Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas masalah penyimpangan dalam penyusunan rencana tata ruang di Provinsi Riau; (2) Terdapat perbedaan fungsi kawasan antara rencana tata ruang yang berbeda tingkatan yang menyebabkan izin-izin diberikan tidak sesuai rencana; (3) Banyak kasus korupsi terkait pemberian izin yang tidak sesuai aturan.
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanOswar Mungkasa
tanpa sumber penulis, disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanOswar Mungkasa
tanpa sumber penulis, disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
1. KUD Bina Jaya Langgam, 2. PT Bina Duta Laksana, 3. PT Perawang Sukses Perkasa Industri, 4. PT Ruas Utama Jaya 5.
PT Rimba Lazuardi 6. PT Suntara Gajapati, 7.PT Sumatera Riang Lestari, 8. PT Siak Raya Timber, 9. PT Bukit Raya Pelalawan, 10. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia
Disampaikan Dalam Perkara Praperadilan Nomor 15/Pid.prap/2016/PN.Pbr
Antara Fery Melalui Kuasa Hukumnya Mayandri Suzarman SH, DKK Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Melawan SP3 Riau sebagai pemohon
Lawan
Kepala Kepolisian Daerah Riau sebagai Termohon
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
Disampaikan Pada : Wokshop Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak serta hubungannya dengan kebakaran di hutan rawa gambut. Dilaksanakan Oleh: Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Siak Sri Indrapura, 30 November 2015
KNPI Riau, Pekanbaru 29 September 2015
Evaluasi Seluruh Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Bergambut, Tetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Tetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut, Cabut Izin Pemanfaatan Ruang pada kesatuan hidrologis gambut yang tidak mampu menjaga fungsi ekosistem gambut
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
Izin HTI yang harus diaudit: CV. ALAM LESTARI, PT. ARARA ABADI, PT. ARSI NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. ARTELINDO WIRATAMA, PT. BALAI KAYANG MANDIRI, PT. BINA DAYA BENTALA, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. BINA DUTA LAKSANA, PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH, PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM, PT. BUKIT RAYA PELALAWAN, PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA, PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA, PT. EKA WANA LESTARI DHARMA, PT. INHIL HUTANI PRATAMA, PT. KUARTET PUTRA MELAYU, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MITRA KEMBANG SELARAS, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. MULTI EKA JAYA TIMBER, PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR, PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, PT. PERKASA BARU, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, KUD BINA JAYA LANGGAM, PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. RIAU BINA INSANI, PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA, PT. RIMBA LAZUARDI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. RIMBA PERANAP INDAH, PT. RIMBA ROKAN LESTARI, PT. RIMBA ROKAN PERKASA, PT. ROKAN PERMAI TIMBER, PT. RUAS UTAMA JAYA, PT. SARI HIJAU MUTIARA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang), PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung), PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. SUMATERA RIANG LESTARI, PT. SUMATERA SILVA LESTARI, PT. SUMBER MASWANA LESTARI, PT. SUNTARA GAJA PATI, PT. TRIOMAS FDI, PT. TUAH NEGERI, PT. UNI SERAYA, PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI, PT. RAJA GARUDAMAS SEJATI
Izin Perkebunan yang harus diaudit: PT ALAMSARI LESTARI, PT BUMIREKSA NUSA SEJATI, PT DARMALI JAYA LESTARI, PT ELUAN MAHKOTA, PT GUNTUNG IDAMAN NUSA, PT MESKOM AGRO SARIMAS, PT MULTI GAMBUT INDUSTRI, PT Perkebunan Nusantara V PT SARI LEMBAH SUBUR, PT. GUNUNG MAS RAYA, PT. LANGGAM INTI HIBRINDO, PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, PT. MUSIM MAS, PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA, PT. SAFARI RIAU, PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONS, PT. TEGUH KARSAWANA LESTARI, PT. TRIBAKTI SARI MAS, PT. WANAJINGGA TIMUR, PTPN V (SEI PAGAR), RIAU SAKTI TRANS MANDIRI, PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini sudah menjadi issu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi kalau dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan.
Sampai Saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan perencanaan menyeluruh belum dilakukan bahkan dalam konfrensi pers yang dilakukan wakil gubernur riau yang juga menjabat sebagai ketua pusdalkarhutha (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan) baru baru ini tidak menggambarkan perencanaan yang utuh dalam penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Konflik lahan antara masyarakat dan PT Arara Abadi, Terjadi Pelanggaran Ham Berat yang dilakukan oleh kepolisian pada proses penggusuran dengan meninggalnya satu orang anak berusia 2,5 tahun, 80 orang petani dimasukkan ke penjara dengan tuduhan menduduki kawasan hutan secara tidak syah.
1. Tata RuangdanKorupsi Raflis Transparency International Indonesia www.ti.or.id Makalahdapatdidownloaddi: http://raflis.wordpress.com/2011/09/11/penataan-ruang-dan-korupsi-studi-kasus-provinsi-riau Presentasidapatdidownloaddi: http://www.slideshare.net/raflis DisampaikanPada: International Seminar On Geospatial and Human Dimension on Sustainable Resource Management Sesi 2: Spatial Planning Tema: ”DimensiPolitikdalamRencana Tata Ruangdi Tingkat Nasionaldan Local” Sub-Themes: Tata RuangdanKorupsi IPB International Convention Center (IICC) Botani Square, JlPajajaran, Bogor 16144 12- 13 September 2011
2. Pendahuluan Provinsi Riau terletakdibagiantimursumateradenganluasdaratan 9,4 juta ha, 40% diantaranyamerupakandataranrendah yang bergambutdansebagiandiantaranyadipengaruhipasangsurut. ArahanspasialpenggunaanlahansudahdiaturolehPerda No 10 tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (RTRWP) danKepmenNo 173 tahun 1986 tentang Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK). Terdapatperbedaanfungsiantara TGHK dan RTRWP yang sampaisaatini(Agustus 2011) belumdiselesaikan. (TGHK menetapkan 97,8% dariluaswilayahprovinsisebagaikawasanhutansedangkanRTRWP menetapkan 54%) Izinpemanfaatanruangtetapdiberikanpadakawasan yang belummempunyaikepastianfungsi. (Pelanggaranterhadap TGHK maupun RTRWP) SangsiPidanaterhadappemberiizindalam UU No 26 Tahun 2007 tentangpenataanruangmerupakan momentum positifdalammemperbaikipengelolaansumberdayaalam AdaupayaperlawanansecarakonstitusibaikolehpemerintahdaerahmaupundepartemenKehutanansebagaiupayauntukmelindungiperizinan yang tidaksesuaidenganketentuandimasalalu.
3. PenyimpanganPeyusunanRencana Tata Ruang Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsiriautelahdilakukansemenjaktahun 2000, sampaisaatini (Agustus 2011) Draft RTRWP belumbisaditetapkan, (initerjadikarenabanyaknyakepentingan yang melatarbelakangipenyusunan RTRWP tersebut, sampaisaatinimasihdalamkajiantimterpadudepartemenkehutanan) SecarahukumsaatiniProvinsi Riau terdapat 4 zonasikawasan yang mengaturaspektataruangdiantaranya: Rencana Tata RuangNasional (RTRWN) PP 26 Tahun 2008 Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK) Kepmen 173 tahun 1986 Rencana Tata RuangProvinsi (RTRWP) Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata RuangKabupaten (RTRWK) PerdaKabupaten Arahanspasialkeempataturantersebutberbedasatusama lain (mempunyaigap yang cukupbesar yang mengaturfungsiruang yang berbedapadalokasi yang sama)
5. MasalahdalamPenyusunanRencana Tata Ruang Besarnya gap antaratingkatanrencanatataruangdisebabkanoleh multi interpretasidari stakeholders penataanruangterhadapregulasipenataanruang(Nasional, Provinsi, Kabupaten) Tidakadalembaga yang cukupkredibeldalammenertibkanpelanggaranataumelakukanharmonisasiantarasatuaturandenganaturan yang lainnya. (BPRN, BKPRD ?????) Pembiaranterhadappenyimpanganprosespenyusunantataruangterhadapketentuanperundangan(PP No 47 tahun 1997 dan PP No 26 Tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional) Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsi yang barudilaksanakandenganmelakukanpemutihanpelanggaranizinpemanfaatanruang. (baikolehpemerintahkabupaten, provinsimaupundepartemenkehutanan) MengabaikanPP No 10 tahun 2000 tentangtingkatketelitianpetadalampenataanruang. (denganalasan data tidaktersedia)
6. PenyusunanRencana Tata Ruang:Penyimpangandi Tingkat DepartemenSektoral(DepartemenKehutanan) Penyimpangan: Keluarnya PP 10 tahun 2010 tentangPersetujuanSubstansiPerubahanFungsikawasanHutanterhadapRTRWP(dikeluarkansetelah UU 26 tahun 2007 atau 11 tahunsetelah UU 41 tahun 1999 dikeluarkan) Fakta: ProsesPengukuhanKawasanHutanBelumtuntasdilaksanakan. Tidakdilaksanakannyainventarisasikawasanhutanditingkatwilayahdan unit pengelolaansebagaidasardaripenunjukankawasanhutandanpenyusunanneracasumberdayahutan. Tidakdilaksanakannyaprosespengukuhankawasanhutanseperti: Penunjukankawasanhutan, penataanbataskawasanhutan, penetapankawasanhutandanpenetapanfungsikawasanhutan, tetapidibentuk Tim terpaduuntukmengkajiperubahanfungsikawasanhutan. Terjadiprosesperubahanfungsikawasanhutan yang tidaksesuaidenganaturan, sehinggamemunculkanistilah TGHK dan TGHK update, Perubahanfungsikawasanhutansecaraparsialtidakpernahdipublikasikandandilaksanakanuntukmelegalkanperizinan yang tidaksesuaidengan TGHK. Logika: “Mungkinkahperubahanfungsikawasanhutandilakukansebelumfungsikawasanhutantersebutditetapkan ??...”
7. PenyusunanRencana Tata RuangPenyimpangandi Tingkat ProvinsidanKabupaten RencanaTata RuangsebelumnyadanRencana Tata RuangNasionaltidakdijadikanacuan, Draft RTRWP disusundengan data yang tidaklengkapdanmengabaikanpedomanPenyusunan RTRWP dan PP Tingkat KetelitianPetadalamPenataanRuang, MengikutiKeinginan investor denganmemutihkanpelanggaranperizinan, BelumMempunyaiKajianLingkunganHidupStrategis. MinimnyaPeran Serta MasyarakatdalamProsesPenyusunan RTRWP.
12. Aktor yang terlibat DinasKehutananKabupatenmengabaikan RTRWK dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis. Bupatimengabaikan RTRWK dalammemberikanRekomendasi DinasKehutananProvinsimengabaikan RTRWP dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis Gubernurmengabaikan RTRWP dalammemberikanrekomendasi KomisiAmdaldankonsultanpenyusunamdalmengabaikan RTRWK, RTRWP dan TGHK dalampenyusunanamdal BadanPlanologiKehutananmengabaikan TGHK dalammemberikanpersetujuanlokasi MentriKehutananMengabaikan TGHK dalampenerbitanizin. Perusahaanmengabaikan criteria kawasandalammenyusundelineasimakrodanmikro(Kriteriakawasandalamdelineasimakrodanmikrosamadengan criteria dalam PP 26 tahun 2008)
13. Beberapatemuanpenyimpanganperizinan Penerbitan 79 IzinUsaha PemanfaatanHasilHutanKayu (IUPHHK) HutanAlam/ Tanamandiluarperuntukannyamenurut Tata GunaHutanKesepakatanProvinsi Riau, dengan total luaskawasan yang dilanggarmencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010) PemberianIzin Usaha PemanfaatanHasilHutanKayupadaHutanTanaman (IUPHHK-HT) tidaksesuaiketentuan(BPK 2008), Hal tersebutterjadikarena: MenteriKehutanandalammemberikan IUPHHK-HT tidakberdasarkanhasilpenelitian yang memadaidantidakmenaatiketentuan yang ada KepalaDinasKehutananProvinsi Riau memberikan RKT land clearing yang tidaksesuaiketentuan MantanBupatipelalawandanmantankepaladinaskehutananprovinsiriausudahdivonisbersalahdalammemberikanperizinantidaksesuaiketentuan Beberapabupatiberstatussebagaitersangkadangubernurmasihberstatussaksidalamkasuskorupsipemberianizin yang tidaksesuaidenganketentuan
14. TindakPidanaPenataanRuang(Setelah UU 26 Tahun2007) Dengandisyahkannya UU No 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 yang disertaidengansangsipidanabagipemberiizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruangtetaptidakmerubahprilakupemberianizin Pasal37 ayat (7)Setiappejabatpemerintah yang berwenangmenerbitkanizinpemanfaatanruangdilarangmenerbitkanizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruang. Pasal 73 ayat (1)Setiappejabatpemerintah yang berwenang yang menerbitkanizintidaksesuaidenganrencanatataruangsebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (7), dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Pasal 73 Ayat (2)Selainsanksipidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) pelakudapatdikenaipidanatambahanberupapemberhentiansecaratidakdenganhormatdarijabatannya.
15. StudiKasusIzinPT RAPP SektorPulau Padang RekomendasiBupatibengkalistidakmempertimbangkanrencanatataruangwilayahkabupatenbengkalis PertimbangantehnisdariDinaskehutananprovinsiriaudanRekomendasiGubernur Riau tidakmempertimbangkanRencana Tata RuangProvinsi Riau tetapimasihmempertimbangkanTGHK, BadanplanologikehutanandanMentrikehutanantidakmempertimbangkan TGHK sertamengabaikan saran kepaladinaskegutanandangubernurriau. Studiamdal yang dibuatperusahaantidakmenjelaskanbahwapadakawasantersebutmerupakankawasanbergambutdengankedalamanlebihdari 3 meter danharusdilindungimenurutaturanperundangan, sertatidakdijelaskantentangdampakpenurunanpermukaantanah yang berpotensimenenggelamkanpulautersebut. MentrikehutananmengeluarkanizindenganmengabaikanRencana Tata RuangNasional, TGHK, dankelayakanlingkungan. Tidakadapertimbanganpemberianizinterhadap UU 27 tahun 2007 tentangtataruangkawasanpesisirdanpulaukecilsebagaiekosistem yang rentanterhadapdampaklingkungan.
17. PenyimpangandalamPenertibanPolaRuang Sampaisaatinihampirtidakditemukanizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangditertibkan/ dicabut. 592.004.ha Izinkehutanan, 363.329.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidengan RTRWP 672.118 ha izinkehutanan, 233.397.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidenganTGHK Terjadiadalahupayapemutihanpelanggarantersebutdalamrevisi RTRWP yang baru
18. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti PT Riau Multi Investama, PT Budi indahMulia Coal, dan PT AraraAbadidikawasanhutantidaksesuaidenganketentuanberpotensikerusakanhutandankhususuntuk PT AA terdapatpotensitidakdibayarnya IHH (PSDH) senilai Rp924.146.900,00 dan DR senilai Rp1 .940.315.000,00(BPK 2008) PT SawitRokanSemestamembukakawasanhutanuntukjalanperkebunanmelanggarketentuan yang merugikannegarasebesar Rp139.059.360,00 dan USD4 .213,92. (BPK 2008) PT SinarIntiSawittidaksesuaidenganketentuanmengakibatkanpenggunaankawasan HP dan HPT menimbulkanpotensihilangnyakawasanhutan yang merugikannegaradarinilaitegakankayusebesarRp l4.673.356.100,00 daniurankehutanan yang tidakterpungutyaitu PSDH sebesarRp I.467.335.610,00 dan DR sebesar US$ 5 86.934,24. (BPK 2008)
19. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti PT PadasaEnamUtamatidaksesuaiketentuanmengakibatkankawasan HPT Batu Gajah seluas +4.184,59 Ha digunakantanpaizin yang sah. (BPK 2008) PT Meskom Agro Sarimastidaksesuaidenganketentuan, penggunaankawasan HPK dan HPT seluas +6.659,05 Ha, merugikannegaraberupanilaitegakankayusebesar Rp32.403.5 I 5.013,48 dan USD 477.014,33. (BPK 2008) PT Citra Tambang Riau (PT CTR) belummemilikiizinpinjampakaidariMenteriKehutanan, kerugiannegaradarinilaipotensitegakankayu SebesarRp97.467.000,00 , berupa PSDH dan DR masing-masing Rp9.746.700,00 dan USD1.743,00, (BPK 2008)
20. UpayaHukum yang gagal KasuskorupsiPerizinanolehmantanbupatipelalawan yang sudahdivonisbersalaholehpengadilan TIPIKOR tidakdilanjutkandenganupayapenertibanizinkarenajugamelanggartata. Departemenkehutananjustrumensyahkanizin yang dikeluarkanBupatidengandengansuratkeputusanmentri Upayahukumyang dilakukanterhadap 14 perusahaan yang memilikicacatperizinanolehPoldariaupadatahun 2008 diakhiridenganSP3. Saksiahlidaridepartemenkehutananmengatakanbahwaizintersebut legal secarahukum
21. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(MekanismeSertifikasi PHPL danSVLK) Kriteriadanindikatorpenilaian SVLK dan PHPL mengabaikanpelanggarantataruang, jikaditemukanmaka unit manajementetap lulus sertifikasikarenatidaktermasukkedalamindikatorkunci. Dari 4 IUPHHK-HT yang lulus sertifikasi SVLK dan PHPL diprovinsiriaudiantaranya: 1)PT PerawangSukses Perkasa Industry, 2)PT Satria Perkasa Agung, 3)PT Bukit BatuHutaniAlam, 4) PT SakatoPratamaMakmur. KeempatIzin IUPHHK-HT inimelanggar RTRWN, TGHK dan RTRWP.
22. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(REDD+ danPenundaanPemberianIzinBaru) Peta RTRWN tidakdijadikansebagaisebagaisumberpeta Moratorium , (melindungiizin yang harusdibatalkansesuaidenganamanat UU No 26 tahun2007) Tidakadapenjelasan yang memadaitentang formula yang digunakandalammenghasilkanPeta Moratorium
25. PerlawananSecaraKonstitusiterhadap UU PenataanRuang. (PemutihanPelanggaranterhadapTGHK) PermenhutNomor : P. 53/Menhut-II/2008 danNomor : P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara PelepasanKawasanHutanProduksi yang DapatDikonversi yang melegalkanpelanggaran IUPHHK-HT yang sudahterlanjurdiberikanpadakawasanhutanproduksikonversi (HPK) PermenhutNomor : P. 34/Menhut-II/2010 yang membolehkanperubahanfungsikawasanhutandarihutanproduksiterbatas (HPT) menjadihutanproduksi (HP) danatauhutanproduksikonversi(HPK).
26. PotensiKorupsidalamPenataanRuang Menciptakanketidakpastianterhadapzonasikawasanhutandenganmempertentangkan RTRWN, TGHK, RTRWP, RTRWK, sehinggaketikaterjadipelanggarantidakbisaditindaksecarahukum Mengeluarkanizinyang tidaksesuaidenganrencanatataruang. Melakukanpemutihanpelanggaranperizinanterhadap TGHK, RTRWP dan RTRWK melaluirevisi RTRWP maupun RTRWK, Melegalkanizin yang melanggartataruangmelaluimekanismesertifikasi SVLK dan PHPL (SistemVerifikasiLegalitasKayudanPengelolaanHutanProduksi Lestari) MelindungiIzinyang tidaksesuaidenganrencanatataruangdalamPeta Moratorium yang ditetapkandengan SK Mentrikehutanan No 323/Menhut-II/2011
27. TahapanPenyusunan Tata Ruang.(KorupsidalamPembuatanAturan) Pemutihanpelanggaranperizinandalamrencanatataruangsebelumnyadan Tata GunaKawasanHutan (TGHK) dalam draft RTRWP yang baru Menciptakanketidakpastianfungsikawasandenganmembiarkan gap antara RTRWN, TGHK dan RTRWP (pelanggaranyang terjaditidakbisaditertibkan) MembiarkanpenyusunanRencana Tata Ruangdengan data yang tidaklengkap, (dijadikanalasanuntukmembiarkanterjadinyapelanggarandikemudianhari) Pembentukan Tim TerpaduolehDepartemenKehutananuntukmelindungi/ memutihkanPerizinan yang terlanjursalahdimasalalu.
28. TahapPelaksanaan Tata Ruang(KorupsiPerizinan) Pemberianizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangmaupun TGHK PemberianPertimbangantehnisIzinpemabfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP maupun TGHK PemberianRekomendasiatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK PemberianizinlingkungandanstudiAmdalatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK
29. TahapPenertiban Tata Ruang(KorupsiPenegakanHukum) Tidakmelakukanupayahukumatauupayahukumyang lemahuntukmenertibkanpelanggarantataruang PemutihanpelanggarandalamPenyusunan RTRWP yang baru Melegalkanpelanggaranmelaluisertifikasi SVLK danPHPL Melindungiizin yang melanggartataruangdalam Moratorium perizinan
30. Penutup Kepatuhanterhadapperaturanhukumdapattimbuldaribeberapasebab: Pertama, rasa takutterhadapancamansanksidanpaksaan, sepertipencabutanizin, hukumankurungan, denda, dansebagainya (hard enforcement). Dibutuhkankonsistensiaparatpenegakhukum Kedua, kepatuhan yang dilakukanataskeinginanmasyarakatitusendiri (soft enforcement), dibutuhkanperansertamasyarakatdalamsetiapprosespenataanruang. Setiappenyimpangan yang terjadidalamprosespenataanruang, "patutdidugaterdapatunsurkolusi, korupsidannepotisme.”