dan diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.
f) File Digital :
Konsultan harus menyerahkan file digital dalam bentuk SHP, JPEG dan PDF
dalam bentuk CD/DVD pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
g) Draft Ranperda RTRW KSP
Konsultan harus membuat draft Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya pada akhir
pelaksanaan pekerjaan
4.6Asistensi dan Pembahasan
Agar studi ini dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan studi ini harus dilakukan
pembahasan dan asistensi kepada pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan akan
menetapkan Tim Pengarah dan Tim Teknis yang akan memberikan arahan kepada
konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tim Pengarah dan Tim Teknis terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan
Tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing menurut peraturan
perundangan yang berlaku. Selain itu, produk yang dihasilkan akan dibahas dengan
instansi terkait.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
16
BAB V
PENUTUP
KAK ini merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian
Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
Petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dan merupakan
tambahan/pelengkap, akan diberikan kepada Konsultan sebagai pelengkap petunjuk
pelaksanaan pekerjaan ini apabila diperlukan.
Gorontalo, Januari 2014
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
WAHYUDIN KATILI, S.STP,MT
Pembina TK.I
Nip. 19770625 1996 12 1001

More Related Content

What's hot

Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologidandi rustandi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Penataan Ruang
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
aim38
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
M Handoko
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
Agus Dwi Wicaksono
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Aji Qan D
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM KecamatanMateri Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
notulen
notulennotulen
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
Muh Saleh
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
temanna #LABEDDU
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPZakiah dr
 

What's hot (20)

Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM KecamatanMateri Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
 
notulen
notulennotulen
notulen
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARREVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
 

Viewers also liked

Buku i standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
Buku i   standarisasi biaya kegiatan dan honorariumBuku i   standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
Buku i standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
b2mb2ngsuseno
 
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo BekasiKonsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
Konsultan Seo Agus PiranhaMas
 
Nota dinas
Nota dinasNota dinas
Nota dinas
Ruzland Addja
 
Sk kalimantan tengah-ump-2016
Sk kalimantan tengah-ump-2016Sk kalimantan tengah-ump-2016
Sk kalimantan tengah-ump-2016
David Lumempouw
 
Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
STMIK Sumedang
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Surat Dinas
Surat DinasSurat Dinas
Surat Dinas
DanBo Store
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Dadang Solihin
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
Naufal Adzkieyha
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Dadang Solihin
 
Pertanian organik
Pertanian organikPertanian organik
Pertanian organik
Jamaluddin Dg Abu
 
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsungKalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
stikesby kebidanan
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
Tatang Suwandi
 
Soal ejaan
Soal ejaanSoal ejaan
Soal ejaan
andrisulistyanto
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negaraSembrina Aries Sandy
 
Lurus penuh (smk)
Lurus penuh (smk)Lurus penuh (smk)
Lurus penuh (smk)anisa_elf
 

Viewers also liked (20)

Buku i standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
Buku i   standarisasi biaya kegiatan dan honorariumBuku i   standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
Buku i standarisasi biaya kegiatan dan honorarium
 
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo BekasiKonsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
Konsultan Bisnis Bekasi, Kursus SEO Bekasi, Master Seo Bekasi
 
Nota dinas
Nota dinasNota dinas
Nota dinas
 
Sk kalimantan tengah-ump-2016
Sk kalimantan tengah-ump-2016Sk kalimantan tengah-ump-2016
Sk kalimantan tengah-ump-2016
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Surat Dinas
Surat DinasSurat Dinas
Surat Dinas
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
 
Pertanian organik
Pertanian organikPertanian organik
Pertanian organik
 
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsungKalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
Kalimat aktifpasif-kalimat-langsung-taklangsung
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
 
Soal ejaan
Soal ejaanSoal ejaan
Soal ejaan
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negara
 
Lurus penuh (smk)
Lurus penuh (smk)Lurus penuh (smk)
Lurus penuh (smk)
 

Similar to Kerangka acuan kerja

1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
komunikasiosp
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
Advisory Specialist for P2KP
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Idham Halid
 
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung TimurBab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Renstra dlh 2017 2021
Renstra dlh 2017   2021Renstra dlh 2017   2021
Renstra dlh 2017 2021
SyamsuddinSila
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
ortalakpppa2022
 
Eksum
EksumEksum
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
OmOecoep1
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
Gedhe Foundation
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
muzakir tombolotutu
 
Term of reference
Term of referenceTerm of reference
Term of reference
Satriani Zain
 
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.docBab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Baiq Septi maulida
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Galih Putro
 
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vpttDjpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
Obie Donk Ach
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
cialus
 

Similar to Kerangka acuan kerja (20)

1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
 
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung TimurBab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
 
Renstra dlh 2017 2021
Renstra dlh 2017   2021Renstra dlh 2017   2021
Renstra dlh 2017 2021
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
 
Term of reference
Term of referenceTerm of reference
Term of reference
 
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.docBab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vpttDjpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
Djpk kebijakan penganggaran di daerah terkait dktp da k_re_vptt
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
 

Recently uploaded

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 

Recently uploaded (20)

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 

Kerangka acuan kerja

  • 1. KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) Paket Pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO BIDANG PENATAAN RUANG Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo Telp. (0435) 821806-831004 KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) Paket Pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO BIDANG PENATAAN RUANG Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo Telp. (0435) 821806-831004 KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) Paket Pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO BIDANG PENATAAN RUANG Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 92 Wongkaditi-Kota Gorontalo Telp. (0435) 821806-831004
  • 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia. Pada saat ini ketimpangan antar wilayah dapat dilihat di antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah yang lebih maju dan wilayah tertinggal, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan juga dialami pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu aspek penting dalam menangani pengembangan wilayah di Indonesia ialah mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah terus dilaksanakan melalui berbagai program. Program Pengembangan Kawasan Strategis merupakan salah satu program yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai input (SDM, SDA, kebijakan dll) dalam proses pembangunan wilayah/kawasan yang dikenal dengan pengembangan wilayah. Upaya pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mengembangkan, nilai strategis kawasan tersebut demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan (sustainability). Dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang terpadu, sinergis dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong kawasan tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat.
  • 3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 2 Berkenaan dengan uraian di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo telah merumuskan beberapa kawasan strategis provinsi (KSP) pertumbuhan ekonomi, selain beberapa kawasan strategis provinsi lainnya. Mempertimbangkan bahwa muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo masih bersifat umum dan belum operasional, maka perlu disusun rencana rincinya (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 14). Dalam rangka pemenuhan operasional RTRW provinsi, maka pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertanian berkelanjutan Randangan Dan Sekitarnya. Randangan Sebagai KSP Pertanian berkelanjutan juga merupakan lokasi Pembangunan irigasi terbesar di Provinsi Gorontalo yang diharapkan mampu memacu peningkatan pertanian di Provinsi Gorontalo, terutama penghasilan komoditas beras. Dengan dibangunnya irigasi di daerah Randangan akan dibuka lahan pertanian 10 ribu hektar yang nantinya akan meningkatkan hasil produksi beras sebesar 10 juta ton. Sehingga Gorontalo dapat mensurplus beras di tingkat nasional. 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan spasial yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) hingga 20 tahun ke depan guna menjamin perwujudan ruang wilayah yang berkualitas. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1. Melakukan analisis terhadap kebijakan dan aspek kewilayahan yang ada di KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. 2. Merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang KSP 3. Merumuskan acuan dalam pengembangan struktur ruang KSP 4. Merumuskan acuan dalam pengembangan pola ruang wilayah KSP 5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP 6. Menyiapkan pedoman bagi pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi 7. Menyiapkan peta-peta berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) sebagai acuan dalam mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah dan rencana pengembangan.
  • 4. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 3 Sedangkan sasaran dari kegiatan antara lain: 1. Terinventarisasinya data dan informasi kebijakan pembangunan khususnya terhadap kabupaten/kota tempat kedudukan KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya 2. Teridentifikasinya aspek kewilayahan yang terdiri dari kondisi umum (Geografis) wilayah, penggunaan lahan (landuse), kondisi infrastruktur wilayah, perekonomian, potensi wilayah, sektor/komoditas unggulan, peluang investasi, eksport-import kebijakan, strategi dan program pengembangan serta informasi pendukung lainnya seperti peta wilayah dan kondisi sosio demografi; 3. Teridentifikasinya potensi fisik KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya 4. Teridentifikasinya sektor basis 5. Terumuskannya tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP 6. Terumuskannya rencana pusat-pusat pelayanan kawasan dalam wilayah KSP 7. Terumuskannya rencana sistem jaringan prasarana wilayah, baik prasarana utama maupun prasarana lainnya; 8. Tersusunnya arahan rencana pola ruang wilayah KSP baik untuk kawasan lindung maupun budidaya; 9. Tersusunnya arahan perwujudan struktur ruang, pola ruang dalam matriks indikasi program utama 10. Terumuskannya ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi dan ketentuan pidana sebagai bagian dari Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah KSP 11. Tersusunnya Album Peta yang terdiri dari Peta Dasar, Peta Kondisi Eksisting, Peta Analisis dan Peta Rencana sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. 12. Tersusunnya Draft Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya.
  • 5. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 4 BAB II LINGKUP PEKERJAAN 2.1 Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya ini adalah sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RTR KSP a. Persiapan awal pelaksanaan b. Kajian awal data sekunder c. Persiapan teknis pelaksanaan 2. Pengumpulan Data dan Fakta a. Penyusunan instrumen pengumpulan data/informasi b. Pengumpulan data sekunder dan survey lapangan ke wilayah studi dalam rangka melengkapi data dan informasi serta mengidentifikasi potensi wilayah dan karakteristik wilayah 3. Pengolahan dan Analisis Data dan Fakta a. Pengkajian literatur dari sumber data dan informasi b. Pemetaan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah c. Menganalisis data/informasi, kondisi dan karakteristik wilayah serta potensi wilayah strategis cepat tumbuh d. Menganalisis secara komprehensif, integratif secara spasial terhadap alternativ konidisi wilayah yang mencakup antara lain: analisis kebijakan terkait dengan pengembangan, analisis konidisi fisik lingkungan, analisis kondisi perekonomian ekonomi wilayah, analisis struktur dan pola ruang wilayah dan analisis sosial budaya masyarakat 4. .Perumusan konsepsi RTRW kabupaten: a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP b. Rencana struktur ruang wilayah KSP c. Rencana pola ruang wilayah KSP d. Penetapan kawasan strategis wilayah KSP e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah KSP f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah KSP 5. Penyusunan Album Peta
  • 6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 5 2.2 Lingkup Lokasi Lokasi pekerjaan ini di Kecamatan Randangan dan Sekitarnya Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. 2.3 Keluaran Produk keluaran dari Penyusunan di KSP Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya, adalah sebagai berikut: 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah KSP 2. Rencana struktur ruang wilayah KSP a. Pusat kegiatan di wilayah KSP merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten b. Sistem jaringan prasarana wilayah kawasan meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. 3. Rencana pola ruang wilayah KSP; a. Kawasan Lindung b. Kawasan Budidaya 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kawasan (indikasi program yang disusun untuk 20 tahun ke depan yang dibagi dalam 5 tahunan); 5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kawasan a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan b. Ketentuan perizinan c. Ketentuan pemberian insentif d. Ketentuan pemberian disinsentif e. Arahan pengenaan sanksi 6. Album Peta A1 skala 1 : 50.000 dan Album Peta A3 RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya 7. Naskah Ranperda RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. 2.4 Sumber Pendanaan Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada biaya Anggaran DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo tahun 2014 Bidang Penataan Ruang, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  • 7. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 6 BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN 3.1Pekerjaan Persiapan Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, konsultan harus mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun rencana kerja yang mencakup : a. Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara detail. b. Penyusunan keterangan rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan. c. Pembuatan program kerja, meliputi : urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksanan pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan perlengkapan kerja. d. Studi Literatur / Kepustakaan. e. Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survei lapangan dan formulir-formulir yang diperlukan. 3.2Sistematika Penyajian Laporan Pendahuluan disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Gambaran Umum wilayah Studi Bab 3 Metode Pendekatan Bab 4 Rencana Kerja dan Pelaporan Laporan Antara disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Bab 3 Gambaran umum KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya Bab 4 Analisis potensi KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. Bab 5 Analisis pengembangan KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. Laporan Akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Tinjauan, Kebijakan dan strategi Penataan Ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan sekitarnya
  • 8. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 7 Bab 3 Rencana Struktur ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan sekitarnya Bab 4 Rencana pola ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan sekitarnya Bab 5 Rencana Pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan sekitarnya Bab 6 Pengendalian pemanfaatan ruang KSP Pertanian berkelanjutan Randangan dan sekitarnya.
  • 9. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 8 BAB IV PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1Persyaratan umum Konsultan harus menyajikan Proposal Teknik yang sekurang-kurangnya berisi: Latar belakang pekerjaan, lingkup pekerjaan, pendekatan teknik dan metode pelaksanaan, program pelaksanaan pekerjaan disertai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) dan jadwal penugasan personil (manning schedule) serta dilampiri dengan CV dan copy ijazah tenaga ahli yang ditugaskan. Proposal biaya yang diusulkan harus sudah mampu mengakomodasi sseluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan Bill of Quantity dari pekerjaan ini. 4.2Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Keseluruhan pekerjaan ini harus dapat diselesaikan selama 150 hari kalender, dengan perincian sebagai berikut : a. Tahap Laporan Pendahuluan 30 hari b. Tahap Laporan Antara (Fakta dan Analisa) 60 hari c. Tahap konsep Laporan Akhir / Draf Rencana 30 hari d. Tahap Laporan Akhir / Rencana 30 hari Jumlah 150 hari 4.3Kebutuhan dan Persyaratan Tenaga Ahli Persyaratan Tenaga Ahlli yang diusulkan harus mengacu kepada persyaratan yang berlaku. Kebutuhan tenaga untuk layanan jasa konstruksi dengan kualifikasi dan keahlian adalah sebagai berikut : a. KETUA TIM/TEAM LEADER, kualifikasi ahli utama, dengan latarbelakang pendidikan minimal S2 Planologi/perencanaan pengembangan wilayah, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi.
  • 10. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 9 b. AHLI PRASARANA WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Prasarana Wilayah, sub bidang pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi c. AHLI PERTANIAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Pertanian, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sub bidang pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi. d. AHLI LINGKUNGAN, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 teknik lingkungan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang lingkungan hidup, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi. e. AHLI PLANOLOGI kualifikasi ahli, dengan latarbelakang minimal pendidikan minimal S1 Planologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan ijasah, SKA, dan Referensi. f. AHLI GEOLOGI, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Geologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan dibuktikan oleh ijazah, SKA dan Referensi. g. AHLI SOSIAL BUDAYA, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Sosial Budaya, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dengan dibuktikan oleh ijazah, h. AHLI EKONOMI WILAYAH, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Ekonomi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dengan dibuktikan oleh ijazah, i. AHLI HUKUM, kualifikasi ahli, dengan latarbelakang pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Ruang/pengembangan wilayah sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dengan dibuktikan oleh ijazah. Untuk mendukung pekerjaan ini, Konsultan harus melengkapi dengan layanan asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung sekurang-kurangnya: 1. Asisten Ahli Pengembangan Wilayah pendidikan minimal Diploma III
  • 11. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 10 2. Asisten Ahli GIS Pendidikan Minimal Diploma III 3. Operator Komputer Minimal SMA/ Sederajat A. Lingkup tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga ahli dapat diuraikan sebagai berikut : a. KETUA TIM/TEAM LEADER Merupakan penanggung jawab pekerjaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab langsung kepada pihak pemilik pekerjaan. Adapun tugas utama Ketua Tim adalah :  Menerjemahkan keinginan pemberi tugas untuk pekerjaan ini.  Mengoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh setiap tenaga ahli.  Bertindak sebagai penghubung antara tim konsultan dengan pemberi tugas dan instansi terkait lainnya.  Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan yang diminta pemberi tugas termasuk aspek administrasi, teknik dan keuangan.  Melakukan pengumpulan data dari semua aspek sebagai bahan kajian.  Bersama dengan tenaga ahli lainnya melakukan studi literatur dan menganalisa hasil survai/tinjauan lapangan, melakukan analisis perencanaan tata ruang, serta menyusun rencana tata ruang dan rencana tindak (action plan). b. AHLI PRASARANA WILAYAH  Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.  Mengidentifikasi karakteristik kawasan.  Menginfetarisir potensi dan permasalahan kawasan untuk tiap aspek perencanaan.  Menganalisis ketersediaan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan wilayahnya.  Menganalisis kebutuhan dukungan prasarana wilayah dalam pengembangan wilayah sesuai dengan skenario pengembangan kawasan  Mengkaji kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan dukungan prasarana wilayah  Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan prasarana wilayah baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.  Mengkaji alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan prasarana wilayah termasuk alternatif sumber pendanaannya.  Merumuskan skenario pengembangan wilayah berdasarkan aspek struktur dan pola ruang.
  • 12. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 11 c. AHLI PERTANIAN  Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.  Mengumpulkan data dan informasi, khususnya potensi pertanian di kawasan pengembangan.  Menganalisis potensi dan kendala pengembangan pertanian di Randangan.  Mengkaji kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pertanian  Mengkaji keterkaitan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan non pertanian.  Mengkaji pola-pola kemitraan dalam pengelolaan kegiatan pertanian.  Merencanakan zonasi budidaya komoditi pertanian, dalam upaya meminimasi masalah dan persaingan yang merugikan masyarakat.  Merumuskan program-program dan prioritas pengembangan kegiatan pertanian baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.  Menganalisis kesesuaian lahan pertanian.  Menentukan kemampuan lahan untuk pembangunan titik wilayah perencanaan. d. AHLI LINGKUNGAN  Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis permasalahan lingkungan di wilayah studi.  Melakukan analisis penanganan / pengelolaan lingkungan pada lokasi-lokasi yang dianggap bermasalah.  Menyusun Strategi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam rangka menangani permasalahan yang ada.  Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan) penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.  Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.  Mengidentifikasi fungsi lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan. e. AHLI PLANOLOGI  Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.  Melakukan analisis rencana teknis yang ada untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat.  Mengkaji potensi dan kendala pengembangan wilayah berdasarkan aspek-aspek yang terkait  Melakukan analisis kedudukan wilayah studi dalam konstelasi nasional maupun regional (provinsi).  Merumuskan skenario pengembangan wilayah .
  • 13. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 12  Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah jangka menengan dan jangka panjang.  Melakukan kajian terhadap kebijakan pengadaan prasarana permukiman wilayah.  Mengkoordinasikan perumusan program-program pembangun-an jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  Melakukan superinpose peta dasar seperti curah hujan, topografi dan jenis tanah.  Melakukan analisis peta untuk tiap kriteria dan indikator kawasan terbangun(pertanian, perkebunan, dll) f. AHLI GEOLOGI  Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis geologi tata lingkungan di wilayah studi  Melakukan analisis daya dukung fisik dan lingkungan pada wilayah studi.  Memberi masukan dalam penyusunan Strategi dan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.  Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan) penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.  Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim g. AHLI SOSIAL BUDAYA  Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis sosial budaya masyarakat di wilayah studi.  Melakukan analisis permasalahan sosial budaya di wilayah studi.  Menyusun skenario dann strategi Pengembangan sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya kawasan.  Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.  Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan) penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.  Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim. h. AHLI EKONOMI WILAYAH  Mewakili tim konsultan/perusahaan dalam pelaksanaan proses kegiatan.  Melakukan kajian pendukung yang berkaitan dengan perekonomian wilayah terutama terkait dengan pengembangan kawasan tertinggal.  Menganalisis peluang dan hambatan ekonomi makro dan mikro dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian di kawasan Randangan.
  • 14. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 13  Menganalisis peluang pasar dari produk-produk yang dihasilkan berbagai sektor perekonomian Randangan.  Menganalisis kelayakan ekonomi dari kegiatan perekonomian masyarakat.  Merumuskan program-program pengembangan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.  Mengkaji sumber-sumber pendanaan untuk membiayai program-program pembangunan yang disusun.  Menganalisis karakteristik ekonomi wilayah perencanaan.  Menganalisis potensi ekonomi wilayah perencanaan.  Memproyeksi arah pengembangan berdasarkan pengembangan ekonomi wilayah perencanaan. i. AHLI HUKUM  Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan kajian aspek hukum dan kelembagaan.  Melakukan analisis permasalahan aspek hukum dan kelembagaan.  Menyusun Strategi Penanganan untuk aspek hukum dan kelembagaan.  Memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah studi.  Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan) penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya.  Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim.  Menyusun draf Ranperda RTR KSP. B. Lingkup tugas asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung pada prinsipnya adalah membantu Tim ahli dalam mendukung pekerjaan 1) Asisten Ahli Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tim dalam hal Melakukan pengumpulan data dari semua aspek, melakukan survey dan pemetaan awal sebagai bahan kajian dan analisis wilayah, 2) Asisten Ahli GIS mempunyai tugas membantu tim dalam hal melakukan survey dan pemetaan, membuat deliniasi peta kawasan dan membuat peta Rencana. 3) Operator Komputer mempunyai tugas membantu tim dalam hal pengimputan data, pengetikan dan penyusunan laporan.
  • 15. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 14 4.4Metodologi Dalam Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya metodologi yang digunakan adalah mengumpulkan data berdasarkan kajian yang ada kemudian mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan konndisi sebenarnya di lapangan, sebagai bahan analisa. Adapun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan adalah : a. Tahapan Persiapan b. Tahapan Pengumpulan data c. Survey dan Identifikasi kawasan perencanaan d. Kompilasi dan Analisa Data e. Identifikasi potensi dan permasalahan serta perkiraan kebutuhan f. Formulasi strategi penaganan pembangunan kawasan g. Penyusunan rencana 4.5Pelaporan a) Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya bersisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survei lapangan. Laporan pendahuluan wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis dan instansi terkait Provinsi, dan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar. b) Laporan Antara/Fakta dan Analisa Laporan antara berisi antara lain: kompilasi data eksisting, kajian referensi terkait, hasil peninjauan lapangan, analisis awal kawasan yang dikaji serta perbaikan laporan pendahuluan hasil pembahasan dengan Tim Teknis dan SKPD terkait Laporan Antara Wajib diseminarkan dihadapan Tim Teknis, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar. c) Laporan Draf Akhir/Draf Rencana Laporan draf akhir berisi antara lain: kajian rinci lokasi pekerjaan, hasil identifikasi terhadap rencana pemanfaatan lahan dan analisa lokasi secara mendetail dengan dilampiri peta, arahan pengembangan dan merupakan perbaikan terhadap hasil pembahasan dokumen laporan antara.
  • 16. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 15 Laporan Draf akhir wajib diseminarkan sebelum menjadi Laporan Rencana dihadapan tim teknis, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) eksampelar. d) Laporan Akhir / Buku Rencana, yang berisi : Laporan akhir KSP merupakan perbaikan dari Laporan Draft Akhir yang telah dibahas baik oleh Tim Teknis maupun Stakeholders terkait. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus delapan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (Sepuluh) eksampelar Buku Rencana dan 20 (dua puluh) eksampelar Buku Exsekutif Summary dan copy CD/DVD yang berisi seluruh kegiatan laporan (data dan analisis, buku rencana, peta termasuk Summary Report). e) Laporan Album Peta, yang berisi : Gambar-gambar peta rencana kawasan yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 Album peta di cetak rangkap 10 (sepuluh) Album , merupakan lampiran dari laporan akhir dan diserahkan bersamaan dengan laporan akhir. f) File Digital : Konsultan harus menyerahkan file digital dalam bentuk SHP, JPEG dan PDF dalam bentuk CD/DVD pada akhir pelaksanaan pekerjaan. g) Draft Ranperda RTRW KSP Konsultan harus membuat draft Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya pada akhir pelaksanaan pekerjaan 4.6Asistensi dan Pembahasan Agar studi ini dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan studi ini harus dilakukan pembahasan dan asistensi kepada pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan akan menetapkan Tim Pengarah dan Tim Teknis yang akan memberikan arahan kepada konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tim Pengarah dan Tim Teknis terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing menurut peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, produk yang dihasilkan akan dibahas dengan instansi terkait.
  • 17. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 16 BAB V PENUTUP KAK ini merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan RTR KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan dan Sekitarnya. Petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dan merupakan tambahan/pelengkap, akan diberikan kepada Konsultan sebagai pelengkap petunjuk pelaksanaan pekerjaan ini apabila diperlukan. Gorontalo, Januari 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN WAHYUDIN KATILI, S.STP,MT Pembina TK.I Nip. 19770625 1996 12 1001