1. KELEMBAGAAN BANK INDONESIA
Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Ekonomi Moneter II
Dosen Pengajar : Prof. Munawar
Oleh Kelompok 7:
Muhammad Rasyid. Ridho (135020101111012)
Muhammad Irfan Nugroho (135020100111004)
Fauzan Fikri (135020101111066)
Kelas AC/Semester 4
JURUSAN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2014/2015

2. KELEMBAGAAN BANK INDONESIA
Pembahasan :
I. Organisasi Bank Indonesia
II. Perkembangan Kedudukan Bank Indonesia
III. Indenpendensi Bank Indonesia
IV. Akuntabilitas dan Transparasi BI

3. I. Organisasi di Bank Indonesia
Pada tahun 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda
sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-
Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan
fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang
Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral,
terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Babak baru dalam sejarah
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang
Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari
campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan
tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia
didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Stabilitas sistem keuangan.
Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi
perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan
mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur
dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial
sistem perbankan secara makro. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak
untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI
dipimpin oleh Dewan Gubernur.

4. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
:: Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui
penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan
nilai tukar yang stabil
:: Misi
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan
moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta
mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi
sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang
berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem
keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan
nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang
menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan
tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang
diamanatkan UU.
:: Nilai-Nilai Strategis
Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –
Coordination and Teamwork
:: Sasaran Strategis
Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank
Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran

5. 2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan
governance
9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK
Seperti sebuah lembaga lainnya, dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia juga
memiliki pimpinan. Pimpinanya pun berbeda dengan bank-bank pada umumnya dan
merupakan elemen yang penting dalam suatu kelembagaan. Menurut Undang-
Undang No.23 Tahun 1999 pimpinan Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur.
Dengan mengetahui tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab pimpinan suatu bank sentral,
dapat diketahui beberapa hal, antara lain seberapa besar wewenang anggota Dewan Gubernur
dalam melaksanakan tugasnya secara independen dalam rangka pencapaian tujuan Bank
Indonesia yang telah ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Gubernur
dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dewan Gubernur terdiri dari seorang
Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Dewan Gubernur mempunyai masa
masa jabatan maksimum lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan .
Dalam pertanggungjawabannya, BI menerbitkan laporan ke publik, DPR , dan
diaudit oleh BPK.Dalam organisasinya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Struktur
organisasi BI:

6. Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas dan
transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia.
Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar
semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah
kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.
Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan transparansi
diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka
melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan
moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan kebijakan moneter dan penetapan sasaran-
sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara
tertulis kepada Presiden dan DPR.
Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, Bank Indonesia juga
diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR.Demi
tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan
anggaran tahunannya kepada DPR. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank

7. Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diteliti dan
diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan yang
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan bagian dari
transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai publikasi seperti Laporan
Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter
Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan
Perkembangan Kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan.
Sementara itu Presiden bertugas mengusulkan dan mengangkat Gubernur dan Deputi
Gubernur Senior dengan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
terlebih dahulu. Sedangkan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh
Presiden setelah mendapatkan persetujuan dan telah melakukan fit and proper test, uji
kompetensi dan integritas dari DPR. Walaupun anggota Dewan Gubernur diangkat oleh
presiden akan tetapi Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali
anggota Dewan Gubernur mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau terbukti melakukan
tindak pidana kejahatan. Dewan Gubernur juga tidak dapat dihukum karena telah mengambil
keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya, sepanjang dilakukan
dengan itikad baik.
Seorang calon anggota Dewan Gubernur yang akan diusulkan oleh Presiden harus
mempunyai syarat:
1. Warga negara Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi, yang dapat dipercaya baik dalam
ucapan maupun tindakan.
3. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan,
perbankan, atau hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas bank
sentral.
Wewenang dari Dewan Gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia adalah
berwenang menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter,

8. sistem pembayaran dan perbankan. Disamping itu Dewan Gubernur juga mempunyai tugas
dan wewenang internal seperti dalam hal organisasi, kepegawaian, sistem penggajian,
penghargaan, pensiun, tunjangan hari tua dan penghasilan lainnya bagi pegawai Bank
Indonesia.
Organisasi Bank Indonesia dikelompokkan dalam 3 bidang utama yang
menggambarkan tugas-tugas pokoknya, yaitu Moneter, Perbankan, dan Sistem pembayaran.
Disamping itu, terdapat pula fungsi managemen intern sebagai unit pendukung strategis
(strategic support) untuk menjamin agar pelaksanaan tugas ketiga bidang utama dapat
berjalan lancar, efektif dan efisien. Dalam pelaksaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki
jaringan kantor diseluruh Indonesia yang disebut dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) dan
beberapa perwakilan diluar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan (KPw).
Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai suatu
forum pengambilan keputusan tertinggi. Rapat Dewan Gubernur dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, dan
sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipal dan strategis. Pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila mufakat
tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun
anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter
dan rencana kebijakan moneter yang akan datang.
Sementara itu, organisasi Bank Indonesia sendiri secara keseluruhan terdiri dari 25
direktorat/biro, 37 Kantor Bank Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah RI, dan 4 Kantor
perwakilan yang terdapat di New York, London, Tokyo, dan Singapura.
Struktur Bank Indonesia tersebuat terus mangalami penyempurnaan agar dapat
menjalankan tugasnya dengan baik dalam dinamika perekonomian Nasional dan
Internasional. Kedepan arsitektur organisasi Bank Indonesia diarahkan pada dua fokus tugas
utama, yaitu Stabilitas Moneter (Monetary Stability) dan Stabilitas Sistem Keuangan
(Finance System Stability).
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN BANK UMUM

9. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu Bank Umum merupakan suatu lembaga profit yang
tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Bank umum menawarkan berbagai layanan
produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung
dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang
membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek,
menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
Yang membedakan Bank Umum dengan Bank Sentral adalah Bank Sentral dapat
menerbitkan Uang Kartal sedangkan Bank Umum hanya dapat menerbitkan Uang Giral.
Peran Bank Sentral terhadap Bank Umum, antara lain :
1. Menetapkan Ketentuan dan Regulasi Perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank
3. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan Pemindahan kantor Bank
4. Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan Bank
5. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalakan kegiatan tertentu
6. Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI
7. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan.
8. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
9. Membina dan mengawasi perbankan.
10. Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan aktivitas bank-bank.

10. II. Perkembangan Kedudukan Bank Indonesia
Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti sekarang
ini, pada saat itu fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai
bank sirkulasi dilaksanakan oleh De Javasche Bank NV yang telah diberi hak oktrooi (1827),
yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah belanda untuk mencetak dan mengedarkan uang
gulden belanda.
Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
penjelasan bab VII pasal 23 UUD 1945 bahwasanya akan segera dibentuk sebuah bank yang
disebut bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.
Berkaitan dengan hal tesebut, pada tanggal 19 september 1945 dalam siding dewan menteri,
pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk
bank milik Negara. Langkah pertama, dibentuk yayasan dengan nama “pusat Bank
Indonesia” yang selanjutnya yayasan tersebut merupakan asal mula berdirinya Bank Negara
Indonesia (BNI).
Dalam perkembanganya, pada tanggal 6 desember 1951 pemerintah mengeluarkan
undang-undang nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya pada 1 juli 1953 dikeluarkan
UU No. 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Wet
tahun 1922. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank
Indonesia. Sejak keberadaannya tugas pokok bank Indonesia selain menjaga stabilitas
moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap
melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun,
kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang
tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

11. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia saat itu masih merupakan
bagian dari pemerintah.
Menyadari bahwa peran ganda dari Bank Indonesia mengakibatkan kurang sehatnya
perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pada tahun 1968 dikeluarkan UU No.13
tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi
sebagai ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan bank komersial dihapuskan.
Namun, misi bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat. Tugas bank
Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya yaitu pertama
mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan kedua mendorong kelancaran
produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf
hidup rakyat.
Pada tanggal 17 Mei 1999, diberlakukan UU No.23 Tahun 1999 sebagai pengganti
UU No.13/1968. dengan diberlakukanya UU tersebut maka bank Indonesia memiliki status
dan kedudukan sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak
luar termasuk pemerintah. Dengan status dan kedudukan tersebut Bank Indonesia sebagai
bank sentral mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas
dan wewenangnya. Pihak di luar Bank Indonesia tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan
tugas Bank Indonesia. Pada saat yang sama, Bank Indonesia berkewajiban untuk menolak
atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.
Kemudian, berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 tersebut Bank Indonesia dinyatakan
sebagai badan hukum. Dengan status tersebut Bank Indonesia berkewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri. Selain itu, Bank
Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan
tugas dan kewenangannya .
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum
perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari
undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas
nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan (www.bi.go.id).

12. Bank
Indonesia
Presiden
Kepala
Pemerintahan
DPR
Kepala
Negara
MABPK
MPR

13. Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Bank Indonesia selaku
lembaga Negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara, seperti DPR,
BPK dan MA. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena
kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus
tersebut diperlukan Bank Indonesia agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia sebagai lembaga
yang independen, dalam melaksanakan tugasnya tentu mempunyai hubungan kerja dan
koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah dan pihak lainya.
Dalam hubungannya dengan pemerintah dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun
anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter
dan rencana kebijakan moneter yang akan dating. Khusu kepada DPR, Bank Indonesia wajib
menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan
sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana
dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan
BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keungan tahunan kepada BPK.
Tujuan Pokok Bank Indonesia
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan secara tegas
bahwa tujuan atau target dari Bank Indonesia yang independen yaitu memelihara kestabilan
nilai rupiah dengan menggunakan instrumen kebijakan yang ditetapkan. Kestabilan rupiah
dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang
diukur berdasarkan pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang Negara lain
yang diukur berdasarkan pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara
lain.
Penetapan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter oleh Bank Indonesia
didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, bukti-bukti nyata menunjukan banhwa
dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan tidak
dapat mempengaruhi variable riil. Kedua, pencapaian tingkat inflasi yang rendah merupakan
prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, dengan
ditetapkannya inflasi sebagai sasaran tunggal, sasaran tersebut akan menjadi dasar acuan
dalam perumusan kebijakan moneter, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia
akan lebih transparan dan mudah diukur.

14. Tugas Pokok Bank Indonesia
Didalam UU No.23 Tahun 1999 terdapat tiga tugas utama Bank Indonesia dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, tiga tugas utama tersebut meliputi :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai
dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan
suku bunga (BI Rate).
Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak
langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan
penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pegendalian moneter secara
tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang
disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri (www.bi.go.id).
Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah
satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di
bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi
persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem
transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya
misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.
Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal,
Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang
ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut

15. direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko
pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.
Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran
sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia,
hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya.
Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer
elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS). Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di
Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, namun dalam
perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya
sistem BI-RTGS pada bulan November untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau
urgent (www.bi.go.id).
Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank
Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem
pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini
selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan
kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia
maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.
Mengatur dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting
khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat. Pada akhirnya ketika
sistem perbankan sehat maka akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.
Dalam kaitanya dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-undang,
Bank Indonesia diberi wewenang mengatur dan mengawasi bank yang meliputi :
1) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
2) Menetapkan peraturan di bidang perbankan.
3) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

16. III. INDEPENDENSI BANK INDONESIA
Independensi merupakaan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir
suatu bank sentral (Seri Kebanksentralan Vol 5). David Ricardo (1824) menganjurkan adanya
otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar bank sentral tidak membiayai defisit
anggaran belanja pemerintah. Independensi bank sentral masih diperdebatkan kebaikan dan
keburukannya karena sering berhubungan dengan perkembangan maupun kinerja lembaga
tersebut.
Independensi didefinisikan sebagai kebebasa dari pengaruh, intruksi/pengarahan, atau
kontrol dari pihak lain. Menurut Meyer(2000) yang dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5
independensi adalah kebebasan dari pengaruh, intruksi/pengarahan, atau kontrol, baik dari
badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Sementara itu menurut Fraser (1994) yang
dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5 mendefinisikan independensi bank sentral sebagai
kebabasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari
pertimbangan-pertimbangan politik.
Independensi bank sentral dikategorikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, menurut
Fraser(1994) dan Meyer(2000) yang dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5 :
1. Goal independence artinya bank sentral menetepkan sendiri tujuan-tujuan yang akan
dicapai
2. Instrument independence yaitu bank sentral memiliki ruang lingkup/wewenang yang
cukup dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Grili (1991) dan Elgie(1995) yang dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5 :
1. Political independence berarti kemampuan bank sentral untuk menetapkan tujuan atau
keputusan kebijakannya yang bebas dari pengaruh pemerintah.
2. Economic Independence yaitu kemampuan bank sentral untuk menggunakan semua
instrumen kebijakan moneter yang tersedia secara bebas, tanpa batasan-batasan dari
pemerintah untuk mencapai tujuannya.
Menurut Baka(19954-1995) yang dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5 :

17. 1. Instutional Independence berarti posisi bank sentral dalam pemerintah dan prosedur
dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan bank sentral.
2. Functional independence berarti kekuasaan dan kapasistas bank sentral dalam ranngka
menetapkan dan emnerapkan kebijakan moneter dan otonomi dalam fungsi-fungsi
lainnya.
3. Financial independence berarti bank sentral memiliki kontrol penuh dakan
mengakumulasi dan mendistribusi sumber daya finansialnya tanpa pengaruh luar.
Mboweni(2000) yang dikutip dari Seri Kebanksentralan Vol 5 :
1. Functional independence berarti hak memutusakan segala hal yang berkaitan dengan
kebijakan moneter dan kestabilan harga.
2. Personal independence meliputi pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan
Gubernur dengan kompetensi profesional tinggi dan tanpa kewajiban untuk condong
pada tekanan-tekanan politik atau lainnya.
3. Instrumental independence berarti bank sentral memiliki kontrol terhadap instrumen-
instrumen yang mempengaruhi proses inflasi, termasuk larangan pembiayaan lansung
defisit pemerintah.
4. Financial independence yang memberi hak kepada bank sentral untuk memiliki akses
sendiri terhadap sumber finansial yang cukup dan memiliki kontrol penuh terhadap
anggarannya sendiri.
Dari gabungan beberapa pendekatan di atas independensi dapat dibedakan ke dalam 3 aspek
yaitu :
1. Goal independence berarti pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung dalam
penetapan tujuan-tujuan kebijakan moneter.
2. Instrument independence berarti bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan
sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah. Insyrumen
independence ini meliputi pengendalian suku bunga jangka pendek dan nilai tukar
serta larangan pembelian kredit terhadap pemerintah.

18. 3. Personal independence berarti badan pembuat kebijakan memiliki wewenang untuk
menolak campur tangan pemerintah. Meliputi masa jabatan, jumlah anggota, dan
masa jabatan berjenjang dari anggota badan pembuat kebijakan tingkat keragaman
lembaga yang terkait dalam proses pengangkatan anggota badan pembuat kebijakan
serta status hukum khusus UU bank sentral.
“pendapat tentang baik atau buruknya independensi dikutip dari seri kebanksentralan no 5
tentang kelembagaan BI”
Pendapat tentang independensi Bank Sentral
Pendapat yang meyakini manfaat independensi antara lain didasarkan pada hasil studi yaitu :
1) Sejumlah studi telah membuktikan bahwa semakin besar independensi bank sentral
semakin rendah dan stabil inflasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang.
2) Sejumlah studi telah membuktikan bahwa semakin besar independensi bank sentral,
semakin kecil defisit anggaran belanja dalam jangka panjang. Hal ini karena adanya
pemisahan wewenang antara pencetakan dan pembelanjaan uang.
Pendapat yang tidak meyakini adanya manfaat independensi bank sentral :
1. Walaupun terdapat keterkaitan antara independensi dan rendahnya laju inflasi, tidak
berarti semakin independen suatu bank sentral inflasi yang rendah dapat dicapai.
2. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan
sehingga tidak adanya artinya untuk memisahkan kebijakan fiskal, moneter,
ketenagakerjaan, perdagangan, atau kebijakan lainnya.
3. Apabila pejabat bank sentral tidak dipilih secara demokratis maka keputusan
mengenai suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan hal-hal moenetr lainnya tidak mewakili
kepentingan masyarakat pada umunya. Dengan kondisi tersebut independensi dapat
mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

19. “penggolongan independensi menurut UU No.23 Tahun 1999 dikutip dari seri
kebanksentralan no 5 tentang kelembagaan BI”
Independensi Bank Indonesia menurut UU No. 23 Tahun 1999
1. Goal Independence
Tujuan BI telah ditetapkan dalamUU yaitu mencapai dan memelihara kesetabilan nilai
rupiah(tanpa penetapan rentang waktu secara spesifik).
2. Instrumen Independence
BI sesuai dengan UU memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri target-target
operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah. BI memiliki wewenang penuh dalam
menetapkan suku bunga jangka pendek tanpa pengaruh dari pemerintah.
3. Personal Independence
Sesuai dengan UU, pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank
Indonesia(Dewan Gubernur) dan Bank Indonesia(dewan gubernur) juga berkewajiban
untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dar pihak
manapun juga.
“penggolongan independensi menurut UU No.3 tahun 2004 dikutip dari economic-
holic.blogspot.com”
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki
lima indepensi, yaitu:
1. Independensi Kelembagaan (Institutional Independence)
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Independensi Sasaran Akhir (Goal Independence)
Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu sasaran inflasi
mempunyai tingkat independensi yang rendah, karena harus berkoordinasi dengan
pemerintah.

20. 3. Independensi Instrumen (Instrument Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter
dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter
yang lazim digunakan.
4. Independensi Personal (Personal Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam
bentuk apa pun dan dari pihak manapun.
5. Independensi Keuangan (Financial Independence)
Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi
anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta
pengaturan dan pengawasan perbankan.
IV. Akuntabilitas dan Transparasi
Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif, komunikasi yang terbuka antara Bank
Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kebijakan moneter Bank
Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi
tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam
membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui
komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk
tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang diitetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh
karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus menerus memuat
pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia
terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah
dan akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG), serta hal-hal lain yang ditetapkan
oleh Dewan Gubernur.
Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers setelah
Rapat Dewan Gubernur, publikasi Tinjauan/Laporan Kebijakan Moneter yang memuat latar
belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada masyarakat luas,
media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi.

21. Media komunikasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi :
a. Tinjauan Kebijakan Moneter
b. Laporan Perekonomi Indonesia
c. Laporan Triwulanan DPR RI
d. Siaran Pers Kebijakan Moneter
Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan
moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara
tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan Kebijakan Moneter secara triwulanan
dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Selain itu Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah
dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi.
Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia
menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama
Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

22. DAFTAR PUSTAKA
Seri kebanksentralan No. 5 Kelembagaan Bank Indonesia
www.bi.go.id
www.ekonomi-holic.blogspot.com

23. Profil Penulis
Nama : Muhammad Irfan Nugroho
TTL : Malang, 30 Agustus 1995
Alamat : Jl. Raya Mangunrejo No. 231 Kepanjen Malang
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Angkatan : 2013

24. Nama : Fauzan Fikri
TTL : Indramayu, 23 Februari 1995
Alamat : Jl. Watugong No. 17 F
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Angkatan : 2013

25. Nama : Muhammad Rasyid Ridho
TTL : Sidoarjo, 6 November 1994
Alamat : Jl. Borobudur 4/25 Blimbing, Malang
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Angkatan : 2013