APBN dan APBD

  Lisa Nur Janah
XI IPS 1 - MANSDA
         22
APBN

   Daftar yang memuat rincian
pendapatan dan pengeluaran negara
 untuk waktu tertentu, biasanya 1
              tahun
Fungsi APBN

Fungsi alokasi
     Pendapatan yang paling besar dari
pemerintah berasal dari pajak yang diterima
  dapat dialokasikan ke berbagai sektor
   pembangunan dan untuk sarana umum.

Contoh: jembatan, jalan, tempat ibadah, dll
Fungsi APBN

Fungsi distribusi
Pajak yang ditarik dari masyarakat dan
masuk ke kas negara dan menjadi pendpatan
negara. TIDAK SELALU HARUS
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
DANA SUBSIDI DAN DANA PENSIUN.
Dapat dipindahkan ke salah satu sektor lain.
Fungsi APBN

Fungsi stabilisasi
     APBN sebagai pedoman akan
  mempermudah pencapaian berbagai
    sasaran yang telah ditetapkan.
Sehingga akan menjaga kestabilan arus
  uang dan barang yang berarti dapat
    menghindari deflasi atau inflasi.
Prinsip penyusunan APBN
berdasarkan aspek pendapatan
 Mengintensifkan penerimaan sektor
 anggaran dalam jumlah dan ketetapan
 penyetoran
 Mengintensifkan penagihan dan
 pemungutan piutang negara
 Mengintensifkan tuntutan ganti rugi
 yang diderita oleh negara dan denda
 yang dijanjikan
Prinsip penyusunan APBN
berdasarkan aspek pengeluaran
 Hemat, efisien, dan berdaya funa serta
 sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.

 Terarah dan terkendali sesuai dengan
 anggaran dan program kegiatan

 Mengusahakan semaksimal mungkin membeli
 produk-produk dalam negeri dengan
 memperhatikan kemampuan atau potensi
 yang dimiliki
Asas penyusunan APBN

Kemandirian, pembiayaan negara didasarkan
atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman
luar negeri hanya digunakan sebagai
pelengkap
Penghematan atau peningkatan efisiensi
dan produktivitas
Penajaman prioritas pembangunan, APBN
harus mengutamakan pada pembiayaan yang
lebih bermanfaat
UUD 1945 pasal 23
Ayat 1: anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat ***)
        Ayat 2: rancangan undang-undang anggaran
    pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden
    untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah***)
Ayat 3: apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak
menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang
diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN
tahun lalu ***)
UUD 1945 pasal 23

Ayat 4: hak keuangan negara selanjutnya
diatur dengan undang-undang

Ayat 5: untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan Pemeriksaan Keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Tujuan APBN

Sebagi PEDOMAN PENDAPATAN
DAN PEMBELANJAAN NEGARA
dalam melaksanakan tugas kenegaraan
untuk meningkatkan produksi dan
kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kemakmuran masyarakat.
Sumber pendapatan negara
• Penerimaan dalam negeri        • Hibah
  – Pajak                          Pemberian
    • Pajak dalam negeri         sejumlah dana
    • Pajak perdagangan          secara
      internasional
                                 sukarela tanpa
  – Non pajak                    mengharap
    • Sumber saya alam (migas)   imbalan
    • Bagian laba BUMN
    • Penerimaan bukan pajak
      lainnya
Pengeluaran negara
• Rutin                  • Pembangunan
Ct: Belanja pegawai        Pengeluaran negara
    Belanja barang       untuk pembangunan
    Pembayaran bunga     fisik maupun non fisik
    utang
    Subsidi (BBM – non
    BBM)
APBD

   Daftar pernyataan terperinci
tentang penerimaan dan pengeluaran
    daerah dalam jangka waktu
 terrentu, biasanya 1 tahun setelah
           sisetujui DPRD
Fungsi APBD

Fungsi alokasi
Mengalokasikan penerimaan daerah untuk
membiayai berbagai pengeluaran yang
dilakukan pemerintah daerah
                         Fungsi distribusi
         Mendistribusikan subsidi yang akan
              diberikan pemerintah daerah
Fungsi APBD

Fungsi stabilitas
Menstabilkan perekonomian daerah, sehingga
timbul rasa aman dan stabilitas ekonomi yang
mantap.

                           Fungsi pengawasan
 Mengawasi pihak-pihak terkait lebih berhati-
      hati dan bekerja keras agar target yang
dicantumkan dalam APBD tercapai dengan baik
Tujuan APBD

  Sebagai pedoman bagi pemerintah
 daerah dalam menjalankan berbagai
fungsi yang diembannya. Dengan APBD
arah pembangunan daerah dapat lebih
  fokus pada bidang yang ditetapkan
              pada APBD
Cara penyusunan APBD
Tiap departemen, lembaga/badan, dan semua organisasi yang dibiayai
oleh keuangan daerah MENGAJUKAN USUL ATAU RENCANA
PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA DAERAH

               Dibahas oleh kelompok kerja


        Setuju                              Tidak setuju

Pemerintah daerah                   Pemerintah daerah
mengajukan RAPBD                menggunakan APBD tahun lalu


 RAPBD  APBD
Sumber pendapatan daerah
• Pendapatan asli            • Dana perimbangan
  daerah (PAD)                 – Penerimaan bagi hasil
  –   Pajak daerah               pajak
  –   Retribusi daerah         – Penerimaan bagi hasil
  –   Laba dari BUMN             SDA
  –   Pendapatan lain-lain     – Dana alokasi umum
                               – Dana alokasi khusus
Sumber pendapatan daerah
• Pinjaman daerah          • Penerimaan lain-lain
  – Pinjaman luar negeri     – Dari pemerintah
  – Pinjaman dalam           – Dari provinsi
    negeri                   – Dari kabupaten/
  – Obligasi daerah            kota/daerah lain
                             – Dana darurat
                             – dll
Sumber pengeluaran daerah
• Pengeluaran rutin       • Pengeluaran
  – Belanja pegawai         pembangunan
  – Belanja barang          – Sektor industri
  – Belanja operasional     – Sektor perdagangan
    dan pemeliharaan        – Sektor pertanian dan
  – Belanja perjalanan        kehutanan
    dinas                   – Sektor tenaga kerja
  – Pembayaran pokok        – Sektor pertambangan
    pinjaman dan bunga        dan energi
                            – Sektor hukum
                            – dll
Penerimaan Rutin

Dana yang diterima pemerintah baik
 negara maupun daerah yang masuk
ke dalam APBN/APBD secara terus
        menerus dan pasti
Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari penerimaan
APBN dan dialokasikan kepada daerah
 untuk membiayai kebutuhan dalam
 rangka pelaksanaan desentrialisasi
Dana bagi hasil
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
Dana reboisasi
DAK & DAU
• DAK (Dana Alokasi   • DAU(Dana Alokasi
  Khusus)               Umum)
  Dana yang berasal     Dana yang berasal dari
dari APBN yang        APBN yang dialokasikan
dialokasikan kepada   dengan tujuan untuk
daerah untuk          pemerataan kemampuan
membantu membiayai    keuangan antardaerah
kebutuhan tertentu    untuk membiayai
                      kebutuhan pengeluaran
                      dalam rangka pelaksanaan
                      desentrialisasi
Apbn dan apbd

Apbn dan apbd

  • 1.
    APBN dan APBD Lisa Nur Janah XI IPS 1 - MANSDA 22
  • 2.
    APBN Daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun
  • 3.
    Fungsi APBN Fungsi alokasi Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan dan untuk sarana umum. Contoh: jembatan, jalan, tempat ibadah, dll
  • 4.
    Fungsi APBN Fungsi distribusi Pajakyang ditarik dari masyarakat dan masuk ke kas negara dan menjadi pendpatan negara. TIDAK SELALU HARUS DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK DANA SUBSIDI DAN DANA PENSIUN. Dapat dipindahkan ke salah satu sektor lain.
  • 5.
    Fungsi APBN Fungsi stabilisasi APBN sebagai pedoman akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga akan menjaga kestabilan arus uang dan barang yang berarti dapat menghindari deflasi atau inflasi.
  • 6.
    Prinsip penyusunan APBN berdasarkanaspek pendapatan Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan
  • 7.
    Prinsip penyusunan APBN berdasarkanaspek pengeluaran Hemat, efisien, dan berdaya funa serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan Mengusahakan semaksimal mungkin membeli produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki
  • 8.
    Asas penyusunan APBN Kemandirian,pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Penajaman prioritas pembangunan, APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat
  • 9.
    UUD 1945 pasal23 Ayat 1: anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat ***) Ayat 2: rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah***) Ayat 3: apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu ***)
  • 10.
    UUD 1945 pasal23 Ayat 4: hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang Ayat 5: untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang- undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  • 11.
    Tujuan APBN Sebagi PEDOMANPENDAPATAN DAN PEMBELANJAAN NEGARA dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
  • 12.
    Sumber pendapatan negara •Penerimaan dalam negeri • Hibah – Pajak Pemberian • Pajak dalam negeri sejumlah dana • Pajak perdagangan secara internasional sukarela tanpa – Non pajak mengharap • Sumber saya alam (migas) imbalan • Bagian laba BUMN • Penerimaan bukan pajak lainnya
  • 13.
    Pengeluaran negara • Rutin • Pembangunan Ct: Belanja pegawai Pengeluaran negara Belanja barang untuk pembangunan Pembayaran bunga fisik maupun non fisik utang Subsidi (BBM – non BBM)
  • 14.
    APBD Daftar pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu terrentu, biasanya 1 tahun setelah sisetujui DPRD
  • 15.
    Fungsi APBD Fungsi alokasi Mengalokasikanpenerimaan daerah untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah Fungsi distribusi Mendistribusikan subsidi yang akan diberikan pemerintah daerah
  • 16.
    Fungsi APBD Fungsi stabilitas Menstabilkanperekonomian daerah, sehingga timbul rasa aman dan stabilitas ekonomi yang mantap. Fungsi pengawasan Mengawasi pihak-pihak terkait lebih berhati- hati dan bekerja keras agar target yang dicantumkan dalam APBD tercapai dengan baik
  • 17.
    Tujuan APBD Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai fungsi yang diembannya. Dengan APBD arah pembangunan daerah dapat lebih fokus pada bidang yang ditetapkan pada APBD
  • 18.
    Cara penyusunan APBD Tiapdepartemen, lembaga/badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan daerah MENGAJUKAN USUL ATAU RENCANA PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA DAERAH Dibahas oleh kelompok kerja Setuju Tidak setuju Pemerintah daerah Pemerintah daerah mengajukan RAPBD menggunakan APBD tahun lalu RAPBD  APBD
  • 19.
    Sumber pendapatan daerah •Pendapatan asli • Dana perimbangan daerah (PAD) – Penerimaan bagi hasil – Pajak daerah pajak – Retribusi daerah – Penerimaan bagi hasil – Laba dari BUMN SDA – Pendapatan lain-lain – Dana alokasi umum – Dana alokasi khusus
  • 20.
    Sumber pendapatan daerah •Pinjaman daerah • Penerimaan lain-lain – Pinjaman luar negeri – Dari pemerintah – Pinjaman dalam – Dari provinsi negeri – Dari kabupaten/ – Obligasi daerah kota/daerah lain – Dana darurat – dll
  • 21.
    Sumber pengeluaran daerah •Pengeluaran rutin • Pengeluaran – Belanja pegawai pembangunan – Belanja barang – Sektor industri – Belanja operasional – Sektor perdagangan dan pemeliharaan – Sektor pertanian dan – Belanja perjalanan kehutanan dinas – Sektor tenaga kerja – Pembayaran pokok – Sektor pertambangan pinjaman dan bunga dan energi – Sektor hukum – dll
  • 22.
    Penerimaan Rutin Dana yangditerima pemerintah baik negara maupun daerah yang masuk ke dalam APBN/APBD secara terus menerus dan pasti
  • 23.
    Dana Perimbangan Dana yangbersumber dari penerimaan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentrialisasi Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana reboisasi
  • 24.
    DAK & DAU •DAK (Dana Alokasi • DAU(Dana Alokasi Khusus) Umum) Dana yang berasal Dana yang berasal dari dari APBN yang APBN yang dialokasikan dialokasikan kepada dengan tujuan untuk daerah untuk pemerataan kemampuan membantu membiayai keuangan antardaerah kebutuhan tertentu untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentrialisasi