SlideShare a Scribd company logo
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI KAWASAN PERKOTAAN
Banjir di Kota Pekanbaru
DASAR PEMIKIRANDASAR PEMIKIRAN
(1) BEBAN KOTA MAKIN BERAT
 Jumlah penduduk perkotaan semakin tinggi, di Indonesia tahun 2015
diperkirakan 60% penduduk berada di perkotaan.
 Kebutuhan akan lahan untuk permukiman menyebabkan tingginya alih-
guna lahan di perkotaan dan munculnya permukiman-permukiman kumuh.
 Perkembangan infrastruktur yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan
lalulintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas di perkotaan.
(2) KUALITAS LINGKUNGAN PERKOTAAN MAKIN RENDAH
 Penduduk perkotaan makin sering mengalami bencana banjir, polusi
udara, kebisingan dan kerawanan sosial yang menyebabkan menurunnya
produktivitas masyarakat
(3) RUANG TERBUKA PUBLIK MAKIN KURANG
 Kuantitas dan kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
perkotaan makin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini luas RTH
perkotaan rata-rata hanya 10% dan rasio per kapita hanya 0.45-0.55
m2/kapita.
I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN
1
PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
PKL MACET
KUMUH
POLUSI
2
I. … lanjutan
PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
BANJIR
LONGSOR
SAMPAH
3
I. … lanjutan
(1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat
(2) Proporsi RTH pada wilayah kota minimal 30%
dari luas wilayah kota
(3) Proporsi RTH Publik minimal 20% dari luas
wilayah kota
Pasal 28 (a)Pasal 28 (a)
Pasal 31Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau dan non hijau
diatur dengan peraturan Menteri
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk
perencanaan tata ruang wilayah kota dengan
menambahkan rencana penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau.
Pasal 29Pasal 29
4
I. … lanjutan
RTH PRIVAT
RUANG TERBUKA
NON HIJAU PRIVAT
RUANG TERBUKA
NON HIJAU PUBLIK
Penegasan adanya SPM yang harus dipenuhi dalam
penyelenggaraan PR a.l. :
• frekuensi dialog dengan masyarakat dalam penyusunan
rencana tata ruang
• SPM untuk ruang terbuka hijau
• Batasan minimal deviasi antara rencana dan implementasi
rencana
RTH PUBLIK
(20% LUAS KOTA)
RUANG TERBUKA DI PERKOTAANRUANG TERBUKA DI PERKOTAAN
RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH)
(MIN 30% LUAS KOTA)
RUANG TERBUKA
NON HIJAU
5
I. … lanjutan
RUANG TERBANGUN
(60%)
JARINGAN
JALAN
(20%)
TAMAN-TAMAN
KOTA
(12,5%)
RUANG WILAYAH KOTARUANG WILAYAH KOTA
NON HUNIAN
(20%)
RUANG HUNIAN
(40%)
LAINNYA
(NON HIJAU)
(7,5%)
RTH di Ruang Hunian:
Asumsi KDB maks 80%
RTH = 20% x 40% = 8%
RTH di Ruang Non Hunian:
Asumsi KDB maks 90%
RTH = 10% x 20% = 2%
RTH PRIVAT = 10%
RTH di Jarirngan Jalan:
Asumsi jalur hijau 30%
RTH = 30% x 20% = 6%
(Sungai, Jalan KA, SUTET)
Asumsi 20% hijau
RTH = 20% x 7,5% = 1,5%
RTH PUBLIK = 20%
6
RUANG TERBUKA
(40%)
I. … lanjutan
RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
DefinisiDefinisi RTHRTH
7
I. … lanjutan
TIPOLOGI RTHTIPOLOGI RTH
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
Fisik Struktur Kepemilikan
RTH
Alami
RTH
Non-
alami
Pola
Ekologis
Pola
Planologis
RTH Publik
RTH Privat
Fungsi
Ekologis
Sosial/
Budaya
Arsitektural
Ekonomi
8
I. … lanjutan
a) meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan
sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan;
TUJUAN DAN FUNGSITUJUAN DAN FUNGSI PPENYELENGGARAAN RTHENYELENGGARAAN RTH
b) menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna
untuk kepentingan masyarakat dan keseimbangan edapis.
• fungsi arsitektural
• sosial, dan
• ekonomi
fungsi ekologis
Fungsi Tambahan (ekstrinsik)
Dalam suatu wilayah
perkotaan, 4 fungsi ini dapat
dikombinasikan sesuai dengan
kebutuhan, kepentingan, dan
keberlanjutan kota seperti
perlindungan tata air,
keseimbangan ekologi dan
konservasi hayati
Fungsi Utama (intrinsik)FUNGSI
9
II. KETENTUAN UMUMII. KETENTUAN UMUM
Manfaat Langsung (bersifat tangible)MANFAATMANFAAT RTHRTH
berdasarkan fungsinya:berdasarkan fungsinya:
MManfaatanfaat TTidakidak LLangsung (bersifatangsung (bersifat intangibleintangible))
mendapatkan bahan-bahan untuk dijual
(kayu, daun, bunga), kenyamanan, keindahan
perlindungan tata air dan konservasi hayati
atau keanekaragaman hayati
10
II. … lanjutan
RTH PUBLIK
11
RTH PRIVAT
II. … lanjutan
• FUNGSI SOSIAL
• FUNGSI EKONOMI
• FUNGSI ARSITEKTURAL
UDARA
AIR
TANAH
FUNGSI
INTRINSIK
FUNGSI
EKSTRINSIK
FUNGSI EKOLOGIS
SISTEM PERAKARAN
SISTEM
TAJUK & PERCABANGAN
O2
oksigen
CO2
carbon dioxida
12
II. … lanjutan
RTH fungsi ekologis
RTH fungsi ekonomi RTH fungsi arsitektural
RTH fungsi sosial/ budaya
13
II. … lanjutan
TIPOLOGI KAWASAN KARAKTERISTIK RTH
FUNGSI UTAMA PENERAPAN KEBUTUHAN RTH
Pesisir  pengamanan wilayah pantai
 sosial budaya
 mitigasi bencana
 berdasarkan luas wilayah
 berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan  konservasi tanah
 konservasi air
 keneka ragaman hayati
 berdasarkan luas wilayah
 berdasarkan fungsi tertentu
Rawan bencana  mitigasi bencana  berdasarkan fungsi tertentu
Belum berkembang  dasar perencanaan kawasan
 sosial
 berdasarkan fungsi tertentu
 berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat
(telah berkembang)
 ekologis
 sosial
 hidrologis
 berdasarkan fungsi tertentu
 berdasarkan jumlah penduduk
FUNGSI DAN PENERAPAN RTH PADA BEBERAPA TIPOLOGI KAWASAN
15
II. … lanjutan
PERAN PENATAAN RUANGPERAN PENATAAN RUANG
 Perencanaan Tata Ruang Kota : dimana areal yang tidak boleh dibangun
 Kawasan-kawasan rawan bencana (natural hazards) sebaiknya
digunakan untuk RTH.
 Secara hirarkhis di setiap tingkatan wilayah ruang perkotaan harus
memiliki fungsi pelayanan sosial tertentu dan bentuk RTH yang spesifik.
16
II. … lanjutan
SKEMATIK SKALA PELAYANANSKEMATIK SKALA PELAYANAN
FASILITAS DALAMFASILITAS DALAM
HIRARKI RUANG KOTAHIRARKI RUANG KOTA
R
W
KELURAHAN
KECAMATA
N
KO
TA/KO
TA
SATELIT
KOTA BESAR/ METROPOLITAN
TAM
AN
KO
TA
SMA,D1,D2,D3
TAMAN
METROPOLITAN
UNIVERSITAS
SMP
TAMAN
TAMAN KECAMATAN
RUMAH
TK
SD
TAMAN
KELURAHAN
17
II. … lanjutan
a) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
b) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30%
yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari
ruang terbuka hijau privat
c) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan
telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan
yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan
keberadaannya
A. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah
1.1. PENYEDIAAN RTH DIPENYEDIAAN RTH DI KAWASANKAWASAN PERKOTAANPERKOTAAN
18
III. KETENTUAN PENYEDIAANIII. KETENTUAN PENYEDIAAN DANDAN
PEMANFAATAN RTHPEMANFAATAN RTH
No UNIT LINGKUNGAN TIPE RTH LUAS
MIN/UNIT
(m2
)
LUAS MIN/
KAPITA
(m2
)
LOKASI
1 250 jiwa Taman RT 250 1,0 Di tengah lingkungan RT
2 2500 jiwa Taman RW 1.250 0,5 Di pusat kegiatan RW
3 30.000 jiwa Taman Kelurahan 9.000 0,3 Dikelompokkan dengan
sekolah/pusat kelurahan
4 120.000 jiwa
Taman Kecamatan 24.000 0,2 Dikelompokkan dengan
sekolah/pusat kecamatan
Pemakaman disesuaikan 1.2 *) Tersebar
5 480.000 jiwa
Taman kota 144.000 0,3 Di pusat wilayah/kota
Hutan kota disesuaikan 4.0 Di dalam/kawasan pinggiran
Untuk fungsi
tertentu
disesuaikan 12.5 Disesuaikan dengan
kebutuhan
*) Disesuaikan dengan angka kematian setempat
B. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
III. … lanjutan
19
 Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan,
misalnya melindungi kelestarian SDA, pengaman pejalan kaki atau
membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak
terganggu
C. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu
 RTH kategori ini meliputi: RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH
jalur hijau jalan, dan RTh untuk fungsi tertentu berupa RTH sempadan rel
kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungan, RTH
sempadan pantai, RTH pengaman sumber air, dan pemakaman.
III. … lanjutan
20
a. Pekarangan Rumah Besar
 kategori: rumah dengan luasan lahan di atas 500 m2;
 RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar
bangunan sesuai peraturan daerah setempat;
 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min.3 (tiga) pohon pelindung
ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.
AA.. RTH PEKARANGANRTH PEKARANGAN
III. … lanjutan
22.. PEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAANPEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN
b. Pekarangan Rumah Sedang
 kategori: rumah dengan luasan lahan antara 200 m2
– 500 m2
;
 RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar
bangunan sesuai peraturan daerah setempat;
 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min. 2 (dua) pohon
pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah
dan atau rumput.
21
c. Pekarangan Rumah Kecil
 kategori: rumah dengan luasan lahan di bawah 200 m2
;
 RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar
bangunan sesuai peraturan daerah setempat;
 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon
pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan
atau rumput.
d. Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha
 umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka
 beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan
tanaman dalam pot.
 perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70%,
minimal memiliki 2 (dua) pohon kecil atau sedang, ditanam pada lahan
atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
 persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini dengan KDB dibawah
70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, ditanam
pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
III. … lanjutan
22
e. Taman Atap Bangunan
 struktur bangunan
 lapisan kedap air (waterproofing )
 sistem utilitas bangunan
 media tanam
 pemilihan material
 aspek keselamatan dan keamanan
 aspek pemeliharaan
- peralatan
- tanaman
Kavling dengan KDB di atas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat
kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan
yangan sangat terbatas dibuat taman atap bangunan.
Aspek yang harus diperhatikan:
III. … lanjutan
23
Contoh Bentuk Taman Atap Bangunan
25
Pemanfaatan Halaman Sempit/Terbatas sebagai RTH
24
1). Taman Rukun Tetangga (RT)
 Luas taman minimal 1 m2
per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m2
 Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah
penduduk yang dilayani
Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi
▪ bangku taman
▪ mainan anak-anak
40% ▪ 3-5 pohon pelindung dari jenis
pohon kecil atau sedang
BB.. RTH TAMAN DAN HUTAN KOTARTH TAMAN DAN HUTAN KOTA
26
III. … lanjutan
2). Taman Rukun Warga (RW)
 Luas taman minimal 0,5 m2
per penduduk RW, dengan luas minimal
1.250 m2
 Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah
penduduk yang dilayani
Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi
▪ lapangan (u/ OR atau
aktifitas lainnya)
▪ bangku taman
▪ mainan anak-anak
70% ▪ 10 pohon pelindung dari
jenis pohon kecil atau
sedang
III. … lanjutan
27
 Luas taman minimal 0,3 m2
per penduduk kelurahan, dengan luas
minimal 9.000 m2
 Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan
Jenis
Taman
Ruang Hijau Fasilitas Vegetasi
Aktif 60 - 70% ▪ lapangan terbuka/ olahraga
▪ trek lari, lebar 5 m panjang 325 m
▪ WC umum
▪ 1 unit kios (jika diperlukan)
▪ kursi-kursi taman
▪ setidak-tidaknya 25
pohon (pohon sedang
dan kecil)
▪ semak
▪ perdu
▪ penutup tanah
Pasif 70 - 90% ▪ sirkulasi pejalan kaki, lebar 1,5-2 m
▪ WC umum
▪ 1 unit kios (jika diperlukan)
▪ kursi-kursi taman
▪ setidak-tidaknya 50
pohon (pohon sedang
dan kecil)
▪ semak
▪ perdu
▪ penutup tanah
3). Taman Kelurahan
III. … lanjutan
28
 Luas taman minimal 0,2 m2
per penduduk kecamatan, dengan luas
minimal 24.000 m2
 Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan
Jenis
Taman
Ruang Hijau Fasilitas Vegetasi
Aktif 60 - 70% ▪ lapangan terbuka
▪ lapangan basket
▪ lapangan volley
▪ trek lari, lebar 5 m panjang 325 m
▪ WC umum
▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios
(jika diperlukan)
▪ kursi taman
▪ setidak-tidaknya 50
pohon (pohon sedang
dan kecil)
▪ semak
▪ perdu
▪ penutup tanah
Pasif 70 - 90% ▪ sirkulasi pejalan kaki, lebar 1,5-2 m
▪ WC
▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios
(jika diperlukan)
▪ kursi-kursi taman
▪ Lebih dari 100 pohon
tahunan (pohon sedang
dan kecil)
▪ semak
▪ perdu
▪ penutup tanah
4). Taman Kecamatan
III. … lanjutan
29
 Luas taman minimal 0,3 m2
per penduduk kota, dengan luas minimal
144.000 m2
 Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), RTH yang
dilengkapi fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga
Ruang
Hijau
Fasilitas Vegetasi
70 - 80 % ▪ lapangan terbuka
▪ unit lapangan basket (14x26 m)
▪ unit lapangan volley (15 x 24 m)
▪ trek lari, lebar 7 m panjang 400 m
▪ WC umum
▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika
diperlukan)
▪ panggung terbuka
▪ area bermain anak
▪ Prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air
larian
▪ 150 pohon
(pohon sedang
dan kecil)
▪ semak
▪ perdu
▪ penutup tanah
5). Taman Kota
III. … lanjutan
30
Pohon
pelindung
Jalur
pejalan
kaki
III. … lanjutan
31
Contoh Taman Rukun Tetangga (RT)
Jalur pejalan kaki
Pohon pelindung
Kursi taman
Arena mainan anak
Contoh Taman Rukun Tetangga (RT)
III. … lanjutan
32
Contoh taman rukun warga
Lap.
Volley
Tempat
duduk
Tempat
duduk
Tempat
duduk
Lap.
rumput
Lap.
basket
III. … lanjutan
33
Contoh Taman Rukun Warga (RW)
Contoh Taman Rukun Warga (RW)
III. … lanjutan
34
Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Aktif)
kios
Lapangan
Terbuka
Area parkir
Kios
Area parkir
Sarana
olahraga
kios
III. … lanjutan
35
Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Pasif)
Lapangan Terbuka
Sarana olahraga
plaza
Area parkir
Sarana
olahraga
Sarana
olahraga
III. … lanjutan
Contoh Taman Kecamatan
Hutan kecil
kios
36
Contoh Taman Kelurahan
Contoh Taman Kecamatan
III. … lanjutan
37
Contoh Taman Kota
III. … lanjutan
38
 Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi
terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi min 100 pohon
dengan jarak tanam rapat tidak beraturan
 Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti
bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal
hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter.
 Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan
luas minimal 2500 meter. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-
pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil
III. … lanjutan
39
6). Hutan Kota
 RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan
lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas
atau pemisah;
 Campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya
(eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum,
dipertahankan keberadaannya.
 Hutan kota;
III. … lanjutan
40
7). Sabuk Hijau
CC.. RTHRTH JALUR HIJAUJALUR HIJAU JALANJALAN
III. … lanjutan
41
1). Pulau Jalan dan Median Jalan
1. Peneduh
a. Pada Jalur Tanaman Tepi Jalan
Jalur tanaman tepi peneduh
2. Penyerap Polusi Udara
Jalur tanaman tepi penyerap polusi udara
Jalur tanaman tepi penyerap kebisingan Jalur tanaman tepi pemecah angin
Jalur tanaman tepi pembatas pandang
3. Peredam Kebisingan 4. Pemecah Angin
5. Pembatas Pandang
III. … lanjutan
42
b. Pada Median Jalan
Penahan Silau Lampu Kendaraan
Jalur tanaman pada median penahan silau lampu kendaraan
III. … lanjutan
43
c. Pada Persimpangan
Bentuk
persimpangan
Letak
tanaman
Jarak dan jenis tanaman
Kecepatan
40 km/jam
Kecepatan
60 km/jam
Persimpangan
kaki empat
tegak lurus
tanpa kanal
Pada mulut
persimpangan
20 m
Tanaman
rendah
40 m
Tanaman
rendah
Mendekali
persimpangan
80 m
Tanaman
tinggi
100 m
Tanaman
tinggi
Persimpangan
kaki empat
tidak tegak
lurus
Pada mulut
persimpangan
30 m
Tanaman
rendah
50 m
Tanaman
rendah
80 m
Tanaman
tinggi
80 m
Tanaman
tinggi
Catatan: - Tanaman rendah, berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.80 m
- Tanaman tinggi, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 meter
III. … lanjutan
44
a) Kenyamanan  cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
• Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam
menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar
• Negosiasi, kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya.
b) Perlengkapan untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi
kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya.
c) Sensor  pengalaman menyenangkan atau faktor lainnya sehingga berupa stimulus sensor, baik
yang terukur maupun yang tidak terukur seperti: temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki,
vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai,
faktor audial (suara) dan faktor visual
d) Karakter fisikal
• Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan
gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.
• Kriteria Pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda
dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya
orang tidak mau berjalan lebih dari 220 meter.
e) Standar Spatial, dapat mengacu pada pedoman pedestrian yang berlaku.
2). RTH Jalur Pejalan Kaki
III. … lanjutan
45
2). RTH Jalur Pejalan Kaki
III. … lanjutan
45
 tanaman yang tahan dan dapat hidup dengan baik pada tempat yang ternaungi secara
permanen;
 tidak membutuhkan penyinaran matahari secara penuh;
 relatif tahan kekurangan air;
 perakaran dan pertumbuhan batang yang tidak mengganggu struktur bangunan;
 sebaiknya merupakan tanaman dari jenis yang mempunyai kemampuan dalam
mengurangi polusi udara;
 dapat hidup dengan baik pada pot atau bak tanaman.
3). RTH di Bawah Jalan Layang
Penataan ditekankan pada:
 agar nampak tertata rapi, asri, dan indah;
 tidak menjadi tempat kumuh/ tempat mangkal gelandangan;
 menutupi bagian-bagian yang tidak menarik;
 memperlembut bagian/ struktur bangunan yang berkesan kaku.
Kriteria pemilihan tanaman adalah sebagai berikut:
III. … lanjutan
46
3). RTH di Bawah Jalan Layang
III. … lanjutan
46
DD.. RTH FUNGSI TERTENTURTH FUNGSI TERTENTU
III. … lanjutan
47
 jarak maksimal dari sumbu rel adalah 50 m;
 pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam
harus sesuai Gambar Rencana atau sesuai petunjuk Direksi
Pekerjaan.
 jenis tanaman yang ditanam memiliki dahan yang kuat;
 daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan
kecepatan sedang;
 akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah.
 memiliki kerapatan yang cukup (50-60%);
 pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam
harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi
Pekerjaan.
1). Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api
2). Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
3). RTH sempadan sungai
 Jalur hijau sungai meliputi sempadan sungai selebar 50m pada kiri kanan sungai besar dan
sungai kecil (anak sungai);
 Sampel jalur hijau sungai berupa petak-petak berukuran 20m x 20m diambil secara
sistematis dengan intensitas sampling 10% dari panjang sungai;
 Sebelum di lapangan, penempatan petak sampel dilakukan secara awalan acak (random
start) pada peta. Sampel jalur hijau sungai berupa jalur memanjang dari garis sungai ke
arah darat dengan lebar 20m sampai pohon terjauh;
 Sekurang-kurangnya 100m dari kiri kanan sungai besar dan 50m di kiri kanan anak sungai
yang berada diluar pemukiman;
 Untuk sungai di kaw. pemukiman brp sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk
dibangun jalan inspeksi antara 10-15m;
 Jarak maksimal dari pantai adalah 100m;
 Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai Gambar Rencana
atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.
III. … lanjutan
48
• RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman
atau aktifitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantainya.
• Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 meter dari batas air pasang tertinggi ke arah
darat.
4). RTH Sempadan Pantai
III. … lanjutan
49
 Tidak bertentangan dengan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung
 Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk
gangguan terhadap kualitas visual.
 Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari
ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang.
 Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.
 Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan
dalam Keppres No. 32 Tahun 1990.
Fasilitas dan kegiatan yang diizinkan memiliki ketentuan sebagai berikut:
4). RTH Sempadan Pantai
III. … lanjutan
49
No. Jenis RTH Dimensi sempadan Pemanfaatan
1. Danau/waduk Minimal 50 m dari titik
muka air tertinggi
a) budidaya pertanian dengan jenis
tanaman yang diizinkan
b) jaringan utilitas
c) sebagai tempat kegiatan bersifat sosial
kemasyarakatan yang tidak berampak
buruk pada kelestarian dan keamanan,
waduk/ danau
d) luas ruang hijau minimal 90%
2. Mata air Radius 200 meter a) ruang terbuka hijau dengan aktifitas
sosial terbatas penekanan pada
kelestarian sumberdaya airnya
b) luas ruang terbuka hijau minimal 90%
dengan dominasi pohon tahunan yang
diizinkan
5). RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air
III. … lanjutan
50
5). RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air
III. … lanjutan
50
Model RTH Sempadan Sungai di indonesia
Sempadan Sungai Lok Ulo KebumenSempadan Sungai Belimbing
Banjarnegara
III. … lanjutan
51
 Selain sbg tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sbg daerah
resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat
hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar
• jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
• ukuran makam 1 x 2 meter;
• tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
• pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok
disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
• batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan
pohon pelindung disalah satu sisinya;
• batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan
dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
• ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan min 70% dari total
area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80 % dari luas ruang hijaunya.
 Ketentuan bentuk pemakaman (yang akan dimanfaatkan juga sebagai RTH) :
III. … lanjutan
52
6). RTH Pemakaman
Model Taman Pemakaman sebagai RTH Kota
III. … lanjutan
53
3. KRITERIA VEGETASI RTH3. KRITERIA VEGETASI RTH
III. … lanjutan
54
 memiliki nilai estetika yang menonjol;
 sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan
bangunan;
 tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah;
 batang dan sistem percabangan kuat;
 perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu pondasi/ struktur
bangunan;
 ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
 berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 jenis tanaman tahunan atau musiman;
 tahan terhadap hama penyakit tanaman;
 mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
 sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung.
III. … lanjutan
55
III. … lanjutan
56
III. … lanjutan
57
III. … lanjutan
58
III. … lanjutan
59
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Aspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan PermukimanAspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan Permukimanpindotutuko
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
HartantyUtami1
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
bintang purba
 
Urban Sprawl Di Jakarta
Urban Sprawl Di JakartaUrban Sprawl Di Jakarta
Urban Sprawl Di Jakarta
Elisa Sutanudjaja
 
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkunganSni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Vermona Lumban Gaol
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Penataan Ruang
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
infosanitasi
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
DianSopyan
 
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
Oswar Mungkasa
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Ardita Putri Usandy
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Bagus ardian
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Pemdes Seboro Sadang
 
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten BantulLaporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Nurlina Y.
 
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
joihot
 
Cheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataCheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataYoga Putut A
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
Comprehensive mobility plan , patna
Comprehensive mobility plan , patnaComprehensive mobility plan , patna
Comprehensive mobility plan , patna
Md Faizan Danish
 

What's hot (20)

Aspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan PermukimanAspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan Permukiman
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Urban Sprawl Di Jakarta
Urban Sprawl Di JakartaUrban Sprawl Di Jakarta
Urban Sprawl Di Jakarta
 
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkunganSni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
Sni 03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
gerakan-kota-hijau
gerakan-kota-hijaugerakan-kota-hijau
gerakan-kota-hijau
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
Pengembangan sistem Sanitasi Kota Bandung Sektor Limbah (2006)
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten BantulLaporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
Laporan Akhir Perencanaan Real Estate Kabupaten Bantul
 
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
 
Cheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataCheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan data
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Comprehensive mobility plan , patna
Comprehensive mobility plan , patnaComprehensive mobility plan , patna
Comprehensive mobility plan , patna
 

Viewers also liked

Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasitrio Saputra
 
War aircraft
War aircraftWar aircraft
War aircraftronjon64
 
Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1trio Saputra
 
1mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis11mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis1trio Saputra
 
Keuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahKeuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahtrio Saputra
 
Sistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutifSistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutiftrio Saputra
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2trio Saputra
 
3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangantrio Saputra
 
Kerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasiKerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasitrio Saputra
 
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governancePergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governancetrio Saputra
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakantrio Saputra
 

Viewers also liked (18)

Dimensi kebpub
Dimensi kebpubDimensi kebpub
Dimensi kebpub
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
Pub exp
Pub expPub exp
Pub exp
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
War aircraft
War aircraftWar aircraft
War aircraft
 
Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1
 
1mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis11mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis1
 
Keuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahKeuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerah
 
Sistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutifSistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutif
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2
 
3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan
 
Kerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasiKerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasi
 
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governancePergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
 
Tipologi pemlok
Tipologi pemlokTipologi pemlok
Tipologi pemlok
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan
 

Similar to 4. manajemn manfaat rth

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
Deki Zulkarnain
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
Deki Zulkarnain
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauReaper-Ami
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauReaper-Ami
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
AjieArief1
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
nandradr
 
embung kecil.pptx
embung kecil.pptxembung kecil.pptx
embung kecil.pptx
HerbaktiDimasPerdana
 
Zonning Text (ITBX).docx
Zonning Text (ITBX).docxZonning Text (ITBX).docx
Zonning Text (ITBX).docx
RayanYudika
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
lifa16
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Elisa Sutanudjaja
 
Kepmen 534 2001
Kepmen 534 2001Kepmen 534 2001
Kepmen 534 2001
Karina Phiieeriiyy
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
Ansarabdhamid
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
MohammadGifari1
 
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang KotaWebinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kukuh Sungkawa
 
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
persampahanpuprdsulu
 
Paparan rplp klawuyuk 2020
Paparan rplp klawuyuk 2020Paparan rplp klawuyuk 2020
Paparan rplp klawuyuk 2020
Achrie Tekture
 

Similar to 4. manajemn manfaat rth (20)

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijauKuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
Kuantitas dan kualitas_ruang_terbuka_hijau
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
Semarang 30% rth final
Semarang 30% rth finalSemarang 30% rth final
Semarang 30% rth final
 
embung kecil.pptx
embung kecil.pptxembung kecil.pptx
embung kecil.pptx
 
Zonning Text (ITBX).docx
Zonning Text (ITBX).docxZonning Text (ITBX).docx
Zonning Text (ITBX).docx
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
 
Kepmen 534 2001
Kepmen 534 2001Kepmen 534 2001
Kepmen 534 2001
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
 
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang KotaWebinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Webinar Seri 2 Hutan Kota : Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
 
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
 
Paparan rplp klawuyuk 2020
Paparan rplp klawuyuk 2020Paparan rplp klawuyuk 2020
Paparan rplp klawuyuk 2020
 
Sos dak 2012 kehutanan
Sos dak 2012   kehutananSos dak 2012   kehutanan
Sos dak 2012 kehutanan
 

4. manajemn manfaat rth

  • 1. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAN PERKOTAAN
  • 2. Banjir di Kota Pekanbaru
  • 3. DASAR PEMIKIRANDASAR PEMIKIRAN (1) BEBAN KOTA MAKIN BERAT  Jumlah penduduk perkotaan semakin tinggi, di Indonesia tahun 2015 diperkirakan 60% penduduk berada di perkotaan.  Kebutuhan akan lahan untuk permukiman menyebabkan tingginya alih- guna lahan di perkotaan dan munculnya permukiman-permukiman kumuh.  Perkembangan infrastruktur yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan lalulintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas di perkotaan. (2) KUALITAS LINGKUNGAN PERKOTAAN MAKIN RENDAH  Penduduk perkotaan makin sering mengalami bencana banjir, polusi udara, kebisingan dan kerawanan sosial yang menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat (3) RUANG TERBUKA PUBLIK MAKIN KURANG  Kuantitas dan kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan makin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini luas RTH perkotaan rata-rata hanya 10% dan rasio per kapita hanya 0.45-0.55 m2/kapita. I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN 1
  • 4. PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN PKL MACET KUMUH POLUSI 2 I. … lanjutan
  • 6. (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat (2) Proporsi RTH pada wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota (3) Proporsi RTH Publik minimal 20% dari luas wilayah kota Pasal 28 (a)Pasal 28 (a) Pasal 31Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan non hijau diatur dengan peraturan Menteri Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota dengan menambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Pasal 29Pasal 29 4 I. … lanjutan
  • 7. RTH PRIVAT RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK Penegasan adanya SPM yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan PR a.l. : • frekuensi dialog dengan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang • SPM untuk ruang terbuka hijau • Batasan minimal deviasi antara rencana dan implementasi rencana RTH PUBLIK (20% LUAS KOTA) RUANG TERBUKA DI PERKOTAANRUANG TERBUKA DI PERKOTAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) (MIN 30% LUAS KOTA) RUANG TERBUKA NON HIJAU 5 I. … lanjutan
  • 8. RUANG TERBANGUN (60%) JARINGAN JALAN (20%) TAMAN-TAMAN KOTA (12,5%) RUANG WILAYAH KOTARUANG WILAYAH KOTA NON HUNIAN (20%) RUANG HUNIAN (40%) LAINNYA (NON HIJAU) (7,5%) RTH di Ruang Hunian: Asumsi KDB maks 80% RTH = 20% x 40% = 8% RTH di Ruang Non Hunian: Asumsi KDB maks 90% RTH = 10% x 20% = 2% RTH PRIVAT = 10% RTH di Jarirngan Jalan: Asumsi jalur hijau 30% RTH = 30% x 20% = 6% (Sungai, Jalan KA, SUTET) Asumsi 20% hijau RTH = 20% x 7,5% = 1,5% RTH PUBLIK = 20% 6 RUANG TERBUKA (40%) I. … lanjutan
  • 9. RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. DefinisiDefinisi RTHRTH 7 I. … lanjutan
  • 10. TIPOLOGI RTHTIPOLOGI RTH Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non- alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi 8 I. … lanjutan
  • 11. a) meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan; TUJUAN DAN FUNGSITUJUAN DAN FUNGSI PPENYELENGGARAAN RTHENYELENGGARAAN RTH b) menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan keseimbangan edapis. • fungsi arsitektural • sosial, dan • ekonomi fungsi ekologis Fungsi Tambahan (ekstrinsik) Dalam suatu wilayah perkotaan, 4 fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati Fungsi Utama (intrinsik)FUNGSI 9 II. KETENTUAN UMUMII. KETENTUAN UMUM
  • 12. Manfaat Langsung (bersifat tangible)MANFAATMANFAAT RTHRTH berdasarkan fungsinya:berdasarkan fungsinya: MManfaatanfaat TTidakidak LLangsung (bersifatangsung (bersifat intangibleintangible)) mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan, keindahan perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati 10 II. … lanjutan
  • 14. • FUNGSI SOSIAL • FUNGSI EKONOMI • FUNGSI ARSITEKTURAL UDARA AIR TANAH FUNGSI INTRINSIK FUNGSI EKSTRINSIK FUNGSI EKOLOGIS SISTEM PERAKARAN SISTEM TAJUK & PERCABANGAN O2 oksigen CO2 carbon dioxida 12 II. … lanjutan
  • 15. RTH fungsi ekologis RTH fungsi ekonomi RTH fungsi arsitektural RTH fungsi sosial/ budaya 13 II. … lanjutan
  • 16. TIPOLOGI KAWASAN KARAKTERISTIK RTH FUNGSI UTAMA PENERAPAN KEBUTUHAN RTH Pesisir  pengamanan wilayah pantai  sosial budaya  mitigasi bencana  berdasarkan luas wilayah  berdasarkan fungsi tertentu Pegunungan  konservasi tanah  konservasi air  keneka ragaman hayati  berdasarkan luas wilayah  berdasarkan fungsi tertentu Rawan bencana  mitigasi bencana  berdasarkan fungsi tertentu Belum berkembang  dasar perencanaan kawasan  sosial  berdasarkan fungsi tertentu  berdasarkan jumlah penduduk Berpenduduk padat (telah berkembang)  ekologis  sosial  hidrologis  berdasarkan fungsi tertentu  berdasarkan jumlah penduduk FUNGSI DAN PENERAPAN RTH PADA BEBERAPA TIPOLOGI KAWASAN 15 II. … lanjutan
  • 17. PERAN PENATAAN RUANGPERAN PENATAAN RUANG  Perencanaan Tata Ruang Kota : dimana areal yang tidak boleh dibangun  Kawasan-kawasan rawan bencana (natural hazards) sebaiknya digunakan untuk RTH.  Secara hirarkhis di setiap tingkatan wilayah ruang perkotaan harus memiliki fungsi pelayanan sosial tertentu dan bentuk RTH yang spesifik. 16 II. … lanjutan
  • 18. SKEMATIK SKALA PELAYANANSKEMATIK SKALA PELAYANAN FASILITAS DALAMFASILITAS DALAM HIRARKI RUANG KOTAHIRARKI RUANG KOTA R W KELURAHAN KECAMATA N KO TA/KO TA SATELIT KOTA BESAR/ METROPOLITAN TAM AN KO TA SMA,D1,D2,D3 TAMAN METROPOLITAN UNIVERSITAS SMP TAMAN TAMAN KECAMATAN RUMAH TK SD TAMAN KELURAHAN 17 II. … lanjutan
  • 19. a) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat; b) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat c) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya A. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah 1.1. PENYEDIAAN RTH DIPENYEDIAAN RTH DI KAWASANKAWASAN PERKOTAANPERKOTAAN 18 III. KETENTUAN PENYEDIAANIII. KETENTUAN PENYEDIAAN DANDAN PEMANFAATAN RTHPEMANFAATAN RTH
  • 20. No UNIT LINGKUNGAN TIPE RTH LUAS MIN/UNIT (m2 ) LUAS MIN/ KAPITA (m2 ) LOKASI 1 250 jiwa Taman RT 250 1,0 Di tengah lingkungan RT 2 2500 jiwa Taman RW 1.250 0,5 Di pusat kegiatan RW 3 30.000 jiwa Taman Kelurahan 9.000 0,3 Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan 4 120.000 jiwa Taman Kecamatan 24.000 0,2 Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan Pemakaman disesuaikan 1.2 *) Tersebar 5 480.000 jiwa Taman kota 144.000 0,3 Di pusat wilayah/kota Hutan kota disesuaikan 4.0 Di dalam/kawasan pinggiran Untuk fungsi tertentu disesuaikan 12.5 Disesuaikan dengan kebutuhan *) Disesuaikan dengan angka kematian setempat B. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk III. … lanjutan 19
  • 21.  Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, misalnya melindungi kelestarian SDA, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu C. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu  RTH kategori ini meliputi: RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTh untuk fungsi tertentu berupa RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungan, RTH sempadan pantai, RTH pengaman sumber air, dan pemakaman. III. … lanjutan 20
  • 22. a. Pekarangan Rumah Besar  kategori: rumah dengan luasan lahan di atas 500 m2;  RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat;  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min.3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. AA.. RTH PEKARANGANRTH PEKARANGAN III. … lanjutan 22.. PEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAANPEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN b. Pekarangan Rumah Sedang  kategori: rumah dengan luasan lahan antara 200 m2 – 500 m2 ;  RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat;  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min. 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. 21
  • 23. c. Pekarangan Rumah Kecil  kategori: rumah dengan luasan lahan di bawah 200 m2 ;  RTH min yang disarankan adlh luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat;  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. d. Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha  umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka  beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot.  perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70%, minimal memiliki 2 (dua) pohon kecil atau sedang, ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;  persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan. III. … lanjutan 22
  • 24. e. Taman Atap Bangunan  struktur bangunan  lapisan kedap air (waterproofing )  sistem utilitas bangunan  media tanam  pemilihan material  aspek keselamatan dan keamanan  aspek pemeliharaan - peralatan - tanaman Kavling dengan KDB di atas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yangan sangat terbatas dibuat taman atap bangunan. Aspek yang harus diperhatikan: III. … lanjutan 23
  • 25. Contoh Bentuk Taman Atap Bangunan 25
  • 26.
  • 28. 1). Taman Rukun Tetangga (RT)  Luas taman minimal 1 m2 per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m2  Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi ▪ bangku taman ▪ mainan anak-anak 40% ▪ 3-5 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang BB.. RTH TAMAN DAN HUTAN KOTARTH TAMAN DAN HUTAN KOTA 26 III. … lanjutan
  • 29. 2). Taman Rukun Warga (RW)  Luas taman minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m2  Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani Fasilitas Ruang Hijau Vegetasi ▪ lapangan (u/ OR atau aktifitas lainnya) ▪ bangku taman ▪ mainan anak-anak 70% ▪ 10 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang III. … lanjutan 27
  • 30.  Luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 9.000 m2  Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan Jenis Taman Ruang Hijau Fasilitas Vegetasi Aktif 60 - 70% ▪ lapangan terbuka/ olahraga ▪ trek lari, lebar 5 m panjang 325 m ▪ WC umum ▪ 1 unit kios (jika diperlukan) ▪ kursi-kursi taman ▪ setidak-tidaknya 25 pohon (pohon sedang dan kecil) ▪ semak ▪ perdu ▪ penutup tanah Pasif 70 - 90% ▪ sirkulasi pejalan kaki, lebar 1,5-2 m ▪ WC umum ▪ 1 unit kios (jika diperlukan) ▪ kursi-kursi taman ▪ setidak-tidaknya 50 pohon (pohon sedang dan kecil) ▪ semak ▪ perdu ▪ penutup tanah 3). Taman Kelurahan III. … lanjutan 28
  • 31.  Luas taman minimal 0,2 m2 per penduduk kecamatan, dengan luas minimal 24.000 m2  Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan Jenis Taman Ruang Hijau Fasilitas Vegetasi Aktif 60 - 70% ▪ lapangan terbuka ▪ lapangan basket ▪ lapangan volley ▪ trek lari, lebar 5 m panjang 325 m ▪ WC umum ▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan) ▪ kursi taman ▪ setidak-tidaknya 50 pohon (pohon sedang dan kecil) ▪ semak ▪ perdu ▪ penutup tanah Pasif 70 - 90% ▪ sirkulasi pejalan kaki, lebar 1,5-2 m ▪ WC ▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan) ▪ kursi-kursi taman ▪ Lebih dari 100 pohon tahunan (pohon sedang dan kecil) ▪ semak ▪ perdu ▪ penutup tanah 4). Taman Kecamatan III. … lanjutan 29
  • 32.  Luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan luas minimal 144.000 m2  Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), RTH yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga Ruang Hijau Fasilitas Vegetasi 70 - 80 % ▪ lapangan terbuka ▪ unit lapangan basket (14x26 m) ▪ unit lapangan volley (15 x 24 m) ▪ trek lari, lebar 7 m panjang 400 m ▪ WC umum ▪ parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan) ▪ panggung terbuka ▪ area bermain anak ▪ Prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian ▪ 150 pohon (pohon sedang dan kecil) ▪ semak ▪ perdu ▪ penutup tanah 5). Taman Kota III. … lanjutan 30
  • 34. Jalur pejalan kaki Pohon pelindung Kursi taman Arena mainan anak Contoh Taman Rukun Tetangga (RT) III. … lanjutan 32
  • 35. Contoh taman rukun warga Lap. Volley Tempat duduk Tempat duduk Tempat duduk Lap. rumput Lap. basket III. … lanjutan 33 Contoh Taman Rukun Warga (RW)
  • 36. Contoh Taman Rukun Warga (RW) III. … lanjutan 34
  • 37. Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Aktif) kios Lapangan Terbuka Area parkir Kios Area parkir Sarana olahraga kios III. … lanjutan 35 Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Pasif)
  • 38. Lapangan Terbuka Sarana olahraga plaza Area parkir Sarana olahraga Sarana olahraga III. … lanjutan Contoh Taman Kecamatan Hutan kecil kios 36
  • 39. Contoh Taman Kelurahan Contoh Taman Kecamatan III. … lanjutan 37
  • 40. Contoh Taman Kota III. … lanjutan 38
  • 41.  Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi min 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan  Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter.  Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 meter. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar- pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil III. … lanjutan 39 6). Hutan Kota
  • 42.  RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;  Campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.  Hutan kota; III. … lanjutan 40 7). Sabuk Hijau
  • 43. CC.. RTHRTH JALUR HIJAUJALUR HIJAU JALANJALAN III. … lanjutan 41 1). Pulau Jalan dan Median Jalan 1. Peneduh a. Pada Jalur Tanaman Tepi Jalan Jalur tanaman tepi peneduh 2. Penyerap Polusi Udara Jalur tanaman tepi penyerap polusi udara
  • 44. Jalur tanaman tepi penyerap kebisingan Jalur tanaman tepi pemecah angin Jalur tanaman tepi pembatas pandang 3. Peredam Kebisingan 4. Pemecah Angin 5. Pembatas Pandang III. … lanjutan 42
  • 45. b. Pada Median Jalan Penahan Silau Lampu Kendaraan Jalur tanaman pada median penahan silau lampu kendaraan III. … lanjutan 43
  • 46. c. Pada Persimpangan Bentuk persimpangan Letak tanaman Jarak dan jenis tanaman Kecepatan 40 km/jam Kecepatan 60 km/jam Persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal Pada mulut persimpangan 20 m Tanaman rendah 40 m Tanaman rendah Mendekali persimpangan 80 m Tanaman tinggi 100 m Tanaman tinggi Persimpangan kaki empat tidak tegak lurus Pada mulut persimpangan 30 m Tanaman rendah 50 m Tanaman rendah 80 m Tanaman tinggi 80 m Tanaman tinggi Catatan: - Tanaman rendah, berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.80 m - Tanaman tinggi, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 meter III. … lanjutan 44
  • 47. a) Kenyamanan  cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu: • Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar • Negosiasi, kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya. b) Perlengkapan untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya. c) Sensor  pengalaman menyenangkan atau faktor lainnya sehingga berupa stimulus sensor, baik yang terukur maupun yang tidak terukur seperti: temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual d) Karakter fisikal • Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan. • Kriteria Pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 220 meter. e) Standar Spatial, dapat mengacu pada pedoman pedestrian yang berlaku. 2). RTH Jalur Pejalan Kaki III. … lanjutan 45
  • 48. 2). RTH Jalur Pejalan Kaki III. … lanjutan 45
  • 49.  tanaman yang tahan dan dapat hidup dengan baik pada tempat yang ternaungi secara permanen;  tidak membutuhkan penyinaran matahari secara penuh;  relatif tahan kekurangan air;  perakaran dan pertumbuhan batang yang tidak mengganggu struktur bangunan;  sebaiknya merupakan tanaman dari jenis yang mempunyai kemampuan dalam mengurangi polusi udara;  dapat hidup dengan baik pada pot atau bak tanaman. 3). RTH di Bawah Jalan Layang Penataan ditekankan pada:  agar nampak tertata rapi, asri, dan indah;  tidak menjadi tempat kumuh/ tempat mangkal gelandangan;  menutupi bagian-bagian yang tidak menarik;  memperlembut bagian/ struktur bangunan yang berkesan kaku. Kriteria pemilihan tanaman adalah sebagai berikut: III. … lanjutan 46
  • 50. 3). RTH di Bawah Jalan Layang III. … lanjutan 46
  • 51. DD.. RTH FUNGSI TERTENTURTH FUNGSI TERTENTU III. … lanjutan 47  jarak maksimal dari sumbu rel adalah 50 m;  pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai Gambar Rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.  jenis tanaman yang ditanam memiliki dahan yang kuat;  daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang;  akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah.  memiliki kerapatan yang cukup (50-60%);  pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. 1). Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api 2). Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
  • 52. 3). RTH sempadan sungai  Jalur hijau sungai meliputi sempadan sungai selebar 50m pada kiri kanan sungai besar dan sungai kecil (anak sungai);  Sampel jalur hijau sungai berupa petak-petak berukuran 20m x 20m diambil secara sistematis dengan intensitas sampling 10% dari panjang sungai;  Sebelum di lapangan, penempatan petak sampel dilakukan secara awalan acak (random start) pada peta. Sampel jalur hijau sungai berupa jalur memanjang dari garis sungai ke arah darat dengan lebar 20m sampai pohon terjauh;  Sekurang-kurangnya 100m dari kiri kanan sungai besar dan 50m di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman;  Untuk sungai di kaw. pemukiman brp sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15m;  Jarak maksimal dari pantai adalah 100m;  Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai Gambar Rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. III. … lanjutan 48
  • 53. • RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktifitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantainya. • Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat. 4). RTH Sempadan Pantai III. … lanjutan 49  Tidak bertentangan dengan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung  Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual.  Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang.  Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.  Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Fasilitas dan kegiatan yang diizinkan memiliki ketentuan sebagai berikut:
  • 54. 4). RTH Sempadan Pantai III. … lanjutan 49
  • 55. No. Jenis RTH Dimensi sempadan Pemanfaatan 1. Danau/waduk Minimal 50 m dari titik muka air tertinggi a) budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan b) jaringan utilitas c) sebagai tempat kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berampak buruk pada kelestarian dan keamanan, waduk/ danau d) luas ruang hijau minimal 90% 2. Mata air Radius 200 meter a) ruang terbuka hijau dengan aktifitas sosial terbatas penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya b) luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan 5). RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air III. … lanjutan 50
  • 56. 5). RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air III. … lanjutan 50
  • 57. Model RTH Sempadan Sungai di indonesia Sempadan Sungai Lok Ulo KebumenSempadan Sungai Belimbing Banjarnegara III. … lanjutan 51
  • 58.  Selain sbg tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sbg daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar • jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; • ukuran makam 1 x 2 meter; • tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan; • pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; • batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; • batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; • ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan min 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80 % dari luas ruang hijaunya.  Ketentuan bentuk pemakaman (yang akan dimanfaatkan juga sebagai RTH) : III. … lanjutan 52 6). RTH Pemakaman
  • 59. Model Taman Pemakaman sebagai RTH Kota III. … lanjutan 53
  • 60. 3. KRITERIA VEGETASI RTH3. KRITERIA VEGETASI RTH III. … lanjutan 54  memiliki nilai estetika yang menonjol;  sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;  tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;  tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah;  batang dan sistem percabangan kuat;  perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu pondasi/ struktur bangunan;  ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;  berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;  jenis tanaman tahunan atau musiman;  tahan terhadap hama penyakit tanaman;  mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;  sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung.