Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.
2) Beberapa prioritas utama yang disebutkan adalah peningkatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan
2. VISI
MENUJUJATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
MISI
Membangunmasyarakat Jawa
Tengahyangreligious,toleran,dan
guyup untukmenjaga NKRI
Memperluasreformasi
birokrasimelaluipenguatan
koordinasidg Pemerintah
Kab/Kota
MengurangiKemiskinandan
penganggurandg memperkuat
basisekonomirakyat dan
membuka ruangusahabaru
MenjadikanrakyatJawa
Tengahlebihsehat,lebih
pintar,lebihberbudaya, dan
mencintailingkungan
3. ARAH KEBIJAKAN TH 2023 DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV. JATENG
TH 2023
Pemantapan pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi secara
berkelanjutan dan semakin berdikari
dengan memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup dan
ketahanan bencana
Pemantapan percepatan
pengurangan kemiskinan dan
pengangguran, yang juga diarahkan
untuk mendukung kebijakan
penanggulangan kemiskinan ekstrem
(PKE);
Pemantapan kualitas hidup dan
kapasitas sumber daya manusia
menuju SDM berdaya saing;
Perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih, kondusivitas
wilayah, serta pemantapan kapasitas
dan ketahanan fiskal daerah.
“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin
Sejahtera Dan Berdikari”
4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROV JATENG
2023
PENINGKATAN KUALITAS
DAN DAYA SAING SUMBER
DAYA MANUSIA
KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN DENGAN
MEMPERHATIKAN DAYA
DUKUNG LINGKUNGAN
DAN KELESTARIAN SUMBER
DAYA ALAM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN ,
KONDUSIVITAS WILAYAH &
FISCAL DAERAH
KEDAULATAN PANGAN
DAN ENERGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DAYA SAING EKONOMI DAN
PENINGKATAN KESEMPATAN
BERUSAHA
KESENJANGAN
WILAYAH
PENINGKATAN KUALITAS
DAN DAYA SAING SUMBER
DAYA MANUSIA
5. Prioritas 1:
Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan
semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan
ketahanan bencana
1.Peningkatan
produksi dan
produktivitas
pertanian,
perkebunan, dan
peternakan
2, Peningkatan
produksi dan
kualitas hasil
pertanian
3, Optimalisasi
pemanfaatan
potensi sumber
daya hutan kayu &
non kayu
4, Perwujudan
ketahanan pangan
& daya saing
pangan
5, Peningkatan
produksi &
produktivitas usaha
dan industri kecil
menengah
6, Peningkatan
eco socio tourism
berbasis masy dan
lingkungan hidup
7, Peningkatan nilai penanaman modal
melalui penyempurnaan sistem dan
layanan perijinan
8. Peningkatan aksesibilitas
& keselamatan distribusi brg,
jasa dan penumpang
9, Peningkatan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup
10, Peningkatan ketahanan
bencana
6. Prioritas 2:
Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yangjuga
diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem
(PKE);
1.Penyediaan basic
need access utk
penduduk miskin
perkotaan dan
perdesaan
2, Penguatan sustainable
livelihood (keberlanjutan
ekonomi masy) utk
meningkatkan kemampuan &
pendapatan masyarakat
miskin,
3, Penguatan
tata kelola dan
kelembagaan
penanggula-ngan
kemiskinan
4, Pengurangan
pengangguran untuk
meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja,
penciptaan atau perluasan
7. Prioritas 3:
Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
menuju SDM berdaya saing;
3. Peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak
1.Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun
serta pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang pendidikan
2, Penguatan pembangunan Kesehatan, peningkatan sarpras
kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan,
pemenuhan & pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan
kompetensi tenaga Kesehatan,
4. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian
kuantitas penduduk, (peningkatan kualitas penduduk, pembangunan
keluarga, penataan persebaran & pengaturan mobilitas penduduk, &
8. Prioritas 4:
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan
fiskal daerah.
1.Pemantapan
kualitas
pelayanan
publik
termasuk
sarana
pelayanan
public
2.
Pengu
atan
efektivita
s dan
efisiensi
manajem
en
pemerinta
han
3. Perwujudan
efisiensi
kelembagaan
dan sistem
manajemen
4. Penguata
n
kondusivi
tas
wilayah
11. PERTUMBUHAN EKONOMI (PE)
Jateng, 2016,
31.96
Jateng, 2017,
34.23 Jateng, 2018,
36.77
Jateng, 2019,
39.39
Jateng, 2020,
36.98
Jateng, 2021,
38.67
Nasional, 2016,
47.94
Nasional, 2017,
51.89
Nasional, 2018,
55.99
Nasional, 2019,
59.32
Nasional, 2020,
57.27
Nasional, 2021,
62.24
Jateng Nasional
(Sumber: BPS, Tahun 2017-2021, diolah)
1. Meningkatkan daya ungkit konsumsi masyarakat & perputaran
ekonomi; (ayo jajan UMK, e-blangkon)
2. Menjaga produktivitas sektor pertanian; (korporasi petani).
3. Mendorong industri pengolahan untuk pemenuhan pasar domestik &
ekspor; peningkatann pemakaian produk local & substitusi bahan
baku.
4. Memfasilitasi UMKM antara lain dengan transformasi platform digital;
(Lapak Ganjar; kerjasama Gojek, Shopee, Tokopedia)
5. Menciptakan iklim investasi yang menarik untuk PMA dan PMDN (OSS,
KITB, KEK).
Upaya Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Jateng, 2016,
31.96
Jateng, 2017,
34.23
Jateng, 2018,
36.77
Jateng, 2019,
39.39
Jateng, 2020,
36.98
Jateng, 2021,
38.67
Nasional, 2016,
47.94
Nasional, 2017,
51.89
Nasional, 2018,
55.99
Nasional, 2019,
59.32
Nasional, 2020,
57.27
Nasional, 2021,
62.24
PDRB PER KAPITA 2016-2021
Jateng Nasional
PDRB per Kapita di
Pulau Jawa Tahun
2021 (Juta Rp),
Jateng, 38.67
PDRB per Kapita di
Pulau Jawa Tahun
2021 (Juta Rp), DIY,
40.23
PDRB per Kapita di
Pulau Jawa Tahun
2021 (Juta Rp),
Jatim, 60.04
PDRB per Kapita di
Pulau Jawa Tahun
2021 (Juta Rp),
Banten, 55.21
PDRB per Kapita di
Pulau Jawa Tahun
2021 (Juta Rp),
Jabar, 45.30
Juara Terbaik TPID Nasional 2021
11
21
12. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
(Sumber: BPS, Tahun 2017-2021, diolah)
Upaya Pengurangan Pengangguran:
1. Mendorong sektor usaha padat karya (industri
TPT, Alas Kaki, Meubel)
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja, (revitalisasi BLK, DUDI-SMK)
3. Perluasan kesempatan kerja dan mendorong
peminatan investasi, pengembangan KEK, KITB
4. Membangun kesatuan sistem demand dan supply
side tenaga kerja (E-Makaryo).
5. Perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial,
kesejahteraan pekerja, (penyesuaian UMP)
6. Penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja,
penutupan perusahaan (forum Tripartit).
7. Peningkatan kepatuhan dalam menerapkan
peraturan ketenagakerjaan (pengawas naker)
Peningkatan
SDM
1. Penghargaan Tingkat Nasional Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) 2021
2. Penghargaan Tingkat Nasional Paramakarya
dari Kemnaker 2021
3. Penghargaan Tingkat Nasional bidang
ketenagakerjaan penyandang disabilitas di
dunia kerja inklusif 2021
4. Peringkat 2 Nasional Indek Pembangunan
Ketenagakerjaan
12
22
13. Indeks Pembangunan Manusia
7.27
7.35
7.53
7.09
7.75
8.10
8.17
8.34
8.48
8.54
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
2017 2018 2019 2020 2021
RLS Jateng RLS Nasional Pertumbuhan RLS Jateng Pertumbuhan RLS Nasional
12.57
12.63
12.68
12.70
12.77
12.85
12.91
12.95
12.98
13.08
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
2017 2018 2019 2020 2021
HLS Jateng HLS Nasional Pertumbuhan HLS Jateng Pertumbuhan HLS Nasional
74.08
74.18
74.23
74.37
74.47
71.06
71.20
71.34
71.47
71.57
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
2017 2018 2019 2020 2021
Usia Harapan Hidup
UHH Jateng UHH Nasional Pertumbuhan UHH Jateng Pertumbuhan UHH Nasional
10,377
10,777
11,102
10,930
11,034
10,664
11,059
11,299
11,013
11,156
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
9,800
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
2017 2018 2019 2020 2021
Pengeluaran per Kapita/Tahun Disesuaikan (Ribu Rp)
Jateng Nasional Pertumbuhan Jateng Pertumbuhan Nasional
(RLS secara absolut meningkat, tapi pertumbuhan melambat.) faktor penyebab belum optimalnya
upaya mendorong pendidikan non formal (kesetaraan, Paket A, B dan C) bagi penduduk dewasa yg
blm menuntaskan pendidikan hingga 12 th serta layanan pendidikan non formal (PKBM) agar
berperan lebih maksimal dlm pendidikan kesetaraan
HLS secara absolut meningkat, pertumbuhan baik, tapi capaian masih di bawah nasional.
Faktor peyebab : penyediaan akses yandik blm merata (msh ada blankspot area, kekurangan
guru dan tendik).
UHH secara absout meningkat, pertumbuhan melambat, Faktor penyebab : Intervensi
peningkatan derajat Kesehatan berdasarkan siklus hidup ( 1.000 HPK, Remaja,
dewasa, lansia)
Pengeluran per kapita/thn secara absolut & pertumbuhan meningkat signifikan,
Faktor penyebab : intervensi pemulihan ekonomi, pemberian stimulant bantuan
sosial bagi masy miskin
70.52
71.12
71.73
71.87
72.16
70.81
71.39
71.92
71.94
72.29
0.77
0.85 0.86
0.2 0.4
0.9
0.82
0.74
0.03
0.49
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
2017 2018 2019 2020 2021
Jateng Nasional Pertumbuhan Jateng Pertumbuhan Nasional
Target RKPD 2022: 72,58
Rata-Rata Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah
23
16. 13.60
13.10
9.50
8.20
6.90
6.70
6.20
5.70
5.70
5.50
5.30
4.70
4.40
4.40
4.00
3.90
3.60
3.50
3.50
2.90
2.80
2.70
2.70
2.50
2.30
2.20
2.20
2.10
1.80
1.60
1.50
1.50
1.30
1.20
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Papua Barat
Papua
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Aceh
Gorontalo
DIY
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Lampung
Sulawesi Barat
Jawa Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Jambi
Banten
Sulawesi Utara
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Kalimantan Barat
Maluku Utara
Riau
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Bali
Kalimantan Selatan
DKI Jakarta
Kep. Bangka Belitung
Persentase Penduduk Miskin
Ekstrem
Persentase Penduduk Miskin
(Sumber: BPS, Tahun 2021, diolah)
Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
Menurut Provinsi, Maret 2021 (%)
- Tingkat kemiskinan ekstrem
Jawa Tengah sebesar 4,40
persen atau sebesar 1.527,6
ribu jiwa.
- Tingkat kemiskinan ekstrem
Jawa Tengah tersebut
merupakan bagian dari
penduduk miskin sebesar
11,79 persen atau 4.109,75
ribu jiwa
PENGERTIAN
Pada tahun dasar tahun 2011, kemiskinan ekstrem
didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah
US $ 1,9 PPP per hari (World Bank)
• Tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP ≈ Rp 10.195,6 per kapita
per hari.
• Tahun 2021 setara dengan Rp 11.941 per kapita per
hari, atau Rp358.233 per kapita per bulan
Karakteristik Ruta Miskin Ekstrem ART Tunggal
Lansia (Rata-rata usia 71 tahun)
Perempuan (87,86%)
Tidak Bekerja (50,95%)
Pekerja Informal (41,55%)
Karakteristik Ruta Miskin Ekstrem Non ART Tunggal
Bekerja di Sektor Pertanian (53,20%)
Pekerja Informal (62,78%)
Tidak Memiliki Toilet (19,54%)
Tanpa Akses Air Minum Layak (17,39%)
• Rapat Terbatas Strategi Percepatan
Pengentasan Kemiskinan, 4 Maret 2020
• Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Kronis, 21 Juli 2021
Arahan Presiden terkait Kemiskinan Ekstrem
16
17. 17
NO IKU JATENG Satuan Target 2021 Realisasi
2021
% capaian Status capaian
1 Persentase penurunan konflik SARA % 15 15,38 102,53 tercapai
2 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 78 84,93* 108,88 tercapai
3
Angka Kemiskinan % 11,94
11,02-
11,25 106,13 tercapai
4 Indeks Gini Angka 0,365 0,368 98,18 tidak tercapai
5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,86-5,79 5,95 98,48 tidak tercapai
6 Pertumbuhan Ekonomi % 3,80-4,80 3,32 87,36 tidak tercapai
7 Inflasi % 3,0 ± 1 1,7 117,65 tercapai
8 PDRB per kapita Juta Rp 40,09 38,67 96,45 tidak tercapai
9 Indeks Williamson Angka 0,595 0,649 91,67 tidak tercapai
10 Nilai Tukar Petani Angka 101,15 103,18 102,01 tercapai
11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 72,23 72,16 99,9 tidak tercapai
12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 92,18 92,48 100,32 tercapai
13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
Angka 67,47 67,48 100,01 tercapai
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA JAWA TENGAH