Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017

1. INOVASI KEBIJAKAN REFORMASI TENURIAL
MELALUI PENATAAN PENGUSAHAAN
HUTAN TANAMAN
Fores
t
Dr. I.B. Putera Parthama, PhD
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jakarta, 27 Oktober 2017
Konferensi Tenurial 2017 Mewujudkan Hak-Hak Rakyat :
Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia

2. Perladangan
HKRTRW APL
Hutan Adat
PertambanganPertambangan
KAWASAN HP
Perkebunan
HL
ILUSTRASI PROFIL KONFLIK

3. AKTOR KELOMPOK MASYARAKAT :
a.Perkembangan jumlah KK;
b.Privatisasi aset oleh adat;
c.Land rent seeking pada proses ganti rugi
lahan (terutama yang mengandung tambang)
AKTOR SWASTA :
a.Kurangnya perlindungan hutan oleh
pemegang ijin;
b.Pemindahtanganan ijin tanpa melalui KLHK;
c.Ijin Pemanfaatan hutan yang tidak sesuai
(progres operasional tidak sesuai rencana)
JENIS DAN AKTOR KONFLIK TENURIAL
KAWASAN HUTAN

4. KONFLIK PADA AREAL KONSESI (IUPHHK-
HTI)
289 UNIT IUPHHK-HTI
seluas 11.031.008 Ha
(September 2017)
 Existing tanaman ± 4
juta Ha (36%)
 Indikasi 64 % areal
Belum Tertanam
termasuk areal Konflik.
Data hasil :Data hasil :
1.1.PengecekanPengecekan
Lapangan;Lapangan;
2.2.LaporanLaporan
Masyarakat;Masyarakat;
3.3.Laporan IUPHHK.Laporan IUPHHK.
PERLU DILAKUKANPERLU DILAKUKAN
PEMETAAN POTENSIPEMETAAN POTENSI
DAN RESOLUSIDAN RESOLUSI
KONFLIKKONFLIK

5. PELUANG
• Konflik tidak boleh dihindari  harus diselesaikan
• Ada berbagai tingkatan dalam menyelesaikan sebagai opsi  keterbukaan untuk
berunding sebagai modal
• Ada beberapa opsi yang ditawarkan sesuai perundangan dan kesepakatan yang dibangun
oleh semua pihak
• Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, tergantung bagaimana menyikapinya
PELUANG DAN TANTANGAN
PENYELESAIAN KONFLIK
TANTANGAN
• Inkonsistensi para pihak yang terlibat
• Kontinyuitas fasilitasi tdk terdesign
• Masuknya informasi yang tidak terkelola dengan baik
• Ada pihak yang mempunyai motif tertentu
• Pengawalan /pendampingan pasca terbangunnya kesepakatan

6. HAL POKOK PENANGANAN KONFLIK

7. Selama ini porsi Aspek Sosial masih
kurang, kegiatan yang dilakukan
sebatas CSR dan sejenisnya, sehingga
sering terjadi konflik
Selama ini porsi Aspek Sosial masih
kurang, kegiatan yang dilakukan
sebatas CSR dan sejenisnya, sehingga
sering terjadi konflik
1. PerMenLHK
No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK
pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan
atau pada Hutan Hak
2. PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-
Setjen/2016 tentang Penanganan
Konflik tenurial Kawasan hutan
3. PermenLHK Nomor P.83/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial
PENGELOLAAN KONFLIKPENGELOLAAN KONFLIK
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KONFLIK

8. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KONFLIK
Skema Kemitraan dan Kerjasama serta Skenario penegakan hukum

9. SKEMA PENANGANAN KONFLIK DI TINGKAT TAPAK
SKEMA KEMITRAAN DAN KERJASAMA
Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan
a.Sasarannya : “Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan
jasa secara lestari berbasis desa pada Tahun 2019 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) unit” 
PerMenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU KLHK
b.Realisasi sampai September 2017 : 110 KPHP telah berlembaga dan 84 KPHP memiliki RPHJP
disahkan
c.Pembagian blok KPHP : i) Blok Perlindungan, ii) Blok Pemanfaatan (pemanfaatan kayu, HHBK,
kawasan dan jasling), iii) Blok Pemberdayaan Masyarakat, dan iv) Blok Khusus (KHDTK dll).
Diakomodasikan pemberian akses melalui kemitraan dan kerjasama pemanfaatan hutan
a.PermenLHK No. P.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
b.PermenLHK No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan Dan
Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan PangaN
c.PermenLHK No.P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan
Hutan Pada KPH

10. PERMENLHK NO.PERMENLHK NO. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANGTENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN DANKERJASAMA PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGANPEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
 USAHA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN TERRNAK (TEBU, PADI, JAGUNG, SAPI)
 PELAKU KERJASAMA : PEMEGANG IUPHHK-HA/HTI, KPH, PERUM PERHUTANI DENGAN BUMN, BUMD, BUMS DAN KOPERASI
 AREAL : AREAL IZIN PEMANFAATAN, AREAL KERJA PERUM PERHUTANI, WILTU KPH (MAKS 20.000 Ha)
 JANGKA WAKTU : PALING LAMA 10 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN HASIL EVALUASI
 PENANDATANGAN : PIMPINAN PENGELOLA/PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN DENGAN PIMPINAN MITRA
PERMENLHKPERMENLHK P.8P.833/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIALTENTANG PERHUTANAN SOSIAL
 RUANG LINGKUP : HUTAN DESA, HUTAN KEMASYARAKATAN, HTR, KEMITRAAN KEHUTANAN, HUTAN ADAT
 PENGELOLA HUTAN ATAU PEMEGANG IZIN WAJIB MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI KEMITRAAN
KEHUTANAN
 LUAS AREAL KEMITRAAN 2 HA/KK DI AREAL KERJA PENGELOLA HUTAN DAN 5 HA/KK DI AREAL KERJA PEMEGANG IZIN
 KETENTUAN AREAL KERJASAMA : AREAL KONFLIK/BERPOTENSI KONFLIK, AREAL POTENSI/SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT
SETEMPAT, AREAL TANAMAN KEHIDUPAN HTI, ZONA PEMANFAATAN, ZONA TRADISIONAL DAN ZONA REHABILITASI PADA TN ATAU
BLOK PEMANFAATAN PADA TWA DAN TAHURA, AREAL TERDEGRASI DI KK
 PENANDATANGAN : PENGELOLA HUTAN/PEMEGANG IZIN DENGAN PIHAK YANG BERMITRAPERMENLHK NO.P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 TTG KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPHPERMENLHK NO.P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 TTG KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH
 PELAKU KERJASAMA : KPH DENGAN PERORANGAN, KELOMPOK MASYARAKAT SETEMPAT, BUM DESA, KOPERASI SETEMPAT, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSIPELAKU KERJASAMA : KPH DENGAN PERORANGAN, KELOMPOK MASYARAKAT SETEMPAT, BUM DESA, KOPERASI SETEMPAT, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSI
 JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU
1.1. PEMANFAATAN KAWASAN/JASLING/HHBK DAN PEMUNGUTAN HHK/HHBK PALING LAMAPEMANFAATAN KAWASAN/JASLING/HHBK DAN PEMUNGUTAN HHK/HHBK PALING LAMA 10 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN HASIL10 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN HASIL
EVALUASIEVALUASI
2.2. PEMANFAATAN HHK PALING LAMA 2PEMANFAATAN HHK PALING LAMA 20 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN HASIL EVALUASI0 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN HASIL EVALUASI
 PENANDATANGAN :PENANDATANGAN :
1.1. BUM DESA, KOPERASI SETEMPATBUM DESA, KOPERASI SETEMPAT  KADISHUT PROV DAN MITRAKADISHUT PROV DAN MITRA
2.2. UMKM, BUMDUMKM, BUMD  GUBERNUR DAN MITRAGUBERNUR DAN MITRA
3.3. BUMN, BUMSIBUMN, BUMSI  DIRJEN (SESUAI KEWENANGANNYA) A.N. MENTERI DENGAN MITRADIRJEN (SESUAI KEWENANGANNYA) A.N. MENTERI DENGAN MITRA

11. MENGUBAH KONFLIK MENJADI KEMITRAAN
YANG SEJAJAR
MUSYAWARAH
USAHA MASYARAKAT
KOMPROMI
1
3
2
Aspek AksesAspek Akses
Mempermudah akses masyarakat
mengelola hutan (jenis, komposisi
tanaman, prosedur perijinan)
Aspek PemberdayaanAspek Pemberdayaan
Sosialisasi, peningkatan
kapabilitas, pendampingan,
pengembangan AUK (komoditi
lokal hulu – hilir)
Aspek KelembagaanAspek Kelembagaan
a.Mediasi konflik
b.Sinkronisasi kebijakan
c.Penegakan hukum

12. TATA RUANG IUPHHK-HTI
PerMenLHK Nomor P. 12/Menlhk-II/2015 jo.
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

13. TATA HUTAN
Pemetaan Potensi Konflik Dilaksanakan
Paralel/Terpisah
STRATEGI PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI
KONFLIK IUPHHK-HTI
DI TINGKAT TAPAK
Tujuan : Untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan
upaya-upaya penyelesaiannya secara sistematis, terukur agar
memberikan hasil yang efektif dan optimal di setiap pemegang
IUPHHK dalam hutan produksi

14. PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI
KONFLIK

15. MANFAAT PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI
KONFLIK
1. Tersedianya instrumen pemetaan potensi dan resolusi konflik
(PERDIRJEN P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016  FOKUS DAN LOKUS PADA
IUPHHK )
2. Tersedianya peta potensi konflik
3. Dengan adanya instrumen & peta potensi konflik, maka dapat ditentukan
status sebuah konflik : apakah konflik itu sangat kritis, kritis, terkendali
atau masih dalam tingkat aman.
4. Dengan mengetahui status konflik, maka dapat ditentukan
pendekatan/mekanisme resolusi konflik yang efisien, efektif dan optimal.
5. Terbangunnya hubungan yang harmonis pasca resolusi konflik.
6. Kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan kinerja KPHP.

16. PERDIRJEN P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016PERDIRJEN P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
TENTANG PEDOMAN PEMETAAN DAN RESOLUSI KONFLIK PADATENTANG PEDOMAN PEMETAAN DAN RESOLUSI KONFLIK PADA
PEMEGANG IUPHHK DALAM HUTAN PRODUKSIPEMEGANG IUPHHK DALAM HUTAN PRODUKSI

17. AREAL IUPHHK
AREAL
KONFLIK
TerselesaikanTidak
Terselesaikan
PENYELESAIAN KONFLIK PADA AREAL
IUPHHK
Evaluasi untuk
dipertimbangkan ke
Pengurangan Areal

18. TERIMAKASIH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI