Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
Similar to 1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
- 1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN VERIADY, ST, MSI (PERENCANA AHLI MADYA) BIMBINGAN TEKNIS PENGHITUNGAN INDEKS KUALITAS LAHAN PROVINSI MALUKU UTARA MANADO, 28 JULI 2022
- 3. LATAR BELAKANG Peningkatan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Terkendali Tekanan pada Sumberdaya Alam dan Lingkungan Bencana Lingkungan : Banjir, Longsor, Kebakaran, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Inisiatif Pemerintah Pengukuran Karakteristik Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 4. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP IKLH INDEKS KUALITAS UDARA INDEKS KUALITAS AIR GREEN ISSUES (ISU HIJAU) BROWN ISSUES (ISU COKLAT) INDEKS TUTUPAN HUTAN INDEKS KUALITAS AIR LAUT INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN INDEKS KUALITAS LAHAN
- 5. • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi Indikator Kinerja Utama Menteri LHK Perpres 78/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi Indikator Kinerja untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi Sasaran, Target dan Indikator Outcome untuk Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi dasar pembobotan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
- 6. KEBIJAKAN NASIONAL • UU No. 41 Tahun 1999 • Pasal 18 • (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. • (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kehutanan PENJELASAN • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan: • batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;
- 7. KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL • Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Pasal 1). • mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya (Pasal 7 ayat 2 ) • Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. • RTRW Kab/Kota a.l. memuat rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di • kawasan perkotaan PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 21 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- 8. KEBIJAKAN NASIONAL Pasal 22 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruangwilayah kota paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruangwilayah kota paling sedikit lO% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memilikitotal luas lebih besar dari 3O% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetapdipertahankan keberadaannya
- 9. 80,17 80,54 84,96 81,78 87,03 84,74 86,56 87,21 87,36 51,82 52,19 53,10 50,20 53,20 72,77 52,62 53,53 52,82 59,01 59,01 58,55 58,42 60,31 61,03 62,00 59,54 60,72 68,94 81,04 63,20 63,42 68,23 65,73 66,46 71,67 66,55 70,27 71,45 69,22 69,48 69,74 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru menggambarkan kondisi ekosistem (State) yang dipicu oleh Drivers dan Pressures, sehingga perlu dikembangkan suatu Indeks yang mampu menggambarkan Respon dari Pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
- 10. TARGET IKLH DALAM RPJMN 2020-2024
- 11. LANDASAN HUKUM PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAAN RI NOMOR 27 TAHUN 2021TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
- 12. Kebijakan Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Meningkatkan IKLH 1. Meningkatnya Kualitas Udara 2. Meningkatnya Kualitas Air 3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan 4. Meningkatnya Ekosistem Gambut 5. Meningkatnya Kualitas Air Laut Sinergi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan untuk Pegambilan Keputusan dan Edukasi Masyarakat INTERVENSI melalui Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan
- 14. TAHAPAN UPAYA PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN 1. Pendataan Data Tutupan Lahan Kebijakan/Peraturan Daerah Stakeholder/lembaga terkait 2. Analisis Kelengkapan jenis data tutupan Perubahan tutupan Implementasi kebijakan/peraturan daerah 3. Penetapan Target Target Peningkatan Tutupan Lahan (Hektar) 4. Penyusunan Strategi Mempertahankan Tutupan Lahan Meningkatkan Tutupan Lahan
- 15. STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 16. STRATEGI PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN Pemantauan Tutupan Lahan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan tutupan lahan pencegahan kerusakan lahan penanggulangan kerusakan lahan pemulihan kerusakan lahan pembangunan ruang terbuka hijau pembangunan atau perlindungan kawasan lindung pembentukan atau penguatan lembaga pengelola tutupan lahan
- 17. PENDATAAN Data Tutupan Lahan yang Digunakan pada tahun 2020 • Jenis Data • Sumber Data Data Tutupan Lahan RTRW : Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Ruang Terbuka Hijau RPJMD : Target IKLH, Target Penambahan Luas RTH Pengendalian Kerusakan Lahan (akibat kegiatan pertambangan) Kebijakan/ Peraturan Daerah OPD dan Perannya Swasta dan Perannya Masyarakat dan Perannya Stakeholder PENDATAAN
- 18. ANALISIS KELENGKAPAN JENIS TUTUPAN • Tutupan Hutan : Apakah sudah masuk ke dlm 7 kelas tutupan hutan? • Tutupan Non Hutan PERUBAHAN TUTUPAN • Dari Belukar Menjadi Hutan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Lahan
- 19. ANALISIS PERUBAHAN LAHAN : PRESSURE
- 20. PENETAPAN TARGET BASELINE POTENSI PENETAPAN Tutupan Tahun 2019 - RTH : a ha - Hutan : b ha IKTL = 23,4 (cth) Lahan terbuka = z ha Lahan bekas tambang = y ha RTH = c ha Hasil reklamasi lahan bekas tambang = d ha IKTL = 23,4+?
- 21. PENCEGAHAN • Penetapan Kawasan Berfungsi Lindung dalam RTRW • Pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup • Pengurangan Laju Deforestasi PEMULIHAN • Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Pembangunan Kebun Raya • Pembangunan Ruang Terbuka Hijau • Reklamasi lahan bekas tambang KELEMBAGAAN • Pengembangan kemitraaan dengan para pemangku kepentingan • Pembentukan lembaga pengelola • Penguatan lembaga pengelola lahan paska pemulihan • Penguatan koordinasi antar lembaga PENYUSUNAN STRATEGI MEMPERTAHANKAN TUTUPAN VEGETASI MENAMBAH TUTUPAN VEGETASI
- 22. TARGET PENINGKATAN IKTL 2020-2024 • SEBARAN DAN LUAS RHL 2014-2019 • SEBARAN DAN LUAS PERHUTANAN SOSIAL 2017-2019 • PEMBANGUNAN KEBUN RAYA • PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU • DATA REKLAMASI BEKAS TAMBANG
- 23. Thank You DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN -2022-