1. SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
Oleh
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi
Pinrang, 2022
2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial adalah pemberian akses legal
Pemanfaatan Hutan yang dilakukan
oleh kelompok Perhutanan Sosial
untuk kegiatan Pengelolaan HD,
Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR,
kemitraan kehutanan, dan Hutan
Adat pada kawasan Hutan Lindung,
kawasan Hutan Produksi atau
kawasan Hutan Konservasi sesuai
dengan fungsinya.
Persetujuan Pengelolaan
PS
Perhutanan Sosial adalah sistem
pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan
negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang
dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat
atau Masyarakat Hukum Adat sebagai
pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraan-nya, keseimbangan
lingkungan dan dinamika sosial budaya
dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan
kehutanan.
Perhutanan
Sosial
Pengertian
3. Hutan Adat
hutan yang berada di dalam wilayah
Masyarakat Hukum Adat.
Hutan Desa
kawasan hutan yang belum
dibebani izin, yang dikelola oleh
desa dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan desa.
kawasan hutan yang
pemanfaatan utamanya ditujukan
untuk memberdayakan
masyarakat.
.
Hutan Tanaman Rakyat
hutan tanaman pada HP yang dibangun oleh kelompok
Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP
dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.
Hutan Kemasyarakatan
H
D
HK
m
HT
R
H
A
Kemitraa
n
Kehutana
n
Skema Perhutanan Sosial
Fungsi Hutan Skema PS
Hutan Konservasi Kemitraan Konservasi *)
Hutan Lindung HD, HKm, Kemitraan Kehutanan
Hutan Produksi HD, HKm, HTR, Kemitraan
Kehutanan
Kemitraan Kehutanan
persetujuan kemitraan yang diberikan
kepada pemegang perizinan berusaha
Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan kawasan
hutan dengan mitra/Masyarakat untuk
memanfaatkan hutan pada kawasan
Hutan Lindung atau kawasan Hutan
Produksi
.
Kemitraan Konservasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
konservasi sumberdaya alam hayati
dan ekosistemnya (Pasal 4).
Arahan areal Pengelolaan Perhutanan
Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam
bentuk PIAPS.
4. OBJEK Areal berupa Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi yang belum
dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan
kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
Ketentuan areal yang dimohon: Luas Areal paling luas
5.000 hektar / unit pengelolaan
a. berada di dalam PIAPS; 15 hektar / KK
b. Sudah dikelola oleh pemohon.
Dalam hal areal di luar PIAPS dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm)
6. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
PEMANFAATAN HUTAN DALAM DALAM
PERSETUJUAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm)
PEMANFAATAN KAWASAN
Kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan
manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan Kawasan antara
lain, contoh: budidaya tanaman obat, tanaman hias, sarang walet, pakan ternak.
PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu
dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi
fungsinya. Contoh HHBK antara lain: rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah.
PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu
dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi
fungsinya. Contoh HHBK antara lain: rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah.
PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (HHK)
Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan
batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi
pokoknya. Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang di hibahkan yang dilakukan
pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKm yang berada di luar gambut dan PIPPIB.
7. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
PEMBERIAN HAK KELOLA HUTAN
KEMASYARAKATAN (Hkm)
Perseorangan
Membentuk kelompok masyarakat minimal 15 orang yang bergantung
terhadap kawasan hutan yang disahkan oleh kepala desa setempat.
Koperasi
Koperasi setempat yang bergerak dibidang kehutanan,
pertanian, hortikultura dan peternakan
Kelompok Tani
Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan anggota minimal 15 orang,
Dalam hal kelompok tani hutan beranggota > 300 orang maka dapat membentuk
gabungan kelompok tani hutan (gapoktanhut),
Disahkan oleh Kepala Desa/Camat setempat.
8. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KRITERIA ANGGOTA PEMOHON
sekitar hutan di satu desa atau beberapa desa yang memiliki ketergantungan terhadap
kawasan hutan yang sudah menggarap/mengelola pada areal yang dimohon. Dibuktikan
Dengan Ketentuan:
1. Masyarakat setempat: yaitu penduduk asli atau pendatang yang berdomisili di dalam atau di1 (satu) keluarga hanya bisa
diwakili 1 (satu) orang, dan
Belum terdaftar sebagai
pemegang persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial
dan permohonan kelompok
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK (Nomor Induk Kependudukan) danperhutanan sosial lain.
Kartu Keluarga (KK)
2. Tidak berprofesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI.
3. Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan (1 orang).
4. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola selama ≥ 5 tahun dibuktikan dengan
surat keterangan garapan oleh kades/lurah setempat.
11. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
PERSETUJUAN HKm
HAK:
a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan
atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
b.mengelola dan memanfaatkan areal sesuai dengan Kearifan Lokal;
c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal;
d.mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
e. mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan areal serta penyelesaian konflik;
f. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
g.mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, Rencana
Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan; dan
h.mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
12. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEWAJIBAN
a.melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan
lestari.
b.menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
c.memberi tanda batas areal kerjanya;
d.menyusun Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana
Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
e.melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan;
f.melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
g.membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan
PS; dan
h.melaksanakan perlindungan hutan.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
PERSETUJUAN HKm
13. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
PERSETUJUAN Hkm
LARANGAN
a.memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan HKm;
b.menanam kelapa sawit pada areal Pengelolaan HKm;
c.mengagunkan areal Pengelolaan Hkm;
d.menebang pohon pada areal dengan fungsi hutan lindung;
e.menggunakan peralatan mekanis pada areal dengan fungsi hutan
lindung;
f.membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam
pada dengan fungsi hutan lindung;
g.menyewakan areal; dan
h.menggunakan areal untuk kepentingan lain.
16. DIREKTORAT JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI :
memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan
Persetujuan serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan
VERIFIKASI TEKNIS:
Pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang valid
terhadap subjek dan objek persetujuan
Unsur Tim Verifikasi Teknis:
1. BPSKL
2. Dishutprov.
3. UPT KLHK terkait
4. KPH
5. Pokja PPS
Dirjen PSKL dapat menugaskan
personil untuk supervisi/Bantuan
Teknis
17. DIREKTORAT JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN
SUBJEK:
Dilakukan melalui FGD, cek personal
dan wawancara mendalam, untuk
memperoleh fakta, data, dan informasi:
1. Kebenaran dokumen permohonan;
2. Kebenaran status kelembagaan
pemohon;
3. Kesesuaian kriteria untuk pengurus
dan penerima manfaat (HD);
4. Kesesuaian kriteria untuk pengurus
dan anggota pemohon (HKm dan
HTR)
5. komoditas atau jenis pemanfaatan
yang telah dan akan diusahakan
pemohon; dan
6. identifikasi potensi konflik sosial dan
tenurial pada objek persetujuan.
OBJEK:
Dilakukan melalui telaahan peta dan pemeriksaan
lapangan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi:
1. letak dan batas areal yang dimohon;
2. fungsi kawasan areal yang dimohon;
3. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan
dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon;
4. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas
sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon.
5. status areal yang dimohon pada peta PIAPS, peta
tanah objek reforma agraria, peta indikatif
penghentian pemberian izin baru, dan peta ekosistem
gambut;
6. kondisi biofisik areal yang dimohon;
7. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan
kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada
areal yang dimohon; dan/atau
8. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke
areal yang dimohon.
PELAKSANAAN VERIFIKASI TEKNIS
