Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
power point sumber daya alam laut yang di buat oleh anak anak kreatif kelas al fatih ponpes bumi Shalawat..anak anak itu adalah Rifqi fahrudin,A.Shobrur ridlo,M.ali fikri alan s.,dan Jundu muhammad m.i
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
Hiu paus adalah salah satu jenis ikan yang populasinya mengalami penurunan drastis dan hiu paus ini sangat penting sebagai bagian dari mata rantai makanan di perairan selain fungsi fungsi ekologis lainnya. untuk itu perlu adanya regulasi status perlindungannya terhadap hiu paus ini.
Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air, air sungai, danau, dan air laut. Sumber air di bumi tersebut berasal dari suatu siklus air dimana tenaga matahari merupakan sumber panas yang mampu menguapkan air. Air baik yang berada didarat maupun d laut akan menguapa oleh panas matahari. Uap kemudian naik berkumpul menjadi awan. Awan mengalami kondensasi dan pendinginan akan membentuk titik-titik air dan akhirnya akan menjadi hujan. Air hujan jatuh ke bumi sebagian mengalir meresap kedalam tanah menjadi air tanah dan mata air, sebagian mengalir melalui saluran yang disebut air sungai, sebagian lagi terkumpul dalam danau/rawa dan sebagian lagi kembali ke laut.
Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Sumber Daya Air dikelola berdasarkan asas kelestarian, kesimbangan, kemanfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas
Menurut UU.No 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Secara umum, Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi ; perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran dan keuangan.
Pengeloaan Sumber Daya Air juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural, untuk mengendalikan system sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan-tindakan struktur (structural measure) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (constructed facilities) yang digunakan untuk mengendalikan aliran air baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tindakan-tindakan non-struktural (non-structual measure) untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun. (Grigg, 1996)
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
power point sumber daya alam laut yang di buat oleh anak anak kreatif kelas al fatih ponpes bumi Shalawat..anak anak itu adalah Rifqi fahrudin,A.Shobrur ridlo,M.ali fikri alan s.,dan Jundu muhammad m.i
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
Hiu paus adalah salah satu jenis ikan yang populasinya mengalami penurunan drastis dan hiu paus ini sangat penting sebagai bagian dari mata rantai makanan di perairan selain fungsi fungsi ekologis lainnya. untuk itu perlu adanya regulasi status perlindungannya terhadap hiu paus ini.
Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air, air sungai, danau, dan air laut. Sumber air di bumi tersebut berasal dari suatu siklus air dimana tenaga matahari merupakan sumber panas yang mampu menguapkan air. Air baik yang berada didarat maupun d laut akan menguapa oleh panas matahari. Uap kemudian naik berkumpul menjadi awan. Awan mengalami kondensasi dan pendinginan akan membentuk titik-titik air dan akhirnya akan menjadi hujan. Air hujan jatuh ke bumi sebagian mengalir meresap kedalam tanah menjadi air tanah dan mata air, sebagian mengalir melalui saluran yang disebut air sungai, sebagian lagi terkumpul dalam danau/rawa dan sebagian lagi kembali ke laut.
Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Sumber Daya Air dikelola berdasarkan asas kelestarian, kesimbangan, kemanfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas
Menurut UU.No 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Secara umum, Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi ; perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran dan keuangan.
Pengeloaan Sumber Daya Air juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural, untuk mengendalikan system sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan-tindakan struktur (structural measure) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (constructed facilities) yang digunakan untuk mengendalikan aliran air baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tindakan-tindakan non-struktural (non-structual measure) untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun. (Grigg, 1996)
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan BUM Desa, sampai mereka melek bisnis, keuangan dan sistem perbankan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
Sebuah entry sayembara Monumen 45 Banjarsari, kota Surakarta yang diselenggarakan oleh BLH Surakarta, November - Desember 2013. Konsep rancangannya mencoba menciptakan peran masyarakat kota hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi 8 aspek atribut Kota Hijau.
-Tim Sandal Kulit-
Dian Ariffianto BS, Yopie Herdiansyah, Tri Suryo Kuncoro
Kota Jakarta sebagai salah satu kawasan metropolitan saat ini cukup banyak dihadapkan pada berbagai macam persoalan terkait pengem-bangan wilayah, antara lain banyak memiliki kawasan kumuh yang menempati ruang-ruang yang bersifat lindung seperti bantaran sungai, di bawah SUTET, kolong jembatan dan kawasan resapan, serta ruang-ruang lainnya yang tidak kita alokasikan sebagai ruang hunian. Hal ini akan mengakibatkan kota Jakarta makin berkembang tak ter-kendali. Di sisi lain desakan pemilik modal juga memaksakan pengem-bangan kawasan-kawasan hunian pada lokasi-lokasi yang seharusnya kita lindungi seperti sempadan pantai, kawasan rawa, dan kawasan genangan. Beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau yang ada, banyak yang dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak se-mestinya seperti SPBU, kios-kios PKL, maupun aktivitas hunian ilegal. Akibat penyalahgunaan fungsi lahan yang di luar batas daya dukung tersebut, sekarang kita mulai merasakan gejala dampaknya, yaitu banjir, longsor, kekeringan, land-subsidence dan ruang kota yang tidak tertata dengan baik. Hal ini terutama disebabkan oleh pemusatan semua fungsi di Jakarta; mulai dari fungsi pemerintahan, industri, pendidikan, hingga perkantoran.
Kota yang berkelanjutan (sustainable cities), menurut Wikipedia, dide-finisikan sebagai kota yang bertujuan untuk meminimalkan input (ener-gi, makanan, dan air) dan output limbahnya (panas, polusi air dan polusi udara) dengan menciptkan ecological footprint seminimal mung-kin. Ketidaknyamanan yang dirasakan di Jakarta merupakan suatu in-dikasi bahwa pemusatan fungsi di Jakarta telah menyebabkan Jakarta mengalami kelebihan beban (over-burden) sehingga tidak lagi berke-lanjutan (sustainable).
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas diperlukan konsep pengaturan sehingga ruang kota Jakarta dapat tertata dengan baik. Salah satu usulan yang mengemuka dari para pakar adalah pe-mindahan fungsi pemerintahan keluar dari Jakarta. Meskipun demi-kian, usulan ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui efektivi-tasnya dalam rangka mewujudkan keberlanjutan Jakarta. Hal ini meru-pakan salah satu substansi yang perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui indikasi kesesuaian suatu fungsi diemban oleh Jakarta beserta kriteria-kriteria yang menyertainya. Demikian pula seandainya suatu fungsi hendak dipindahkan keluar dari Jakarta, wilayah mana idealnya sebagai tujuan pemindahan fungsi tersebut serta kriteria wilayah tujuan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kesalingter-gantungan antara Jakarta dengan hinterland di sekitarnya (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur). Dalam kaitan ini, Jakarta memiliki kemiripan dengan Singapura menyangkut kesalingtergan-tungannya dengan hinterland-nya (Johor, Malaysia dan Kepulauan Riau, Indonesia) dan keterbatasan daya dukungnya.
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
3. • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
• UU No. 7 Tahun 2007 tentang Sumberdaya Air
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
ASAR HUKUMD
3
4. AKSUD DAN TUJUAN
Maksud
• Menjabarkan amanat UUPR tentang perwujudan 30%
wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau
• Menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari SUD-FI khususnya
butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan
perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”
Tujuan
• Meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui
perwujudan RTH 30% sekaligus sebagai implementasi
RTRW Kota/Kabupaten
• Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan
dalam implementasi agenda
M
4
5. ASARAN
• Terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota
hijau dalam rangka implementasi RTRW kota/kabupaten
secara nasional melalui:
1. Penyusunan Green Map
2. Penyusunan Master Plan RTH
3. Pelaksanaan Kampanye Publik (Sosialisasi)
4. Pelaksanaan Capacity Building (Pelatihan, Workshop, dll)
5. Pelaksanaan Pilot Project Percontohan RTH
• Sasaran Khusus Program Pengembangan Kota Hijau
Tahun 2011 yaitu:
1. Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/Local Action
Plan
2. Piagam Komitmen Kota Hijau
S
5
7. INGKUP DAN KRITERIA
Lingkup:
• Kabupaten : Ibukota kabupaten sebagai kawasan perkotaan
• Kota : Batas administrasi (City Wide)
Kriteria Kabupaten/Kota peserta program:
• Pemenang PKPD PU (sejak 2008)
• Telah memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan
UUPR No. 26 Tahun 2007
• Telah mendapat persetujuan Substansi RTRW dari
Menteri PU
• Diperkirakan akan memperoleh persetujuan substansi
RTRW dari Menteri PU (sebelum 30 September 2011)
L
7
9. ENGERTIAN KOTA HIJAUP
KOTA HIJAU :
Kota yang Ramah Lingkungan
memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya
air dan energi,
mengurangi limbah,
menerapkan sistem transportasi terpadu,
menjamin kesehatan lingkungan,
mensinergikan lingkungan alami dan buatan,
berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang
berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi)
9
12. AKH DISELARASKAN DENGAN TEMA HARI TARU
R
“Empowerment
for
green cities”
From planning to action....
RAKH
Implementasi
Kota Hijau 12
13. OKUS RAKHF
Green Planning and Design
Meningkatkan kualitas rencana tata
ruang dan rancang kota yang lebih
sensitif terhadap agenda hijau.
Green Open Space
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
RTH sesuai dengan karakteristik kota/
Kabupaten melalui berbagai macam
strategi.
Green Community
Meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat atau komunitas dan
institusi swasta dalam perwujudan
pengembangan kota hijau.
13
14. ARTISIPASI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
P
Kab/Kota yang
memenuhi
kriteria
Kab/Kota yang
memberikan
konfirmasi
berminat
partisipasi
kepada
Sekretariat
Sosialisasi,
workshop dan
pertemuan
dalam rangka
perumusan
RAKH
Penandatangan-
an RAKH pada
puncak
peringatan Hari
Tata Ruang
2011
14
15. ELAKSANAAN P2KH 2011P
1. Penyusunan
Proposal RAKH/
Local Action Plan (LAP)
2. Penandatanganan
Piagam
Komitmen Kota
Hijau
15
16. UATAN RAKHM
1.1 Visi Kabupaten/Kota
Menjelaskan Visi Kabupaten/Kota yang tertuang dalam
RPJPD/RPJMD/RTRW Kabupaten/Kota.
1.2 Tujuan Keikutsertaan dalam P2KH
Menguraikan statement of interest dari
kabupaten/kota terhadap program P2KH.
1.3 Manfaat Keikutsertaan bagi Kabupaten/Kota
Menguraikan manfaat keikutsertaan kabupaten/kota dalam
perwujudan kota hijau. 16
17. UATAN RAKHM
1.1 Profil Umum
Menguraikan mengenai karakteristik wilayah terkait dengan atribut kota
hijau dan kerentana terhadap perubahan iklim.
1.2 Potensi Wilayah
Menguraikan berbagai sumberdaya (lahan, manusia, keuangan, jaringan
serta inisiatif masyarakat dan dunia usaha).
1.3 Program Unggulan
Menjelaskan program/kegiatan terkait dengan komponen kota hijau, termasuk
program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang sedang dan akan
dilaksanakan.
1.4 Pencapaian
Menjelaskan program/kegiatan terkait dengan komponen kota hijau termasuk
program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang sudah dilaksanakan.
17
18. UATAN RAKHM
1.1 Uraian Kegiatan
• Uraian kegiatan untuk 3 atribut kota hijau (green planning
and design, green open space, dan green community) yang disusun
bedasarkan prioritas program tahunan hingga tahun 2014.
• Uraian kegiatan tambahan yang sifatnya operasional bagi
kabupaten/kota mencakup 5 atribut lainnya (green energy, green
water, green waste, green transport).
1.2 Komitmen Daerah terhadap RAKH
Memberikan identifikasi terhadap sumber-sumber pembiayaan
yang mendukung program kota hijau (P2KH) termasuk sharing
pembiayaan APBD. 18
24. • Lingkungan alam di wilayah perkotaan
• Ruang/lahan/kawasan yang mengandung unsur
dan struktur alami yang dapat menjalankan
proses-proses ekologis
• unsur alam seperti vegetasi/tanaman, tanah,
RUANG TERBUKA HIJAU
• unsur alam seperti vegetasi/tanaman, tanah,
badan-badan air maupun unsur alam lainnya
“UNTUK KESEIMBANGAN EKOSISTEM DI WILAYAH PERKOTAAN”“UNTUK KESEIMBANGAN EKOSISTEM DI WILAYAH PERKOTAAN”
25. • Konservasi tanah dan Air
• Ameliorasi iklim
• Pengendali pencemaran
• Habitat satwa dan konservasi plasma nutfah
• Sarana kesehatan dan olahraga
• Sarana rekreasi dan wisata
• Sarana pendidikan dan penyuluhan
FUNGSI DAN MANFAAT
• Sarana pendidikan dan penyuluhan
• Area evakuasi bencana
• Pengendali tata ruang kota
• Estetika
FUNGSI UTAMA RTH:FUNGSI UTAMA RTH:
EKOLOGIS; SOSIALEKOLOGIS; SOSIAL--EKONOMIEKONOMI--BUDAYA; ESTETIKABUDAYA; ESTETIKA--ARSITEKTURALARSITEKTURAL
28. Taman Lingkungan JH Jalan JH Kolong Jalan
IDENTIFIKASI RTH KOTAIDENTIFIKASI RTH KOTA
Taman Kota
Hutan KotaTaman Pemakaman
Taman Situ JH Sungai
JH Rel KA
35. POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU
• Keseimbangan ekologi : Biodiversitas, Klimatologi,
Hidrologi
• RTH diartikan sebagai kawasan yang mempunyai
unsur dan struktur alami harus diintegrasikan
dalam Rencana Tata Ruang Kota, Tata Ruang
Wilayah dan Rencana Tata Ruang RegionalWilayah dan Rencana Tata Ruang Regional
sebagai satu kesatuan sistem.
36. CONTOHCONTOH
DATA RTH KOTA TANGERANGDATA RTH KOTA TANGERANG
No.No. NamaNama TamanTaman LuasLuas
KecamatKecamat
anan
Dalam M2Dalam M2 Dalam HaDalam Ha
AA Taman dan Hutan KotaTaman dan Hutan Kota
11 HutanHutan KotaKota CikokolCikokol 9,6009,600 0.960.96 TangerangTangerang
22 Jalur Hijau Samping KumatexJalur Hijau Samping Kumatex 125125 0.01250.0125 TangerangTangerang
33 Pulau Jalan Depan BPNPulau Jalan Depan BPN 500500 0.050.05 TangerangTangerang
44 Pulau Jalan Depan MonierPulau Jalan Depan Monier 300300 0.030.03 TangerangTangerang
55 Pulau Jalan Depan Pasar CikokolPulau Jalan Depan Pasar Cikokol 255255 0.02550.0255 TangerangTangerang
66 Pulau Jalan Depan PDAMPulau Jalan Depan PDAM 250250 0.0250.025 TangerangTangerang
77 Pulau Jalan Jasunbata KumatexPulau Jalan Jasunbata Kumatex 150150 0.0150.015 TangerangTangerang77 Pulau Jalan Jasunbata KumatexPulau Jalan Jasunbata Kumatex 150150 0.0150.015 TangerangTangerang
88 Pulau Jalan Reklame CikokolPulau Jalan Reklame Cikokol 150150 0.0150.015 TangerangTangerang
99 Pulau Jalan Tugu Jam CikokolPulau Jalan Tugu Jam Cikokol 150150 0.0150.015 TangerangTangerang
1010 Taman Angsana CikokolTaman Angsana Cikokol 4,2004,200 0.420.42 TangerangTangerang
1111 Taman Depan DisnakerTaman Depan Disnaker 2,2732,273 0.22730.2273 TangerangTangerang
1212 Jalur Hijau Jl. M.H. ThamrinJalur Hijau Jl. M.H. Thamrin 2,9002,900 0.290.29 TangerangTangerang
1313 Median Jl. M. H. ThamrinMedian Jl. M. H. Thamrin 3,8003,800 0.380.38 TangerangTangerang
1414 Jalur Hijau Jl. M. YaminJalur Hijau Jl. M. Yamin 1,1001,100 0.110.11 TangerangTangerang
1515 Median Jl. M. YaminMedian Jl. M. Yamin 825825 0.08250.0825 TangerangTangerang
1616 Jalur Hijau Pos Polisi YuppentekJalur Hijau Pos Polisi Yuppentek 9696 0.00960.0096 TangerangTangerang
1717 Pulau Jalan Pot YuppentekPulau Jalan Pot Yuppentek 6464 0.00640.0064 TangerangTangerang
1818 Taman Depan AskesTaman Depan Askes 130130 0.0130.013 TangerangTangerang
1919 Taman Depan BTNTaman Depan BTN 1,8651,865 0.186450.18645 TangerangTangerang
2020 Taman Depan GolkarTaman Depan Golkar 216216 0.02160.0216 TangerangTangerang
37. 21 Taman Depan Jiwasraya 468 0.04675 Tangerang
22 Taman Kali Cisadane (Taman Pujalidane) 6,200 0.62 Tangerang
23 Bak Bunga TMP Taruna 150 0.015 Tangerang
24 Jalur Hijau TMP Taruna 4,100 0.41 Tangerang
25 Median TMP Taruna 825 0.0825 Tangerang
26 Median Jl. Veteran 800 0.08 Tangerang
27 Pulau Jalan Simpang Lio Baru 55 0.0055 Tangerang
28 Taman TMP Taruna (Taman Hoek Lio Baru) 750 0.075 Tangerang
29 Bak Bunga Daan Mogot 1,070 0.107 Tangerang
30 Hutan Kota Daan Mogot 3,000 0.3 Tangerang
31 Jalur Hijau Daan Mogot 16,400 1.64 Tangerang
32 Pulau Jalan Simpang TMP Daan Mogot 35 0.0035 Tangerang
33 Pulau Jalan SMP 5 200 0.02 Tangerang
34 Taman Adipura Daan Mogot 315 0.0315 Tangerang
35 Taman Batas Kota Daan Mogot 450 0.045 Tangerang
36 Median Jl. Satria 600 0.06 Tangerang
37 Jalur Hijau Bak Bunga Jl. Satria Sudirman 600 0.06 Tangerang
38 Median Jl. Satria Sudirman 500 0.05 Tangerang
39 Plasa Jl. Satria Sudirman 1,095 0.1095 Tangerang
40 Taman Benteng Jaya 9,440 0.944 Tangerang
41 Taman Dadang Suprapto 6,980 0.698 Karawaci
42 Taman Dewi Sartika 15 0.0015 Tangerang
43 Taman Pos Polisi Jl. Imam Bonjol 85 0.0085 Karawaci
44 Taman Stasiun Pemantau Cuaca 750 0.075 Karawaci
45 Taman Pojok Kiasnawi 11 0.00105 Tangerang
46 Median Jl. Kisamaun Depan Mesjid 25 0.0025 Tangerang
47 Taman Depan Gapensi 80 0.008 Tangerang
38. 48 Pulau Jalan Kubah Merdeka 100 0.01 Karawaci
49 Taman Depan Pasar Buah Merdeka 85 0.0085 Karawaci
50 Taman Pos Model Merdeka 150 0.015 Karawaci
51 Taman BRI Jl. Petukangan 150 0.015 Tangerang
52 Taman Nyi Mas Melati Perumnas 8,804 0.8804 Karawaci
53 Jalur Hijau Benteng Betawi 12,000 1.2 Tangerang
54 Median Benteng Betawi 24,000 2.4 Tangerang
55 Jalur Hijau Jl. Djuanda 1,120 0.112 Neglasari
56 Median Jl. Djuanda 8,000 0.8 Neglasari
57 Pulau Jalan Simpang Tujuh 125 0.0125 Neglasari
58 Pulau Jalan Sitanala 400 0.04 Neglasari
59 Bak Bunga Tanah Tinggi Jl. Sudirman 225 0.0225 Tangerang
60 Jalur Hijau Jl. Sudirman 250 0.025 Tangerang60 Jalur Hijau Jl. Sudirman 250 0.025 Tangerang
61 Pulau Jalan Pot Kotak Cipondoh 100 0.01 Tangerang
62 Pulau Jalan Pot Kubus Cipondoh 100 0.01 Tangerang
63 Pulau Jalan Pos Polisi Cipondoh 140 0.014 Tangerang
64 Taman Ruko Modernland 500 0.05 Tangerang
65 Median Jl. Suryadarma 1,108 0.11 Neglasari
66 Bantaran Kali Cisadane Jl. Kalipasir 10,200 1.02 Tangerang
67 Bantaran Kali Cisadane Jl. Berhias 2,400 0.24 Karawaci
68 Jalur hijau Jl. Husein Sastranegara 14,953 1.4953 Benda
69 Jalur Hijau Jl. AMD 16,656 1.6656 Benda
70 Bantaran Kali Perancis 36,000 3.6 Benda
39. 71 Jalur Hijau Jl. Kali Perancis 24,000 2.4 Benda
72 Bantaran Kali Cisadane Jl. GJA 2,800 0.28 Karawaci
73 Pojok SMP 5 300 0.03 Tangerang
74 Bak Bunga Jl. Kisamaun 30 0.003 Tangerang
75 Median ujung Jl. Kiasnawi 60 0.006 Tangerang
76 Bantaran Kali Mookervaart 19,200 1.92 Tangerang
77 Bantaran Kali Cisadane Sangego - Bayur 74,400 7.44 Periuk
JUMLAH 342,302 34,23 0,18%
B Lahan Kering (Terlampir) 86,160,500 8,616.05
Kota
Tangerang
C
Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Bandara Soekarno-Hatta
17,721,000 1,772.10
Kota
Tangerang
(dari luas Total Kawasan Bandara 1.969 Ha)
TOTAL 104,223,802 10,422.38 56,70%
Keterangan :
Luas Kota Tangerang 183,780,000 18,378 100%
*** RTH Publik 34,23 + 1.772,10 = 1.806,33 Ha (9,83%)
40. INFRASTRUKTUR HIJAU
• Pola jaringan RTH (berbagai jenis dan fungsi) membentuk
rangkaian hubungan taman kota, koridor JH jalan, sungai,
jalan kereta api, pengaman pantai, lapangan terbang,
pemakaman, tempat olah raga, kawasan pertanian, hutan
kota, dan RTH lainnya, menjadi Infrastruktur Hijau Kota.
• Infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis untuk• Infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis untuk
keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi, sebagai sistem
kehidupan alami yang berkelanjutan.
• Infrastruktur hijau melindungi nilai dan fungsi ekosistem
alami yang memberi dukungan pada kehidupan manusia dan
menjadi alat pengendali pembangunan fisik kota.
42. STRATEGI MENUJU RTH 30%
MEMBANGUN RTH
KOTA
MENYUSUN RENCANA INDUK RTH
DAN MELEGALISASI PERDA RTH
MENENTUKAN
DAERAH YANG TIDAK
BOLEH DIBANGUN / DI
PRESERVASI
MENINGKATKAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT /
PARTISIPASI PUBLIK
MENGEMBANGKAN
KORIDOR HIJAU
MENGHIJAUKAN
BANGUNAN
(GREEN
ROOF/GREEN
KOTA
MENAMBAH LAHAN
RTH BARU
MENINGKATKAN
KUALITAS RTH KOTA
MENGAKUISISI
RTH PRIVAT
KORIDOR HIJAU ROOF/GREEN
WALL)
43. 1. MENETAPKAN DAERAH RTH
MENETAPKAN DAERAH YANG TIDAK BOLEH DIBANGUN
Pertanyaan esensial dalam pembangunan adalah dimana kita
tidak boleh membangun?
Daerah yang perlu di preservasi:Daerah yang perlu di preservasi:
Merupakan habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman
hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air, daerah
rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai/sabuk hijau
sebagai pengaman ekologis dan daerah-daerah yang mempunyai
nilai pemandangan tinggi.
44. RENCANA PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU
WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2030
PETA RESAPAN AIR
WILAYAH DKI JAKARTA
SUMBER: LPM-ITB, 1998
RTH 30%
KETERANGAN:
45.
46. ARAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN RTH
KOTA BOGOR
• RTH PERTAMANAN
• RTH OLAHRAGA
• RTH KEBUN RAYA
• HUTAN KOTA
RTH PEMAKAMAN
MASTER PLAN RTH KOTA BOGOR
• RTH PEMAKAMAN
• RTH LERENG >40%
• JALUR HIJAU:
• JH JALAN
• JH SUNGAI
• JH SITU/DANAU
• JH REL K.A.
• JH SUTT
• KAWASAN HIJAU KOTA
47. RENCANA RTH KOTA BOGOR
No JENIS RTH KOTA
Bogor
Barat
Bogor
Selatan
Bogor
Tengah
Bogor
Timur
Bogor
Utara
Tanah
Sareal
Kota
Bogor
%
1 HUTAN KOTA 57.62 - - - - - 57.62 0.49
2 JALUR HIJAU JALAN 119.42 86.44 90.48 111.94 177.93 113.21 699.42 5.90
3 JALUR HIJAU SUTT 29.98 - - 77.32 53.95 88.18 249.43 2.10
4 RTH LERENG > 40% - 340.80 - - - - 340.80 2.88
5 KEBUN RAYA - - 72.12 - - - 72.12 0.61
6 RTH OLAHRAGA 35.22 56.11 4.14 13.66 21.24 32.42 162.79 1.37
7 JALUR HIJAU SUNGAI 97.56 100.65 50.24 62.82 90.68 88.51 490.46 4.14
8 RTH PEMAKAMAN 14.78 99.69 1.61 7.14 1.95 16.54 139.76 1.18
9 RTH PERTAMANAN 55.87 65.97 15.62 21.10 37.84 46.53 242.93 2.05
10 JALUR HIJAU REL KA - 45.39 16.81 - - 24.63 86.83 0.73
11 JALUR HIJAU SITU 9.50 4.74 1.43 1.43 1.82 2.65 21.57 0.18
12 KAWASAN HIJAU KOTA 395.03 698.60 18.97 387.55 862.30 360.46 2,722.91 22,98
Luas Total RTH (Ha) 814.99 1,498.39 271.42 682..96 1,245.76 773.13 5,286.64 44.61
Persentase (%) 6.88 12.64 2.29 5.76` 10.52 6.52 44.61
Luas Wilayah 1772.00 3081.00 813.00 1015.00 3285.00 1884.00 11850.00
48. 2. MEMBANGUN RTH BARU
MEMBANGUN LAHAN HIJAU (HUBS) BARU
Menambah luasan RTH baru melalui pembelian lahan untuk lahan
hijau baru (hubs, kuantitas).
Membangun lahan hijau baru, RTH area (taman
lingkungan/kota/makam, lapangan olah raga, hutan kota, kebunlingkungan/kota/makam, lapangan olah raga, hutan kota, kebun
raya, hutan mangrove, situ/danau), maupun RTH jalur (JH jalan,
sungai, tepi rel KA, di bawah jalur tegangan tinggi).
Melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Mitra Hijau, CSR).
Peremajaan Kota - pembangunan kawasan terpadu, dengan
menetapkan RTH 20-30%.
51. 3. KEMBANGKAN JALUR HIJAU
MENGEMBANGKAN KORIDOR RUANG HIJAU KOTA
(LINKS)
Mengembangkan ruang hijau kota (links) di lahan-lahan
di bawah pengelolaan jalan, sempadan sungai, tepian
situ/waduk (Kementerian/Dinas PU), jalan tol (Jasasitu/waduk (Kementerian/Dinas PU), jalan tol (Jasa
Marga), tepian rel KA (PT KAI), SUTET (PLN), jalur pipa
gas (PT Gas Negara), dan tepi pantai.
52. 4. MENGAKUISISI RTH PRIVAT
MENGAKUISISI RTH PRIVAT
Mengakuisisi RTH Privat untuk mengejar target RTH
Privat sebesar 10% (green space acquitition, kuantitas)
dibayang-bayangi kecenderungan penurunan RTH Privat
untuk berbagai keperluan bangunan.
Untuk itu perlu peraturan ketat terhadap pelaksanaanUntuk itu perlu peraturan ketat terhadap pelaksanaan
KDH (pengendalian) dan pemberian kompensasi insentif
dan disinsentif.
Ide akuisisi RTH privat membutuhkan dasar hukum yang
kuat agar terlaksana dan menguntungkan semua pihak.
53. KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH)
Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase
berdasarkan perbandingan antara luas ruang terbuka di
luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau
penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
Koefisien Dasar
Bangunan
(KDB)
Ruang Terbuka Non-Hijau
Jalan
Ruang Terbuka Hijau
(Koefisien Dasar Hijau/KDH)
54. KOEFISIEN DAERAH HIJAU (KDH)
KDH adalah persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas lahan
perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai.
KDH adalah perangkat untuk mengendalikan luas
perkerasan di luar bangunan, sehingga
penghijauan dan peresapan air hujan ke tanah
Hunian deret
KDB = 40% KDH = 25%
Hunian deret
KDB = 50%
KDH = 20%
Pertokoan deret
KDB = 70%
KDH = 10%
Balai Kesehatan
KDB = 50% KDH = 20%
Hunian deret
Kantor Pelayanan
KDB = 50%
KDH = 20%
penghijauan dan peresapan air hujan ke tanah
masih terjamin. Penetapan distribusi KDH di
kawasan terkait dengan angka KDB di kawasan
yang bersangkutan, mengingat bahwa daerah
hijau mengambil bagian lahan di luar lantai dasar.
Angka KDH yang tertera dalam ketentuan adalah
besaran minimal yang diijinkan.
Hunian deret
KDB = 40%
KDH = 25%
Sekolah Kejuruan
KDB = 20% KDH = 50%
Kantor Kecamatan
KDB = 50% KDH = 20%
55. 5. MEREFUNGSI RTH
MEREFUNGSI RTH EKSISTING
Refungsionalisasi RTH eksisting dari SPBU di JH kembali
taman. Rehabilitasi atau Restorasi RTH dan penghijauan
kembali kawasan hutan bakau.
Revitalisasi situ, danau, waduk, dan hutan mangrove sebagai
daerah resapan air.daerah resapan air.
Taman lingkungan yang diperkeras, halaman sekolah/kantor
dihijaukan (rumput dan pohon), dipertahankan dan dilindungi
(ada insentif dari pemerintah, seperti keringanan pajak,
pembayaran listrik, asuransi kesehatan).
57. JH TEPIAN AIR JL. RE.MARTADINATA,JH TEPIAN AIR JL. RE.MARTADINATA,
ANCOL, JAKARTA UTARAANCOL, JAKARTA UTARA
58. 6. HIJAUKAN ATAP DAN DINDING
MENGHIJAUKAN LANGIT KOTA
Akibat keterbatasan lahan, tren pembangunan RTH ke
atap-atap bangunan (mal, apartemen, hotel, gedung
perkantoran, sekolah, rumah sakit, rumah) menjadi
taman atap dan dinding hijau.
Penghijauan bangunan terbukti mampu menurunkanPenghijauan bangunan terbukti mampu menurunkan
suhu kota, menyerap gas polutan.
Namun, tidak menambah luasan RTH Privat.
GREEN ROOF DAN GREEN WALLGREEN ROOF DAN GREEN WALL
MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGEMBANGAN GREEN BUILDINGMERUPAKAN BAGIAN DARI PENGEMBANGAN GREEN BUILDING
61. DENAH RENCANA GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIRDENAH RENCANA GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIR
KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARATKANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT
UntukUntuk percontohanpercontohan pengembanganpengembangan PertanianPertanian KotaKota
62. TAMPAK GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIRTAMPAK GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIR
KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARATKANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT
63. SKTESA PERSPEKTIF GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIR LT 6SKTESA PERSPEKTIF GREEN ROOF ATAP BANGUNAN PARKIR LT 6
KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARATKANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT
64. 7. KEBIJAKAN HIJAU
MENYUSUN KEBIJAKAN HIJAU
Komitmen dan konsistensi pemda dan DPRD dengan
mencantumkan target RTH 30% dalam RTRW,
pengembangan RTH (green policy), penyediaan anggaran
besar untuk pembangunan RTH baru (green budget).
Pemda melakukan peningkatan kesadaran aparat lintas
besar untuk pembangunan RTH baru (green budget).
Pemda melakukan peningkatan kesadaran aparat lintas
sektoral dalam pengembangan RTH.
Memberi insentif/disentif (reward/punishment), jika terjadi
prestasi atau pelanggaran hukum oleh perorangan dan/atau
badan dalam pelaksanaan pengembangan RTH.
Membentuk Tim Audit RTH untuk menjaga keberadaan dan
pelaksanaan pengembangan RTH.
65. RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTAPERATURAN DAERAH KOTA
TANGERANG
NOMOR ……… TAHUN ……….
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU
PERATURAN DAERAH KOTA
TANGERANG
NOMOR ……… TAHUN ……….
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU
66. KONSEPSI RAPERDAKONSEPSI RAPERDA
PENGELOLAAN RTH KOTA TANGERANGPENGELOLAAN RTH KOTA TANGERANG
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS, TUJUAN DAN LINGKUP
BAB III FUNGSI, JENIS DAN MANFAAT
BAB IV PERENCANAAN
BAB V PEMBANGUNAN
BAB VI PEMANFAATAN
BAB VII PENGENDALIAN
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKATBAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX PENGHARGAAN
BAB X LARANGAN
BAB XI SANKSI
BAB XII KETENTUAN PIDANA
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
67. 8. KOMUNITAS HIJAU
MEMBERDAYAKAN KOMUNITAS HIJAU
Perlu partisipasi masyarakat, dari
tanggung jawab pemangku
kepentingan (stakeholders) ke tanggungkepentingan (stakeholders) ke tanggung
jawab bersama pemerintah dan
masyarakat (shareholders) : kampanye
hijau, sekolah hijau, dll.
68. PENGEMBANGAN RTH ………PENGEMBANGAN RTH ………
UNTUK MEWUJUDKANUNTUK MEWUJUDKAN
KOTA HIJAUKOTA HIJAU
TERIMAKASIHTERIMAKASIH
IR. IWAN ISMAUN, MT, IALIIR. IWAN ISMAUN, MT, IALI
70. LATAR BELAKANG
1. Bukan isu baru :
Isu lingkungan naik-turun, tergantung tren (pemicu)
• Pembangunan Berwawasan Lingkungan (1970) – Hari
Bumi 23-3-1974
• Pembangunan Ramah Lingkungan (1980) – KLH 1984• Pembangunan Ramah Lingkungan (1980) – KLH 1984
• Pembangunan Berkelanjutan (1990) – Agenda 21
• Pembangunan ‘hijau/green’ (2000) – An
Inconvenient Truth (Al Gore, 2007)
71. 2. Fenomena Pemanasan Global (2000-sekarang,
booming 2007) :
• An Inconvenient Truth (Al Gore, 2007) – buku+film
Oscar, tren ‘GREEN’ mewabah
• Fakta perubahan iklim (musim hujan-kemarau, panas-
hujan tidak beraturan) – petani, nelayanhujan tidak beraturan) – petani, nelayan
• Fakta akibat pembangunan kota (tidak) berkelanjutan
- degradasi kualitas lingkungan : peningkatan banjir
(genangan), rob, intrusi air laut, abrasi pantai,
amblesan tanah, krisis air bersih, pencemaran udara,
penyakit lingkungan (ispa, flu burung, DBD, dll)
72. UNSUR TERPENTING
• Fakta-fakta akibat pemanasan global,
perubahan iklim, dan degradasi kualitas
berdampak langsung dalam kehidupan
masyarakat – banjir, krisis air bersih,masyarakat – banjir, krisis air bersih,
pencemaran udara, penyakit lingkungan, dll.
• Tidak ada yang aman dan selamat, semua
pasti terkena dampaknya.
73. • APATIS : business as usual, egois, merasa tidak
menjadi bagian dari masalah, SDM
(selamatkan diri masing-masing).
• OPTIMIS : kesadaran lingkungan, bagian dari
SIKAP MASYARAKAT
• OPTIMIS : kesadaran lingkungan, bagian dari
masalah, gerakan kolektif membangun
kebersamaan senasib sepenanggungan
(jejaring komunitas lokal - global).
74. KESADARAN
• Membangun Kesadaran Lingkungan (DARLING) masyarakat
(apatis) melalui komunikasi publik menarik, melibatkan
komunitas hijau. WE KNOW, WE CARE, WE LOVE. TAK
KENAL MAKA TAK SAYANG.
• Membangun kepercayaan pemerintahan yang bersih,
transparan, dan bebas korupsi kepada masyarakat.transparan, dan bebas korupsi kepada masyarakat.
• Berpikir Global, Bertindak Lokal (think globally, act locally):
Apa yang kita lakukan di lingkungan kita berdampak pada
bumi. Semangat kebersamaan yang mendunia – slogan
berbahasa asing (keren, gaul, bangga) – clean and green,
plant the trees, save our planet, save the earth, bike to work,
green map, green city.
75. RAMAH LINGKUNGAN
• Diberbagai kota telah terbentuk masyarakat
perkotaan yang ramah lingkungan.
• Masyarakat sudah membentuk komunitas-komunitas
hijau.
• Masyarakat sebagai tulang-punggung keberhasilan• Masyarakat sebagai tulang-punggung keberhasilan
mewujudkan ‘Kota Hijau’.
• Komunitas Hijau sebagai motor gerakan kesadaran
lingkungan dan perubahan gaya hidup menuju kota
hijau (dari-untuk-oleh warga).
76. APA YANG HARUS DILAKUKAN
1. Mengoptimalkan jejaring komunitas hijau.
Pemerintah daerah mendata dan memetakan potensi
komunitas hijau yang sudah ada :
• Air : Masyarakat Air Indonesia, Green Monster (hutan
bakau, rawa-rawa, dll).
• Sampah : Pepulih (peduli lingkungan hidup).• Sampah : Pepulih (peduli lingkungan hidup).
• Infrastruktur hijau : B2W (jalur sepeda), kelompok
pejalan kaki (pedestrian).
• Transportasi hijau : B2W, B2S (SEGO SEGAWE – sepeda
kanggo sekolah dan nyambut gawe), Suaratransjakarta,
KRL Mania.
77. • RTH : Green Map, Green Lifestyle, Green Kampoong,
Pecinta Pohon Pusaka, Pelestari & Pecinta Sungai,
Birdlife, KERUPUK (kelompok peduli ruang publik).
• Bangunan hijau : GBCI, asosiasi profesi, Green
Property Award, Green Design Community, Sahabat
Museum, Historia, WALIBATU (warga peduliMuseum, Historia, WALIBATU (warga peduli
bangunan tua).
• Sosial budaya : kelompok kesenian tradisional dan
modern (fotografi, tari, musik, film, lukis, dll).
78. 2. Mendukung gerakan komunitas hijau dengan fasilitasi,
stimulasi, duplikasi :
• Menyediakan fasilitas hijau (jalur sepeda,
transportasi massal, bangunan publik yang hijau,
taman-taman kota (adopt a park), penghijauan tepi
sungai-rel KA-SUTET, dll);sungai-rel KA-SUTET, dll);
• Memberikan penghargaan dan dana hibah untuk
menstimulan (modal dasar) kegiatan komunitas.
• Menfasilitasi pengembangan gerakan komunitas
hijau (cabang) ke berbagai kota – workshop, dll.
79. PERAN SERTA SEKOLAH
• KLH - Penghargaan Adiwiyata : Sekolah Hijau.
• Jangka pendek : bangunan sekolah hemat listrik dan
air, zero waste (3R), zero run off (5R), B2S, tanam
pohon produktif, kebun sayuran, lapangan
olahraga/upacara dirumput.olahraga/upacara dirumput.
• Jangka panjang : standar bangunan hijau, rayonisasi
sekolah, kawasan bebas kendaraan (berjalan kaki,
bersepeda).
80. PERAN SERTA REMAJA
• Semangat kebersamaan yang mendunia – slogan
berbahasa asing (keren, gaul, bangga) – Clean and
Green, Plant the Trees, Save Our Planet, Save the
Earth, Bike 2 School, Green Map.
• Jangka pendek : Kampanye yang sesuai umur remaja.• Jangka pendek : Kampanye yang sesuai umur remaja.
Gerakan Hijau sebagai Gaya Hidup.
• Jangka panjang : Kaum Remaja penggiat aktif gerakan
perbaikan lingkungan.
81. PERAN SERTA PASAR
• Citra Pasar Tradisional (jorok, bau, dll) harus
dipulihkan.
• Jangka pendek : perlindungan pasar tradisional,
renovasi pasar (bersih, sehat, pengelolaan sampah),
batasi pertumbuhan pasar modern.batasi pertumbuhan pasar modern.
• Jangka panjang : citra pasar tradisional – murah,
sehat (segar, organik, bebas pestisida), ramah
lingkungan (tidak ber AC, zero waste, dll).
82. KAMPANYE PUBLIK
• Rangkaian peringatan hari-hari yang berkaitan LH
dalam bentuk kegiatan dan hasil nyata:
• Hari Air Sedunia (22 Maret) :
• Jangka pendek : penyediaan dan kemudahan
mendapatkan SRA siap pasang, pemasangan SRAmendapatkan SRA siap pasang, pemasangan SRA
secara massal, mulai dari bangunan publik.
• Jangka panjang : revitalisasi situ sebagai sumber
air bersih, refungsionalisasi bantaran sungai,
pengembangan ekodrainase.
83. • Hari Bumi (23 April), Hari LH Sedunia (5 Juni), Hari
Pohon Sedunia (27 September), Hari Tanam dan
Pelihara Pohon Nasional (28 November), Hari Cinta
Puspa dan Satwa (29 November) :
• Jangka pendek : fun bike - terwujudnya jalur sepeda
dan fasilitas pendukung, pedestrianisasi.dan fasilitas pendukung, pedestrianisasi.
• Jangka panjang : tanam pohon - siapa yang
memelihara, sistem pemantauan pertumbuhan
pohon, seleksi jenis pohon, lokasi penanaman,
Rencana Induk Penanaman Pohon Kota.
84. • Hari Habitat Sedunia (minggu 1 Oktober), Hari Tata
Ruang Sedunia (8 November) :
• Jangka pendek : optimalisasi kampung hijau
sebagai tujuan wisata kota hijau, refungsionalisasi
perubahan peruntukan lahan ke RTH.perubahan peruntukan lahan ke RTH.
• Jangka panjang : RTH 30%, bangunan hijau,
properti hijau, revitalisasi kampung kumuh
menjadi kampung hijau terpadu.
85. KAMPUNG HIJAU
• Pemasyarakatan kampung perkotaan yang
ramah lingkungan :
• Mendata dan memetakan keberadaan dan
potensi kampung hijau yang sudah ada.
• Mendorong pengembangan kampung hijau
yang sesuai dalam RTRW. Jika tidak sesuai
peruntukan, rencanakan
Revitalisasi/Peremajaan Kota.
86. • Menjadikan kampung hijau : tujuan wisata kota.
Tur Kampung Hijau. Warga lokal : pemandu tur dan
pengajar lokalatih pengolahan sampah. Kompos
dan asesoris hasil daur ulang (tas, dompet, map,
dll) sebagai cindera mata. Pengunjung belajar caradll) sebagai cindera mata. Pengunjung belajar cara
pengolahan sampah, penghijauan lingkungan, dll.
• Jika ada potensi lokal – produsen makanan dan
minuman tradisional, pengrajin, kelompok
kesenian – meningkatkan nilai jual kampung.
88. • Mensinergikan program sejenis dengan program
kementerian dan pemda setempat, dan CSR (Clean &
Green, dll, 1 Miliar Pohon) :
• KLH (mulai 2011) : Program Kampung Iklim.
• KPU (2009-sekarang) : Program Kota Lestari.• KPU (2009-sekarang) : Program Kota Lestari.
• Unilever : Clean and Green Initiative.
• Jarum : Program Tanam 1 Miliar Pohon.
• Kompas : Fun Bike.
89. Jakarta, 28 September 2011Jakarta, 28 September 2011
OlehOleh ::
NIRWONO JOGANIRWONO JOGA
91. 1.1. Visi Kabupaten/Kota
– Menjelaskan VISI Kabupaten/Kota yang
tertuang dalam RPJP-D/RPJM-D, RTRW, dan
RDTR Kabupaten/Kota
– Mencerminkan sensitivitas terhadap isu-isu
perubahan iklim dan kota hijau
VISI (5%)VISI (5%)
Mencerminkan sensitivitas terhadap isu-isu
perubahan iklim dan kota hijau
– Visi yang mendukung program Kota Hijau,
contoh : Kota Taman, Kota Wisata yang
Berkelanjutan
– Visi yang kurang mendukung, contoh : Kota
Jasa dan Niaga, Kota Perdagangan, Kota
Tambang
94. 1.2. Tujuan Keikutsertaan Program P2KH
– Menguraikan statement of interest dari
Kabupaten/Kota terhadap program P2KH
– Menunjukkan motivasi keikutsertaan dalam
P2KH
TUJUAN (5%)TUJUAN (5%)
P2KH
– Serius mewujudkan Kota Hijau
– Memiliki pengalaman/jejak rekam
pembangunan kota yang ramah lingkungan
– Sinergi : Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha
95. 1.3. Manfaat Keikutsertaan Kabupaten/Kota
– Menguraikan manfaat keikutsertaan bagi
Kabupaten/Kota dalam perwujudan Kota
Hijau
– Kejelasan manfaat mengikuti P2KH
terhadap perwujudan visi, seperti :
MANFAAT (10%)MANFAAT (10%)
terhadap perwujudan visi, seperti :
– Menjadi daya tarik dan pembangkit
industri wisata hijau (PAD)
– Memberi nilai tambah untuk mengundang
investor regional/nasional/internasional
datang
– Meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan warga
96. BAB IIBAB II
PROFIL KABUPATEN/KOTAPROFIL KABUPATEN/KOTAPROFIL KABUPATEN/KOTAPROFIL KABUPATEN/KOTA
UMUMUMUM –– WILAYAHWILAYAH –– UNGGULANUNGGULAN –– PENCAPAIANPENCAPAIAN
(BOBOT 30%)(BOBOT 30%)
97. 2.1. PROFIL UMUM
– Menguraikan mengenai karakteristik wilayah
terkait dengan 8 atribut Kota Hijau
– Kejelasan uraian mengenai karakteristik
wilayah
PROFIL KABUPATEN/KOTA (5%)PROFIL KABUPATEN/KOTA (5%)
wilayah
– Wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur
terkait ekologi (flora fauna), ekonomi, dan
sosial budaya
– Antisipasi dan mitigasi Kota
Pantai/Daratan/Pegunungan terhadap
perubahan iklim
98. POTENSI KABUPATEN/KOTA (5%)POTENSI KABUPATEN/KOTA (5%)
2.2. POTENSI WILAYAH
– Menguraikan berbagai sumber daya lokal
untuk mewujudkan program Kota Hijau
– Kejelasan uraian mengenai potensi wilayah :
– Ketersediaan dan legalitas lahan untuk– Ketersediaan dan legalitas lahan untuk
RTH
– Manusia
– Jaringan serta inisiatif masyarakat
– Kejelasan dan keberlanjutan sumber
keuangan
– Peran dunia usaha
99. PROGRAM UNGGULAN (10%)PROGRAM UNGGULAN (10%)
2.3. PROGRAM UNGGULAN
– Menjelaskan program/kegiatan terkait dengan
komponen Kota Hijau yang telah, sedang, dan
akan dilaksanakan, contoh :
– Pembangunan hutan kota, kebun raya, taman
kotakota
– Penghijauan/penanaman pohon besar dan
massa
– Kampung hijau, sekolah hijau, wisata hijau, dst.
– Kejelasan uraian mengenai sumberdaya: lahan,
manusia, keuangan, jaringan serta inisiatif
masyarakat dan dunia usaha
101. TARGET PENCAPAIAN (10%)TARGET PENCAPAIAN (10%)
2.4. PENCAPAIAN
– Menjelaskan realisasi program/kegiatan
yang sudah dilaksanakan terkait dengan
proposal RAKH
– Program kegiatan harus terencana matang,– Program kegiatan harus terencana matang,
bukan dadakan, tidak sporadis, jelas
penanggung-jawabnya, dan ada kepastian
keberlanjutannya
– Program bersinergis antar instansi terkait,
diinisiasi masyarakat, didukung pengusaha
102. BAB IIIBAB III
RENCANA AKSI KOTA HIJAURENCANA AKSI KOTA HIJAU
(RAKH) 2012(RAKH) 2012--20142014(RAKH) 2012(RAKH) 2012--20142014
KEGIATAN UTAMAKEGIATAN UTAMA –– TAMBAHANTAMBAHAN –– KOMITMENKOMITMEN
(BOBOT 50%)(BOBOT 50%)
103. KEGIATAN UTAMA (25%)KEGIATAN UTAMA (25%)
3.1.1. URAIAN KEGIATAN
– Uraian kegiatan untuk fokus ke 3 atribut
Kota Hijau yang disusun berdasarkan
prioritas program tahunan hingga tahun
2014 : GREEN PLANNING AND DESIGN,2014 : GREEN PLANNING AND DESIGN,
GREEN OPEN SPACE, GREEN COMMUNITY
– Realistis : Jangka Waktu, Pendanaan,
Legalitas Lahan (15%)
– Kreatifitas dan inovasi program (5%)
– Partisipasi/inisiatif masyarakat (5%)
104. KEGIATAN TAMBAHAN (10%)KEGIATAN TAMBAHAN (10%)
3.1.2. URAIAN KEGIATAN
– Uraian kegiatan tambahan yang sifatnya
opsional bagi Kabupaten/Kota
mencakup 5 atribut lainnya : GREEN
ENERGY, GREEN WATER, GREEN WASTE,ENERGY, GREEN WATER, GREEN WASTE,
GREEN TRANSPORTATION, GREEN
BUILDING
– Realistis : Jangka Waktu, Pendanaan,
Legalitas Lahan (5%)
– Kreatifitas dan inovasi program (2,5%)
– Partisipasi/inisiatif masyarakat (2,5%)
105. KOMITMEN PEMDA (15%)KOMITMEN PEMDA (15%)
3.2. KOMITMEN DAERAH TERHADAP RAKH
– Memberikan identifikasi terhadap sumber-
sumber pembiayaan yang mendukung
keberlanjutan program Kota Hijau (P2KH),
termasuk sharing pembiayaan APBD, seperti : CSR
(Corporate Social Responsibility) Perusahaan,(Corporate Social Responsibility) Perusahaan,
Mitra RTH, Donatur Warga (wakaf tanah, dll.),
Hibah Bantuan Asing (Bank Dunia, ADB, dll)
– Besaran alokasi APBD untuk mendukung P2KH : >
500 juta, 300-500 juta, < 300 juta (7,5%)
– Prosentase terhadap APBD : > 5%, 3-5%, < 3%
(7,5%)
107. PENUTUPPENUTUP
CATATAN :
• Proposal RAKH disusun dengan ketentuan
maksimum 15 halaman, termasuk gambar,
lampiran, ilustrasi, tabel chart, denganlampiran, ilustrasi, tabel chart, dengan
format dan muatan sesuai buku panduan
• Proposal RAKH disusun dengan font Calibry
ukuran 11 dan spasi 1,5
