SlideShare a Scribd company logo
nilai tukar dan inflasi
Teori Hukum Satu Harga, The Law of One Price
• Teori Hukum satu harga menjelaskan tentang
hubungan antara nilai tukar, atau kurs dengan
harga barang atau komoditi. Menurut Hukum
ini, komoditas yang sama akan memiliki harga
yang sama, meskipun dijual di tempat yang
berbeda. Hal ini didasarkan pada argumen
bahwa jika ada selisih harga dari komoditas
yang sama, maka akan tercipta peluang untuk
melakukan arbitrase.
Pengertian Arbitrase
• Arbitrase dilakukan dengan membeli komoditi di
tempat yang lebih murah, kemudian menjualnya
di tempat yang lebih mahal. Aktivitas arbitrase ini
menyebabkan harga komoditas di tempat yang
lebih murah menjadi naik dan sebaliknya harga
komoditas di tempat yang lebih mahal menjadi
turun. Pada akhirnya harga komoditas menjadi
sama pada kedua tempat tersebut. Kalaupun
masih ada perbedaan harga, hanya disebabkan
oleh biaya transportasi, transaksi dan jasa.
Aplikasi Perhitungan:
• harga satu kilogram telur di Amerika Serikat
dinotasikan dengan PUSD sedangkan harga telur di
Jepang dinotasikan PJPy dan nilai tukar spot untuk dollar
Amerika terhadap Yen Jepang dinyatakan dengan
USD/JPY, maka harga telur di Jepang dapat dihitung
sebagai berikut:
• PJPY = USD/JPY x PUSD
• Sebagai catatan kurs USD/JPY menyatakan nilai Yen
Jepang per satu Dollar Amerika. Misal Kurs USD/JPY
100,0 artinya satu Dollar Amerika sama dengan 100,0
Yen Jepang, ini sama artinya dengan 100,0 Yen per
Dollar atau 1 Dollar/100,0 Yen.
Lanjutan:
• Jika harga telur di Amerika adalah 1,0 Dollar per
kilogram, dan kurs spot USD/JPY 88,0 maka harga satu
kilogram telur di Jepang adalah:
• PJPY = USD/JPY x $1,0/kg, atau
• PJPY = 88,0 Yen/Dollar x $1,0/kg
• PJPY = 88,0 Yen/kg atau
• PJPY = ¥ 88,0/kg
• Berdasarkan perhitungan, maka harga telur di Jepang
adalah 88,0 Yen per kilogramnya. Ini artinya jika kaidah
hukum satu harga terpenuhi, maka harga satu kilogram
telur di Jepang adalah 88,0 Yen.
Lanjutan
• Konsekuensi dari hukum satu harga ini adalah satu
kilogram telur yang dibeli dari Jepang kemudian dijual
di Amerika, harganya adalah satu Dollar. Dan satu
kilogram telur yang dibeli di Amerika, kemudian dijual
di Jepang akan dihargai sebesar 88,0 Yen.
• Namun jika harga telur di Jepang adalah 100,0 Yen per
kilogram, sedangkan di Amerika satu Dollar, dengan
kurs USD/JPY 88,0, maka ada peluang mendapatkan
keuntungan dengan melakukan arbitrase. Arbitrase
dilakukan dengan membeli telur di Amerika dan
menjualnya di Jepang. Untuk satu kilogramnya
arbitator akan mendapatkan keuntungan sebesar 12,0
Yen Jepang atau senilai dengan 0,136 Dollar Amerika.
Pengertian Definisi Tingkat Inflasi
• Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan
jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus
menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di
dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang
sama artinya dengan turunnya nilai mata uang. Dengan
demikian inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai
mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
• Tingkat inflasi menunjukkan persentase perubahan tingkat
harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam
perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi ditentukan
dengan formula sebagai berikut:
•
Lanjutan
• tingkat hargat adalah harga pada tahun t
• tingkat hargat-1 adalah harga pada tahun t – 1
Lanjutan
• Tingkat harga yang biasa digunakan untuk
perhitungan tingkat inflasi adalah indeks harga
konsumen (IHK) atau indeks harga produsen (IHP).
Sehingga tingkat inflasi dapat dihitung seperti
berikut:
Lanjutan
• IHKt adalah IHK pada tahun t
• IHKt-1 adalah IHK pada tahun t – 1
Purchasing Power
Parity Theory (PPP Theory) Atau
Paritas Daya Beli.
• Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat
dijelaskan dengan teori purchasing power parity (PPP Theory) atau
paritas daya beli. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Cassel setelah
Perang Dunia I. Berdasarkan teori PPP relatif dapat diketahui bahwa
kurs mata uang akan berubah untuk mempertahankan daya belinya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurs mata uang asing
mencerminkan perbandingan antara nilai mata uang satu negara
dengan negara lainnya yang ditentukan oleh daya beli dari masing-
masing negara.Perubahan dimulai dari titik kesetimbangan
tertentu, kemudian terjadi perubahan tingkat harga yang akan
menentukan perubahan kurs mata uang asing. Perubahan kurs yang
dipengaruhi oleh tingkat inflasi dapat ditentukan dengan formula
berikut:
lanjutan
• e1 adalah kurs mata uang asing di masa akan datang.
• e0 adalah kurs mata uang asing saat ini.
• id adalah tingkat inflasi domestik
• if adalah tingkat inflasi negara asing
Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap
Nilai Tukar
• Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka
akan dicoba dengan menentukan perubahan kurs
GBP/USD pada tingkat inflasi di Inggris sebesar
iGBP dan tingkat inflasi di Amerika sebesar iUSD.
Pada awal kesetimbangan kurs GBP/USD adalah
GBP/USD(1) dan setelah mengalami perubahan
adalah GBP/USD(2). Harga komoditi di Inggris
yang dinyatakan dalam Poundsterling dinotasikan
sebagai PGBP. Sedangkan harga komoditi di Inggris
yang dinyakan dalam Dollar Amerika dinotasikan
dengan PUSD.
Lanjutan
• Sebagai catatan kurs GBP/USD menyatakan
nilai Dollar Amerika per satu Poundsterling.
Misal Kurs GBP/USD 1,6500 artinya satu
Poundsterling sama dengan 1,6500 Dollar
Amerika, atau 1,6500 Dollar Amerika per satu
Poundsterling. Untuk menghemat penulisan,
maka pada bahasan ini, penyelesaian
matematisnya tidak diuraikan disini, namun
hanya diulas hasil akhirnya saja.
Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar
di Indonesia
• Nilai tukar atau dikenal pula
sebagai kurs dalam keuangan adalah sebuah
perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar
mata uang terhadap pembayaran saat kini
atau di kemudian hari, antara dua mata uang
masing-masing negara atau wilayah.
Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan
untuk pembentukan harga mata uang rupiah
terhadap mata uang asing
(Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem
Nilai Tukar Pasal 1 ayat 4 )
Perkembangan Kebijakan Sistem Nilai
Tukar di Indonesia
1. Multiple Exchange System (Sistem Nilai Tukar
Bertingkat)
2. Fixed Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar
Tetap)
3. Managed Floating Exchange Rate (Sistem Nilai
Tukar Mengambang Terkendali)
4. Free Floating Exchange Rate System (Sistem Nilai
Tukar Mengambang Bebas)
Multiple Exchange System (Sistem Nilai Tukar
Bertingkat)
• Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga
Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan
dalam rangka menghadapi berfluktuasinya
nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan
meningkatkan daya saing yang hilang karena
adanya inflasi dua digit selama periode
tersebut.
Fixed Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar
Tetap)
• Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971
hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara
langsung nilai tukar rupiah dengan dollar
Amerika Serikat yaitu tarif US$1 =Rp415,00.
• Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh
kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun
waktu 1971-1978.
Managed Floating Exchange Rate (Sistem Nilai
Tukar Mengambang Terkendali)
• Nilai tukar mengambang terkendali, dimana
pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar
melalui permintaan dan penawaran valuta
asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk
menjaga stabilitas moneter dan neraca
pembayaran.
• Sistem ini belaku sejak November 1978
sampai Agustus 1997.
Free Floating Exchange Rate System (Sistem Nilai
Tukar Mengambang Bebas)
• Nilai tukar mengambang bebas, dimana pemerintah tidak
mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai
tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta
asing.
• Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai
penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi
keseimbangan eksternal (external equilibrium position).
• Tetapi kemudian timbul indikasi bahwa beberapa persoalan
akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama
karena karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan
pada negara berkembang masih sederhana.
• Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga
sekarang

More Related Content

What's hot

Bab 10 keseimbangan pasar uang
Bab 10   keseimbangan pasar uangBab 10   keseimbangan pasar uang
Bab 10 keseimbangan pasar uangYusron Blacklist
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Muhammad Rafi Kambara
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Quinta Nursabrina
 
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatanJelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Maria Khusuma
 
Keseimbangan 4 sektor
Keseimbangan 4 sektorKeseimbangan 4 sektor
Keseimbangan 4 sektor
Sudirman Jie
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Sugeng Budiharsono
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatan
yunisarosa
 
6 kurs valuta asing
6 kurs valuta asing6 kurs valuta asing
6 kurs valuta asing
Juni Effendi
 
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
universitas negeri padang
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barangYusron Blacklist
 
Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
gadis sriyamti
 
Bab 11 permintaan-penawaran uang
Bab 11   permintaan-penawaran uangBab 11   permintaan-penawaran uang
Bab 11 permintaan-penawaran uangYusron Blacklist
 
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomisyarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
yuniar putri
 
KONSUMSI
KONSUMSIKONSUMSI
KONSUMSI
Hilda Rusdiana
 
Diskriminasi Harga
Diskriminasi HargaDiskriminasi Harga
Diskriminasi Harga
ginakarlina
 
Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregatPermintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregat
Haidar Bashofi
 
Sistem Moneter Internasional
Sistem Moneter InternasionalSistem Moneter Internasional
Sistem Moneter Internasional
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Perekonomian terbuka
Perekonomian terbukaPerekonomian terbuka
Perekonomian terbuka
9elevenStarUnila
 

What's hot (20)

Bab 10 keseimbangan pasar uang
Bab 10   keseimbangan pasar uangBab 10   keseimbangan pasar uang
Bab 10 keseimbangan pasar uang
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
 
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatanJelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
 
Keseimbangan 4 sektor
Keseimbangan 4 sektorKeseimbangan 4 sektor
Keseimbangan 4 sektor
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatan
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
 
6 kurs valuta asing
6 kurs valuta asing6 kurs valuta asing
6 kurs valuta asing
 
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
 
Suku bunga
Suku bungaSuku bunga
Suku bunga
 
Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
 
Bab 11 permintaan-penawaran uang
Bab 11   permintaan-penawaran uangBab 11   permintaan-penawaran uang
Bab 11 permintaan-penawaran uang
 
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomisyarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi
 
KONSUMSI
KONSUMSIKONSUMSI
KONSUMSI
 
Diskriminasi Harga
Diskriminasi HargaDiskriminasi Harga
Diskriminasi Harga
 
Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregatPermintaan dan penawaran agregat
Permintaan dan penawaran agregat
 
Sistem Moneter Internasional
Sistem Moneter InternasionalSistem Moneter Internasional
Sistem Moneter Internasional
 
Perekonomian terbuka
Perekonomian terbukaPerekonomian terbuka
Perekonomian terbuka
 

Viewers also liked

Ekonomi: Kurs Valuta Asing
Ekonomi: Kurs Valuta AsingEkonomi: Kurs Valuta Asing
Ekonomi: Kurs Valuta Asing
Esterina Danar Puja
 
Ekonometrika - Autokorelasi
Ekonometrika - AutokorelasiEkonometrika - Autokorelasi
Ekonometrika - Autokorelasi
Rifatin Aprilia
 
Teori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asingTeori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asing
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNDIP
 
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdaganganartikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
ameer69
 

Viewers also liked (8)

Deteksi autokorelasi
Deteksi autokorelasiDeteksi autokorelasi
Deteksi autokorelasi
 
Ekonomi: Kurs Valuta Asing
Ekonomi: Kurs Valuta AsingEkonomi: Kurs Valuta Asing
Ekonomi: Kurs Valuta Asing
 
Ekonometrika - Autokorelasi
Ekonometrika - AutokorelasiEkonometrika - Autokorelasi
Ekonometrika - Autokorelasi
 
Teori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asingTeori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asing
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
Valuta asing
Valuta asingValuta asing
Valuta asing
 
Deteksi autokorelasi
Deteksi autokorelasiDeteksi autokorelasi
Deteksi autokorelasi
 
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdaganganartikel Neraca pembayaran dan perdagangan
artikel Neraca pembayaran dan perdagangan
 

Similar to Sistem dan kebijakan nilai tukar

Teori valas
Teori valasTeori valas
Pengantar Teori - Teori Kurs
Pengantar Teori - Teori KursPengantar Teori - Teori Kurs
Pengantar Teori - Teori Kurs
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Purchasing power parity dan interest rate parity
Purchasing power parity dan interest rate parityPurchasing power parity dan interest rate parity
Purchasing power parity dan interest rate parityNanang Hidayat
 
Nilai Tukar Atau Kurs
Nilai Tukar Atau KursNilai Tukar Atau Kurs
Nilai Tukar Atau Kurs
Dewanji Wilajayangga
 
Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Kel 7
Kel 7Kel 7
RESUME PERTEMUAN 9-14
RESUME PERTEMUAN 9-14RESUME PERTEMUAN 9-14
RESUME PERTEMUAN 9-14
adeimallia
 
Nilai Tukar
Nilai TukarNilai Tukar
Bab 11 - Valuta Asing
Bab 11 - Valuta AsingBab 11 - Valuta Asing
Bab 11 - Valuta Asing
Supriyanto, S.E., M.M. Dosen
 
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
NaufalDwinanda1
 
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptxPPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
MeytaHidsyira
 
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
Trisnadi Wijaya
 
Pasar Valuta Asing
Pasar Valuta AsingPasar Valuta Asing
Pasar Valuta Asing
Warda wt
 
Resume 2
Resume 2Resume 2
Resume 2
ajengpuspi
 
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makro
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makroPengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makro
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makroHaidar Bashofi
 
Makro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
Makro: Pertumbuhan Uang dan InflasiMakro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
Makro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
Esterina Danar Puja
 

Similar to Sistem dan kebijakan nilai tukar (20)

Teori valas
Teori valasTeori valas
Teori valas
 
Pengantar Teori - Teori Kurs
Pengantar Teori - Teori KursPengantar Teori - Teori Kurs
Pengantar Teori - Teori Kurs
 
Pengantar teori – teori kurs
Pengantar teori – teori kursPengantar teori – teori kurs
Pengantar teori – teori kurs
 
Purchasing power parity dan interest rate parity
Purchasing power parity dan interest rate parityPurchasing power parity dan interest rate parity
Purchasing power parity dan interest rate parity
 
Nilai Tukar Atau Kurs
Nilai Tukar Atau KursNilai Tukar Atau Kurs
Nilai Tukar Atau Kurs
 
Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
 
Kel 7
Kel 7Kel 7
Kel 7
 
Harga dan nilai tukar
Harga dan nilai tukarHarga dan nilai tukar
Harga dan nilai tukar
 
RESUME PERTEMUAN 9-14
RESUME PERTEMUAN 9-14RESUME PERTEMUAN 9-14
RESUME PERTEMUAN 9-14
 
Nilai Tukar
Nilai TukarNilai Tukar
Nilai Tukar
 
Bab 11 - Valuta Asing
Bab 11 - Valuta AsingBab 11 - Valuta Asing
Bab 11 - Valuta Asing
 
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
International Business Finance/abshor.marantika/Naufal Dwinanda/3-04
 
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptxPPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
PPT KELOMPOK 6 BENGKEL.pptx
 
Nilai tukar dan tingkat bunga
Nilai tukar dan tingkat bungaNilai tukar dan tingkat bunga
Nilai tukar dan tingkat bunga
 
Materi 4
Materi 4Materi 4
Materi 4
 
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
Analisis Pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect da...
 
Pasar Valuta Asing
Pasar Valuta AsingPasar Valuta Asing
Pasar Valuta Asing
 
Resume 2
Resume 2Resume 2
Resume 2
 
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makro
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makroPengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makro
Pengantar ekonomi-pengantar-ekonomi-makro
 
Makro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
Makro: Pertumbuhan Uang dan InflasiMakro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
Makro: Pertumbuhan Uang dan Inflasi
 

More from Brawijaya University (20)

Kebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesiaKebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesia
 
Kelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesiaKelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesia
 
Instrumen pengendali moneter
Instrumen pengendali moneterInstrumen pengendali moneter
Instrumen pengendali moneter
 
Transportasi kota malang
Transportasi kota malangTransportasi kota malang
Transportasi kota malang
 
Urban economics
Urban economicsUrban economics
Urban economics
 
How many cities
How many citiesHow many cities
How many cities
 
Penelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaanPenelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaan
 
Aglomerasi
AglomerasiAglomerasi
Aglomerasi
 
Makalah teori lokasi
Makalah teori lokasiMakalah teori lokasi
Makalah teori lokasi
 
Makalah ritel how many cities
Makalah ritel how many citiesMakalah ritel how many cities
Makalah ritel how many cities
 
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori  pengembangan wilayahEwk ke 4 teori  pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
 
Ek per. aksesibilitas
Ek per. aksesibilitasEk per. aksesibilitas
Ek per. aksesibilitas
 
Analisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malangAnalisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malang
 
352 2475-1-pb
352 2475-1-pb352 2475-1-pb
352 2475-1-pb
 
Analisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malangAnalisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malang
 
Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomiTeori basis ekonomi
Teori basis ekonomi
 
Rca n tbi
Rca n tbiRca n tbi
Rca n tbi
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
Analisis input output
Analisis input outputAnalisis input output
Analisis input output
 
S2 ek pertemuan 2
S2 ek pertemuan 2S2 ek pertemuan 2
S2 ek pertemuan 2
 

Recently uploaded

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 

Recently uploaded (18)

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 

Sistem dan kebijakan nilai tukar

  • 1. nilai tukar dan inflasi
  • 2. Teori Hukum Satu Harga, The Law of One Price • Teori Hukum satu harga menjelaskan tentang hubungan antara nilai tukar, atau kurs dengan harga barang atau komoditi. Menurut Hukum ini, komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama, meskipun dijual di tempat yang berbeda. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa jika ada selisih harga dari komoditas yang sama, maka akan tercipta peluang untuk melakukan arbitrase.
  • 3. Pengertian Arbitrase • Arbitrase dilakukan dengan membeli komoditi di tempat yang lebih murah, kemudian menjualnya di tempat yang lebih mahal. Aktivitas arbitrase ini menyebabkan harga komoditas di tempat yang lebih murah menjadi naik dan sebaliknya harga komoditas di tempat yang lebih mahal menjadi turun. Pada akhirnya harga komoditas menjadi sama pada kedua tempat tersebut. Kalaupun masih ada perbedaan harga, hanya disebabkan oleh biaya transportasi, transaksi dan jasa.
  • 4. Aplikasi Perhitungan: • harga satu kilogram telur di Amerika Serikat dinotasikan dengan PUSD sedangkan harga telur di Jepang dinotasikan PJPy dan nilai tukar spot untuk dollar Amerika terhadap Yen Jepang dinyatakan dengan USD/JPY, maka harga telur di Jepang dapat dihitung sebagai berikut: • PJPY = USD/JPY x PUSD • Sebagai catatan kurs USD/JPY menyatakan nilai Yen Jepang per satu Dollar Amerika. Misal Kurs USD/JPY 100,0 artinya satu Dollar Amerika sama dengan 100,0 Yen Jepang, ini sama artinya dengan 100,0 Yen per Dollar atau 1 Dollar/100,0 Yen.
  • 5. Lanjutan: • Jika harga telur di Amerika adalah 1,0 Dollar per kilogram, dan kurs spot USD/JPY 88,0 maka harga satu kilogram telur di Jepang adalah: • PJPY = USD/JPY x $1,0/kg, atau • PJPY = 88,0 Yen/Dollar x $1,0/kg • PJPY = 88,0 Yen/kg atau • PJPY = ¥ 88,0/kg • Berdasarkan perhitungan, maka harga telur di Jepang adalah 88,0 Yen per kilogramnya. Ini artinya jika kaidah hukum satu harga terpenuhi, maka harga satu kilogram telur di Jepang adalah 88,0 Yen.
  • 6. Lanjutan • Konsekuensi dari hukum satu harga ini adalah satu kilogram telur yang dibeli dari Jepang kemudian dijual di Amerika, harganya adalah satu Dollar. Dan satu kilogram telur yang dibeli di Amerika, kemudian dijual di Jepang akan dihargai sebesar 88,0 Yen. • Namun jika harga telur di Jepang adalah 100,0 Yen per kilogram, sedangkan di Amerika satu Dollar, dengan kurs USD/JPY 88,0, maka ada peluang mendapatkan keuntungan dengan melakukan arbitrase. Arbitrase dilakukan dengan membeli telur di Amerika dan menjualnya di Jepang. Untuk satu kilogramnya arbitator akan mendapatkan keuntungan sebesar 12,0 Yen Jepang atau senilai dengan 0,136 Dollar Amerika.
  • 7. Pengertian Definisi Tingkat Inflasi • Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang sama artinya dengan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. • Tingkat inflasi menunjukkan persentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi ditentukan dengan formula sebagai berikut: •
  • 8. Lanjutan • tingkat hargat adalah harga pada tahun t • tingkat hargat-1 adalah harga pada tahun t – 1
  • 9. Lanjutan • Tingkat harga yang biasa digunakan untuk perhitungan tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga produsen (IHP). Sehingga tingkat inflasi dapat dihitung seperti berikut:
  • 10. Lanjutan • IHKt adalah IHK pada tahun t • IHKt-1 adalah IHK pada tahun t – 1
  • 11. Purchasing Power Parity Theory (PPP Theory) Atau Paritas Daya Beli. • Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan teori purchasing power parity (PPP Theory) atau paritas daya beli. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Cassel setelah Perang Dunia I. Berdasarkan teori PPP relatif dapat diketahui bahwa kurs mata uang akan berubah untuk mempertahankan daya belinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurs mata uang asing mencerminkan perbandingan antara nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya yang ditentukan oleh daya beli dari masing- masing negara.Perubahan dimulai dari titik kesetimbangan tertentu, kemudian terjadi perubahan tingkat harga yang akan menentukan perubahan kurs mata uang asing. Perubahan kurs yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dapat ditentukan dengan formula berikut:
  • 12. lanjutan • e1 adalah kurs mata uang asing di masa akan datang. • e0 adalah kurs mata uang asing saat ini. • id adalah tingkat inflasi domestik • if adalah tingkat inflasi negara asing
  • 13. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Tukar • Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka akan dicoba dengan menentukan perubahan kurs GBP/USD pada tingkat inflasi di Inggris sebesar iGBP dan tingkat inflasi di Amerika sebesar iUSD. Pada awal kesetimbangan kurs GBP/USD adalah GBP/USD(1) dan setelah mengalami perubahan adalah GBP/USD(2). Harga komoditi di Inggris yang dinyatakan dalam Poundsterling dinotasikan sebagai PGBP. Sedangkan harga komoditi di Inggris yang dinyakan dalam Dollar Amerika dinotasikan dengan PUSD.
  • 14. Lanjutan • Sebagai catatan kurs GBP/USD menyatakan nilai Dollar Amerika per satu Poundsterling. Misal Kurs GBP/USD 1,6500 artinya satu Poundsterling sama dengan 1,6500 Dollar Amerika, atau 1,6500 Dollar Amerika per satu Poundsterling. Untuk menghemat penulisan, maka pada bahasan ini, penyelesaian matematisnya tidak diuraikan disini, namun hanya diulas hasil akhirnya saja.
  • 15. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia
  • 16. • Nilai tukar atau dikenal pula sebagai kurs dalam keuangan adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.
  • 17. Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Pasal 1 ayat 4 )
  • 18. Perkembangan Kebijakan Sistem Nilai Tukar di Indonesia 1. Multiple Exchange System (Sistem Nilai Tukar Bertingkat) 2. Fixed Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar Tetap) 3. Managed Floating Exchange Rate (Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali) 4. Free Floating Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas)
  • 19. Multiple Exchange System (Sistem Nilai Tukar Bertingkat) • Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.
  • 20. Fixed Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar Tetap) • Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat yaitu tarif US$1 =Rp415,00. • Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978.
  • 21. Managed Floating Exchange Rate (Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali) • Nilai tukar mengambang terkendali, dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. • Sistem ini belaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997.
  • 22. Free Floating Exchange Rate System (Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas) • Nilai tukar mengambang bebas, dimana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. • Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal (external equilibrium position). • Tetapi kemudian timbul indikasi bahwa beberapa persoalan akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama karena karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan pada negara berkembang masih sederhana. • Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang