Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pesawaran

•

0 likes•99 views

efendi suyanto

Perbup Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran

Government & Nonprofit

Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pesawaran

pemanfaatan lahan desa, lahan desa, lahan di desa, pengertian lahan desa, penggunaan lahan di desa, pemanfaatan lahan di desa, pola penggunaan lahan desa dan kota, tata ruang lahan desa dan kota, tata guna lahan desa kota, luas lahan desa, manfaat lahan desa, Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan, seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan melalui proses peningkatan produksi. Inti Lumbung Desa adalah mengembalikan desa kepada khitahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia.Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di negeri tercinta. Lumbung desa sebagai sebuah konsep menawarkan cara pandang baru posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan dinamikasi sosial yang positif-progressif. Lumbung desa dengan konsep welfare society mendorong kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat, kemiskinan terkurangi, menguatnya aset desa, meningkatnya produktifitas lahan dan semakin menguatkanya kapasitas masyarakat desa dalam berbagai hal. Di antara Sub Program Lumbung Desa yang tengah berjalan: a. Pemberdayaan petani dan peternak b. Pengembangan lumbung bibit c. Penguatan usaha komunitas untuk penanganan hasil panen dan pemasarannya d. Tebar 100 ribu Pohon Produktif e. Gerakan Selamatkan Sawah Produktif Gedung Wakaf 99 Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung 40123 Telp: (022) 2513991 Fax. (022) 2511865 SMS/WA Center : 081 321 200 100 Call Center : 0851.0004.2009 email: info[at]sinergifoundation.org http://www.sinergifoundation.org/lumbung-desa

Konsep desa-mandiri

sofwan23

Viewers also liked

Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...

sekolahdesa

Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa

Dadang Solihin

Manejemen pembiayaan & sarana prasarana

rismariszki

PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)

Roni Darmanto

Jenis manajemen kelasNoviana Ulfa

Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Deddy Supriady Bratakusumah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Dadang Solihin

Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]IAIN syekh Nurjati Cirebon

Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa

Adelfios Andyka Fatra

Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas

Gedhe Foundation

Pemuda Berkarakter

Muhammad Fauzil Haqqi

Pemberdayaan organisasi kepemudaan

STAIN Datokarama Palu

Potensi desa

dikri purnama

Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter

Ali Fanani

Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa

Gedhe Foundation

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Dadang Solihin

Pemuda dan perubahan

RUMAH PRESENTASI

Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dadang Solihin

Peran Pemuda Membangun Desa

Edwar Fitri

Pelayanan publik partisipatif

Muslimin B. Putra

Viewers also liked (20)

Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...

Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa

Manejemen pembiayaan & sarana prasarana

PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)

Jenis manajemen kelas

Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]

Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa

Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas

Pemuda Berkarakter

Pemberdayaan organisasi kepemudaan

Potensi desa

Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter

Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Pemuda dan perubahan

Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Peran Pemuda Membangun Desa

Pelayanan publik partisipatif

Recently uploaded

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II

Tri Widodo W. UTOMO

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx

PemerintahanNagariKu1

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx

TariHappie

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Muh Saleh

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada, sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas. Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer.

MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx

rtkwbc

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU

LtcLatif

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Muh Saleh

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf

ssuserd13850

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020

HanifahCindyPratiwi

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx

adilaks

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

gabatgibut09

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja

teraspky798

Recently uploaded (12)

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja

Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pesawaran

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)