2. Serangan terhadap
Gedung World Trade
Center dan
Pentagon, 11
September 2001,
Persoalan terorisme
merebak menjadi isu
utama
INTERNASIONAL
Resolusi Dewan
Keamanan PBB
Nomor S/Res/1368
dan
S/Res/1373, upaya
memerangi terorisme
internasional perlu
melibatkan PBB
PERHATIAN
TERHADAP
TERORISME
3. Ada beberapa Konvensi
Internasional tentang
pencegahan dan
penindakan terhadap
terorisme Internasional
Indonesia baru
meratifikasi 3 Konvensi
berdasarkan UU No 2
Tahun 1976, dan satu
konvensi pada tahun
1999
KONVENSI
INTERNASIONAL
4. Konvensi International
• Convention on offences and Certain Other Acts
Commited on Board Aircraft
• Convention for the suppression of Unlawful Zeizure of
Aircraft
• Convention for the Suppression of Unlawgul Acts
Against the Safety of Civil Aviation
• Convention on the Prevention and Punishment of Crime
Against Internationally Protected Persons
• Convention on the Physical of Nuclear Material
• International Convention Against the taking of Hostages
• Protocol for the Suppression of Unlawful acts of violence
at Airport Serving International Civil Aviation
• Convention for the suppression of Unlawful Acts the
safety of Maritime Navigation
6. FILOSOFI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME
• Terorisme merupakan musuh umat manusia
• Terorisme merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan
• Terorisme merupakan kejahatan terhadap
peradaban umat manusia
• Terorisme merupakan Internasional dan
Transnasional Organized Crime
• Perlindungan masyarakat, bangsa dan Negara
• Pembatasan HAM tersanka/terdakwa
merupakan pengecualian
• Preemtif dan preventif lebih diutamakan dari
represif
7. Perpu No 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme
(UU No 15 Tahun 2003)
Perpu No 2 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan
Perpu No 1 Tahun 2002
pada persitiwa peledakan
bom Bali (UU No 16 Tahun
2003)
Undang-undang
Pemberantasan
Terorisme di Indonesia
8. Kebijakan Perpu Terorisme
• Pemberantasan tindak pidana
Terorisme merupakan kebijakan dan
langkah-langkah strategis untuk
memperkuat ketertiban masyarakat,
dan keselamatan masyarakat dengan
tetap menjunjung tinggi hukum dan
hak asasi masyarakat, tidak bersifat
diskriminatif, baik berdasarkan suku,
agama, ras, maupun antar golongan.
9. Lingkup Berlakunya
UU Terorisme
• Asas Teritorial
• Pengakuan yuridiksi negara lain
• Asas Resiprositas (pilihan)
– PASAL 3 UU No 15 Tahun 2003
• Asas Personal
• Ancaman terhadap Organisasi Internasional
• Tidak memiliki WN tetapi bertempat tinggal di
Indonesia.
– PASAL 4 UU No 15 Tahun 2003
10. Syarat Yuridiksi Negara Lain
• Pelaku Kejahatan WN Negara tsb.
• Kejahatan terhadap WN Negara tsb.
• Kejahatan juga dilakukan oleh pelaku di Negara
tsb.
• Kejahatan dilakukan/juga dilakukan terhadap
kepentingan/fasilitas Negara tsb.
• Kejahatan dengan kekerasan/ancaman kekerasan
yg memaksa Negara tsb melakukan atau tidak
melakukan sesuatu.
• Kejahatan terhadap pesawat yg dioperasionalkan
negara tsb.
• Kejahatan terhadap pesawat yg terdaftar/ kapal
berbedera Negara tsb.
– PASAL 3 ayat (2) UU 15 Tahun 2003
12. FUNGSI PEMBERANTASAN Tindak
Pidana Terorisme
Fungsi
Preemptif
(26,28)
Fungsi
Preventif
(2-23)
Fungsi
Represif
(25-27,29,32)
Fungsi
Rehabilitatif
(36,42)
Fungsi
Integratif
(4,43)
14. TINDAK PIDANA TERORISME
• Pasal 1 angka 1 Terorisme adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pengganti Undang-
undang ini.
• Unsur-unsur TP diatur dalam Pasal 6-18
16. TINDAK PIDANA TERKAIT
TERORISME
• Ancaman kekerasan/kekerasan/intimidasi
kepada aparatur penegak hukum
• Kesaksian/alat bukti
• Mempengaruhi/menyerang saksi
• Memberikan identitas pelapor
• Mencegah/merintangi/menggagalkan
langsung/tidak langsung
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang
pengadilan
– PASAL 20-23 UU 15 Tahun 2003
17. Subjek TPT
• Setiap Orang
– Perseorangan, kelompok orang sipil-militer,
militer, polisi, bertanggung jawab secara
individual atau korporasi
• Korporasi
– Kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi/ Badan Hukum dan Bukan
badan Hukum
18. Terorisme oleh Korporasi
• Korporasi melakukan terorisme, bila dilakukan
orang dalam hubungan kerja maupun hubungan
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik
sendiri maupun bersama-sama
• Pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap:
– Korporasi;
– Pengurusnya;
– korporasi dan pengurusnya
• Korporasi yang dituntut diwakili oleh pengurus
• Tuntutan terhadap korporasi, panggilan dilakukan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau
di tempat pengurus berkantor
19. Pemidanaan Korporasi
• Pidana Pokok HANYA denda paling
banyak satu triliun rupiah.
• Korporasi terlibat tindak pidana terorisme
dapat:
– Dibekukan, atau
– Dicabut izinnya
DAN
– Dinyatakan sebagai korporasi terlarang
20. Sistem Perumusan Sanksi
• Minimal dan maksimum khusus
• Rumusan Tunggal Penjara
• Korporasi rumusan TUNGGAL denda
• Percobaan tindak pidana terorisme
dipidana sama sebagai pelaku tindak
pidana
21. Jenis-jenis PIDANA
• Pidana Pokok
– Mati
– Penjara
– Denda
• Pidana Tambahan
– Pencabutan hak-hak tertentu
– Perampasan barang-barang tertentu
– Pengumuman putusan hakim
– Pembekuan korporasi
– Pencabutan izin korporasi
– Pelarangan korporasi
22. Pengaturan & Lamanya Pidana
• Mati
– Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15 dan 16 (sama dgn pasal yang
dilanggar 6-12)
• Penjara
– Seumur Hidup (Pasal 6, 8, 9, 10, 14 {15 - 16})
– 4 Tahun – 20 Tahun (Pasal 6, 8, 10 {15 - 16})
– 3 Tahun – 20 Tahun (Pasal 9 {15 - 16})
– 3 Tahun – 15 Tahun (Pasal 11, 12, 13 {15 - 16})
– 15 Tahun (Pasal 7 {15 - 16})
• Denda
– Khusus KORPORASI
• Ketentuan minimum khusus (6,8,9,10,11,12,13,15,16)
pidana mati, SH (14) tidak berlaku bagi teroris yang
berusia di bawah 18 Tahun)
23. HUKUM ACARA
• Ketentuan Umum KUHAP
• Ketentuan Khusus (Lex specialis derogat lex generali)
– Penangkapan 7 hari (28)
– Penahanan maksimum 6 bulan (25 (2))
– Laporan Intelijen (26)
– Ketua/Wkl Ketua PN verifikasi data intel (26 (2,3,4))
– Bukti Elektronik atau alat optik, sandi (27)
– Penerobosan rahasia bank (30)
– Membuka kiriman Pos/jasa pengiriman, dan melakukan
penyadapan utk waktu 60 hari (31)
– In absentia (35)
– Perlindungan Saksi, Pol, JPU, Hakim dan keluarganya (33)
– Kompensasn, Restitusi dan Rehabilitasi ( 36-42)
24. Peradilan In Absentia
• Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut
tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang
sah.
• Kehadiran terdakwa pada sidang berikutnya
maka pemeriksaan secara inabsentia dianggap
diucapkan dalam sidang.
• Putusan inabsentia diumumkan: papan
pengumuman pengadilan, kantor pemerintah
daerah atau diberikan pada kuasanya
• Upaya hukum putusan Inabsentia KASASI
• Terdakwa meninggal dapat dirampas harta
kekayaan yang telah disita
