Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang bertujuan untuk mendefinisikan kawasan perkotaan Karawang dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kota di masa depan, serta menciptakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk wilayah Kecamatan Klari, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur sebagai pedoman pengembangan wilayah tersebut.

1. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 1

2. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 2
1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya penataan ruang merupakan pengaturan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan bagi kegiatan pembangunan berbagai sektor yang membutuhkan
ruang. Penataan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang
pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait, yaitu
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga
kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus kontinu dalam suatu manajemen penataan ruang
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.
Dalam upaya mengarahkan pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Karawang telah
menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Rencana tersebut telah menjadi
pedoman dan acuan bagi proses perencanaan dan penataan ruang di wilayah Kabupaten
Karawang. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten perlu didetailkan lagi agar dapat lebih operasional.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang akan menyusun Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Karawang.
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang dimaksudkan untuk mendetailkan arahan
RTRW Kabupaten Karawang agar pelaksanaan rencana dapat dioperasionalkan
dengan program-program pembangunan yang lebih terarah di kawasan perkotaan
Kabupaten Karawang sesuai dengan potensi yang ada.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rancangan
peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang RTRW Kabupaten Karawang 2011 – 2031 sendiri
sudah mencantumkan bahwa kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang meiiputi Kecamatan
Cikampek, Kotabaru, Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, Klari, Purwasari, Karawang Barat,
Karawang Timur, Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat.
Kawasan perkotaan Karawang secara eksisting memang sudah berkembang dan dikenal sebagai
pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan serta
sebagian lainnya merupakan pusat pengembangan industri di Kabupaten Karawang. Agar
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang lebih fokus dan terperinci maka
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang akan dilakukan bertahap sesuai
dengan skala prioritas dengan memperhatikan indikator perkembangan wilayah. Pada tahap
pertama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang meliputi wilayah
Kecamatan Klari, Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur, salah satu pertimbangannya adalah
karena pada wilayah ini terdapat jalan akses Tol Karawang Barat yang merupakan pintu gerbang
Kota Karawang dengan perkembangan wilayah sekitar yang relatif pesat yang dicirikan oleh
perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi fungsi lainnya seperti perumahan, industridan
perdagangan dan jasa.
Perkembangan kegiatan perkotaan tidak menyebar di seluruh wilayah kecamatan
tersebut,sebagian wilayah masih memiliki lahan pertanian yang juga harus dilindungi. Oleh sebab
itu perlu dikenali dan didefinsiikan secara lebih rinci bagian wilayah yang merupakan kawasan
perkotaan serta bagian wilayah lain yang merupakan hinterland. Setiap bagian wilayah yang
sudah dan direncanakan berkembang sebagai kawasan perkotaan semestinya memerlukan
penataan ruang yang lebih rinci sehingga memerlukan penyusunan rencana rinci tata ruang.
Menetapkan dan mengoperasionalkan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan Kabupaten
Karawang, perlu mempertimbangkan beberapa aspek kebutuhan pembangunan kota, baik untuk
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.
Oleh karena itu RDTR merupakan perwujudan ”kegiatan” yang membentuk suatu
kawasan kedalam ruang, yang terukur baik untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial,
budaya, keamanan, kenyamanan, keserasian dan keterpaduan serta
berkesinambungan. Dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan yaitu tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama, kegiatan penunjang serta
pelengkapannya dalam suatu kawasan.
Gambar 1.1
Lahan Pertanian di Kota Karawang (Desa Margakaya, Kec. Teluk Jambe Barat)
Sumber: Hasil Observasi, 2013

3. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 3
Dengan adanya penataan RDTR kawasan perkotaan kabupaten Karawang ini di harapkan dapat
menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan dan meningkatkan daya guna dan hasil
guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.
Selain itu Penataan Ruang Wilayah tersebut dapat membantu menetapkan prioritas
pengembangan kota dan menjadi pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan
ruang secara rinci. Bagi pemerintah akan menjadi acuan dalam pemberian perijinan bagi
masyarakat dan pihak swasta merupakan acuan dalam pengembangan dan perencanaan pada
kawasan kota tersebut.
Dengan dibuatnya RDTR Kawasan Perkotaan Karawang diharapkan dapat mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan perkembangan Perkotaan Karawang dalam mengatasi pertumbuhan dan
permasalahan yang ada serta memacu perkembangan wilayah-wilayah sekitar.Oleh sebab itu,
pada tahapan selanjutnya agar RDTR dapat operasional dilapangan terutama sebagai perangkat
pengendalian, maka untuk lebih menjabarkan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Karawang
diperlukan juga Peraturan Zonasinya.Peraturan zonasi tersebut, disusun untuk mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan RDTR. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh
dilaksanakan pada setiap zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan amplop
ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan
garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang
dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Tumbuhnya Kabupaten Karawang secara umum memberikan tekanan pada aspek lingkungan,
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.Perkembangan yang sedang dan terus
berlangsung ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan, ketidaknyamanan dan bahkan dapat
mengganggu kelestarian lingkungan.Implikasi lainnya adalah terdapatnya penggunaan lahan
yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangan daya
dukung lingkungan.Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi
lindung, konversi lahan sawah dan muculnya kerusakan lingkungan.
1.2 Kedudukan RDTR
Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah
kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR
tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan
strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:
a) kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan;
dan
b) memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman
ini.
RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan
lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota
memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan
zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi
dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang
penanganannya diprioritaskan. Dalam hal RTRW kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR,
peraturan zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang
direncanakan pada wilayah kabupaten/kota.
RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran
kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan
fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan untuk suatu BWP tertentu. Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan
sebagai perda namun belum ada peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka
peraturan zonasi dapat disusun terpisah dan berisikan zoning map dan zoning text untuk seluruh
kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah
kabupaten/kota.
RDTR ditetapkan dengan perda kabupaten/kota.Dalam hal RDTR telah ditetapkan sebagai perda
terpisah dari peraturan zonasi sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi ditetapkan
dengan perda kabupaten/kota tersendiri.
Hubungan antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, dan RTBL serta Wilayah Perencanaannya dapat
dilihat pada gambar berikut.

4. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 4
Gambar 1.2
Hubungan antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, dan RTBL serta Wilayah Perencanaannya
Gambar 1.3
Posisi Muatan RDTR Kota Karawang
1.3 Fungsi dan Manfaat Rencana Detail Tata Ruang Kota
RDTR dan Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang
yang diatur dalam RTRW;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
e. acuan dalam penyusunan RTBL.
RDTR dan Peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan
permukiman dengan karakteristik tertentu;
b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan
fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program
pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau
Sub BWP.
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Maksud
Maksud Penyusunan RDTR Perkotaan Karawang adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan baik bersifat fisik konstruksi maupun fisik non konstruksi, yang memuat rencana
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik seluruh wilayah perkotaan maupun blok
wilayah. Dengan melalui kajian mengenai indikasi kebutuhan luasan dan batas wilayah
berdasarkan hasil analisa potensi dan permasalahan serta fenomena pembangunan yang
berkembang selama ini dengan pelibatan peran serta masyarakat dan aparat (OPD) setempat/

5. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 5
terkait, untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka program pembangunan kota untuk
jangka waktu 5 (lima) ,10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini, adalah :
1. Terdefinisinya Kawasan Perkotaan Karawang yang merupakan bagian wilayah dari Klari,
Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur
2. Terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan Kota Karawang dalam mengatasi pertumbuhandan
permasalahan yang ada di Kota Karawang dimasa mendatang;
3. Terciptanya perwujudan ruangkecamatan yang terpadu, serasi, selaras, seimbang,
berkelanjutan, berdayaguna dan berhasilguna;
4. Berfungsinya hasil/produk perencanaan sebagai alat pengendali, rujukan, referensi juga
pedoman dalam memberikan rekomendasi alokasi ruang bagi aparat (OPD) sekaligus
informasi rencana perkembangan pemanfaatan ruang bagi masyarakat pengguna;
5. Terjaganya konsistensi perwujudan ruang (melalui upaya pengendalian pemanfaatan
ruang) berikut terciptanya keterkaitan antar kegiatan Kecamatan dengan RTRW
Kabupaten secara efektif dan efisien.
1.3.3 Sasaran
Sasaran untuk dapat mencapai tujuan diatas, adalah :
1. Kompilasi data dan fakta (a.l. melalui jasmara atau menjaring aspirasi dan kebutuhan
masyarakat) terhadap berbagai aspek (potensi dan permasalahan) Kecamatan dan
Kecamatan di Kota Karawang beserta segala interaksinya;
2. Kajian / analisis terhadap setiap aspek data dan fakta hasil perolehan pada butir a diatas,
baik secara internal dan eksternal, sehingga diperoleh gambaran kecenderungan
perkembangan kegiatan wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang selama ini sudah dan
akan terjadi;
3. Menentukan arah kebijakan alokasi pemanfaatan ruang secara detailkecamatan
berdasarkan hasil analisis kecenderungan perkembangan sebagaimana tersebut pada
butir b diatas;
4. Mengindikasikan batas optimal pengaruh kecenderungan perkembangan tersebut guna
penentuan batas dan luasan Kota Kecamatan yang perlu disiapkan sebagai pusat
perkembangan kegiatan;
5. Rumusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berdasarkan lingkup batas wilayah
kecamatan sebagaimana yang telah diindikasikan diatas, yang meliputi : Tujuan
pengembangan setiap kawasan fungsional, Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
kawasan, Pedoman pelaksanaan pembangunannya, dan Pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan fungsional;
6. Diskusi berkala dengan unsur masyarakat dan aparat setempat dalam rangka asistensi
tahapan produk, sehingga kelak hasil akhirnya diharapkan cukup aspiratif dan
implementatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
1.4 Ruang Lingkup
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah kegiatan penyusunan RDTR Perkotaan Karawang meliputi 3 (tiga) wilayah
kecamatan yaitu Kecamatan Klari, Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur. Secara administrasi
wilayah perencanaan mempunyai batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur,
Talagasari, Lemahabang.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tirtamulya dan Cikampek.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
Adapun deliniasi kawasan perencanaan meliputi:
Kecamatan Klari (Desa Gintungkerta, Anggadita, Klari, Cibalongsari, Duren, Pancawati,
dan Belendung).
Kecamatan Telukjambe Barat (Desa Wanasari, Margamulya, Margakaya, Karangligar,
Karangmulya, Mulyajaya, Karangmulya, Margamulya, Margakaya, Parungsari, Mekarmulya,
dan Mulyajaya)
Kecamatan Telukjambe Timur (Desa Sirnabaya, Pinayungan, Telukjambe, Puseurjaya,
Sukaluyu, Sukaraharja, Wadas, Sukamakmur, dan Purwadana)
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.4 – Gambar 1.5.

6. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 6
Gambar 1.4 Peta Gamum Makro Gambar 1.4
Kota Karawang

7. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 7
Gambar 1.5 Deliniasi Kawasan Perencanaan (BWP) Gambar 1.5
Blok dalam kawasan perencanaan (bwp) dibagi atas 5 Sub BWP dan 100 bloK

8. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 8
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi
Lingkup substansi RDTR Kota Karawang yang hendak disusun adalah sebagai berikut :
1. Tujuan, yang menggambarkan nilai, kualitas dan kinerja yang akan dicapai oleh
pengembangan kawasan perkotaan
2. Kebijakan dan strategi, yang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan penataan ruang internal kawasan serta jabarannya
3. Rencana Detail Struktur Ruang
Perwujudan rencana detail struktur ruang adalah :
a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Rencana pengembangan jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan
jaringan sekunder pada wilayah perencanaan yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor,
jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang belum termuat dalam RTRW
1). jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder
2). jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder
3). jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder
4). jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder
5). jaringan jalan lainnya yang meliputi:
i. jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang/penumpang sesuai
ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, B dan C hingga pangkalan angkutan
umum); dan
ii. jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan keluarnya terminal
barang/orang hingga pangkalan angkutan umum dan halte);
iii. jalan masuk dan keluar parkir
b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
1). jaringan subtransmisi yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari sumber daya
besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di
wilayah perencanaan (jika ada)
2). jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT,SUTET,SUTT) berfungsi menyalurkan daya
listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, infrastruktur
pendukung pada jaringan distribusi primer meliputi :
i. gardu induk berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-500
kv) menjadi tegangan menengah ( 20 kv)
ii. gardu hubung berfungsi membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu
distribusi
3). jaringan distribusi sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan atau
menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan
infrastruktur pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan
tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (220 v /380 v)
c. Rencana Pengembangan Jaringan telekomunikasi
1). rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa penetapan
lokasi pusat automatisasi sambungan telepon
2). rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan
lokasi stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi
3). rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan
lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS)
4). rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk penetapan lokasi stasiun
transmisi
5). rencana penyediaan jaringan serat optik
6). rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi
d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
1). sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota mencakup sistem jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
2). bangunan pengambil air baku
3). seluruh pipa transmisi air baku dan instalasi produksi
4). seluruh pipa unit distribusi hingga persil
5). seluruh bangunan penunjang dan bangunan pelengkap;

9. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 9
6). bak penampung
e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
1). sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan
2). rencana kebutuhan sistem drainase, yang meliputi rencana jaringan primer,
sekunder, tersier, dan lingkungan di BWP;
f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
1). air limbah setempat (onsite) dan/atau terpusat (offsite)
Sistem pembuangan air limbah setempat, terdiri atas:
i. bak septik (septic tank)
ii. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
2). Sistem pembuangan air limbah terpusat, terdiri atas:
i. seluruh saluran pembuangan; dan
ii. bangunan pengolahan air limbah.
g. Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan Bagian
Wilayah Perencanaan (BWP), misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana
wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat
evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun
lingkungan.
Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (apabila ada, disusun sesuai
kepentingannya) dapat disiapkan sebagai bagian dari rencana jaringan prasarana, atau
sebagai rencana pada bab tersendiri, yang memuat rencana-rencana mitigasi dan/atau
adaptasi untuk mewujudkan daya tahan dan mengatasi kerentanan terhadap perubahan
iklim pada suatu BWP.
4. Rencana Detail Pola Ruang, cakupan rencana detail pola ruang :
• Penetapan klasifikasi dan kode zona atau jenis pola ruang (landuse system/zonasi)
• Rencana peruntukan blok
Merupakan rencana alokasi setiap zona/blok peruntukan (biasa disebut sebagai zoning
map) dan merupakan kelengkapan dari peraturan zonasi yang akan ditetapkan secara
terpisah
Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:
• mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW
• memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan
• memperhatikan mitigasi bencana dan adaptasi bencana pada BWP, termasuk dampak
perubahan iklim
• menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi
masyarakat.
Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:
a. zona lindung yang meliputi:
1). zona hutan lindung
2). zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, yang meliputi zona
bergambut dan zona resapan air
3). zona perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
zona sekitar danau atau waduk, zona sekitar mata air
4). zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan
pemakaman
5). zona suaka alam dan cagar budaya
6). zona rawan bencana alam, yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona
rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir
7). zona lindung lainnya
b. zona budi daya yang meliputi:
1). zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat
tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih
lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah
taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan

10. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 10
jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat
sederhana, rumah sosial, dan rumah tinggal
2). zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan
jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar
tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya)
3). zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta
4). zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum
pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayananumum
kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial
budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan
5). zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar,
industri kecil, industry makanan dan aneka industri
6). zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 yang antara lain
meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya
7). zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain
meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata
8). zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau
bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan,
perdagangan/jasa, dan perkantoran
5. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
a. Rencana penyediaan fasum dan fasos
b. Rencana penyediaan ruang untuk sektor informal :
• Lokasi
• Jenis sektor informal
• Waktu kegiatan
• Pengelolaan lokasi/kegiatan
c. Rencana intensitas pemanfaatan ruang blok peruntukan :
• Kepadatan Bangunan Maksimum
• KDB Maksimum
• KTB Maksimum
• KLB Maksimum
• KDH Minimum
• Tinggi Bangunan Maksimum
d. Rencana Tata Massa Bangunan
• GSB
• Amplop Ruang
e. Rencana Penanganan Kawasan dan Bangunan
• Revitalisasi
• Penanganan pada kawasan yang sudah terbangun
• Penanganan pada kawasan yang belum terbangun
6. Penetapan BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan kriteria:
• merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana pola ruang dan
rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan peraturan zonasi di BWP
• mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan
• merupakan Sub BWP yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan ekonomi,
sosial-budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup, dan/atau memiliki nilai penting lainnya yang
sesuai dengan kepentingan pembangunan BWP
• merupakan Sub BWP yang dinilai perludikembangkan, diperbaiki, dilestarikan,
dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan
pertimbangan ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya harus memuat sekurang-kurangnya:
• Lokasi

11. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 11
Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta.
Lokasi tersebut dapat meliputi seluruh wilayah Sub BWP yang ditentukan, atau
dapat juga meliputi sebagian saja dari wilayah Sub BWP tersebut
• Tema Penanganan
Tema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi.
7. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam
bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan
sampai akhir tahun masa perencanaan. Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang
meliputi:
a. Program pemanfaatan ruang prioritas, merupakan program-program pengembangan BWP
yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau
diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan struktur &rencana pola ruang
dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataanBWP
b. Lokasi, tempat dimana usulan program akan dilaksanakan
c. Besaran, perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan
wilayah yang akan dilaksanakan
d. Sumber Pendanaan, yang dapat berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN,
swasta, dan/atau masyarakat
e. Instansi Pelaksana, yang merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang
meliputi pemerintah seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dinas teknis terkait,
dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyarakat
f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan, usulan program direncanakan dalam kurun waktu
perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-
masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan.
Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan
RPJP daerah kabupaten/kota
Program pemanfaatan ruang ini dapat memuat kelompok program sebagai berikut:
a. perwujudan rencana pola ruang, meliputi:
1). perwujudan zona lindung pada wilayah perencanaan
2). perwujudan zona budi daya pada wilayah perencanaan, dapat meliputi:
i. perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum diwilayah perencanaan
ii. perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang (zona)
jika peraturan zonasi terpisah dari dokumen RDTR
iii. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok
iv. perwujudan tata massa bangunan
b. program perwujudan rencana jaringan prasarana, meliputi:
1). perwujudan pusat pelayanan kegiatan di wilayah perencanaan
2). perwujudan sistem jaringan prasarana untuk wilayah perencanaan, yang mencakup
pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam wilayah perencanaan,
dapat meliputi:
i. perwujudan sistem jaringan pergerakan
ii. perwujudan sistem jaringan energi
iii. perwujudan sistem jaringan kelistrikan
iv. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
v. perwujudan sistem air minum
vi. perwujudan sistem drainase
vii. perwujudan sistem air limbah
viii.perwujudan sistem jaringan lainnya sesuai kebutuhan wilayah perencanaan
3). perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
8. Peraturan Zonasi
a. Penyusunan Zoning Text, meliputi :
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- Ketentuan Tata Bangunan
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- Ketentuan Pelaksanaan

12. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 12
o Variansi Pemanfaatan Ruang
o Insentif dan Disinsentif
o Penggunaan lahan yang tidak sesuai
o Penyusunan Zoning Map (Peta Zonasi)
1.4.3 Ruang Lingkup Kegiatan
Penyusunan RDTR ini setidaknya harus mencakup tahapan kegiatan berikut :
1. Pengumpulan data, yang meliputi :
a. Data sekunder dan instansional
b. Data primer yang berasal dari para stakeholder terkait
c. Data hasil observasi dan pengukuran lapangan lainnya
2. Pengolahan Data dan Analisis
Pengolahan data baik spasial ataupun non spasial menggunakan metode serta teknik-
teknik pengolahan data dan analisis yang dianggap relevan. Beberapa metode dan teknik
pengolahan data dan analisis antara lain adalah:
a. Statistik
b. Overlay peta tematik
c. Teknik analisis lain seperti SWOT atau AHP
3. Penyusunan Konsep Rencana
4. Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
5. Penyusunan Laporan
6. Pembahasan Laporan, Presentasi dan Diskusi
1.5 Dasar Hukum
Peraturan perundangan- undangan yang dijadikan referensi dalam melaksanakan pekerjaan ini,
antara lain:
1. Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolan Sampah.
5. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan RPP Perubahan RTRWN;
9. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat ketelitian Peta Untuk
Penataan Ruang Wilayah;
10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam;
12. Keppres No.57 Tahun 1998 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
13. Keppres No.32 Tahun1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
15. Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang
Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang RTRW Kabupaten Karawang tahun
2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

13. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 13
1.6 Sistematika Laporan
Pada pekerjaan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Karawang tahap Laporan Antara ini
diuraikan dalam beberapa bagian, meliputi :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota
Karawang, kedudukan RDTR, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri dari
ruang lingkup wilayah, substansi, dan kegiatan. Selain itu, diuraikan pula mengenai dasar
hokum dilaksanakannya pekeraan ini dan bagian terakhir bab ini dilengkapi dengan
sistematika penyajian laporan antara.
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN TATA RUANG KABUPATEN KARAWANG
Bab ini menguraikan tinjauan kebijakan tata ruang dimulai dari tinjauan kebijakan tata
ruang nasional, kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Barat, kebijakan pembangunan
Kabupaten Karawang (RPJP dan RPJM Kabupaten Karawang), kebijakan tata ruang
kabupaten, dan kedudukan Kota Karawang dalam Konstelasi Regional.
BAB 3 GAMBARAN UMUM KOTA KARAWANG
Bab ini menguraikan mengenai gambaran wilayah Kota Karawang dilihat dari berbagai
aspek yaitu kondisi fisik alamiah, kependudukan, perekonomian, penggunaan lahan,
prasarana kota, sarana kota, dan kondisi transportasi kota.
BAB 4 DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN
Bab ini menguraikan mengenai gambaran deliniasi kawasan perencanaan dilihat dari
berbagai aspek yaitu kondisi fisik alamiah, kependudukan, perekonomian, penggunaan
lahan, prasarana kota, sarana kota, dan kondisi transportasi kota.
BAB 5 ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PENGEMBANGAN KOTA KARAWANG
Bab ini menguraikan analisis potensi dan masalah pengembangan Kota Karawang yang
terdiri dari analisis keterkaitan Kota Karawang dengan wilayah sekitar, analisis daya dukung
lahan, analisis struktur ruang, analisis peruntukan blok (analisis perumahan, analisis sarana,
kawasan mitigasi bencana, analisis system transportasi, analisis prasarana, analisis
intensitas bangunan meliputi KDB, KLB, KDH, dan analisis tata massa bangunan meliputi
GSB, GSS, dan ketinggian bangunan.
BAB 6 KONSEP PENGEMBANGAN KOTA KARAWANG
Bab ini menguraikan mengenai konsep pengembangan Kota Karawang meliputi prinsip dan
dasar pengembangan, tujuan pengembangan Kota Karawang, kebijakan dan strategi
pengembangan Kota Karawang (strategi pengembangan system pusat – pusat kegiatan,
strategi pemanfaatan ruang, strategi pengembangan system sarana prasarana, strategi
intensitas pemanfaatan ruang kota, KDB, strategi pengembangan Ruang Terbuka Kota),
dan konsep pengembangan Kota Karawang (Konsep pengembangan struktur ruang, konsep
pengembangan peruntukan lahan, konsep program penanganan pembangunan kawasan
perencanaan (arahan pengembangan perumahan, penataan kawasan RTH, arahan system
jaringan, pengelolaan sanitasi lingkungan, arahan pengeloalan persampahan, rencana
jaringan listrik. Rencana jaringan telepon, arahan pengelolaan drainase).

14. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 1

15. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 2
2.1 Kebijakan Tata Ruang Nasional
a. Pada skala nasional, Kabupaten Karawang termasuk dalam PKL (Pusat Kegiatan
Lokal) yang diatur dalam RTRW Provinsi Jawa Barat.
b. Pada skala regional, Kabupaten Karawang termasuk dalam Kawasan Andalah
Purwasuka (Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang) dengan fokus
pengembangan pada :
• Pertanian : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi
• Industri : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
• Pariwisata : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata
• Perikanan : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
2.2 Kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat
a. Kabupaten Karawang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa
Barat Purwasuka, dengan arahan :
• Mewujudkan kawasan unggul industri pengolahan dengan tetap mempertahankan
kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan darat pada kawasan
yang telah mengembangkannya
• Pada kawasan pesisir diarahkan pengembangan sumber daya kelautan yang berdaya
saing tinggi dan berorientasi ekspor
• Pengembangan Wilayah Pengembangan Purwasuka difokuskan pada Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Cikampek – Cikopo
b. Kabupaten Karawang yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Purwasuka juga
diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek,
untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non-polutif
dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan
agroindustry
c. Di wilayah pesisir Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan
direkomendasikan agar dikembangkan fasilitas pelabuhan berskala internasional.
2.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang
2.3.1 RPJP Kabupaten Karawang
Berdasarkan RPJP Kabupaten Karawang, Visi Kabupaten Karawang adalah menjadikan Kabupaten
Karawang Sejahtera, Berbasis Pertanian, dan Industri. Arah perkembangan kota yang diarahkan:
1. Pembangunan penataan ruang;
a. Pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah
b. Pembangunan industry dan pertanian yang seimbang
c. Pembangunan wilayah dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dengan
melibatkan masyarakat
d. Penyediaan RTH.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah
a. Pembangunan infrastruktur transportasi
b. Pembangunan insfrastruktur social
c. Infrastruktur pemerintahan
d. Pembangunan permukiman
e. Pengelolaan persampahan
f. Pembangunan sumber daya air.
2.3.2 RPJM Kabupaten Karawang
Visi Kabupaten Karawang dalam RPJM Kabupaten Karawang adalah “Karawang Sejahtera
Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman dan Taqwa”. Adapun arah perkembangan
kota yang diarahkan antara lain:
1. Pembangunan di bidang tata ruang
a. Jalan antar kawasan.
2. Pembangunan di bidang pekerjaan umum
a. Pengembangan ruas jalan kolektor
b. Peningkatan infrastruktur pusat pengembangan wilayah
c. Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan dan keterpaduan pengelolaan daerah
aliran sungai
d. Pengembangan system prasarana pengendalian banjir
e. Mengembangan pelayanan jaringan air bersih

16. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 3
f. Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif
g. Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh permukiman
3. Pembangunan di bidang perhubungan
a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam system
jaringan transportasi
b. Mengembangkan kebijakan system jaringan transportasi daerah.
2.4 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Karawang
2.4.1 Rencana Struktur Ruang
Berdasarkan kriteria ketersediaan prasarana dan sarana, maka seluruh kecamatan di Kabupaten
Karawang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Ketersediaan Prasarana dan
Sarana
No. Pengelompokan Definisi Kecamatan Terindikasi
1. I Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana dan
sarana memadai, dapat melayani kecamatannya
sendiri dan bahkan dapat melayani seluruh wilayah
Kabupaten Karawang. Khusus Kecamatan Cikampek
bahkan memliki fasilitas umum yang ddapat
melayani skala regional
• Cikampek
• Karawang Barat
2. II Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana dan
sarana memadai, dapat melayani kecamatannya
sendiri dan beberapa kecamatan di sekitarnya
• Karawang Timur
• Rengasdengklok
• Cilamaya Wetan
• Cilamaya Kulon
3. III Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana dan
sarana cukup memadai,yang pada umumnya hanya
bisa melayani kecamatannya sendiri
• Pangkalan
• Tegalwaru
• TelukJambe Timur
• TelukJambe Barat
• Klari
• Purwasari
• Tirtamulya
• Jatisari
• Kotabaru
• Lemahabang
• Telagasari
• Majalaya
• Cibuaya
• Batujaya
4. IV Secara umum bahkan terlihat tidak memiliki
prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan
perkotaan
• Tempuran
• Banyusari
• Pakisjaya
• Ciampel
• Tirtajaya
• Pedes
No. Pengelompokan Definisi Kecamatan Terindikasi
• Cilebar
• Rawamerta
• Jayakerta
• Kutawaluya
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030
Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, dan Klari termasuk pada kelompok III yaitu
kelompok yang memiliki sarana dan prasarana cukup memadai yang umumnya hanya bias
melayani kecamatannya sendiri.
Gambar 2.1 Peta Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

17. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 4
Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Karawang terdiri dari :
Tabel 2.2 Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Karawang
No. Jenis Pusat Kegiatan Kecamatan Keterangan
1. Pusat Kegiatan
Nasional
(PKN)
- Berdasarkan RTRWN tidak teralokasi PKN di
Kabupaten Karawang
2. Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW)
Cikampek Kecamatan Cikampek merupakan bagian
dari PKW Cikampek – Cikopo
3. Pusat Kegiatan Lokal
(PKL)
Karawang Barat,
Karawang Timur,
Rengasdengklok,Cikampek
dan Cilamaya Wetan
• Cikampek sebagai bagian dari PKW
Cikampek – Cikopo juga ditetapkan
sebagai PKL dalam rangka mendukung
perwujudan PKW tersebut
• Karawang Barat sebagai pusat kegiatan
dengan cakupan pelayanan hingga
seluruh wilayah Kabupaten Karawang,
dan diarahkan untuk pengembangan
pusat pemerintahan Kabupaten
Karawang, permukiman perkotaan serta
interchange dari sistem jaringan jalan
primer (tol)
• Karawang Timursebagai pusat kegiatan
dengan cakupan pelayanan beberapa
kecamatan di sekitarnya dan diarahkan
untuk pengembangan industri serta
permukiman perkotaan
• Rengasdengklok sebagai kawasan
perdesaan yang berkembang dengan
peran sebagai pusat koleksi dan
distribusi hasil pertanian, khususnya
pertanian lahan basah serta permukiman
skala terbatas dan industri yang terkait
dengan produk pertanian lahan basah
• Cilamaya Wetan dipersiapkan sebagai
PKL dalam rangka mendukung
keberadaan rencana pelabuhan
internasional di Kecamatan Tempuran.
Pilihan terhadap Cilamaya Wetan,
karena secara eksisting sudah lebih
berkembang sebagai pusat kegiatan bagi
wilayah sekitarnya, dibandingkan
dengan kecamatan sekitarnya seperti
Cilamaya Kulon dan Tempuran.
Pengembangan Cilamaya Wetan harus
tetap mempertahankan ciri
perdesaannya dan keberadaan kawasan
pertanian lahan basah
No. Jenis Pusat Kegiatan Kecamatan Keterangan
5. Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK)
Merupakan ibukota
kecamatan lainnya di
kawasan perkotaan
• Meliputi kecamatan-kecamatan : Klari,
Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur,Kotabaru, Tirtamulya,
Telagasari, Batujaya, Majalaya, Pedes,
Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan,
Lemahabang
• Kecamatan Telagasari, Majalaya dan
Tegalwaru diarahkan menjadi PPK
karena secara eksisting sudah
berkembang sebagai kawasan perkotaan
terbatas, meski tidak terlalu didukung
oleh kondisi lingkungan. Oleh sebab itu
maka pengembangannya harus sangat
memperhatikan kemampuan lahan
dalam menerima beban kegiatan
6. Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL)
Kecamatan lainnya yang
tidak termasuk dalam
PKW, PKL dan PPK
Kecamatan yang termasuk adalah :
Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel,
Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Rawamerta,
Jayakerta, dan Kecamatan Kutawaluya
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030
Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, dan Klari termasuk PPK
(Pusat Pelayanan Kawasan).
2.4.2 Rencana Pola Ruang
A. Kawasan Perlindungan Setempat
Arahan perwujudan atau perlindungan kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Karawang
terdiri dari:
(1). Kawasan sekitarsitu dan bendung adalah daerah di sekitar situ dengan jarak 50 m dari titik
pasang tertinggi ke arah darat yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan
fungsi situ dan bendung, meliputi:
a. Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari;
b. Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek;
c. Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; dan
d. situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timurdan Karawang Barat

18. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 5
(2). Kawasan sekitar mata air adalah daerah berdiameter 100 m di sekitar mata air yang secara
langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi mata air di Kecamatan Pangkalan;
(3). Kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT adalah daerah garis sempadan
jaringan tenaga listrik dengan jarak 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan listrik
yang berada di:
a. Kecamatan Telukjambe Barat;
b. Kecamatan Telukjambe Timur;
c. Kecamatan Ciampel;
d. Kecamatan Klari;
e. Kecamatan Purwasari; dan
f. Kecamatan Cikampek.
(4). Kawasan perlindungan setempat yang berada di kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai
RTH
Tabel 2.3Daerah Perlindungan Setempat di Kabupaten Karawang
Kecamatan
Sempadan
Pantai
(Ha)
Sempadan
Sungai
(Ha)
Mata Air
(Ha)
SUTET
Kec.Pangkalan 259,30 14,72
Kec.Tegalwaru 81,59
Kec.Ciampel 370,03 
Kec.Telukjambe Timur 165,19 
Kec.Telukjambe Barat 258,82 
Kec.Klari 304,40 
Kec.Cikampek 38,31 
Kec.Purwasari 90,45 
Kec.Tirtamulya 160,53
Kec.Jatisari 426,20
Kec.Banyusari 236,26
Kec.Kota Baru 58,49
Kec.Cilamaya Wetan 122,98 277,91
Kec.Cilamaya Kulon 48,60 9,77
Kec.Lemahabang 16,85
Kec.Tegalasari 78,35
Kec.Majalaya 121,11
Kecamatan
Sempadan
Pantai
(Ha)
Sempadan
Sungai
(Ha)
Mata Air
(Ha)
SUTET
Kec.Karawang Timur 67,28
Kec.Karawang Barat 264,07
Kec.Rawamerta 35,49
Kec.Tempuran 74,58 149,75
Kec.Kutawaluya 75,48
Kec.Rengasdengklok 321,70
Kec.Jayakerta 209,61
Kec.Pedes 51,93 342,85
Kec.Cilebar 92,12 329,05
Kec.Cibuaya 208,60 669,86
Kec.Tirtajaya 62,01 556,59
Kec.Batujaya 10,73 413,57
Kec.Pakisjaya 108,18 479,72
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2010-2030

19. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 6
B. Kawasan Rawan Bencana
Kabupaten Karawang memiliki beberapa daerah bahaya, yaitu bahaya beraspek hidrometerologi,
berupa banjir (terutama di sepanjang aliran sungai) dan gelombang pasang (ROB) (di daerah
dekat pantai) serta bahaya yang beraspek geologi berupa longsor.
Tabel 2.4Kawasan Rawan Bencana dan Luasnya di Kabupaten Karawang
Kecamatan
Banjir
(Ha)
ROB/Gelombang
Pasang
(Ha)
Longsor
(Ha)
Pangkalan 314 - 2.303
Tegalwaru - - 2.700
Ciampel 2.568 - 161
Telukjambe Timur 2.982 - -
Telukjambe Barat 3.693 - -
Klari 2.102 - -
Cikampek - - -
Purwasari - - -
Tirtamulya - - -
Jatisari 1.142 - -
Banyusari 1.095 - -
Kotabaru 82 - -
Cilamaya Wetan 1.047 699 -
Cilamaya Kulon - 319 -
Lemahabang - - -
Telagasari - - -
Majalaya - - -
Karawang Timur 326 - -
Karawang Barat 1.693 - -
Rawamerta - - -
Tempuran - 1.119 -
Kutawaluya - - -
Rengasdengklok 1.224 - -
Jayakerta - - -
Pedes - 951 -
Cilebar - 1.701 -
Cibuaya - 2.220 -
Tirtajaya - 392 -
Batujaya 9.141 73 -
Gambar 2.2Peta Kawasan Perlindungan Setempat Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

20. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 7
Kecamatan
Banjir
(Ha)
ROB/Gelombang
Pasang
(Ha)
Longsor
(Ha)
Pakisjaya 2.154 761 -
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan
penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif
dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan
peruntukan hutan produksi di Kabupaten Karawang ditetapkan untuk memberikan ruang
pengelolaan pada hutan produksi yang sudah ada. Hutan produksi di Kabupaten Karawang
termasuk dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Purwakarta. Sehingga kawasan peruntukan
hutan produksi di Kabupaten Karawang adalah meliputi Hutan Produksi di Kabupaten Karawang
yang termasuk dalam KPH Purwakarta.
Secara umum hutan produksi dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
1. Hutan Produksi Terbatas
Hutan produksi terbatas, ciri-ciri pokok kawasan hutan tetap terpelihara, pengolahan hutan
ini perlu mengindahkan prinsip-prinsip kelestariannya. Artinya kawasan hutan produksi
terbatas tidak boleh dilakukan alih fungsi penggunaannya, ini disebabkan hutan produksi
terbatas didasarkan atas kondisi fisik lahan yang masuk dalam kategori kawasan konservasi.
2. Hutan Produksi Tetap
Pada hutan produksi tetap pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola seoptimal mungkin,
tetapi tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni “apa yang diambil dari alam harus
diganti dengan hal yang serupa kepada alam” sehingga pengambilan hasil hutan harus
dilaksanakan secara bergilir dan dilakukan penanaman kembali sebagai bagian dari upaya
pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam.
Kawasan peruntukan hutan produksi yang ada di Kabupaten Karawang sebagaimana diuraiakan di
atas ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 2.5Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Di Kabupaten Karawang
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Lokasi
1 Hutan Produksi Tetap 10.557,6 • Kecamatan Pangkalan, yang
tersebar di Desa Mekarbuana,
Wargasetra, Cigunungsari,
Medalsari, Cipurwasari,
Cintalaksana, Cintawargi,
Cintalanggeng, Kutalanggeng,
Gambar 2.3Peta Kawasan Rawan Bencana Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

21. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 8
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Lokasi
Kutamaneuh dan Desa amansari.
• Spot-spot di Kecamatan
Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe
Barat, Telukjambe Timur
Hutan Produksi terbatas 3.643,15 • Kecamatan Pangkalan dan
Tegalwaru
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2011
C. Kawasan Peruntukan Pertanian
Arahan lokasi pengembangan pertanian pangan di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.6Arahan Lokasi Pengembangan Pertanian Pangan di Kabupaten Karawang
Kecamatan Luas (ha) Keterangan
Purwasari, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur, Karawang
Barat, Karawang Timur, Klari,
Tirtamulya, Jatisari, Banyusari,
Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon,
Lemahabang, Telagasari,
Majalaya, Rawamerta, Tempuran,
Kutawaluya, Rengasdengklok,
Jayakerta, Pedes, Cilebar, Cibuaya,
Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya
81.529 • Sawah dengan irigasi/ pengairan yang telah
ada, SI Tarum Utara, SI Tarum Timur, SI
Tarum Barat, dan saluran irigasi dari
Bendung Cibeet, Barugbug, Pucung
• Dipertahankan sebagai pertanian tanaman
lahan basah
• Sebagian merupakan spot-spot hamparan di
antara kawasan perkotaanatau non
pertanian lahan basah lainnya
Pangkalan, Teglawaru, Cilamaya
Wetan, Cilamaya Kulon, Batujaya
3.223 • Sawah beririgasi setengah teknis
• Sawah dengan irigasi/ pengairan yang telah
adadipertahankan sebagai pertanian
tanaman lahan basah. Jika diperlukan dapat
ditingkatkan menjadi lahan beririgasi teknis
penuh
• Merupakan spot-spot hamparan di antara
kawasan perkotaan
Pangkalan, Tegalwaru, Purwasari,
Cilamaya Kulon, Batujaya
3.357 • Berupa lahan bertanian dengan irigasi
sederhana
• Potensial dikembangkan menjadi lahan
pertanian basah jika disediakan pelayanan
irigasi teknis
Pangkalan, Tegalwaru, Klari,
Rengasdengklok, Batujaya,
Pakisjaya
2.648 • Merupakan lahan pertanian tadah hujan
• Potensial dikembangkan menjadi lahan
pertanian basah jika disediakan pelayanan
irigasi teknis
TOTAL 90.757
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
D. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Potensi sumber daya mineral atau bahan galian di Kabupaten Karawang sangat erat kaitannya
dengan kondisi geologi-nya. Kondisi geologi yang menentukan pembentukan endapan bahan
galian antara lain adalah litologi, morfologi, tektonik, dan struktur geologi. Berdasarkan kondisi
geologinya, potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Karawang pada umumnya jenis yang
merupakan mineral konstruksi seperti :
a. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;
b. Pasir dan sirtu di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat,
Karawang Barat, Jayakerta, Batujaya, Pakisjaya ;
c. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan ;
d. Minyak dan gas bumi di berbagai wilayah kabupaten.
Tabel 2.7Sebaran Lokasi Pertambangan di Kabupaten Karawang
Bahan
Galian
Lokasi Perkiraan Jumlah
Cadangan
Potensi
Batu Andesit G.Sinalanggeng, G.Cengkik,
G.Cipaga dan Tegalanwaru, Kec.
Tegalwaru dan Kec. Pangkalan
340 juta m³
Pasir dan Sirtu S.Cisadane, S.Citarum, Telukjambe
dan Rengasdengklok
205 juta m³
Batu Gamping Kecamatan Pangkalan 54 juta m³
Sudah Dieksploitasi
Batu Andesit Kec. Tegalwaru, Gunung
Sinalanggeng, Gunung Cengkik,
Gunung Cipaga, Kec. Tegalwaru,
Kec. Pangkalan
> 50 Ha
Pasir dan Sirtu Kec. Klari, Kec. Ciampel,
Telukjambe Barat dan Timur
± 30 Ha
Batu Gamping Kec. Pangkalan ± 500 Ha
Sumber :RTRW Kabupaten Karawang, 2011

22. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 9
E. Kawasan Peruntukan Industri
Kegiatan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. kegiatan industri
yang dipusatkan di kawasan industri, yaitu kawasan yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sementara itu di luar kawasan industri yang masih
berada di kawasan peruntukan industri terdapat bentangan lahan yang diperuntukan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pembangunan kawasan industri bertujuan untukpengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan
yang berwawasan lingkungan, percepatan pertumbuhan industri, meningkatkan daya saing,
kepastian lokasi terutama untuk pembangunan infrastruktur dan kerja sama antarsektor. Kawasan
Industri berisi perusahaan-perusahaan industri.
Pada dasarnya usaha industri diarahkan agar berlokasi di Kawasan Industri atau Zona Industri
agar penyediaan prasarana dan sarana bisa lebih efektif serta efisien. Pelayanan yang terpusat
akan bisa dirancang lebih terpadu, lengkap, cepat dan optimal.
Pada konteks ke depan, pengembangan kawasan peruntukan industri lebih difokuskan untuk
mengoptimalkan kawasan dan zona industri serta kegiatan industri yang sudah ada. Sebagai
gambaran Kegiatan industri di Kabupaten Karawang sampai saat ini memiliki luas 19.055,1 Ha
atau 10,87 % dari luas Kabupaten Karawang, yang terdiri dari :
• Kawasan Industri Khusus seluas 8.100 Ha (terdiri dari 5 kawasan) Kecamatan Cikampek
• Kawasan Industri seluas 5.837,5 Ha (terdiri dari 19 kawasan) Kecamatan Telukjambe
Timur, Telukjambe Barat, Cikampek dan Pangkalan
• Zona Industri seluas 5.117,6 Ha (Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat,Klari,
Cikampek, Purwosari, Ciampel, Pangkalan, Karawang Timur dan Karawang Barat)
Memperhatikan kondisi di atas, maka pengembangan industri di Kabupaten Karawang
dialokasikan pada bagian selatan tepatnya di Kecamatan Klari, Telukjambe Timur, Karawang
Timur, Karawang Barat, Jatisari, Pangkalan, Ciampel dan Cikampek. Industri-industri tersebut
dikembangkan dalam kawasan industriataupun di luar kawasan industri.
Gambar 2.4Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

23. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 10
F. Kawasan Peruntukan Permukiman
Rencana pengembangan permukiman di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8Rencana Pengembangan Permukiman di Kabupaten Karawang
Kecamatan Peruntukan permukiman
Pangkalan Permukiman perdesaan
Tegalwaru Permukiman perdesaan
Ciampel Permukiman perkotaan kepadatan sedang
TelukJambe Timur Permukiman perkotaan kepadatan sedang
TelukJambe Barat Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Klari Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Cikampek Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Purwasari Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Tirtamulya Permukiman perdesaan
Jatisari Permukiman perdesaan
Banyusari Permukiman perdesaan
Kotabaru Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Cilamaya Wetan Permukiman perkotaan kepadatan rendah
Cilamaya Kulon Permukiman perdesaan
Lemahabang Permukiman perdesaan
Telagasari Permukiman perdesaan
Majalaya Permukiman perdesaan
Karawang Timur Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Karawang Barat Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Rawamerta Permukiman perdesaan
Tempuran Permukiman perdesaan
Kutawaluya Permukiman perdesaan
Rengasdengklok Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Jayakerta Permukiman perdesaan
Pedes Permukiman perdesaan
Cilebar Permukiman perdesaan
Cibuaya Permukiman perdesaan
Tirtajaya Permukiman perdesaan
Batujaya Permukiman perdesaan
Pakisjaya Permukiman perdesaan
Sumber Data: RTRW Kab. Karawang, 2011
Gambar 2.5Peta Kawasan Peruntukan Industri Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

24. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 11
2.4.3 Rencana Sistem Transportasi dan Sistem Jaringan
Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Karawang mencakup :
1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan
Rencana jaringan jalan bebas hambatan merupakan bagian dari perencanaan pengembangan
sistem jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan Jakarta – Cikampek dan
Cikampek – Bandung.Terkait dengan keberadaan jaringan jalan bebas hambatan tersebut,
ditetapkan rencana sebagai berikut :
• Menjaga daerah milik jalan tol bekerja sama dengan PT Jasa Marga atau pengelola
jalan tol lainnya
• Menata kawasan sekitar interchange agar lalu lintas keluar dan masuk Kabupaten
Karawang dapat terjaga kelancarannya, sekaligus dapat memberikan citra baik bagi
Kabupaten Karawang
• Penambahan interchange baru dengan maksud menambah tingkat aksesibilitas ke
wilayah dalam Kabupaten Karawang lainnya harus disertai dengan studi kelayakan
terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan kajian lalu lintas angkutan jalan
• Terkait dengan rencana pengembangan jalan tol ruas Cikampek ke tujuan lain, maka
harus dilakukan kajian mengenai pembukaan interchange untuk diusulkan ke pihak
pengelola jalan tol.
2. Jaringan Jalan Nasional
Jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan primer yang melintasi Kabupaten Karawang.
Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang mengubungkan antarwilayah
(kabupaten/kota). Rencana pengembangan jaringan nasional di Kabupaten Karawang
meliputi:
a. Jalan Arteri Primer
• Memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029, dalam rangka pengembangan
sistem prasarana jalan yang menghubungkan antarPKN dan atau antarPKW, maka
akan dikembangkan jaringan jalan primer. Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan
yang menghubungkan secara menerus (thru traffic) antara PKN di WP Bodebekpunjur
Gambar 2.6Peta Kawasan Permukiman Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

25. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 12
dan WP Ciayumajakuning. Untuk mendukung rencana tersebut maka akan
ditingkatkan ruas jalan Cikampek – Cirebon dan Cikampek – Bandung
• Peningkatan jalan arteri primer terdiri atas :
(1). Ruas jalan Cikampek – Cirebon
(2). Ruas jalan Cikampek – Bandung
(3). Ruas jalan Cikampek – Karawang
b. Jalan Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan negara yang melintas di wilayah
Kabupaten Karawang. Ruas-ruas jalan tersebut berfungsi sebagai pengumpulan dari
sistem jaringan jalan sekunder sebelum masuk ke jalan bebas hambatan dan jaringan
jalan arteri primer lainnya. Rencana terkait dengan pengembangan jaringan jalan kolektor
primer adalah :
• Penataan ruas jalan negara yang ada di Kabupaten Karawang agar fungsinya dapat
dijaga, yaitu melalui :
(1). Pembatasan parkir serta pengurangan hambatan samping lainnya
(2). Pembatasan akses langsung dari persil bangungan ke jaringan jalan negara
tersebut
(3). Segera membangun jaringan jalan pendukung jaringan jalan negara tersebut
• Apabila ada pembangunan pusat kegiatan baru maka perlu dilakukan kajian lalu lintas
pada proses perencanaannya
• Pembangunan jalan kolektor primer baru yang menghubungkan antara kawasan
pelabuhan internasional di Tempuran dan Jalan Tol Jakarta Cikampek serta Pusat
Kegiatan Cikampek atau sistem jaringan primer lainnya
• Peningkatan jalan Lingkar Karawang (Tanjungpura-Wadas) sebagai pemecahan
kesemrawutan lalu lintas kendaraan berat agar tidak lagi melalui kawasan perkotaan
Karawang
• Pengembangan jalan kolektor primerdi utara (lingkar utara) Kabupaten Karawang
dengan arahan :
(1). Pengembangan jalan kolektor primer ini harus didahului dengan berbagai kajian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain studi kelayakan, studi AMDAL
dan lainnya. Seluruh rekomendasi dan hasil kajian lainnya harus dijadikan dasar
proses pembangunan dan pengelolaan jalan lingkar tersebut
(2). Pengembangan jalan kolektor primerdi utara Kabupaten Karawang merupakan
hasil peningkatan jaringan jalan yang sudah ada. Pembangunan ruas jalan baru
diperbolehkan sepanjang diperlukan dengan alasan teknis dan ekonomis, tidak
berdampak signifikan terhadap keberadaan terhadap lahan pertanian, serta
memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku
(3). Akses jaringan jalan sekunder ke jalan rencana ini dibatasi hingga seminimal
mungkin
(4). Akses persil ke jalan rencana ini tidak diizinkan kecuali dengan jika ada
pertimbangan khusus yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada
(5). Setiap pembukaan persil harus melalui kajian kelayakan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku
(6). Lalu lintas di jalan kolektor primer utara ini hanya untuk lalu lintas menerus
dengan tingkat pelayanan (LOS) cukup tinggi
• Pembangunan ruas jalan baru ruas jalan lingkar timur perkotaan Karawang (ruas
Telukjambe – Warungbambu)
• Peningkatan status ruas jalan Cikalong – Cilamaya
3. Jaringan Jalan Provinsi
a. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer :
• Ruas jalan Tanjungpura – Rengasdengklok – Batujaya
• Ruas jalan Kosambi – Curug – batas Purwakarta
b. Peningkatan status ruas jalan kolektor primer :
• Ruas jalan Johar - Badami – Pangkalan – Loji – Kutamaneuh (batas Purwakarta)
• Ruas jalan Pangkalan (Tegalloa) – Baged/batas Bogor
• Ruas jalan Johar – Telagasari – Lemahabang – Cilamaya Wetan (Krasak)
• Ruas jalan Johar – Belendung – Gempolhaji /batas Subang
• Ruas jalan Telukjambe Barat – Kobakbiru/batas Bekasi (jalan terusan Kalimalang)

26. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 13
c. Pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan eksisting ruas jalan Batujaya – Tirtajaya –
Jayakerta – Pedes – Cilebar – Tempuran – Cilamaya Kulon – Cilamaya Wetan (Jalan
Lingkar Pantai Utara)
4. Jaringan Jalan Kabupaten
a. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer yang terdiri dari :
• Ruas jalan Johar – Krasak
• Ruas jalan Rengasdengklok - Batujaya
• Ruas jalan Batujaya – Pakisjaya
• Ruas jalan Karangjati – Cilamaya
• Ruas jalan Cikangkung – Cemara
• Ruas jalan Rengasdengklok - Sungai Buntu
• Ruas jalan Johar – Rengasdengklok
• Ruas jalan Cikampek – Tempuran
• Ruas jalan Telagasari – Pagadungan
• Ruas jalan Telukjambe - Arteri Galuh Mas
• Ruas jalan Warungkebon – Cengkrong
• Ruas jalan Mekarjaya – Tamelang
• Ruas jalan Kosambi – Telagasar
b. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek wisata
c. Peningkatan jalan lokal primer :
• Pisang sambo - Tambak Sumur • Duren - Bengle
• Pangkalan - Bts. Purwakarta • Wadas - Karangsinom
• Payungsari - Srijaya • Mekarjati - Mekarjaya
• Ciranggon - Kutagandok • Rw. Gempol Wetan - Muara Baru
• Teluk Ambulu - Kertajaya • Duren II - Walahar
• Jatisari - Bayur • Kosambi - Walahar
• Telagasari - Turi • Pinayungan - Sirnabaya
• Kosambi - Telagasari • Anggadita - Warung Bambu
• Dawuan - Sukaati • Walahar - Mulyasari
• Bengle - Ciranggon • Bojong Tugu-Jati Peureuh
• Sungai Buntu - Pojok Laban • Blok Belimbing - Pawarengan
• Rawasikut - Lemah Duhur • Kamijaya - Payungyon
• Lampean Sukaati • BBK Bogor - Kamuning
• Rawamerta - Cibadar • Suka seuri - Bbk. Maja
• Bedeng - Cikande • Bbk. Maja-Bayur Sukamulya
• Cimahi - Dawuan • Jomin Timur-Simpang Jomin
• Pulojaya-Manggungjaya • Balong gandu-Lapangbola
• Rawamerta - Pasir Kamuning • Jatisari - Kalijati
• Duren I – Walahar • Mekarsari-Jatisari
• Lamaran – Pasir Kaliki • Majalaya-Pasirtalaga
• Rawamerta – Tunggak Jati • Pasirjengkol-Bengle
• Karang Pawitan – Purwamekar • Bengle-Warung Bambu
• Pasir Jengkol – Bengle • Cariumulya-Pasirmulya
• Sedari – Srikamulyan • Sarijaya - Sukamerta
• Tempuran – Muara Ciparage • Pasirkaliki - Sarijaya
• Pancawati – Cilewo • Sukapura-Dayeuhluhur
• Bedeng Dua – Kutagandok • Tempuran barat - Ciparagejaya
• Jatisari – Brugbug • Ciptamargi - Lemahkarya
• Dayeuhluhur - Sindangmukti • Ciptamargi - Cibadar I
• Cilewo – Lemahmukti • Sukaratu - Sukaraja
• Sampalan – Ciborontok • Jl. Suhud Hidayat
• Cijalu – Kamojin • Sarijaya - Rawamerta
• Pasirkaliki-Palawad • Cilebar - Cikangkung
• Sukapura - Gombongsari • Palawad - Pasirjengkol
• Sindangmukti – Sukaraja • Johar - Margasari
• Mekarjaya – Jarakosta • Bambu Raki - H. Amin
• Tanjungsari – Sampora • Jatibaru - Pacing
• Tempuran Barat - Muara Ciparage • Balonggandu - Kalijati
• Pasirjengkol - Kondangjaya
• Peningkatan jalan lokal primer ruas jalan Karawang – Pangkalan – Cariu (Kabupaten
Bogor), Pangkalan – Tegalwaru – Kutamaneuh – Kabupaten Purwakarta dan Kobak Biru –
Tegal Danas (Kabupaten Bekasi)yang merupakan bagian dari arahan pengembangan

27. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 14
jaringan jalan lintas kabupaten dan penghubung dengan kawasan maupun kegiatan yang
mempunyai nilai strategis bagi Kabupaten Karawang.
d. Jalan Kolektor Sekunder
Jaringan jalan kolektor sekunder ini memegang peranan penting karena menrupakan
pengumpul sistem pergerakan sekunder (dalam wilayah), termasuk sistem jaringan jalan
yang menghubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang. Rencana
pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi :
• Tanjungpura – Rengasdengklok
• Cikalongsari – Cilamaya Wetan
• Karawang Timur – Cilamaya Wetan (via Telagasari dan Lemahabang)
• Rengasdengklok – Cilamaya Wetan (via Pedes, Tempuran, dan Cilamaya Kulon)
• Karawang Timur – Telukjambe Timur – Ciampel – Bendungan Curug (yang merupakan
akses juga ke Kawasan Industri, dan sejajar Saluran Induk Tarum Barat
• Karawang – Telukjambe Timur – Ciampel – Bendungan Curug
• Cikampek – Cilamaya (Cikalongsari – Cilamaya)
• Karawang – Cilamaya (Telagasari dan Lemahabang)
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara
Rengasdengklok dan kecamatan-kecamatan hinterland-nya
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara Karawang
Barat dan kecamatan-kecamatan hinterland-nya
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara Cikampek dan
kecamatan-kecamatan hinterland-nya.
• Pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju ke potensi atau objek wisata
seperti Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pasir Putih (Cilamaya Wetan), Curug - Ciampel,
Pantai Pisangan serta objek atau potensi wisata lainnya.
e. Jalan Lokal Sekunder
Jaringan jalan lokal sekunder merupakan jaringan jalan di lingkungan permukiman atau
lingkungan kegiatan lainnya baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pengelola
lingkungan tersebut. Secara bertahap ke depan, jaringan jalan lokal diarahkan agar
dilayani oleh jaringan jalan kolektor sebelum masuk ke jaringan arteri.
Gambar 2.7Peta Rencana Pengembangan dan Sarana Transportasi Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011

28. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Tinjauan Kebijakan - 15
2.4.4 Rencana Kawasan Strategis
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan
ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.Kawasan strategis kabupaten yang berada
di wilayah Kota Karawang adalah Kawasan Strategis Industri Telukjambe.
Kawasan srategis yang dimaksud adalah Kawasan Strategis Industri Telukjambe yang berlokasi di
Desa Purwadana di Kecamatan Telukjambe Timur.Yang perlu diperhatikan untuk melindungi
keberadaan kawasan dan zona industri dalam kawasan strategis ini adalah :
Pengembangan sistem jaringan drainase yang mampu menampung run off, termasuk
ketika debit hujan tinggi
Menyediakan ruang terbuka hijau yang secera efektif dapat menyerap air hujan dengan
baik
Menyediakan sistem pompa agar dapat dengan segera mengeringkan kawasan dari
genangan yang terjadi
Menyediakan sistem pengendali banjir yang efektif

29. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 1
3

30. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 2
3.1 Kondisi Fisik
3.1.1 Luas Wilayah
Secara administratif, Kota Karawang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk
Jambe Barat, dan Kecamatan Teluk Jambe Timur. Kecamatan Klari terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan/desa,
Kecamatan Teluk Jambe Barat 10 (sepuluh), dan Kecamatan Teluk Jambe Timur terdiri dari 9 (Sembilan)
kelurahan/desa. Untuk lebih lengkap mengenai luas wilayah masing – masing kelurahan dapat dilihat dalam
tabel dan Peta administrasi Kota Karawang.
Tabel 3.1Luas Wilayah Kota Karawang
No. Desa
Luas
Wilayah
(km2
)
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 15,68
2 Curug 5,43
3 Cimahi 6,69
4 Sumurkondang 2,24
5 Walahar 2,09
6 Kiarapayung 1,87
7 Gintungkerta 4,31
8 Anggadita 2,94
9 Klari 2,66
10 Cibalongsari 3,59
11 Duren 2,4
12 Pancawati 3,78
13 Belendung 5,69
Jumlah 59,37
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 20,04
2 Wanakerta 10,73
3 Wanasari 8,45
4 Margamulya 8,39
5 Margakaya 8,20
6 Karangligar 4,00
7 Karangmulya 4,22
8 Mulyajaya 3,87
9 Mekarmulia 3,29
10 Parungsari 2,17
Jumlah 73,36
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 11,51
2 Pinayungan 2,09
3 Telukjambe 2,62
4 Pesuerjaya 3,09
5 Sukaluyu 5,59
No. Desa
Luas
Wilayah
(km2
)
6 Sukaraharja 2,06
7 Wadas 6,67
8 Sukamakmur 2,33
9 Purawadana 4,17
Jumlah 40,13
Total Kota Karawang
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe
Timur dalam angka, 2011
3.1.2 Topografi dan Kemiringan Lereng
Bentuk topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan dataran yang relatif rata
dengan variasi ketinggian antara 0 – 5 mdi atas permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah
yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1.200 m.
Ketinggian yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian Utara mencakup Kecamatan
Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilayamaya,
Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisasi, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian
Telukjambe, Jayakerta, Majalaya sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Sedangkan pada
bagian Selatan memiliki ketinggian antara 26 – 1.200 m dpl.
Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur berada pada
ketinggian yang relative rendah, yaitu 25 m dpl.
Kondisi topografi Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2Kondisi Topografi Kabupaten Karawang
No. Ketinggian Kecamatan Luas
1 0–250m Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Tirtajaya,
Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Jayakerta,
Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan
Cimalaya Wetan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Banyusari,
Kecamatan Jatisari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan
Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Tempuran,
Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan
Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Teluk Jambe
Barat, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Telagasar,
171.560
Ha

31. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 3
No. Ketinggian Kecamatan Luas
Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Klari,
sebagian Kecamatan Ciampel, sebagian Kecamatan Tegalwaru,
sebagian Kecamatan Pangkalan
2 250–500m Sebagian kecil Kecamatan Ciampel 2.230 Ha
3 500–1.200 m Sebagian besar Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan
Pangkalan
1.520 Ha
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 - 2030
Berdasarkan kondisi topografi tersebut, Kabupaten Karawang merupakan dataran rendah,
dengan sebagian kecil dataran tinggi terutama di daerah perbukitan/pasir. Daerah Perbukitan
tersebut adalah antaralain: Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Aseupan,
Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung, dan Gunung
Sanggabuana. Kemudian terdapat Pasir Gibus, Cielus, Tonjong, dengan ketinggian bervariasi
antara 300-1200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan
Pangkalan dan sebagian kecil Kecamatan Ciampel. Kondisi Topografi terbagi lagi menjadi
beberapa jenis yaitu :
a. Morfologi
Morfologi adalah pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara
umum, dan ketinggiannya.Beradsarkan kondisi morfologinya, Kabupaten Karawang dapat
dijabarkan sebagai berikut dengan kondisi dataran yang datar,dataran, dan pegunungan
(perbukitan) untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar Peta 1.5
b. Kemiringan lereng
Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas
lahan. Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.3Kemiringan Lereng
No. Kemiringan Kecamatan Luas
1 0–2% Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Tirtajaya,
Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Jayakerta,
Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan
Cimalaya Wetan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Banyusari,
Kecamatan Jatisari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan
Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Tempuran,
Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan
Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Telagasar,
Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kecamatan Telukjambe Timur,
80,44%
No. Kemiringan Kecamatan Luas
sebagianKecamatan Klari, sebagian Kecamatan Tegalwaru,
sebagian Kecamatan Pangkalan, sebagian Kecamatan Ciampel.
2 2–15% sebagian Kecamatan Ciampel, sebagian Kecamatan Tegalwaru,
sebagian Kecamatan Pangkalan, sebagian Kecamatan Klari,
sebagian Kecamatan Telukjambe, sebagian Kecamatan Cikampek
8,93%
3 15–40% sebagian Kecamatan Tegalwaru, sebagian Kecamatan Cikampek,
sebagian Kecamatan Klari, Telukjambe Baratdan Pangkalan
8,22%
4 > 40% Sebagian Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Pangkalan,
dan Tegalwaru
2,95%
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 - 2030
Sebagian Kecamatan Klari terletak pada kemiringan 0 – 2 %, 2 – 15%, dan
15 – 40%. Sebagian Kecamatan Teluk Jambe Barat terletak pada
kemiringan 0 – 2%, 15 – 40%, dan >40%. Sedangkan Kecamatan Teluk
Jambe Timur terletak pada kemiringan 0 – 2% .
3.1.3 Geologi
Kabupaten Karawang terutama di Pantai Utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan
sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di
bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedang
dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m diatas permukaan
laut, yang mengandung endapan vulkanik. Untuk lebih jelasnya, kondisi geologi di Kabupaten
Karawang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4Kondisi Geologi Umum Kabupaten Karawang
No. Formasi Batuan Kecamatan
1 Batuan Vulkanik Sebagian Kecamatan Pangkalan dan sebagian Kecamatan Ciampel
2 Batuan Sedimen Kecamatan Jatisari, Tirtamulya, sebagian Kecamatan Ciampel, Kecamatan
Cikampek, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe, Kecamatan
Pangkalan, dan Kecamatan Tegalwaru
3 Aluvium Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Tirtajaya,
Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Jayakerta, Kecamatan
Lemahabang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Cimalaya Wetan,
Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Rengasdengklok,
Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Rawamerta,

32. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 4
No. Formasi Batuan Kecamatan
Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan
Majalaya, Kecamatan Telagasar, Kecamatan Purwasari, Kecamatan
Telukjambe Barat, sebagian Kecamatan Klari, sebagian Kecamatan
Pangkalan, sebagian Kecamatan Ciampel.
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030
Kecamatan Klari dan Kecamatan Teluk Jambe Barat terletak pada formasi batuan
Sedimen dan Aluvium.
3.1.4 Iklim dan Curah Hujan
Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan georografhi dan
perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam menurut
bulan. Sedangkan iklim, sesuai dengan bentuk morfologinya, Kota Karawang terdiri dari dataran
rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 27o
C dengan tekanan udara rata-rata 0,01
milibar, penyinaran matahari 66 persen dan kelembaban nisbi 80 persen. Pada bulan Januari
sampai April bertiup angina Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara.
Kecepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 – 7 jam.
Untuk lebih lengkap, data curah hujan per bulan untuk setiap kecamatan di Kota Karawang dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.5Keadaan Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan
Tiap Bulan Menurut Kecamatan
No Desa
Curah
Hujan
(mm)
Hari
Hujan
Kecamatan Klari
1 Januari 160 15
No Desa
Curah
Hujan
(mm)
Hari
Hujan
2 Februari 214 17
3 Maret 145 17
4 April 0 0
5 Mei 99 15
6 Juni 40 8
7 Juli 50 3
8 Agustus 0 0
9 September 2 2
10 Oktober 74 8
11 Nopember 212 17
12 Desember 210 20
Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Januari 404 15
2 Februari 429 15
3 Maret 215 14
4 April 131 6
5 Mei 271,5 18
6 Juni 162 7
7 Juli 61,9 3
8 Agustus 24,5 4
9 September 180,6 11
10 Oktober 344,5 18
11 Nopember 293 14
12 Desember 144 4
Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Januari 404 15
2 Februari 429 16
3 Maret 216 15
4 April 132 9
5 Mei 270 16
6 Juni 162 8
7 Juli 62 4
8 Agustus 27 4
9 September 182 13
10 Oktober 345 19
11 Nopember 292 14
12 Desember 144 4
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka, 2009 - 2011

33. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 5
Gambar 3.1

34. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 6
Gambar 3.2

35. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 7
Gambar 3.3

36. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 8
Gambar 3.4

37. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 9
3.1.5 Jenis Tanah
Tanah merupakan salah satu unsur lingkungan, sistem ruang, tempat manusia melakukan
kegiatan baik dalam bidang pertanian dan perkebunan, maupun non pertanian seperti
permukiman, kerekayasaan, industry, wisata, pertambangan, dan pembuangan limbah.
Berdasarkan hal tersebut maka jenis tanah di Kota Karawang dikelompokan menjadi jenis tanah
Aluvial, Glei, Grumosol, dan Latosol. Setiap jenis tanah di Kota Karawang dapat diuraikan dalam
tabel berikut.
Tabel 3.6Sifat Tanah di Kota Karawang
No. Jenis
Tanah
Ciri - Ciri Persebaran Pemanfaatan
1. Aluvial Tanah aluvial meliputi lahan yang sering
mengalami banjir, sehingga dapat
dianggap masih muda. Sifat tanah ini
dipengaruhi langsung oleh sumber bahan
asal sehingga kesuburannya pun
ditentukan sifat bahan asalnya.
Tersebar luas di
sepanjang lembah
sungai-sungai
besar di
Indonesia.
Secara umum,
sifat jenis
tanah ini
mudah
digarap, dapat
menyerap air,
dan permeabel
sehingga
cocok untuk
semua jenis
tanaman
pertanian.
2. Grumosol Tanah grumusol pada umumnya
mempunyai tekstur liat, berwarna kelabu
hingga hitam, pH netral hingga alkalis,
dan mudah pecah saat musim kemarau.
Di Indonesia, jenis tanah ini terbentuk
pada tempat-tempat yang tingginya tidak
lebih dari 300 m di atas permukaan laut
dengan topografi agak bergelombang
hingga berbukit, temperatur rata-rata
25oC, curah hujan <2.500 mm, dengan
pergantian musim hujan dan kemarau
yang nyata.
Persebarannya
meliputi Sumatra
Barat, Jawa Barat
(daerah Cianjur),
Jawa Tengah
(Demak,
Grobogan), Jawa
Timur (Tuban,
Bojonegoro,
Ngawi, Madiun,
dan Bangil), serta
di Nusa Tenggara
Timur.
Pemanfaatan
jenis tanah ini
pada
umumnya
untuk jenis
vegetasi
rumputrumput
an atau
tanaman keras
semusim
(misalnya
pohon jati).
3. Latosol Tanah latosol berwarna merah
kecokelatan, memiliki profil tanah yang
dalam, mudah menyerap air, memiliki pH
6 – 7 (netral) hingga asam, memiliki zat
fosfat yang mudah bersenyawa dengan
unsur besi dan aluminium, kadar
humusnya mudah menurun. Jenis tanah
ini pada dasarnya merupakan bentuk
pelapukan dari batuan vulkanis.
Tersebar di
kawasan Bukit
Barisan
(Sumatra), Jawa,
Kalimantan Timur
dan Selatan, Bali,
Papua, dan
Sulawesi.
-
4. Glei Jenis tanah ini perkembangannya lebih
dipengaruhi oleh faktor lokal, yaitu
Penyebaran di
daerah beriklim
-
No. Jenis
Tanah
Ciri - Ciri Persebaran Pemanfaatan
topografi merupakan dataran rendah atau
cekungan, hampir selalu tergenang air,
solum tanah sedang, warna kelabu hingga
kekuningan, tekstur geluh hingga
lempung, struktur berlumpur hingga
masif, konsistensi lekat, bersifat asam (pH
4.5-6.0), kandungan bahan organik. Ciri
khas tanah ini adanya lapisan glei kontinu
yang berwarna kelabu pucat pada
kedalaman kurang dari 0.5 meter akibat
dari profil tanah selalu jenuh air.
humid hingga sub
humid, curah
hujan lebih dari
2000 mm/tahun.
Sumber : www.google.com
3.1.6 Hidrologi
Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum
merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai
Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 (tiga)
buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum tengah
dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan
pembangkit tenaga listrik.
Tabel 3.7Pola Air Permukaan Di Kabupaten Karawang
No. Nama Sungai Kecamatan
1 Cigentis Pangkalan dan Tegalwaru
2 Cicangor Tegalwaru
3 Cibeet Pangkalan, Teluk Jambe Barat
4 Citarum Karawang Barat, Karawang Timur,
Teluk Jambe Timur, Klari, Ciamplel,
dan Cikampek
5 Cipasanggrahan Kotabaru, Jatisari, Banyusari
6 Cilamaya (bermuara di Pantai Utara) Cilamaya Wetan
7 Ci Herang Kotabaru, Jatisari, Tirtamulya
8 K. Bawah (bermuara di Pantai Utara Cilamaya Wetan
9 K. Tarum Utama Banyusari, Cilamaya Wetan
10 Sukajaya. Kalince. Sasak. Sasin. Ci Patar Pakisjaya
11 Galiantasan. Kawani. Ci Kiang. Bantarkuning Batujaya
12 Danau Cikampek, Ciampel, Tegalwaru
13 Situ Waringin Klari
14 Situ Kedungsari Purwasari
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030

38. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 10
Gambar 3.5

39. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 11
Gambar 3.6

40. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 12
3.2 Kondisi Kependudukan
3.2.1 Jumlah, Perkembangan dan Distribusi Penduduk
Jumlah penduduk di Kota Karawang pada tahun 2011 adalah 315.469 jiwa. Kecamatan dengan
jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Klari dengan pertumbuhan penduduk rata – rata
-3,68% dengan jumlah penduduk sebesar 137.606 jiwa. Disusul, Kecamatan Teluk Jambe Timur
sebesar 123.795 jiwa dan Kecamatan Teluk Jambe Barat sebesar 54.068 jiwa.Kecamatan Teluk
Jambe Barat mengalami pertumbuhan penduduk yang paling tinggi yaitu 7,22% per tahun.
Tabel 3.8Jumlah Penduduk Kota Karawang 2009 - 2011
No. Desa
Jumlah Penduduk (Jiwa)
% r
2009 2010 2011
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 10.001 10.121 9.916 -0,41
2 Curug 10.383 10.440 9.335 -5,02
3 Cimahi 6.544 7.095 6.700 1,43
4 Sumurkondang 5.719 5.852 5.322 -3,37
5 Walahar 8.737 8.590 8.098 -3,71
6 Kiarapayung 2.308 2.364 2.404 2,06
7 Gintungkerta 15.997 16.290 12.519 -10,66
8 Anggadita 12.532 12.861 8.022 -17,50
9 Klari 7.625 7.956 6.018 -10,01
10 Cibalongsari 24.778 26.366 26.517 3,49
11 Duren 28.449 29.820 25.302 -5,17
12 Pancawati 9.202 9.217 8.535 -3,62
13 Belendung 8.157 8.352 8.918 4,58
Jumlah 150.432 155.324 137.606 -3,68
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 4.420 4.978 5.536 11,92
2 Wanakerta 5.368 5.563 5.758 3,57
3 Wanasari 4.501 4.811 5.120 6,66
4 Margamulya 4.682 5.116 5.550 8,88
5 Margakaya 5.017 5.495 5.973 9,11
6 Karangligar 4.873 5.239 5.604 7,24
7 Karangmulya 6.246 6.686 7.126 6,81
8 Mulyajaya 4.007 4.381 4.754 8,92
9 Mekarmulia 3.892 3.969 4.046 1,96
10 Parungsari 4.007 4.304 4.601 7,16
Jumlah 47.013 50.541 54.068 7,22
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 11.952 12.400 12.848 3,68
2 Pinayungan 12.121 12.469 12.817 2,83
3 Telukjambe 17.922 17.944 17.966 0,12
4 Pesuerjaya 9.363 9.632 9.901 2,83
5 Sukaluyu 18.095 18.635 19.175 2,94
No. Desa
Jumlah Penduduk (Jiwa)
% r
2009 2010 2011
6 Sukaraharja 14.549 14.967 15.384 2,83
7 Wadas 16.511 16.582 16.511 0,00
8 Sukamakmur 7.017 7.031 7.045 0,20
9 Purawadana 11.491 11.821 12.151 2,83
Jumlah 119.022 121.480 123.795 2,03
Total Kota Karawang 316.467 327.274 315.469 5,62
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka, 2009 – 2011
Gambar 3.7Grafik Jumlah Penduduk Kota Karawang 2009 - 2011
Sedangkan, jumlah rumah tangga di kota Karawang pada tahun 2010 adalah sebanyak 80.991.
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.9Jumlah Rumah Tangga Kota Karawang 2010
No Desa
Luas
Wilayah
(Km2
)
Jumlah
Rumah
Tangga
Penduduk
(Jiwa)
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 15,68 2552 9916
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Kecamatan Klari Kecamatan Teluk Jambe
Barat
Kecamatan Teluk Jambe
Timur
2009 2010 2011

41. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 13
No Desa
Luas
Wilayah
(Km2
)
Jumlah
Rumah
Tangga
Penduduk
(Jiwa)
2 Curug 5,43 2430 9335
3 Cimahi 6,69 1884 6700
4 Sumurkondang 2,24 1421 5322
5 Walahar 2,09 150 8098
6 Kiarapayung 1,87 852 2404
7 Gintungkerta 4,31 4950 12519
8 Anggadita 2,94 1994 8022
9 Klari 2,66 1912 6018
10 Cibalongsari 3,59 5630 26517
11 Duren 2,4 6121 25302
12 Pancawati 3,78 2018 8535
13 Belendung 5,69 2413 8918
Jumlah 59,37 34.327 137.606
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 20,04 1.472 5.536
2 Wanakerta 10,73 1.725 5.758
3 Wanasari 8,45 1.479 5.120
4 Margamulya 8,39 1.384 5.550
5 Margakaya 8,2 1.461 5.973
6 Karangligar 4 1.466 5.604
7 Karangmulya 4,22 1.885 7.126
8 Mulyajaya 3,87 1.278 4.754
9 Mekarmulia 3,29 1.247 4.046
10 Parungsari 2,17 1.229 4.601
Jumlah 73,36 14.626 54.068
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 11,51 2.532 12.848
2 Pinayungan 2,09 4.213 12.817
3 Telukjambe 2,62 4.726 17.966
4 Pesuerjaya 3,09 2.416 9.901
5 Sukaluyu 5,59 3.987 19.175
6 Sukaraharja 2,06 3.617 15.384
7 Wadas 6,67 4.454 16.511
8 Sukamakmur 2,33 3.120 7.045
9 Purawadana 4,17 2.973 12.151
Jumlah 40,13 32.038 123.795
Total Kota Karawang 172,86 80.991 315469
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka, 2009 – 2011
Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teluk Jambe Timur dengan tingkat kepadatan 3.085
jiwa/km2
. Disusul oleh Kecamatan Klari sebesar 2.318 jiwa/km2
. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 3.10Kepadatan Penduduk Kota Karawang 2010
No Desa
Luas
Wilayah
(Km2)
Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan
(Jiwa/Km2)
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 15,68 9916 632
2 Curug 5,43 9335 1719
3 Cimahi 6,69 6700 1001
4 Sumurkondang 2,24 5322 2376
5 Walahar 2,09 8098 3875
6 Kiarapayung 1,87 2404 1286
7 Gintungkerta 4,31 12519 2905
8 Anggadita 2,94 8022 2729
9 Klari 2,66 6018 2262
10 Cibalongsari 3,59 26517 7386
11 Duren 2,4 25302 10543
12 Pancawati 3,78 8535 2258
13 Belendung 5,69 8918 1567
Jumlah 59,37 137606 2318
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 20,04 5.536 276
2 Wanakerta 10,73 5.758 537
3 Wanasari 8,45 5.120 606
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Kecamatan Klari Kecamatan Teluk Jambe Barat Kecamatan Teluk Jambe Timur
Jumlah Rumah Tangga
Gambar 3.8Grafik Jumlah Rumah Tangga Kota Karawang 2010

42. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 14
No Desa
Luas
Wilayah
(Km2)
Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan
(Jiwa/Km2)
4 Margamulya 8,39 5.550 662
5 Margakaya 8,2 5.973 728
6 Karangligar 4 5.604 1401
7 Karangmulya 4,22 7.126 1689
8 Mulyajaya 3,87 4.754 1228
9 Mekarmulia 3,29 4.046 1230
10 Parungsari 2,17 4.601 2120
Jumlah 73,36 54.068 737
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 11,51 12.848 1.116
2 Pinayungan 2,09 12.817 6.133
3 Telukjambe 2,62 17.966 6.857
4 Pesuerjaya 3,09 9.901 3.204
5 Sukaluyu 5,59 19.175 3.430
6 Sukaraharja 2,06 15.384 7.468
7 Wadas 6,67 16.511 2.475
8 Sukamakmur 2,33 7.045 3.024
9 Purawadana 4,17 12.151 2.914
Jumlah 40,13 123.795 3.085
Total Kota Karawang 172,86 315.469 6.140
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka, 2009 – 2011
Gambar 3.9Grafik Kepadatan Penduduk Kota Karawang 2010
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kecamatan Klari Kecamatan Teluk Jambe Barat Kecamatan Teluk Jambe Timur
Kepadatan (Jiwa/Km2)
Kepadatan (Jiwa/Km2)

43. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 15
3.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah penduduk Kota Karawang berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 3.11Jumlah Penduduk Kota Karawang Menurut Jenis Kelamin 2007 - 2011
No. Desa
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
2009 2010 2011
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 5.108 4.893 10.001 5.188 4.933 10.121 5.099 4.817 9.916
2 Curug 5.225 5.159 10.383 5.279 5.161 10.440 4.672 4.663 9.335
3 Cimahi 3.339 3.205 6.544 3.640 3.455 7.095 3.389 3.311 6.700
4 Sumurkondang 2.913 2.805 5.719 2.975 2.877 5.852 2.712 2.610 5.322
5 Walahar 4.289 4.448 8.737 4.230 4.360 8.590 3.884 4.214 8.089
6 Kiarapayung 1.156 1.152 2.308 1.179 1.185 2.364 1.194 1.210 2.404
7 Gintungkerta 8.226 7.771 15.997 8.329 7.965 16.290 6.317 6.202 12.519
8 Anggadita 6.528 6.004 12.532 6.693 6.168 12.861 4.137 3.885 8.022
9 Klari 3.897 3.728 7.625 4.088 3.868 7.956 2.999 3.019 6.018
10 Cibalongsari 12.665 12.113 24.778 13.466 12.900 26.366 13.380 13.137 26.517
11 Duren 14.465 13.984 28.449 15.136 14.684 29.820 12.594 12.708 25.302
12 Pancawati 4.686 4.515 9.202 4.694 4.523 9.217 4.155 4.380 8.535
13 Belendung 4.122 4.035 8.157 4.243 4.109 8.352 4.413 4.505 8.918
Jumlah 76.619 73.813 150.432 79.136 76.188 155.324 68.945 68.661 137.606
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 2.283 2.137 4.420 2.564 2.415 4.978 2.844 2.692 5.536
2 Wanakerta 2.743 2.625 5.368 2.854 2.709 5.563 2.965 2.793 5.758
3 Wanasari 2.235 2.266 4.501 2.404 2.407 4.811 2.573 2.547 5.120
4 Margamulya 2.393 2.289 4.682 2.610 2.507 5.116 2.826 2.724 5.550
5 Margakaya 2.550 2.467 5.017 2.815 2.681 5.495 3.079 2.894 5.973
6 Karangligar 2.420 2.453 4.873 2.630 2.609 5.239 2.840 2.764 5.604
7 Karangmulya 3.178 3.068 6.246 3.403 3.284 6.686 3.627 3.499 7.126
8 Mulyajaya 2.061 1.946 4.007 2.245 2.136 4.381 2.429 2.325 4.754
9 Mekarmulia 1.964 1.928 3.892 2.013 1.957 3.969 2.061 1.985 4.046
10 Parungsari 2.033 1.974 4.007 2.181 2.123 4.304 2.334 2.276 4.601
Jumlah 23.860 23.153 47.013 25.717 24.824 50.541 27.578 26.490 54.068
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 6.254 5.698 11.952 6.539 5.862 12.400 6.823 6.025 12.848
2 Pinayungan 7.154 4.967 12.121 7.360 5.110 12.469 7.565 5.252 12.817
3 Telukjambe 9.556 8.366 17.922 9.831 8.606 17.944 10.105 8.846 17.966
4 Pesuerjaya 4.923 4.440 9.363 5.065 4.568 9.632 5.206 4.695 9.901
5 Sukaluyu 9.392 8.703 18.095 9.245 8.954 18.635 9.097 9.205 19.175
6 Sukaraharja 7.482 7.066 14.549 7.697 7.269 14.967 7.912 7.472 15.384
7 Wadas 8.659 7.852 16.511 9.005 8.078 16.582 9.351 8.303 16.511
8 Sukamakmur 3.609 3.408 7.017 3.713 3.506 7.031 3.816 3.604 7.045
9 Purawadana 5.873 5.618 11.491 5.947 5.780 11.821 6.021 5.941 12.151
Jumlah 62.903 56.119 119.022 64.399 57.731 121.480 65.896 59.343 123.795
Total Kota Karawang 163.382 153.085 316.467 169.252 158.743 327.345 162.419 154.494 315.469
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka
Gambar 3.10
Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2011
Penduduk Laki – Laki lebih banyak dibandingkan dengan
penduduk Perempuan. Jumlah penduduk Laki – Laki Kota
Karawang pada tahun 2011 adalah sebesar 162.419 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 154.494
jiwa.

44. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 16
3.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama
Jumlah penduduk Kota Karawang berdasarkan agama dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 3.12Jumlah Pemeluk Agama Dirinci Menurut Desa/Kelurahan di Kota Karawang, Tahun 2011
Sumber: Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur dalam angka
No. Desa Islam Katolik Protestan Budha Hindu Jumlah
A. Kecamatan Klari
1 Karanganyar 9.850 - 38 1 - 9.916
2 Curug 9.188 6 23 3 - 9.335
3 Cimahi 6.693 - - 2 - 6.700
4 Sumurkondang 5.317 5 - - - 5.322
5 Walahar 8.047 - - 5 5 8.089
6 Kiarapayung 2.404 - - - - 2.404
7 Gintungkerta 12.455 - - - - 12.519
8 Anggadita 7.980 5 7 - - 8.022
9 Klari 5.970 - 6 - - 6.018
10 Cibalongsari 19.888 - - 530 795 26.517
11 Duren 23.031 83 200 121 126 25.302
12 Pancawati 8.511 9 1 - - 8.535
13 Belendung 8.892 - - - - 8.918
Jumlah 128.226 108 275 662 926 137.606
B. Kecamatan Teluk Jambe Barat
1 Wanajaya 5.523 13 - - - 5.536
2 Wanakerta 5.742 15 - - - 5.758
3 Wanasari 5.108 12 - - - 5.120
4 Margamulya 5.528 17 4 1 - 5.550
5 Margakaya 5.855 99 19 - - 5.973
6 Karangligar 5.579 20 5 - - 5.604
7 Karangmulya 7.107 15 4 - - 7.126
8 Mulyajaya 4.746 8 - - - 4.754
9 Mekarmulia 4.042 4 - - - 4.046
10 Parungsari 4.599 1 - 1 - 4.601
Jumlah 53.829 204 32 2 - 54.068
C. Kecamatan Teluk Jambe Timur
1 Sirnabaya 11.975 187 435 8 31 12.848
2 Pinayungan 12.678 35 95 6 3 12.817
3 Telukjambe 18.420 102 386 1 42 17.966
4 Pesuerjaya 9.700 49 137 10 1 9.901
5 Sukaluyu 18.043 208 835 49 17 19.175
6 Sukaraharja 14.558 194 509 62 20 15.384
7 Wadas 16.776 119 459 58 16 16.511
8 Sukamakmur 7.312 19 82 6 - 7.045
9 Purawadana 10.373 421 1.058 250 19 12.151
Jumlah 119.835 1.334 3.996 450 25 123.795
Total Kota Karawang 301.890 1.646 4.303 1.114 951 315.469
Gambar 3.11
Mesjid Al Muid di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur
Sumber: Hasil survey, 2013

45. Laporan Antara
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Gambaran Umum Kota Karawang - 17
3.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Usia
Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2010 sangat bervariasi
dimana penduduk berusia 0 – 14 tahun berjumlah 90.546 jiwa, jumlah penduduk usia produktif
atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 223.338 jiwa dan dan usia diatas 64 tahun berjumlah 15.531
jiwa.Untuk lebih jelasnya penduduk berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.13Komposisi Penduduk Kota Karawang Menurut Struktur Usia
Tahun 2010
No KECAMATAN 0 - 14 15 - 64 + 64 Jumlah
1 Telukjambe Timur 34.642 85.447 5.942 126.031
2 Telukjambe Barat 13.379 33.001 2.295 48.675
3 Klari 42.525 104.890 7.294 154.709
Kota Karawang 90.546 223.338 15.531 329.415
Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka, Tahun 2010
3.3 Kondisi Perekonomian
3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari
PDRB atas dasar harga konstan. Dengan melihat LPE suatu daerah dan sektor-sektor yang
membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha mana saja yang mengalami
pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah, Dengan demikian indikator ini
nanya merupakan salah satu alat dalam menentukan strategi kebijakan di bidang ekonomi. Data
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang selama kurun waktu 5 tahun (2006 – 2010)
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 3.14Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karawang 2006 - 2010
Tahun
Karawang Jawa Barat
Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas
2006 7,52 7,55 6,02 6,31
2007 6,36 6,97 6,48 6,86
2008 10,84 11,10 6,21 6,36
2009*) 7,40 7,93 4,19 4,10
2010**) 10,43 10,95 6,09 6,29
*) = Angka perbaikan
**) = Angka Sementara
Sumber: PDRB Kabupaten Karawang Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010
Dari tabel diatas terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang selama 5
tahun terakhir (2006-2010) hampir selalu berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Tabel 3.15Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karawang Menurut Lapangan Usaha 2009-2010
No Lapangan Usaha 2009*) 2010**)
1 Pertanian 1,26 2,97
2 Pertambangan & Penggalian -4,13 -2,58
3 Industri Pengolahan 7,81 10,75
4 Listrik & Air Bersih 13,22 10,48
5 Bangunan 7,24 9,8
6 Perdagangan, Hotel &
Restoran
12,94 18,71
7 Angkutan & Komunikasi 6,84 8,39
8 Keuangan, Persewaan &
Jasa Perusahaan
7,95 7,84
9 Jasa-Jasa 2,95 2,42
PDRB dengan Migas 7,40 10,43
PDRB Tanpa Migas 7,93 10,95
*) = Angka perbaikan
**) = Angka Sementara
Sumber: PDRB Kabupaten Karawang Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010
LPE menurut sektor menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel clan restoran menduduki
peringkat pertarna dalam urutan sembilan sektor/lapangan usaha. Ini menunjukkan bahwa sektor
perdagangan di Kabupaten Karawang sangatlah potensial. Mulai dari perdagangan kendaraan
bermotor baik roda empat maupun roda dua, barang-barang kebutuhan pokok baik skala besar
maupun eceran, yang ditandai dengan banyak berdirinya pusat-pusat perbelanjaan, sampai
dengan perdagangan makanan jadi. Sebagai salah satu kabupaten tLjuan urban karena banyak
berdiri perusahaan Industri, Karawang memiliki penduduk dengan strata ekonomi dan daya beli
yang bervariasi pula. Indeks Kemampuan Daya Beli masyarakat Karawang menunjukkan
peningkatan dari Rp 629.880 di tahun 2009, menjadi Rp 631.220 di tahun 2010.
3.3.2 Kontribusi Sektor Perekonomian
Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhannya adalah sektor
industri pengolahan, hal ini terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian
di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.
Tabel 3.16Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2010 Outa rupiah/persen)
No Lapangan Usaha 2009*) 2010**)
1 Primer (Pertanian 5.699.977,88 (11,81) 6.654.439,80 (11,66)